Energi
Beberapa perusahaan, ikut mendukung pengembangan energi terbarukan dengan memasang listrik surya atap di bangunan-bangunan kantor atau mal mereka di Jakarta. Belasan perusahaan yang memasang PLTS atap di gedung…
Hutan
Perusahaan-perusahaan mengajukan adendum (perubahan) kepada pemerintah untuk mengurangi konsesi mereka yang berkonflik dengan masyarakat. Ketigabelas perusahaan itu tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat,…
Laut, Sosial
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sosok sentral di balik penerbitan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di atas lahan reklamasi di Teluk Jakarta. Penerbitan dokumen tersebut dinilai…
Energi
Kalangan organisasi masyarakat sipil aksi bersamaan di beberapa negara, termasuk Indonesia, mendesak Jepang mengakhiri pendanaan energi kotor baik ke tambang maupun PLTU batubara. Aksi ini menjelang pertemuan puncak…
Sosial
Walhi mendesak, Gubernur Jakarta, mencabut 932 IMB di Pulau D karena dinilai bertentangan dengan komitmen Pemerintah Jakarta, dalam menghentikan reklamasi. Walhi menyesalkan, pernyataan Gubernur Jakarta, yang berupaya menggiring…
Sosial
Pemerintah Indonesia, bersiap mengembalikan 11 kontainer sampah impor dari Batam. Hasil uji sampah di Batam, dua kontainer terkontaminasi limbah bahan beracun dan berbahaya bercampur cacahan plastik bekas.…
Laut, Sosial
Lahan hasil reklamasi di Teluk Jakarta, sebaiknya dimanfaatkan dengan bijak dan tepat dengan prinsip kehati-hatian oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kebaikan masyarakat dan alam Untuk bangunan yang sudah ada, sebaiknya…
Laut, Sosial
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diam-diam menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan yang terdiri 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor, dan 311 bangunan lain. Penerbitan IMB tersebut, dikecam banyak…
Sosial
Pada Rabu(12/6/19), pemerintah menggelar rapat tingkat menteri soal percepatan penyelesaian konflik agraria dihadiri 12 kementerian dan lembaga termasuk TNI/Polri. Rapat ini menyepakati pembentukan divisi penanganan konflik agraria lintas…
Opini
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru mengeluarkan aturan soal peta indikatif wilayah adat seluas 472.981 hektar. Hutan adat seluas 472.981 hektar pencadangan pemerintah itu belum…
Opini
Berbekal, putusan MK35, komunitas-komunitas adat dan kelompok masyarakat sipil, pemerintah daerah dan KLHK bekerja menyiapkan proses pengakuan hutan adat. Momentum “pecah telur” pengakuan pertama atas hutan adat dirayakan di…
Sosial
Mudik Lebaran? Mesti peka kerawanan wilayah sekitar tempat mudikmu. Dengan pengetahuan cukup, masyarakat dapat memitigasi dampak. Mudik Lebaran, bencana hidrometeorologi seperti longsor maupun banjir masih menghantui, terutama untuk…
Sosial, Urban
Sungai Cengkareng Drain di DKI Jakarta menjadi proyek percontohan untuk penerapan teknologi river cleaning up system (RCS) yang melibatkan Pemerintah Belanda. Program tersebut dilaksanakan untuk mengurangi produksi sampah di laut…
Sosial
Polusi Udara, jadi masalah di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Polusi udara pun menjadi tema besar Hari Lingkungan Hidup tahun ini. “Biru Langitku, Hijau Bumiku.” Sumber polusi…
Sosial
Konflik agraria terus terjadi. Komisi Hak Asai Manusia mengusulkan, perlu konsensus nasional dalam menyelesaian kasus-kasus agraria dengan mengedepankan prinsip HAM. Juga perlu ada kesepakatan soal indikator penyelesaian konflik…
Sosial
Ibu Negara Ani Yudhoyono telah tiada, Sabtu [1 Juni 2019]. Namun, pemilik nama lengkap Kristiani Herawati ini akan selalu dikenang. Namanya abadi dalam spesies kupu-kupu yang ditemukan di Pegunungan…
Hutan
Pada 29 April 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan tentang peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat tahap pertama. Surat ini menetapkan peta hutan adat dan…
Energi
Berbagai organisasi masyarakat sipil memperingati Hari Anti Tambang (Hatam) dengan aksi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mereka menuntut pembekuan KESDM, sebagai kementerian yang mengurusi tambang sekalian mengeluarkan…
Hutan
Walhi menilai, masa transisi pergantian kepemimpinan daerah maupun pusat atau pucuk pimpinan kementerian, lembaga terutama yang bersentuhan dengan pengelolaan sumber daya alam, rawan lepas perizinan terutama di…
Hutan
Sejak Mei 2011, Pemerintah Indonesia menyetop sementara izin di hutan primer dan lahan gambut. Kebijakan periode dua tahun ini berlangsung hingga kni dengan evaluasi tiap enam bulan. Tahun ini,…
