“Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.” Begitu bunyi cuitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dalam akun Twitter-nya.
Publik patut tercengang dengan komentar Siti Nurbaya Bakar pada 3 November lalu itu. Menteri yang seyogyanya bertugas menjaga hutan dan kealamian alam malah terkesan mendukung pembangunan skala besar yang berpotensi merusak lingkungan hidup.
Logika tidak lazim tentu dari seseorang yang didaulat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagaimana bisa menteri yang memiliki fokus kerja melakukan pengendalian atas pencemaran-kerusakan lingkungan dan pengendalian terhadap perubahan iklim, larut dalam wacana dekonstruksi alam atas nama pembangunan?
Pernyataaan itu menggambarkan seolah-olah memang sudah semestinya pembangunan harus jadi prioritas dan alam dikesampingkan. Alih-alih sebaliknya.
Destruksi kapitalisme
Sang menteri lupa, kehidupan manusia bersumber dari alam. Tanpa alam manusia bisa apa? Air minum dari alam, oksigen dari alam, pangan dari alam, bahkan kalau merunut kerangka penciptaan manusia, manusia terbentuk dari rantai makanan yang bersumber dari alam. Itu semua merupakan bukti betapa penting alam dalam eksistensi kehidupan manusia. Jadi, sudah semestinya alam menjadi prioritas utama dalam proyeksi pembangunan ekonomi, bukan sebaliknya. Alam ini bukan sepenuhnya milik manusia. Hewan-hewan perlu tempat untuk hidup, tanaman butuh lahan untuk tumbuh.
Ruang pikir yang terkungkung dalam fatamorgana ekonomi kapitalisme lewat visualisasi gedung-gedung menjulang dan tol panjang berjuta-juta kilometer yang tampak dalam pembangunan jor-joran era ini, ditambah keyakinan besar itu semua merupakan simbol kesejahteraan, sudah sepenuhnya salah.
Kapitalisme mendorong produktivitas ekonomi tanpa batas hingga mengorbankan alam sampai habis ke akarnya merupakan ilusi kesejahteraan yang menyesatkan.
Mari sejenak membayangkan semesta ini tergantikan oleh beton-beton megah nan mewah. Cerobong pabrik dengan asap hitam pekat dan aspal-aspal panas yang membentang jauh terhampar dengan dalih pembangunan untuk kesejahteraan. Kita tidak bisa hidup dalam semesta seperti itu. Alam sejak dulu sudah menyediakan apa yang kita butuhkan sebelum revolusi industri mengubah perilaku manusia menjadi makin tamak.
Mengejar pembangunan ekonomi tanpa mengharmonisasikan dengan alam justru hanya akan menciptakan kehancuran. Kiamat semesta tercipta karena ulah manusia itu sendiri. Seperti disampaikan Stephen Hawking dalam sebuah tulisan di The Guardian pada 2016, “mungkin dalam beberapa ratus tahun kita akan membangun koloni manusia di antara (tengah) bintang-bintang, tapi saat ini kita hanya memiliki satu planet, kita perlu bekerja sama untuk melindunginya.”
Komentar ini Hawking tujukan untuk mengkritisi kerusakan lingkungan karena eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, yang terkonsentrasi hanya pada segelintir orang. Yang secara bersamaan juga menyebabkan ketimpangan sosial ekstrem, dimana masyarakat kelas kaya dengan aset membumbung hingga jomplang dibandingkan akumulasi kepemilikan harta orang-orang miskin.
Bagi Hawking, saat ini merupakan momen paling kritis umat manusia dengan tantangan paling sulit adalah bagaimana menghadapi perubahan iklim, (mengatasi berkurangnya) produksi pangan, ada kelebihan populasi, penipisan varian spesies, muncul penyakit epidemik serta pengasaman laut.
Semua itu terjadi lagi-lagi karena ulah manusia yang serakah – tak terkontrol untuk terus menimbun kekayaan secara maksimal.
Ekososialisme, solusi arah pembangunan
Belajar dari fenomena itu, maka kapitalisme ekonomi tanpa batas sebenarnya bukanlah kunci kesejahteran, justru pembuka jalan menuju kehancuran. Kapitalisme sarat dengan logika akumulasi untung besar (nilai tukar) hingga melupakan esensi hidup sesuai kebutuhan (nilai guna).
Dampaknya, alam tak dihiraukan. Untuk itu, tipikal pembangunan ekonomi yang harmoni bersama alam adalah pembangunan yang bersandar pada ekososialisme. Ekososialisme menurut James O’connor merupakan sebuah gerakan sekaligus teori yang berupaya mendegradasi dan menggantikan logika nilai tukar menjadi nilai guna. Hingga produksi ekonomi berlandaskan hanya kepada kebutuhan sosial (bukan akumulasi rente individualisme) dengan berdasarkan persyaratan perlindungan pada lingkungan sekitar (Michael Lowy, What is Ecosocialism). Tujuan ekososialisme itu adalah membangun masyarakat sadar lingkungan dengan berpegang pada kontrol demokrasi, terwujud kesetaraan sosial, dan infiltasi prinsip kerja ekonomi berdasarkan nilai guna.
Menurut Michael Lowy, secara intrinsik, rasionalitas kapitalisme yang menitikberatkan profitabilitas ekonomi dan persaingan sengit nyatanya sangat bertolak belakang dengan rasionalitas ekologis yang memperhitungkan keseimbangan alam.
Ekososialisme merupakan sebuah prinsip hidup bersama antar masyarakat yang menganut nilai demokratis atas asas koeksistensi manusia dan alam.
Realita pembangunan
Tanpa bersandar pada ekososialisme, pembangunan hanya menjadi tameng rente belaka, di mana wujud pembangunan besar-besaran “belum tentu” menyasar rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Faktanya, berbagai suara penolakan pembangunan di tanah-tanah adat, misal, soal Waduk Lambo di Nagekeo dan geothermal Wae Sano di Manggarai Barat, tidak mendapat respon berarti dari pemerintah (Mongabay, 16/10/21).
Mengabaikan suara rakyat dalam proses pembangunan berarti menyimpan kepentingan elit dan oligarki di sana. Hingga kita selalu melihat pembangunan bersifat destruktif. Hutan terbabat habis, laut tercemar, gunung dikeruk, tanah adat tereksploitasi. Tambah lagi, proses pembangunan tanpa pelibatan publik maka tak aneh kalau banyak proyek pemerintah terbengkalai. Karena ia tak bersumber dari aspirasi dengan skema kebijakan demokratis seperti tercermin dalam pembangunan ekososialisme – yang mengharuskan peran serta rakyat-melainkan hanya investasi kapitalisme yang memuaskan kantong-kantong oligark semata.
Sekalipun memang ada niat baik pemerintah guna mengejar pertumbuhan ekonomi di sana. Pertanyaannya, siapa yang lebih diuntungkan atas itung-itungan pembangunan macam itu?
Data BPS mengejutkan. Angka kemiskinan per Maret 2021 masih besar, mencapai 27,54 juta orang, naik 1,12 juta orang dari 2020. Sedang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021, tumbuh 7,07% (Detik, 5/8/21). Ketidaksesuaian antara angka pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan harus dicermati dengan seksama. Tak lain ada yang salah dalam format pembangunan ekonomi kita. Kita harus selalu pegang kata-kata Federico Demaria, ekonom ekologi dalam tulisannya “Why Economic Growth Is Not Compatible With Environmental Sustainability.”
Dia mengatakan, pertumbuhan GDP ekonomi bukanlah penentu satu-satunya ukuran kesejahteraan (hidup yang baik), karena sebenarnya, angka harapan hidup tinggi itu berasal dari wujud lingkungan sehat (angka karbon rendah) bukan dari pendapatan tinggi.
Investor VS rakyat
Ironi pembangunan yang membabat habis alam tengah terjadi lambat laun akan menjadi petaka bagi kita. Siapa yang paling rugi atas peristiwa itu? Tentu rakyat. Rakyat tidak lagi memiliki sungai bersih untuk sekadar berlibur, atau pantai indah tempat mereka berpiknik bersama keluarga, atau gunung sebagai tempat biasa mencari hasil hutan. Rakyat hidup dengan banjir, longsor, dan menderita berbagai penyakit saluran pernapasan.
Sisi lain, para investor pembangunan yang merusak alam, hidup di tempat-tempat mewah dan bersih, plesiran ke tempat-tempat nan indah dengan panorama alam masih asri. Mereka berlibur menikmati keindahan alam dan menghirup udara segar. Mereka jauh dari hingar bingar industri dan debu debu bukit yang diruntuhkan.
Paradoks nyata ini terpampang di depan mata dan kadang kita tidak menyadari. Saat alam rusak, rakyat kecil yang pertama kali merasakan dampak…
Penulis: Ahmad Nurcholis adalah master politik internasional di Universitas Shandong, China dengan fokus pada isu politik, ekonomi pembangunan, lingkungan dan hubungan internasional. Tulisan ini merupakan opini penulis.
******
Foto utama: Perusahaan yang membuka kebun sawit dan berkonflik lahan dengan masyarakat adat Laman Kinipan di Kalteng. Hanya demi ‘pembangunan’ deforestasi dan masalah sosial muncul tak masalah? Benarkah? Foto: Safrudin Mahendra-Save Our Borneo