- Ada 10 kota percontohan Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC). Kesepuluh kota berkomitmen memastikan pembangunan daerah berketahanan iklim dan inklusif, lewat upaya pengintegrasian penanganan perubahan iklim dalam agenda pembangunan di wilayah masing-masing.
- Komitmen bersama semua kota dari CRIC untuk mencapai pembangunan berketahanan iklim sejalan dengan agenda nasional. Komitmen ini juga menandai peran strategis kota dalam mendukung komitmen global Indonesia dalam pencapaian nationally determined contributions (NDC) berupa pengurangan emisi gas rumah kaca.
- Bernadia Irawati Tjandradewi, Sekjen UCLG ASPAC mengatakan, walikota atau pemimpin memiliki peran strategis dalam kesuksesan peningkatan capaian skenario aksi lokal kota berketahanan iklim yang inklusif.
- Para walikota diharapkan mendukung, mengamanatkan, dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar prioritas kebijakan pembangunan. Setelah pengesahan, seluruh organisasi perangkat daerah harus melaksanakan sesuai amanat RPJMD.
Sepuluh kepala daerah di Indonesia, menandatangani komitmen untuk menegaskan kepedulian mendorong pembangunan berkelanjutan atau pro iklim.
Pada 9 Desember tahun lalu, sekitar 270 wilayah di Indonesia terdiri dari 37 kota, 224 kabupaten, dan sembilan provinsi laksanakan pemilihan kepala daerah. Setelah terpilih, para kepala daerah mempunyai tugas menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) berlaku lima tahun.
Pada penghujung Mei lalu, di Jakarta, empat wali kota menandatangani komitmen untuk perubahan iklim. Mereka adalah Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana; Walikota Ternate, Tauhid Soleman; Walikota Samarinda Andi Harun, dan Walikota Mataram diwakili Asisten Daerah 1 Kota Mataram Lalu, Martawang.
Ada 10 kota percontohan Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC). Kesepuluh kota berkomitmen memastikan pembangunan daerah berketahanan iklim dan inklusif, lewat upaya pengintegrasian penanganan perubahan iklim dalam agenda pembangunan di wilayah masing-masing.
Lima walikota yang tergabung dalam 10 kota percontohan CRIC baru terpilih pada periode 2021-2025, yakni, Bandar Lampung, Samarinda, Banjarmasin, Gorontalo dan Ternate. Lima lainnya dari Cirebon, Mataram, Kupang, Pekanbaru, dan Pangkalpinang.
Pemerintah Indonesia, berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca 29% dengan upaya sendiri dan 41% lewat dukungan internasional pada 2030. Indonesia juga menargetkan membangun 20.000 kampung iklim pada 2024.
CRIC, salah satu proyek dari United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG-ASPAC) didanai Uni Eropa dengan wilayah kemitraan berada di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Eropa. Di Indonesia dikelola Asosiasi Pemerintah Kota/Daerah se-Asia Pasifik melalui kerja sama dengan 10 kota percontohan.
UCLG-ASPAC berafiliasi dengan UCLG, Asosiasi Pemerintah Kota tingkat global yang terletak di Barcelona, Spanyol. UCLG satu-satunya organisasi pemerintah daerah yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor Sekretariat UCLG-ASPAC berada di Jakarta, dengan jaringan lebih dari 10.000 pemerintah daerah.
Dokumen UCLC ASPAC menyebutkan, upaya ini menitikberatkan strategi peningkatan ketahanan terhadap risiko dan aksi mitigasi perubahan iklim. Caranya, dengan pembangunan rendah karbon, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat daerah hingga nasional.
Dalam acara yang berlangsung hybrid ini dihadiri Sri Tantri Arundhati, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK, dan Sekjen UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi. Konselor untuk Lingkungan, Aksi Iklim Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Henriette Faergemann menyaksikan secara online.
Replikasi
Komitmen bersama semua kota dari CRIC untuk mencapai pembangunan berketahanan iklim sejalan dengan agenda nasional. Komitmen ini juga menandai peran strategis kota dalam mendukung komitmen global Indonesia dalam pencapaian nationally determined contributions (NDC) berupa pengurangan emisi gas rumah kaca.
Bernadia mengatakan, walikota atau pemimpin memiliki peran strategis dalam kesuksesan peningkatan capaian skenario aksi lokal kota berketahanan iklim yang inklusif.
Mereka, katanya, diharapkan mendukung, mengamanatkan, dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar prioritas kebijakan pembangunan. Setelah pengesahan, katanya, seluruh organisasi perangkat daerah harus melaksanakan sesuai amanat RPJMD.
“Diharapkan dapat mendorong pemangku kepentingan, khusus pemkot melakukan replikasi. Kita pakai 10 kota percontohan ini untuk upscaling atau replication. Bukan hanya di Indonesia tetapi dengan network UCLG bisa di-upscale di luar Indonesia juga,” kata Bernadia.
Menurut Sri Tantri, Indonesia memprioritaskan isu perubahan iklim dalam agenda pembangunan nasional dan menurunkan aksi-aksi strategis guna memastikan program pembangunan berkontribusi pada penurunan gas emisi rumah kaca. Serta meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim.
“Perubahan iklim memberi dampak nyata, karena menyangkut semua sektor. Baik pertanian, kesehatan, infrastruktur. Di tepi pantai mengalami masalah banjir, peningkatan permukaan air laut.”
Upaya pengendalian perubahan iklim, katanya, tak dapat meninggalkan masyarakat selaku pihak yang paling terdampak. Sementara peran walikota, katanya, sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.
Indonesia, menggiatkan program kampung iklim dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam aksi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. “Indonesia berkomitmen membangun 20.000 program kampung iklim pada 2024.”
Sejauh ini, program kampung iklim telah melahirkan aksi-aksi sederhana skala masyarakat dalam meningkatkan kapasitas adatasi dan mitigasi guna menghadapi dampak perubahan iklim.
Dengan aksi dan praktik dari 10 kota percontohan ini, katanya, bisa jadi contoh di kota-kota lain di Indonesia bahkan skala regional.
Pengalaman kota
Kota Bandar Lampung, terletak di Teluk Lampung bagian selatan Pulau Sumatra, seluas 169,2 kilometer persegi, dengan penduduk lebih satu juta jiwa.
Berdasar Laporan Kajian Perkotaan CRIC, bersama-sama dengan Banten dan Jawa Barat, Lampung jadi satu provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang buruk dengan nilai 59,89 pada 2018.
Di Kota Bandar Lampung, pengelolaan sampah masih gunakan sistem pembuangan terbuka. Sebagian besar sampah dikirim ke TPA Bakung dengan volume 365.000 ton pada 2019. Hasil penelitian menyimpulkan, ada potensi 788,404 meter kubik gas metana pada 2018 dari TPA itu. Gas metana seperti diketahui berkontribusi pada pemanasan global.
Sepanjang 2010-2019, Bandar Lampung mengalami 28 kali kejadian alam. Sebagian besar adalah bencana banjir, diikuti tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan.
Lain lagi, Kota Ternate. Ternate adalah kota pulau yang meliputi delapan pulau, yaitu, Ternate sebagai pulau utama, Hiri, Moti, Mayau, Tifure. Tiga pulau lain yaitu Maka, Mano, dan Gurida tercatat tidak berpenghuni. Ternate sendiri merupakan pulau vulkanik.
Ada gunung api aktif Gamalama terletak di tengah kota Ternate. Keberadaan Gunung Gamalama membuat pulau Ternate secara alami rawan bencana. Kota ini juga rawan gempa karena terletak di atas dua lempeng geologi. Walikota Ternate Tauhid Soleman menjelaskan, permukiman sudah merambah ke kaki Gunung Gamalama sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah kota.
Andi Harun, Walikota Samarinda menerangkan, mereka memiliki program 100 hari kerja, dengan visi Samarinda sebagai pusat peradaban.
“Dengan ibu kota negara, dengan keputusan negara IKN pindah ke Kalimantan Timur pasti terjadi pergeseran, perkembangan, peradaban kehidupan di Indonesia. Posisi Samarinda, kami tidak ingin sekadar sebagai penyangga. Kami ingin Samarinda menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagian tengah,” katanya.
Menurut dia, akan ada sekitar 1,5 juta-1,9 juta pegawai yang akan pindah ke ibu kota baru, Penajam Paser Utara.
Kota Samarinda, hanya berjarak 40 km dari titik nol istana negara hingga pasti berpengaruh dan harus beradaptasi. Samarinda, adalah kota terpadat di Kalimantan Timur.
“Samarinda, harus jadi kota maju secara ekonomi produktif dan secara lingkungan berketahanan, dengan cara makin minimal mengintervensi alam,” katanya.
Martawang, Asisten Daerah 1 Pemerintah Kota Mataram mengatakan, ketahanan iklim kerap kali merupakan persoalan interkoneksitas yang tak berdiri sendiri. Dia memberi contoh kebutuhan air Kota Mataram dan keberadaan hutan.
“Air bersih Kota Mataram dari mana? Dari Kabupaten Lombok Barat. Kami punya PT Air Minum Giri Menang, sumber air di Lombok Barat, tapi pengguna 80% orang Mataram. Orang Lombok menjaga hutan, maka orang Mataram akan tetap mandi dan minum gunakan air bersih dan sehat.”
*****
Foto utama: Banjir yang merendam Samarinda ini berdampak pada 18 ribu jiwa. Foto: Istimewa/Mongabay Indonesia