- Kondisi ekosistem mangrove yang menyebar di 34 provinsi Indonesia, saat ini kondisinya beragam. Ada yang dalam kondisi baik, dan sebaliknya ada yang kondisinya sudah kritis, sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut melalui upaya pemulihan dengan cara rehabilitasi
- Dari 3,3 juta hektare hutan mangrove di Indonesia, menurut data yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), luasan yang kondisinya sudah masuk kritis mencapai 637 ribu ha atau mencakup 19 persen dari luas keseluruhan ekosistem mangrove
- Untuk menghentikan kerusakan, program rehabilitasi mangrove kini sedang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia melalui prorgam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Tahun ini, KKP melaksanakan rehabilitas di atas lahan seluas 2.791,17 ha
- Luasan tersebut, dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berasal dari 2021 dan ABPN tambahan 2021. Mengingat masuk PEN, program rehabilitasi akan bermanfaat untuk membantu ekonomi masyarakat yang terlibat sebagai tenaga kerja
Indonesia masih terus berjuang untuk memulihkan ekosistem hutan bakau (mangrove) yang kondisinya saat ini sedang kritis dan menyebar di seluruh provinsi. Upaya pemulihan dilakukan dengan cara rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Dari catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekosistem mangrove yang kondisinya kritis saat ini luasnya mencapai 637 ribu hektare atau mencakup 19 persen dari total luas mangrove di Indonesia yang mencapai 3,3 juta ha.
Selain kondisi kritis yang memerlukan upaya rehabilitasi, kondisi mangrove di Indonesia saat ini dalam keadaan baik dengan luas mencapai 2,6 juta ha atau mencakup 81 persen dari total luas yang ada. Seluruh ekosistem tersebut menyebar luas di seluruh provinsi Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, mangrove yang kondisinya kritis saat ini ada yang berada di dalam kawasan hutan dengan luas mencapai 460 ribu ha atau mencakup 72,18 persen dari total ekosistem mangrove yang kritis.
Selain itu, ada juga ekosistem mangrove yang sudah kritis namun lokasinya ada di luar kawasan hutan dengan luas mencapai 177 ribu ha. Luasan tersebut mencakup 27,82 persen dari total luas lahan kritis ekosistem mangrove yang saat ini ada.
“Hutan mangrove di luar kawasan hutan inilah yang menjadi fokus KKP untuk direhabilitasi,” ungkap dia belum lama ini di Jakarta.
baca : Menanti Bibit-bibit dari Mangrove Center untuk Hijaukan Pesisir Indonesia
Agar program rehabilitasi bisa dilaksanakan pada tahun ini, KKP sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp43,34 miliar yang akan digunakan untuk memulihkan ekosistem mangrove yang saat ini kritis. Terutama, mangrove seluas 177 ribu ha yang ada di luar kawasan hutan.
Namun, dari luas tersebut, ekosistem mangrove yang akan dilakukan rehabilitasi pada 2021 baru mencapai 2.400 ha. Sisanya, diharapkan bisa dilakukan pada tahun-tahun mendatang melalui banyak program kerja.
Anggaran untuk melaksanakan rehabilitasi pada tahun ini didapat setelah Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran kepada KKP. Seluruh dana tersebut akan dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP.
Pulau Jawa
Menurut Sakti Wahyu Trenggono, anggaran sebesar Rp43,34 miliar tersebut rencananya akan fokus digunakan untuk melaksanakan rehabilitasi ekosistem mangrove yang ada di empat provinsi yang ada. Dengan rincian, Jawa Tengah dengan enam kabupaten, Banten di tiga kabupaten/kota, Jawa Barat di 10 kabupaten/kota, dan Jawa Timur di 12 kabupaten/kota.
“Dengan total penanaman seluas 2.008 hektare,” sebut dia.
Selain rehabilitas ekosistem mangrove yang dilakukan dengan penanaman kembali, anggaran tambahan tersebut juga digunakan untuk pengadaan bibit mangrove, bantuan sarana, dan kegiatan pendukung lainnya. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan padat karya dengan upah yang dibayarkan mencapai Rp9,64 miliar.
“Dengan adanya tambahan anggaran ini maka Pagu Anggaran KKP Tahun 2021 semula Rp6,49 triliun menjadi Rp6,53 triliun,” ungkap dia.
Selain dari anggaran tambahan, program rehabilitasi ekosistem mangrove juga didanai dari anggaran reguler KKP yang tahun ini digunakan untuk melaksanakan rencana rehabilitasi di atas lahan seluas 391,17 ha. Kegiatan tersebut dilakukan oleh 1.673 orang tenaga kerja dengan 16.378 hari orang kerja.
baca juga : Bangun Jalan Tol di Pesisir Utara Jateng, Mangrove Direlokasi, Mungkinkah?
Selain bermanfaat untuk memulihkan ekosistem mangrove yang kondisinya kritis, program rehabilitasi juga bermanfaat untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19 yang sekarang sedang dilaksanakan Pemerintah RI.
Dengan kata lain, Trenggono menjelaskan bahwa program rehabilitasi ekosistem mangrove merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan KKP yang memiliki tujuan sebagai kegiatan ekonomi, dan sekaligus memperbaiki ekosistem mangrove dari kerusakan.
Tahun lalu, program serupa juga sudah dilaksanakan oleh KKP dan berlangsung di 18 kabupaten/kota yang ada. Adapun, luasan ekosistem mangrove yang direhabilitasi pada 2020 mencapai 449,48 ha dengan melibatkan 2.988 orang tenaga kerja.
Selain program rehabilitasi, yang juga dilakukan KKP adalah membangun pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir, tempat pembibita mangrove, serta bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat pesisir.
Ekosistem mangrove sendiri menjadi tujuan utama rehabilitasi, karena memiliki fungsi yang sangat besar sebagai habitat bagi organisme laut, tempat berlindung, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak bagi hewan laut.
“Hutan mangrove juga berperan besar dalam melindungi pantai dari abrasi air laut,” pungkas dia.
Upaya untuk memulihkan ekosistem mangrove yang kondisinya sudah kritis, juga dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan membangun lokasi persemaian tanaman bakau skala besar.
Salah satu lokasi yang sudah disiapkan itu, dibangun di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pusat persemaian tersebut, disiapkan untuk bisa memasok kebutuhan bibit mangrove yang akan digunakan di sekitar Kaltim.
perlu dibaca : Harapan Baru Rehabilitasi Mangrove di Lokasi Kritis
Kalimantan Timur
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengatakan, ekosistem mangrove di Kaltim yang kondisinya sudah kritis saat ini luasnya sudah mencapai 27.243 ha.
Seluruh luasan tersebut, ditargetkan sudah bisa dipulihkan kembali melalui program rehabilitasi maksimal pada 2024 mendatang atau tersisa tiga tahun dari sekarang. Adapun, pusat persemaian yang akan menjadi sumber pasokan, dibangun di ata lahan seluas 38 ha.
Nani Hendiarti menerangkan, pusat persemaian juga dibangun tak hanya untuk menjadi pusat lokasi untuk kebutuhan produksi bibit mangrove saja. Namun juga akan menjadi sarana pendidikan atau riset, dan juga ekowisata yang diharapkan bisa dibangun ulang di lokasi lain.
“Tenaga kerja lokal juga akan terserap dalam jumlah besar untuk persemaian ini,” jelas dia.
Sebagai pusat persemaian, Pemerintah berharap produksi bibit mangrove di delta sungai Mahakam tersebut bisa mencapai 10 juta batang per tahun dan sekaligus bisa mengembangkan sejumlah spesies mangrove yang ada di dunia.
“Seperti Rhizophora sp, Avicennia sp, dan lain sebagainya,” tambah dia.
Menurut Nani, pembangunan pusat persemaian bibit mangrove seperti yang dilakukan di Kaltim, tidak lain adalah keinginan Presiden RI Joko Widodo yang sebelumnya disampaikan kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada 2020 lalu.
“Bahwa Indonesia harus memiliki persemaian mangrove skala besar yang dapat dibanggakan ke dunia,” sebut dia.
Dengan adanya pusat persemaian bibit mangrove, maka upaya pemulihan melalui rehabilitas diharapkan bisa berjalan baik. Terlebih, karena Kaltim memiliki lahan kritis paling luas dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau Kalimantan.
baca juga : Ini Upaya Kalimantan Barat untuk Jadi Pusat Mangrove Dunia
Sebelum dibangun di Kaltim, pusat persemaian juga lebih dulu dibangun di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes. Di atas lahan 10 ha, Pemerintah membangun pusat persemaian skala besar yang dikelola KLHK.
Menurut Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Marves Sahat Manaor Panggabean, Brebes diharapkan bisa melaksanakan produksi hingga mencapai sekitar 10 juta batang mangrove setiap tahun dan bisa menjadi lokasi rujukan utama secara nasional untuk pengembangan mangrove.
Selain untuk persemaian, Desa Kaliwlingi, Brebes juga dipilih oleh Pemerintah Pusat untuk menjadi lokasi Mangrove Center of Excellence. Untuk lokasi terakhir, pembangunan akan dilakukan di atas lahan seluas 219 ha dan dikelola langsung oleh KKP.
Diketahui, sebagai bagian dari program PEN, penanaman mangrove menjadi kegiatan yang penting. Dua instansi yang melaksanakan kegiatan tersebut, adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan KKP.
Kedua instansi tersebut ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove pada 2021 di 34 provinsi. Untuk KLHK, sesuai kesepakatan yang sudah dilakukan, penanaman akan dilakukan di atas lahan seluas 46.758 ha dan KKP di atas lahan seluas 1.522,91 ha.
Keterangan foto utama : Lebat teduhnya kawasan hutan mangrove Suasana kawasan mangrove di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Foto : Donny Iqbal/Mongabay Indonesia
