- Hutan mangrove di kawasan pesisir Delta Mahakan, Kutai Kartanegara [Kukar], Kalimantan Timur, mengalami kerusakan akibat pertambakan, penebangan liar, serta penimbunan untuk permukiman.
- Wilayah di Kecamatan Muara Badak, Kukar, misalnya. Daerah yang dulunya dikenal sebagai areal mangrove, setelah menjamurnya tambak, kini menjadi semakin terbuka.
- Pada April 2021 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, melakukan penanaman satu juta pohon mangrove di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak. Lokasi itu dinamakan Pusat Informasi Mangrove [PIM].
- Untuk Kalimantan Timur, rehabilitasi mangrove ditargetkan seluas 27.244 hektar dalam waktu 4 tahun [2021-2024]. Targetnya, 2021 seluas 6.634 hektar, 2022 [6.870 hektar], 2023 [6.870 hektar], dan 2024 [6.870 hektar].
Hutan mangrove di kawasan pesisir Delta Mahakan, Kutai Kartanegara [Kukar], Kalimantan Timur, mengalami kerusakan. Pertambakan, penebangan liar untuk dijadikan arang, serta penimbunan untuk permukiman adalah sejumlah persoalan yang terjadi saat ini.
Wilayah di Kecamatan Muara Badak, Kukar, misalnya. Daerah yang dulunya dikenal sebagai areal mangrove, setelah menjamurnya tambak, kini menjadi daerah terbuka.
Ramlan, pegiat lingkungan di Muara Badak menuturkan, untuk membuat sebuah tambak, pemilik tanah harus membuka lahan, lalu menebang mangrove seluas kebutuhan.
“Berapa luasnya, itu yang dibabat,” terangnya, awal Maret 2022.
Menurut dia, penebangan mangrove di Muara Badak sudah terjadi sejak tahunan dan minim penanaman kembali.
“Muara Badak itu daerah kaya, ada perusahaan migas, sawit, dan tambang. Perhatian utama saya adalah bagaimana menumbuhkan kembali mangrove di sini,” jelasnya.
Baca: Upaya Memulihkan Ekosistem Mangrove yang Kritis
Pada April 2021 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, berkunjung ke Muara Badak. Didampingi Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menteri meninjau langsung penanaman satu juta pohon mangrove di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak. Lokasi penanaman itu dinamakan Pusat Informasi Mangrove [PIM].
Meski demikian, lanjut Ramlan, PIM tidak dapat diakses bebas oleh masyarakat. PIM berada di lokasi aset nasional, kawasan kerja Pertamina Hulu Sanga-Sanga [PHS]. Untuk berkunjung, masyarakat harus mendapat izin dari pihak eksternal PHS.
“PIM seluas 25 hektar dengan kapasitas produksi bibit mangrove diupayakan mencapai 10 juta per tahun,” jelasnya.
Baca: 7 Fakta Penting Mangrove yang Harus Anda Ketahui
Indonesia memiliki areal mengrove seluas 3,31 juta, namun sekitar 19 persen dalam kondisi rusak. Pemerintah telah menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 483 ribu hektar yang mulai dikerjakan 2021 -2024. Ada sembilan provinsi prioritas, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.
Untuk Kalimantan Timur, sebagaimana dikutip dari laman KLHK, rehabilitasi mangrove ditargetkan seluas 27.244 hektar dalam waktu 4 tahun [2021-2024]. Targetnya, 2021 seluas 6.634 hektar, 2022 [6.870 hektar], 2023 [6.870 hektar], dan 2024 [6.870 hektar].
Baca: Bila Diolah, Potensi Buah Mangrove Sungguh Menjanjikan
Sekolah lapangan mangrove
Ramlan menuturkan PIM sangat dibutuhkan warga Muara Badak, sebagai wahan edukasi mangrove. Namun karena sulitnya akses, Ramlan memutuskan membuat PIM skala kecil dan percontohan untuk areal Delta Mahakam lain.
“Sebenarnya, kami ingin membuat sebuah wisata edukasi mangrove di Muara Badak. Mangrove itu penting menjaga kondisi tambak tetap dingin,” ujarnya.
Tidak sendiri, Ramlan bersama Subhan, membuat skema hutan mangrove di pesisir Muara Badak. Hutan tersebut milik Subhan, yang dibiarkan tumbuh lebat.
“Banyak mengira saya membeli puluhan hektar lahan masyarakat untuk dibuat tambak, padahal tidak. Saya punya tambak, tapi kecil dan tentunya dikelilingi mangrove. Keseharian, saya membuat pembibitan ikan dan udang,” papar Ramlan.
Baca juga: Hutan Mangrove Nasional Berubah Semakin Luas
Subhan sendiri merupakan Ketua Kelompok Tani Ramah Lingkungan. Dia membangun hutan mangrove di tiga titik lokasi yaitu di Salo Palai, Badak Ulu, dan Pulau Harapan. Bersama Ramlan, dia juga membangun sekolah lapang hutan mangrove untuk wisata edukasi di Salo Palai. Sekolah seluas 7 hektar.
Subhan rela menguras tabungannya membeli lahan warga, agar hutannya semakin luas.
“Mangrove di Salo Palai itu mau dibabat, dibuat tambak. Saya beli sekemampuan, karena mangrove penting menjaga ancaman abrasi,” jelasnya, baru-baru ini.
Subhan mengajak pemerintah daerah setempat, bersama menjaga hutan mangrove dan menyelamatkan lingkungan Muara Badak. Dia mempersilakan masyarakat datang, belajar mengelola tambak yang tidak merusak juga menanam mangrove.
“Hutan ini saya bangun murni untuk wisata edukasi. Saya tidak memungut biaya apapun untuk masyarakat, semua gratis. Bibit sudah saya siapkan bila ingin menanam. Mau berkemah dengan keluarga, ada tempatnya juga,” jelasnya.
Baca juga: Satwa Langka di Ibu Kota Baru Indonesia
Usaha ini didukung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui Ramlan, Dinas LHK Kukar menginformasikan, akan menjadikan hutan mangrove Subhan sebagai miniatur PIM Muara Badak bersifat swadaya.
“Dinas sudah melihat kondisi lapangan. Sekolah lapang mangrove alami sangat sesuai,” lanjut Ramlan.
Subhan dan Ramlan terus mengajak warga Muara Badak untuk bersama menyelamatkan mangrove tersisa. Mereka juga membuat pelatihan gratis dan menawarkan bantuan bagi petambak yang kesulitan. Lahan rusak dan tidak terpakai, mereka upayakan dihijaukan kembali.
“Pemahaman warga mengenai penyelamatan mangrove masih rendah. Walau kami hanya pegiat lingkungan swadaya, kami harus berusaha. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menyelamatkan Muara Badak,” pungkas Subhan.