- Meski tambang pasir laut di Makassar kini terhenti, masyarakat masih merasakan dampaknya, khususnya bagi kelompok perempuan.
- Penghasilan nelayan turun drastis, banyak perempuan yang harus menjual emas dan berutang ke keluarga atau juragan demi menutupi kehidupan sehari-hari.
- Perempuan dianggap paling terdampak karena mereka lah yang mengontrol perekonomian rumah tangga.
- Hasil riset Walhi Sulsel – Greenpeace pada 2020 menunjukkan bahwa total kerugian bagi warga mencapai Rp80 miliar.
Warga Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan, masih harus bergelut dengan ketidakpastian hidup. Kondisi laut setelah penambangan pasir laut masih belum pulih. Penambangan pasir memang terhenti saat ini karena maraknya protes, namun nelayan masih kesulitan mendapatkan tangkapan ikan. Perempuan adalah kelompok yang paling terdampak.
Pulau Kodingareng Lompo yang berjarak dari Kota Makassar sekitar sejam dengan kapal penumpang (pappalimbang), dengan tarif Rp.15 ribu/orang. Dengan perahu carteran bertarif Rp600 ribu pulang-pergi, perjalanan bisa dilakukan kapan saja, meski tetap akan melihat kondisi cuaca.
Ketika berkunjung ke Pulau Kodingareng, Kamis (20/5/2021) lalu, menggunakan perahu carteran, saya berkeliling pulau melihat kondisi sekitar.
baca : Asa Nelayan Pulau Kodingareng ditengah Pandemi Corona
Di sebuah rumah, suasana agak ramai dibanding biasanya karena akan ada acara perkawinan. Namun selain itu tak ada kegiatan berarti dan agak lengang. Beberapa nelayan terlihat sedang memperbaiki jaring ikan, beberapa anak muda nongkrong di depan rumah dan ibu-ibu yang berjualan di depan rumah.
Di sebuah warung kecil, yang hanya menjual minuman dingin, saya bertemu Winda (21). Perempuan muda ini termasuk yang paling gigih menentang penambangan pasir. Dulu hidupnya cukup sejahtera, namun setahun terakhir berubah drastis. Tabungan sudah habis, emasnya pun banyak terjual untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kami perempuan, hanya bisa menunggu penghasilan suami yang melaut, kalau mereka tidak dapat ikan maka tak ada yang bisa dijual, kami yang paling merasakan dampaknya,” katanya.
Ia mengakui, sebelum adanya penambangan laut suaminya bisa memperoleh penghasilan Rp800 ribu – Rp1 juta sekali melaut. Sekarang kondisinya menurun drastis, paling tinggi Rp200 ribu. Bahkan untuk mendapatkan Rp100 ribu saja susah. Pernah hanya mendapatkan Rp10 ribu.
Jika direratakan, dulunya penghasilan suaminya bisa mencapai Rp7,5 juta per bulan. Dari hasil ini, biasanya sebagian akan ditabung dan mengikuti arisan nelayan. Mereka punya mekanisme tabungan tradisional, dimana seorang warga ditunjuk sebagai penyimpan uang. Setiap ada hasil tangkapan laut Rp1 juta misalnya, Rp100 ribu akan ditabung di orang tersebut.
“Kalau tidak ada uang bisa ambil dari tabungan. Sekarang sudah banyak orang yang tidak bisa menabung, banyak yang tidak lagi ikut arisan. Tak ada lagi emas dan tabungan. Tidak ada lagi perempuan belanja emas. Dulu bisa 3 kali ke Makassar untuk belanja, sekarang susah, uang belanja sehari-hari saja tidak ada, utang menumpuk.”
Winda beberapa kali turut aksi menolak tambang dan menjadi juru bicara warga. Meski tidak pernah mendapat kekerasan, namun ia menyaksikan bagaimana sepupunya mendapat perlakuan buruk dari aparat kepolisian.
“Ada saudara sepupu yang sedang aksi dipukul aparat, perahunya ditabrak, dirusak.”
baca juga : Menakar Ketahanan Pangan di Pulau Kodingareng dan Pajjenekang di Masa Pandemi Corona
Hal yang sama dialami Kenna (60), ibu dari Winda. Mereka tinggal terpisah dengan tanggungan masing-masing.
“Tabungan untuk puasa, arisan, cicilan, atau tabungan untuk kurban sapi sudah tak ada lagi. Dulu kalau bulan puasa bisa dapat Rp700 ribu, ini seekor pun tidak ada. Untuk beli baju, saya harus pinjam uang dan jual emas. Kadang dikasih anak dan saudara,” katanya.
Untuk menyiasati hidup, kedua perempuan ini berjualan minuman ringan di depan rumah masing-masing, meski dengan keuntungan yang sangat minim, paling banyak Rp30 ribu per hari.
“Untung ada program pemerintah PKH (program keluarga harapan) itu, sehingga bisa sedikit membantu kehidupan sehari-hari. Hanya itu bantuan dari pemerintah, tidak ada yang lain,” tambahnya.
Riset Walhi Sulsel
Menanggapi kondisi ini, Muhammad Al Amin, Direktur Walhi Sulsel, menyatakan bahwa pada tahun 2020 lalu, Walhi Sulsel bersama Greenpeace dan sejumlah komunitas lainnya yang tergabung dalam Save Spermonde melakukan kajian terkait dampak tambang pasir laut bagi masyarakat Pulau Kodingareng, khususnya perempuan. Salah satu hasilnya menyatakan bahwa total kerugian atas tambang ini mencapai Rp80 miliar.
“Ini terbilang fantastis karena terdapat sekitar 1000-an nelayan yang terdampak tambang ini,” katanya.
Dikatakan Amin, merujuk pada hasil riset tersebut, bahwa sebelum adanya aktivitas tambang pasir laut, kehidupan nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng berlangsung normal dan sejahtera. Rata-rata pendapatan nelayan berkisar antara Rp.200 ribu – Rp.2 juta. Akan tetapi, sejak adanya aktivitas tambang pasir laut, nelayan mengalami penderitaan dan kerugian baik secara materiil maupun non-materiil.
“Selain itu, sirkulasi atau perputaran uang di Pulau Kodingareng juga macet total akibat tidak adanya pendapatan nelayan beberapa bulan terakhir,” tambahnya.
perlu dibaca : Penambangan Pasir Laut di Spermonde Datang, Ikan Tenggiri Menghilang
Menurut Amin, kalau dilihat hubungan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, perempuan memang tidak beraktivitas di sektor perikanan, tetapi merekalah yang paling terdampak tambang tersebut, karena perempuan-perempuan ini yang mengontrol perekonomian rumah tangga.
“Ketika nelayan mengalami kesulitan ekonomi, khususnya karena 240 hari penambangan pasir tersebut, maka perempuanlah yang paling menderita dan merasakan dampak yang signifikan.”
Ia mencontohkan, untuk dapat bertahan hidup dan mengakses pangan, mereka harus mengutang dan meminta bantuan ke banyak pihak, termasuk keluarga atau juragan-juragan mereka.
“Sehingga sampai detik ini perempuan-perempuan itu memiliki utang yang besar, artinya tidak hanya lelaki yang memiliki utang yang besar tetapi juga istri-istri mereka.”
Banyak perempuan yang kemudian menjual atau menggadaikan aset-aset berharga mereka, seperti emas, karena tingginya kebutuhan selama terjadinya tambang pasir laut ini.
“Untuk bertahan hidup maka mereka harus pintar mendapatkan uang dan pada akhirnya jalan terbaik untuk mendapatkan uang secara instan dengan menggadaikan atau menjual perhiasan-perhiasan mereka. Tambang pasir laut ini benar-benar memberi efek yang negatif dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat pesisir, terutama perempuan.”
baca juga : Nasib Nelayan Kala Perusahaan Tambang Keruk Pasir di Perairan Sangkarrang
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Andi Sumarni mengatakan, nelayan yang tercatat sebagai nelayan budidaya dan nelayan tangkap di Kota Makassar jumlahnya sekitar seribu orang. Mereka mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) selama pandemi COVID-19.
“Awalnya nelayan menerima bantuan BST per tiga bulan, dan saat ini bantuan tersebut berlanjut dan dibayar per bulan,” ujar Sumarni, Senin (5/10/2020).
Sumarni menambahkan, selama ini Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar telah memberikan penyuluhan kepada nelayan, termasuk tentang data nelayan.
Menurutnya, sejumlah masalah yang dihadapi nelayan di Kota Makassar disebabkan oleh data nelayan. Masih ditemukan banyak nelayan yang tidak mendapatkan kartu nelayan. Hal ini menurut dia berdampak kepada bantuan kepada nelayan, apalagi dimasa pandemi COVID-19 seperti saat ini.
“Sebenarnya nelayan kita banyak. Tapi masalahnya, masih banyak yang tidak punya kartu nelayan. Makanya, upaya kita melalui penyuluh perikanan ini, mendata semua nelayan yang ada di Kota Makassar, karena melalui kartu nelayan, nantinya bisa melalui kelompok. Nah, kalau dia tidak berkelompok pasti tidak dapat bantuan,” kata Sumarni.
Dia mengatakan, pendataan nelayan harus dilakukan setiap saat, untuk mengetahui jika ada nelayan yang beralih profesi atau meninggal, dll. Saat ini, lanjut dia, pemerintah terus melakukan pendampingan dan memonitoring kelompok-kelompok nelayan yang ada di lapangan.
Upaya lain yang dilakukan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar untuk membantu nelayan adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan masyarakat pulau. Bantuan DAK itu bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kelompok nelayan. Untuk mendapatkan bantuan, salah satu syaratnya adalah nelayan harus punya kelompok.
“(DAK KKP) masih dalam proses lelang, belum cair. Kan dana ABPD Kota Makassar sangat minim, jadi kita selalu mengupayakan ke pusat untuk memberikan data bahwa ini yang dibutuhkan kelompok nelayan kami. Khususnya di Kota Makassar,” terang Sumarni.
Pulau Kodingareng atau biasa juga disebut Kodingareng Lompo secara geografis terletak pada 1190 16’00 BT dan 050 08’54 LS. Pulau ini memiliki luas sekitar 48 Ha dan tinggi dari permukaan air laut 1,5 meter. Pulau ini berbatasan di sebelah Barat dengan Selat Kodingareng, sebelah Timur dengan Kota Kodingareng, sebelah Utara dengan perairan laut Pulau Bonetambung, dan sebelah Selatan dengan perairan laut Kabupaten Takalar.
Kodingareng sendiri berasal dari kata “kodi” yang
artinya dua puluh satu, maknanya pandangan orang terhadap orang lain. Sepanjang sejarahnya, Pulau ini telah berganti nama beberapa kali yakni antara lain Pulau Pa’ditikan, Pulau Perjuangan, Pulau Harapan dan terakhir bernama Kodingareng Lompo sampai sekarang.
Hasil pendataan penduduk tahun 2015 mencatat jumlah penduduk di Pulau Kodingareng sebanyak 4.522 jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari 2.271 laki–laki dan 2.251 wanita. Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1137 KK, dengan KK laki-laki sebanyak 1046 dan KK perempuan 127 KK. Adapun sebaran etnis di Pulau Kodingareng yakni terdiri dari suku Mandar, Bajo, Bugis, Tionghoa, dan Makasar.
Karakteristik fisik perairan Pulau Kodingareng ditandai dengan fenomena perairan yang sangat dinamis. Hal ini disebabkan pulau tersebut berada pada pertemuan arus antara perairan Selat Makassar dan Laut Jawa, sehingga mendapat pengaruh kuat dari perairan Laut Jawa dan Selat Makassar di waktu musim Barat. Namun pada waktu musim Timur, Pulau Kodingareng mendapat pengaruh dari Laut Banda yang melewati Selat Selayar dan Selat Makassar.