- Pada 2022, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan restorasi 360.000 hektar lahan gambut dan 228.200 hektar kawasan mangrove.
- Data BRGM menyebutkan, capaian kerja restorasi gambut melalui 3R yakni, restorasi, revegetasi dan revitalisasi dari 2016-2020 sekitar 835.228 hektar. Rinciannya, sumur bor 13.869, sekat kanal 6.631, kanal timbun 324, revegetasi 1.187 hektar dan revitalisasi 801 paket.
- Untuk capaian restorasi gambut dan mangrove pada 2021, ada 774 sekat kanal dibangun, 110 sumur bor, revegetasi seluas 325 hektar dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat 279 unit.
- Suraya Afif, antropolog dari Universitas Indonesia mengatakan, pola pembangunan BRGM dengan “membangun dari desa” jadi strategi mumpuni untuk model pengelolaan lingkungan ke depan.
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) punya target pulihkan ekosistem gambut sekitar 1,2 juta hektar di tujuh provinsi prioritas dan rehabilitasi hutan mangrove 600.000 hektar pada sembilan provinsi sampai 2024. Tahun 2022, BRGM menargetkan merestorasi 360.000 hektar lahan gambut dan 228.200 hektar kawasan mangrove.
BRGM sudah satu tahun terakhir bekerja melanjutkan tugas lembaga sebelumnya, Badan Restorasi Gambut (BRG).
“Ini bukan tugas ringan. Apa yang sudah diraih di periode ini mesti ditingkatkan lagi,” kata Hartono Prawiraatmadja, Kepala BRGM, pada diskusi daring Refleksi Akhir 2021 penghujung Desember lalu.
Sampai 2024, katanya, target restorasi gambut 1,2 juta hektar pada 108 kesatuan hidrologis gambut (KHG). Kalau target total dengan mangrove, 1,43 juta hektar.
Tris Raditian, Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRGM mengatakan, target restorasi gambut 2022 sebanyak 360.000 hektar. Dengan rincian, Riau 158.636 hektar, Jambi (37.225), Sumatera Selatan (40.042), Kalimantan Tengah (68.513), Kalimantan Selatan (922), Kalimantan Barat (36.498) dan Papua 11.564 hektar.
“Kami mengharapkan dapatkan KHG optimum, diharapkan ekosistem seimbang dan stabil di bagian fungsinya.”
Data BRGM menyebutkan, capaian kerja 3R (restorasi, revegetasi dan revitalisasi) dari 2016-2020 sekitar 835.228 hektar. Rinciannya, sumur bor 13.869, sekat kanal 6.631, kanal timbun 324, revegetasi 1.187 hektar dan revitalisasi 801 paket.
Sementara upaya supervisi ke perusahaan perkebunan dengan luas wilayah masuk target restorasi sekitar 538.239 hektar.
Capaian restorasi gambut 2021 seluas 300.000 hektar, atau 25% dari target restorasi. Luasan ini tersebar di Riau 90.900 hektar, Jambi 36.700 hektar, Sumatera Selatan 24.200 hektar, Kalimantan Tengah 72.800 hektar, Kalimantan Barat 72.500 hektar, Kalimantan Selatan 900 hektar, dan Papua 2.000 hektar.
BRGM mencatat, pada 2021 ada 774 sekat kanal dibangun, 110 sumur bor, revegetasi seluas 325 hektar dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat 279 unit.
Rehabilitasi kawasan mangrove
Rehabilitasi kawasan mangrove merupakan kerja baru bagi BRGM pada 2021. Capaian rehabilitasi mangrove sudah seluas 34.911,72 hektar di 32 provinsi. Luasan itu melampaui target rehabilitasi 2021, yakni 33.000 hektar.
“Kami akan mulai berbagi data lintas kementerian dan lembaga. untuk memperlancar upaya rehabilitasi,” kata Satyawan Pudyatmoko, Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM.
Dia bilang, penting menghimpun data rehabilitasi mangrove dari berbagai kementerian, lembaga maupun swasta serta masyarakat untuk tujuan perencanaan dan evaluasi.
“Tujuannya agar mampu mengidentifikasi capaian dan target upaya rehabilitasi”.
Hartono mengatakan. banyak swasta tertarik mengajukan izin rehabilitasi kawasan mangrove untuk perdagangan karbon (carbon trade_. Regulasi itu, katanya, sedang disusun bersama kementerian terkait.
Kus Prisetiahadi, Asdep Perubahan Iklim dan Kebencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menyebutkan, ada sejumlah tantangan dalam merehabilitasi mangrove seperti sulit mencari lokasi lahan untuk rehabilitasi mangrove yang clean and clear.
“Karena ada yang sudah alih fungsi lahan mangrove, status dan tumpang tindih lahan. Ketersediaan bibit disesuaikan dengan musim bibit dan waktu tanam pun masih kendala kami.”
Kus berjanji, KLHK melakukan peningkatan kualitas peta mangrove nasional. Tujuannya, membantu mengawal pendanaan dari sektor privat dengan target 100.000 hektar sampai 2024.
Tantangan
Tris mengatakan, restorasi gambut kerap menemui sejumlah tantangan. Lahan gambut seringkali dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya hingga mengalami pengeringan juga untuk jalur navigasi mengangkut hasil panen. Restorasi. Katanya, seringkali mendapat penolakan masyarakat karena pembangunan sekat kanal bertentangan dengan kepentingan mereka.
Myrna A. Safitri, Deputi Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRGM mengatakan, kerja-kerja restorasi ini tidak hanya menyiapkan masyarakat untuk kegiatan juga memiliki kemampuan untuk melanjutkan.
Kegiatan restorasi dan rehabilitasi ini, katanya, harus saling berintegrasi dengan pembangunan desa. Jadi, desa dengan kewenangan bisa melanjutkan bagian-bagian tertentu dari restorasi gambut dan mangrove.
Keberlanjutan ini menjadi ‘ruh’ dalam membentuk Desa Peduli Gambut (DPG) dan Desa Peduli Mangrove (DPM). Pada 2021, terdapat 111 DPG dan 220 DPM. “Masyrakat perlu disiapkan dalam restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Edukasi terus-menerus dibutuhkan agar ada perubahan perilaku, tidak hanya perubahan mindset. Perlu penguatan kelembagaan desa.”
Di Kalimantan Tengah, misal, pemerintah daerah berkomitmen untuk restorasi gambut melalui pendanaan dari anggaran daerah dan program-program untuk perangkat desa.
“Sejak ada BRG, lalu BRGM masyarakat mendapatkan manfaat bagi kehidupan mereka menjaga terus ekosistem. Fakta mereka yang bergantung pada gambut bisa meningkatkan ekonomi dan bisa dikelola secara berkelanjutan,” kata Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
Pemerintah provinsi, katanya, telah membangun 9.860 sumur bor di 95 desa dan 85 kabupaten.Kemudian, 3.182 sekat kanal di 67 desa, delapan kabupaten. Ada sebanyak 2.060 pemberdayaan masyarakat.
Kalteng, katanya, sudah revegetasi di lahan bekas terbakar seluas 250 hektar di Pulang Pisau dan Barito Selatan.
Suraya Afif, antropolog dari Universitas Indonesia mengatakan, pola pembangunan BRGM dengan “membangun dari desa” jadi strategi mumpuni untuk model pengelolaan lingkungan ke depan.
“Ini perlu diapresiasi, namun bagaimana agar ini bisa jadi pola pemerintahan ke depan. Apalagi, BRG juga serius dalam membangun kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai target,” katanya.
Berbicara restorasi dan rehabilitasi, kata Suraya, penting juga upaya resolusi konflik. Di Indonesia, banyak terjadi masalah tenurial terkait lahan gambut. “Ini penting dalam institusional menangani konfik tenurial dan harus diselesaikan.”
******