- Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan yang ada di seluruh provinsi. Peluang tersebut terbuka lebar, karena kebutuhan ikan untuk memasok protein dunia akan terus meningkat jumlahnya
- Indonesia menargetkan bisa menggapai produksi perikanan nasional hingga 30,85 juta ton pada 2024. Angka tersebut diharapkan bisa meningkatkan kinerja perikanan di dalam negeri, atau pun untuk kebutuhan ekspor
- Akan tetapi, tren produksi nasional akan difokuskan dari subsektor perikanan budi daya, diikuti oleh perikanan tangkap. Budi daya akan fokus pada produksi ikan dan rumput laut, sementara perikanan tangkap berasal dari ikan di laut dan perairan umum daratan (PUD)
- Pada 2050 nanti, produksi perikanan budi daya bahkan diprediksi akan mendominasi pasokan kebutuhan protein dunia. Peluang tersebut tak boleh disia-siakan Indonesia, dengan cara mempersiapkan diri sejak dari sekarang
Kebutuhan protein dunia diperkirakan akan meningkat hingga 70 persen pada 2050, seiring terus bertambahnya jumlah populasi yang meningkat 30 persen di seluruh dunia. Dibandingkan saat ini, kebutuhan tersebut jelas sangat signifikan peningkatannya, dan harus bisa diantisipasi dengan cepat.
Diprediksi, permintaan pasokan protein dunia yang terus meningkat itu akan berdampak signifikan pada industri perikanan dunia. Detailnya, diperkirakan akan terjadi peningkatan permintaan ikan di seluruh dunia hingga berlipat ganda hingga 2050 nanti.
Tetapi, permintaan tinggi tersebut diperkirakan akan banyak dipasok dari produksi perikanan budi daya. Prediksi itu muncul, karena produksi perikanan tangkap terus mengalami penurunan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Pada 2028 nanti, nilai produksi perikanan tangkap diperkirakan hanya sanggup mencapai angka USD80 triliun di seluruh dunia. Sementara, nilai produksi perikanan budi daya pada tahun yang sama meroket hingga mencapai USD175 triliun di seluruh dunia.
Pertambahan penduduk yang diikuti peningkatan kebutuhan protein, menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh dunia pada 2050 nanti. Selain, tantangan dari penurunan produksi perikanan tangkap yang diimbangi dengan kenaikan produksi perikanan budi daya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui, tantangan tersebut harus menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa keluar sebagai pemenang. Ada banyak negara di dunia yang saat ini sedang mengembangkan industri perikanan, dan semuanya berlomba untuk menjadi nomor satu.
Akan tetapi, dia mengatakan kalau tantangan juga harus dihadapi, karena kesehatan laut saat ini terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai pada 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 65 dibandingkan 2019 yang mencapai 67.
baca : Catatan Akhir Tahun: Sebulan Jadi Setahun Penantian Penangkapan Ikan
Potensi dan tantangan yang sama-sama besar, memaksa negara untuk bisa membuat strategi yang tepat. Khusus bagi Indonesia, strategi yang dikembangkan adalah fokus melaksanakan program prioritas berbasis ekonomi biru.
“Program tersebut dikebut pelakasanaannya untuk keberlanjutan ekosistem sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan,” jelas dia pekan ini di Jakarta.
Tak hanya menyiapkan program perikanan tangkap atau pun budi daya saja, namun juga disiapkan bagaimana mengelola ruang laut lebih baik lagi. Termasuk, dengan mengembangkan budi daya melalui model berbasis kawasan.
Ada pun, program prioritas yang berbasis ekonomi biru di antaranya adalah perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
Kemudian, ada juga program pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.
Agar pelaksanaan program prioritas berbasis ekonomi biru bisa berjalan baik, Pemerintah sudah menerbitkan dua kebijakan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, dan PP No 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Lalu, ada juga beberapa Peraturan Menteri yang telah diselesaikan oleh KKP, di antaranya untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
Walau sudah didukung dua PP, Trenggono memastikan bahwa penerapannya harus tetap dilakukan melalui kajian dan kesiapan yang matang, baik sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Sampai sekarang, kedua regulasi tersebut masih belum dijalankan.
“Masih terus dimatangkan agar saat diimplementasikan seluruhnya siap,” ungkapnya.
baca juga : Catatan Akhir Tahun: Mengukur Kesiapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
Penerapan ekonomi biru sendiri, terbagi ke dalam beberapa program lain seperti penguatan infrastruktur teknologi monitoring, melanjutkan pembangunan modeling budi daya, dan integrasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kemudian, memperbaiki dan melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil serta terluar dari kerusakan, penguatan sarana prasarana pelabuhan, penanganan sampah plastik di laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Modeling budi daya misalnya, pembangunan dilakukan di sejumlah lokasi.
Sebut saja, modeling budi daya udang berbasis kawasan di Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur), modeling budi daya ikan nila di Karawang (Jawa Barat), modeling budi daya kepiting di Pasuruan (Jawa Timur), modeling budi daya rumput laut di NTT dan Maluku Utara, serta modeling budi daya lobster di Batam (Kepulauan Riau).
Tak kalah pentingnya juga, dia menyebut kalau pihaknya saat ini sedang mengembangkan sistem infrastruktur mahadata kelautan (ocean big data), memulai pengadaan satelit nano untuk pemantauan dan pengawasan perairan Indonesia, serta melanjutkan penyusunan neraca sumber daya kelautan (ocean accounting).
Dengan semua persiapan yang sudah dilakukan, KKP percaya diri untuk membidik target produksi perikanan sebanyak 30,85 juta ton pada 2024, dengan target nilai produksi sebesar USD7,20 miliar, diikuti target nilai tukar nelayan (NTN) di angka 108, dan nilai tukar pembudidaya ikan di angka 105.
Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto pada kesempatan yang sama mengatakan, dengan target dan rencana kerja yang sudah ditetapkan, KKP akan melaksanakannya dengan dukungan anggaran sebesar Rp7,1 triliun.
Saat menjalankan semua rencana kerja, KKP berjanji akan memperkuat sistem pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan program ekonomi biru berjalan sesuai perencanaan dan hasilnya maksimal dirasakan oleh masyarakat.
“Kami akan mendukung sekaligus mengawal agar program prioritas berjalan dengan baik,” ucapnya.
baca juga : Tantangan Menjaga Stabilitas Kualitas Produk Perikanan Budi daya Nasional
Penguatan di Hulu
Sementara, Direktur Jenderal Perikanan Budi daya sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Tb Haeru Rahayu mengungkapkan, penguatan juga akan dilakukan dari sisi hulu untuk melengkapi infrastruktur yang sudah ada.
Sebut saja, menguatkan fasilitas pelabuhan, peningkatan kualitas SDM, hingga memperbanyak sosialisasi penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota yang akan diterapkan mulai 2025 mendatang. Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui pembangunan modelling budi daya perikanan di darat, laut, dan pesisir.
“Di budi daya dan di tangkap itu sebetulnya bagiannya di hulu,” terang dia.
Ia merinci target produksi perikanan sebesar 30,85 juta ton berasal dari 6 juta ton produksi perikanan melalui tangkap dan perairan umum daratan (PUD), dan 24,85 juta ton diharapkan berasal dari produksi perikanan budi daya, melalui budi daya ikan dan rumput laut.
Khusus untuk program perluasan kawasan konservasi, KKP membidik target tambahan pada 2024 ini seluas 29,3 juta hektare. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo.
Target tersebut optimis bisa diwujudkan pada tahun ini, karena berkaca pada capaian 2023 KKP berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan. Tahun lalu, target perluasan kawasan konservasi ditetapkan seluas 29,1 juta ha dan berhasil dilampaui dengan luas 29,2 juta ha.
Kemudian, sebagai upaya pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP menyiapkan sejumlah rencana kerja dengan tujuan untuk menjaga stabilitas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Di antara rencana yang sudah disiapkan, adalah membangun ekonomi ramah lingkungan, memperbaiki pulau kecil yang rusak, melindungi ekosistem pulau-pulau kecil yang rusak, pulau kecil dengan luas kurang dari 1.000 kilometer persegi (km2), dan pesisir.
Tak lupa, KKP juga melakukan pembatasan kegiatan ekstraktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sepanjang 2024, KKP hanya akan menerbitkan 8 rekomendasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar, 2 kawasan penguatan tata kelola reklamasi dan sedimentasi laut.
“Serta tiga kawasan perizinan pemanfaatan pesisir/laut dan pengelolaan bangunan dan instalasi laut,” ungkapnya.
Semua itu diharapkan bisa mendorong penyelesaian penatan ruang laut dan zonasi pesisir di 12 kawasan yang ada di Indonesia. Semua itu dilakukan dengan dukungan dana yang sudah disiapkan oleh KKP sebesar Rp300 miliar.
baca juga : 27 Tahun Lagi, Tangkapan Ikan di Laut Diprediksi Turun Drastis
Fokus lain yang juga sedang dikejar oleh KKP pada 2024, adalah penjaminan mutu produk perikanan dan peningkatan daya saing produk perikanan. Kegiatan tersebut diyakini menjadi substansi dari pelaksanaan lima program prioritas KKP berbasis ekonomi biru.
“Tahun ini, KKP menargetkan perluasan pasar produk di ranah global, penguatatan sistem logistik dan penjaminan mutu dari hulu hingga hilir sektor perikanan,” demikian kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistyo.
Menurut dia, peluang untuk meningkatkan kinerja ekspor hingga mencapai target USD7,20 miliar akan terbuka lebar pada 2024 ini. Salah satu sebabnya, karena sejak akhir 2023 produk perikanan Indonesia sudah tidak dikenai lagi tarif bea masuk ke pasar Jepang.
Aga bisa berjalan baik dan mendukung penguatan daya saing, unit kerja di 38 provinsi akan bekerja untuk membantu penjaminan mutu dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, produk kelautan dan perikanan aman untuk dikonsumsi, untuk ekspor, mau pun juga untuk domestik.
Selain menguatkan infrastruktur dan sistem pengelolaan, SDM juga menjadi perhatian utama KKP untuk menjalankan rencana kegiatan pada 2024. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan akan terus dilakukan sepanjang tahun melalui beragam cara.
“Bisa melalui satuan pendidikan, pelatihan, atau peran penyuluh perikanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia,” ungkap Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia KKP I Nyoman Radiarta.
Saat ini, KKP memiliki 11 satuan pendidikan tinggi dan 4.200 penyuluh perikanan di seluruh Indonesia. Mereka semua disiapkan untuk mendukung dan mengawal program prioritas yang direncanakan KKP melalui fungsi dalam rangka menyiapkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
baca juga : Babak Baru Pengelolaan Kawasan Konservasi di Lepas Pantai
Bersama SDM, penguatan juga dilakukan pada sektor pengawasan, utamanya untuk mencegah praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai aturan (IUUF). Kegiatan pengawasan akan didukung penambahan armada kapal pengawas, petugas patrol, dan teknologi berbasis satelit Command Center.
“Pengawasan di laut akan semakin optimal di tahun ini,” pungkas dia.
Diketahui, KKP mengeklaim capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP pada 2023 cukup positif. Mencakup, produksi perikanan untuk sementara mencapai 24,74 juta ton, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kelautan dan perikanan mencapai Rp1,69 triliun, dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Perikanan mencapai 6,78 persen sampai triwulan III.
Selanjutnya, nilai ekspor hasil perikanan untuk sementara mencapai USD5,6 miliar, NTN mencapai 105,40 dan Nilai Tukar Pembudi daya Ikan mencapai 104,92, serta investasi kelautan dan perikanan mencapai Rp9,56 triliun sampai triwulan III.
Dari sisi pengawasan, KKP berhasil menangkap 269 kapal asing dan kapal dalam negeri yang terlibat IUUF. Selama 2023, KKP juga berhasil mengembangkan beberapa modeling di beberapa daerah di Indonesia. (***)