- Sejumlah aksi masa gabungan dari berbagai organisasi pegiat lingkungan melakukan kampanye kolektif pawai bebas plastik di jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (30/07/2023).
- Aksi itu didasari salah satunya yaitu karena pencapaian target pemerintah dalam pengurangan sampah sebesar 30 persen, dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025 belum mencapai hasil yang signifikan.
- Ada tiga tuntutan dalam pawai yang sebagian besar diikuti oleh anak-anak muda itu. Diantaranya adalah mereka mendesak pemerintah untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai, sebagai solusinya pemerintah didorong untuk melakukan praktik guna ulang.
- Berikutnya, pemerintah didorong untuk memperbaiki sistem tata kelola sampah. Dan ketiga, mendorong produsen dan pelaku usaha agar bertanggung jawab atas sampah pasca konsumsi.
Meski berkostum dari bahan sampah plastik kemasan sachet sekali pakai, tidak membuat Nadiatul Fadilah (23) malu berjalan beriringan bersama ratusan aksi masa yang tergabung dalam kampanye kolektif pawai bebas plastik di hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (30/07/2023).
Pasalnya, sampah plastik kemasan sachet yang digunakan itu merupakan hasil dari brand audit yang dilakukannya bersama rekan-rekan mahasiswa pecinta alam di pesisir Marunda, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
Atas keprihatinannya menjumpai sampah-sampah yang mencemari pesisir utara Ibukota itu, membuat mahasiswa Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta ini berinisiatif membawanya turut serta dalam pawai yang diinisisasi sejumlah organisasi pegiat lingkungan.
“Ini baru pertama kalinya saya ikut, bangga rasanya bisa berpartisipasi di pawai dengan membawa kostum dari bahan sampah plastik,” ungkap Nadia. Menurut dia, kostum yang digunakan itu hanya sebagai kritik simbol atas keprihatinannya melihat sampah yang mencemari kawasan pesisir.
Bukan hanya pesisir, Nadia mengaku persoalan sampah plastik yang mencemari lingkungan ini juga ia jumpai ketika berkegiatan susur sungai maupun saat pendakian.
“Rasanya sampah sudah menumpuk sebegitu parahnya, terlebih di alam juga tidak mudah terurai,” keluhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Vahrul David dari Ocean Defender Indonesia menyampaikan, sejak dulu plastik tidak membawa kesenangan. Namun, justru malah membawa bencana. Menurutnya, timbulan sampah plastik ini semakin hari semakin meningkat.
“Kehadirannya bisa menjangkau semua tempat, tanpa terkecuali,” ujarnya. Mengutip penelitian pakar lingkungan Jenna Jambeck, Indonesia berada di peringkat dua negara dengan limbah plastik terbanyak masuk ke lautan. Indonesia sendiri berdasarkan studi yang berbeda merupakan negara penyumbang sampah terbanyak nomor lima ke lautan.
baca : Plastik Sekali Pakai, Senjata Penghancur Masa Depan Bumi
Sampah Ganggu Nelayan
Sementara itu, Susi Pudjiastuti, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan sampah yang mencemari lautan dampaknya tidak hanya mengganggu biota laut, namun juga bisa membayang-bayangi para nelayan yang sedang menangkap ikan.
Selain membuat ikan sulit ditangkap, dampak yang ditimbulkan dari benda yang tidak mudah terurai secara alami itu bisa mengakibatkan alat tangkap nelayan menjadi rusak.
Oleh karenanya, ia berpesan kalau minum tidak perlu menggunakan sedotan plastik sekali pakai. Begitu juga dengan minum, harus membawa botol minum atau tumbler sendiri.
“Kasihan nelayan kalau mencari ikan tapi dapatnya plastik. Sehingga mari bersama-sama tolak plastik sekali pakai,” ajaknya dalam kegiatan pawai bebas plastik yang menjadi bagian dari kampanye global yang dikenal sebagai #PlasticFreeJuly itu.
Salah satu alasan pawai ini digelar yaitu karena pencapaian target pemerintah dalam pengurangan sampah sebesar 30 persen, dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025 belum mencapai hasil yang signifikan.
Hal ini sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
baca juga : 2025, Sampah Plastik Berkurang 70 Persen?
Abdul Ghofar, pengkampanye Polusi dan Urban WALHI Nasional menilai, untuk mencapai hasil yang signifikan mestinya tata kelola sampah perlu diperbaiki, karena mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian dan evaluasi menjadi kunci masalah sampah dan polusi plastik secara struktural.
Menurut dia, selama ini tata kelola sampah yang baik belum berjalan karena beberapa hal seperti perencanaan pengelolaan sampah tidak berbasis kajian komprehensif.
“Selain itu, evaluasi dari program-program yang berjalan juga minim,” tegasnya.
Guna Ulang
Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik,Tiza Mafira mengatakan, untuk menjawab persoalan polusi plastik dan mewujudkan masa depan bebas plastik ada tiga tuntutan yang didesak gabungan aksi masa.
Pertama, pemerintah didesak untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai, atau sebagai solusinya pemerintah didorong untuk melakukan praktik guna ulang. Karena menurut dia, solusi tersebut sebenarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dulu. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, kebiasaan itu menghilang.
Dengan begitu, Tiza menilai perlu upaya konkret dari pemerintah maupun produsen agar sama-sama menciptakan ekosistem guna ulang seperti dulu kala. Jika ekosistem ini diwujudkan dan dijalankan oleh seluruh masyarakat, lanjutnya, Indonesia bisa menjadi contoh negara yang mempraktikkan solusi tersebut.
“Hal ini sejalan dengan harapan dalam Global Plastic Treaty yang sedang disusun oleh negara-negara anggota PBB untuk mengakhiri polusi plastik,” katanya melalui keterangan tertulis.
baca juga : Ilmuwan Temukan Cacing Super Pemakan Sampah Plastik
Adapun untuk tuntutan yang kedua, pemerintah didorong untuk memperbaiki sistem tata kelola sampah. Langkah-langkahnya seperti penerapan kebijakan berdasarkan hirarki pengelolaan sampah, peningkatan anggaran dan infrastruktur pengelolaan sampah.
Selain itu juga perlu adanya dukungan pada pengembangan ekosistem guna ulang, dan pelibatan pekerja informal seperti pemulung dalam transisi menuju ekonomi sirkular.
Sedangkan tuntutan yang ketiga, mendorong produsen dan pelaku usaha agaar bertanggung jawab atas sampah pasca konsumsi.
Muharram Atha Rasyadi, Pengkampanye Urban Greenpeace Indonesia menambahkan, bentuk tanggung jawab itu seperti melibatkan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penggunaan kemasan ramah lingkungan, dan implementasi kewajiban perluasan tanggung jawab produsen, seperti daur ulang atau pengelolaan produk mereka.
Sejauh ini, terangnya, sudah ada 42 produsen yang telah menyerahkan peta jalan pengurangan sampah dalam produk kemasan mereka ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Produsen FMCG (fast moving consumer goods) memegang peranan penting dalam mencegah timbulan sampah, aksi individu juga perlu, tetapi perubahan sistem bagaimana produk didistribusikan kepada konsumen akan memberikan dampak yang signifikan,” pungkasnya.