- Setelah hampir dua pekan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, banjir bandang, air mulai surut tetapi beberapa bagian masih tergenang. Bahkan, pemilihan umum pada daerah terdampak seperti Kecamatan Karanganyar, di Kabupaten Demak, pun terpaksa susulan, 24 Februari nanti.
- Banjir bandang menerjang Kabupaten Demak, Jawa Tengah, seperti terjadi di Jalur Pantura Demak-Kudus, air bah ‘mengubah’ jalan nasional menjadi lautan pada 5 Februari lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebut, ada 10 titik tanggul jebol hingga memicu banjir besar di Demak. Ke-10 tanggul itu berada di sisi kanan-kiri Sungai Wulan dan Tuntang.
- Iqbal Alma, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jateng, melihat bencana datang bertubi-tubi hingga pemerintah perlu membentuk satuan gugus tugas khusus terdiri dari lintas sektoral. Salah satu tugas gugus ini adalah kajian untuk melihat potensi-potensi bencana, terutama banjir.
- Rudi Syaf, Senior Advisor KKI Warsi bilang, komitmen presiden terpilih untuk mempertahankan kawasan hutan jadi poin terpenting menyelamatkan Indonesia dalam krisis iklim.
Setelah hampir dua pekan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, banjir bandang, air mulai surut tetapi beberapa bagian masih tergenang. Bahkan, pemilihan umum pada daerah terdampak seperti Kecamatan Karanganyar, di Kabupaten Demak, pun terpaksa susulan, 24 Februari nanti.
“KPU Kabupaten Demak memutuskan menetapkan Sabtu, 24 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara dan penghitungan suara susulan Pemilu 2024 pada 10 desa di Kecamatan Karanganyar,” kata Handi Tri Ujiono, Ketua KPU Jateng dikutip dari Republika.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karanganyar, Kabupaten Demak, telah rapat pleno membahas rencana pemilu susulan.
Pada 5 Februari lalu, banjir bandang menerjang Kabupaten Demak, Jawa Tengah, seperti terjadi di Jalur Pantura Demak-Kudus, air bah ‘mengubah’ jalan nasional menjadi lautan.
Awal banjir, deretan truk terjebak di Jalur Pantura. Tinggi banjir mencapai atap kabin. Awal Februari itu—masih berlangsung hingga hari ini–, Kabupaten Demak, banjir parah. Hujan lebat di hulu menyebabkan sejumlah sungai yang membelah kabupaten berjuluk Kota Wali itu tak mampu menampung debit air dan menyebabkan tanggul pengaman jebol.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebut, ada 10 titik tanggul jebol hingga memicu banjir besar di Demak. Ke-10 tanggul itu berada di sisi kanan-kiri Sungai Wulan dan Tuntang.
Ketinggian banjir yang mencapai satu meter lebih membuat proses perbaikan tanggul berlangsung sulit. “Belum semua, ada dua yang masih dalam proses perbaikan sampai sekarang,” kata Agus Nugroho, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Agus Nugroho kepada Mongabay, Selasa (13/2/24).
Tanggul jebol banjir parah. Saking parahnya, banjir kali ini disebut-sebut paling parah dalam 50 tahun terakhir. Di beberapa lokasi, ketinggian air bahkan mencapai atap rumah.
Agus menyatakan, terakhir kali banjir besar pada 1974. Kala itu, banjir dipicu luapan Sungai Wulan juga merendam sebagian besar Kabupaten Demak.
41 desa terendam
Sekitar 13 desa di empat kecamatan terdampak, termasuk Jalur Pantura di Karanganyar. Karena tanggul jebol dan arus deras membuat banjir meluas hingga 39 desa di tujuh kecamatan, per 11 Februari lalu, seperti rilis Pemerintah Demak di laman resmi mereka.
Pada 13 Februari, wilayah terdampak bertambah menjadi 41 desa tersebar di delapan kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Karangnyar ada 12 desa, Karangtengah (2), Wonosalam (6), Gajah (7), Dempet (8), Kebonagung (2) dan Kecamatan Wijen (2).
Agus bilang, area terdampak terus meluas tak pelak menambah daftar korban. Berdasar penilaian, warga terdampak jadi 84.270 jiwa. Begitu juga pengungsi, bertambah jadi 22.860 orang, dari 19 ribuan.
Ribuan pengungsi itu tersebar di 75 titik. Puluhan titik lokasi pengungsian ini tidak hanya ada di Demak dengan jumlah 65 titik, juga di Kabupaten Kudus. Di kabupaten tetangga ini, titik pengungsian ada 10 dengan 5.500 pengungsi.
Begitu parahnya, sampai-sampai, hampir semua unsur BPBD di Jawa Tengah dikerahkan, seperti BPBD Jepara, Kudus, Rembang, Grobokan, Semarang, hingga Solo Raya, bahu-membahu menangani para korban.
“Ada sekitar 24 dapur umum didirikan untuk memasok makanan ke para korban,” kata Agus.
Kecamatan Karanganyar lokasi paling parah banjir kali ini. Sampai 12 Februari lalu, jalur Pantura juga belum bisa dilewati lantaran ketinggian air masih 1-1,5 meter. Bahkan, meski sudah sepekan lebih, 12 desa di kecamatan ini masih terendam.
Suharyanto, Kepala Badan Penanggulanan Bencana Nasional (BNPB) saat datang ke Demak, mendorong ribuan pengungsi menjadi satu. Selain memudahkan koordinasi, juga untuk memastikan para korban mendapat penanganan maksimal.
Masnuah, Koordinator Komunitas Nelayan Perempuan Puspita Bahari, Demak, mengatakan, tingginya banjir menjadi tantangan tersendiri bagi warga. Beberapa lokasi bahkan sempat tidak terjangkau sampai beberapa hari.
Untuk lokasi paling terdampak di Karanganyar, misal, dia dan tim harus memutar melalui Jepara-Kudus karena akses utama tak bisa dilewati. “Tadi malam, akses alternatif itu akhirnya terendam juga, ya karena tanggulnya belum semua diperbaiki,” jelas Masnuah saat dihubungi melalui sambungan seluler.
Jawa ekstra waspada
Berdasar data BNPB hingga per 12 Februari tahun ini, tercatat 277 bencana di Indonesia. Dari jumlah itu, banjir mendominasi dengan 179 kejadian. Disusul cuaca ekstrem 71 kejadian, tanah longsor 18 kali, karhutla ada empat kasus, gempa bumi dua kali, serta erupsi dan gelombang pasang masing-masing satu kali.
Dari jumlah itu, tercatat 37 korban meninggal dunia, 61 orang luka-luka dan 1.427.067 mengungsi. Sedangkan kerusakan, mecapai 11.000 lebih didominasi rumah.
“Angka ini belum mencerminkan bencana yang sebenarnya. Saat verifikasi tiga bulanan, bencana bias bertambah hingga 30% dari data semula,” kata Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB.
Muhari memperkirakan, bencana hindrmetrologi masih akan menjadi ancaman dalam beberapa waktu ke depan. Karena Indonesia tengah masuk fase puncak musim hujan yang itu berarti intensitas hujan berpotensi meningkat.
Dia mengatakan, gelombang kelvin yang berlangsung di sekitar garis ekuator juga memberi pengaruh.
“Kita masih perlu mewaspadai ya karena cuaca terlihat masih cukup dinamis. Jadi, kami minta masyarakat tetap waspada karena hasil pemetaan menunjukkan ada tumpukan awan di atas Jawa hingga beberapa waktu ke depan,” katanya.
Dia bilang, waspadai beberapa wilayah di Jawa seperti Grobokan pada Januari lalu juga sempat banjir besar. Lalu, Demak, Kabupaten Tegal, Brebes, Subang, Sumedang, Majalengka, Cilacap, Sidoarjo, Madiun, Gresik, Mojokerto, dan juga Lamongan.
Untuk mendukung mitigasi itu, BNPB juga menggelontorkan bantuan Rp250 juta setiap kabupaten/kota. “Daerah yang memerlukan dukungan atau bantuan pusat, bisa segera disampaikan”.
Selain Jawa, potensi intensitas hujan tinggi juga terjadi di Kalimantan dan Sulawesi bagian Selatan.
Muhari mengatakan, Badan Meterologi Klimatologi Geofisika (BMKG) sudah mengeluarkan prediksi dasarian II, untuk periode 11-20 Februari ini. Satu hal menarik perhatiannya adalah pergeseran bencana hidrologi di Papua Pegunungan atau Papua Tengah.
Selama ini, cukup jarang mendapat informasi bencana hidrologi karena vegetasi masih rapat, sekalipun wilayah terguyur hujan intensitas tinggi. “Tetapi, dua tahun terakhir kami cukup intens menerima (ada laporan kejadian bencana).”
Kerusakan lingkungan
Sementara itu, Walhi Jateng menilai, banjir besar di Demak makin menegaskan pengelolaan lingkungan di Jawa Tengah. Setiap terjadi banjir, dampaknya sangat luas bagi masyarakat.
“Makin tahun makin intens, dengan sebaran makin luas. Ini mempertegas kembali peran pemerintah untuk mengantisipasi kejadian seperti ini sangat minim, terutama dalam melihat potensi dan risiko bencana,” kata Iqbal Alma, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jateng, kepada Mongabay.
Melihat bencana datang bertubi-tubi, Iqbal pun mendorong pemerintah membentuk satuan gugus tugas khusus terdiri dari lintas sektoral. Salah satu tugas gugus ini adalah kajian untuk melihat potensi-potensi bencana, terutama banjir.
“BMKG dari perspektif cuaca seperti apa, BPBD yang melihat bagaimana kesiapan masyarakat. Lalu, akademisi riset atau kajian soal seberapa besar potensi bencana yang muncul akibat bentang banyak berubah. Dari situ bisa diketahui berapa besar beban yang akan diterima wilayah hilir akibat kirman dari hulu,” kata Iqbal.
Demak, katanya, menanggung beban lingkungan cukup berat. Selain banjir lokal, Demak juga mengandung kiriman melalui Sungai Wulan di Grobokan dan Tutang di Kabupaten Semarang.
Berangkat dari situasi itu, sangat penting mencari tahu bagaimana kondisi daerah aliran sungai (DAS) kedua sungai itu. “Karena ini lintas kabupaten, tidak bisa penyelesaian banjir itu dibatasi pada wilayah administratif tertentu. Yang terjadi di hulu, pasti akan berdampak pada hilir,” katanya.
Karena itu, dalam konteks banjir besar yang melanda Demak ini, sangat penting mencari tahu apa yang terjadi di DAS atau daerah hulu kedua sungai itu. “Apakah kondisi tutupan lahan masih terjaga dengan baik, atau malah sebaliknya.”
Bila tutupan lahan berkurang, katanya, laju air (run off) dari hulu berlangsung lebih cepat yang akhirnya menumpuk memenuhi badan sungai. Karena tak kuat menahan tekanan, sungai berontak, jebol atau meluap.
“Upaya mengurangi beban hilir juga menata kawasan hulu. Itu bisa dilakukan pemerintah dengan membuat kebijakan sistematis mengurangi potensi ancaman bencana.”
Banjir di Jambi
Tak hanya di Demak, pada pemilu 14 Februari lalu hujan bahkan banjir terjadi di berbagai daerah. Di beberapa daerah di Demak, terpaksa pemilu susulan karena, hal serupa juga terjadi di Jakarta Utara, Jakarta. Sebanyak 18 tempat pemungan suara (TPS) di Jakarta Utara, terpaksa pemilu susulan pada 24 Februari 2024.
Meskipun begitu sebagian besar daerah, tetap pemilu sesuai jadwal walau sempat ada yang tertunda beberapa jam bahkan pemilihan dalam genangan air seperti Jakarta, Jambi dan daerah lain.
Di Kota Jambi, Jambi, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, tergenang banjir setinggi 1,5 meter sejak lebih sebulan lalu.
Daniah, warga Legok, menuju TPS 32, 33, dan 40 di bangunan sekolah dasar naik perahu.
“Untuk mencoblos, tadi naik perahu dari rumah. Sudah satu setengah bulan kami beraktivitas di genangan banjir. Saya ikut coblos untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Banjir di Kelurahan Legok, kata Daniah, merupakan banjir terpanjang yang pernah dia alami selama tinggal di tepian Danau Sipin.
Danau Sipin seluas sekitar 40 hektar dengan sumber air dari Danau Teluk Kenali dan banjiran Sungai Batanghari yang terhubung dengan Sungai Kambang.
Danau Sipin merupakan waduk buatan yang memiliki catatan sejarah panjang sejak 1920-an pada masa kolonial Belanda. Hingga kini, Sipin menjadi pemasok air untuk PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.
Pesan ekologis untuk presiden terpilih
Banjir hampir merata di sembilan kabupaten dan kota di Jambi sejak akhir 2023, masih terus menggenangi beberapa lokasi. Kehilangan tutupan hutan, alih fungsi hutan menjadi areal pertanian serta penambangan yang merusak sempadan sungai disebut sebagai pemicu banjir makin parah.
Data olahan tim GIS KKI Warsi, kurun 50 tahun Jambi kehilangan hutan lebih dari 2,5 juta hektar. Pada 1973, tutupan hutan Jambi masih 3,4 juta hektar, pada 2023 tinggal 922.891 hektar, atau kehilangan 73%.
Rudi Syaf, Senior Advisor KKI Warsi bilang, komitmen presiden terpilih untuk mempertahankan kawasan hutan jadi poin terpenting menyelamatkan Indonesia dalam krisis iklim.
“Kondisi Jambi secara ekologis sudah makin buruk. Banjir dampak dari hilangnya tangkapan air, ditambah perubahan iklim, anomali cuaca membuat bencana merajalela seperti banjir dan longsor. Ini jadi pengingat bagi siapapun presiden nanti untuk berkomitmen dalam mempertahankan tutupan hutan tersisa,” katanya.
Seharusnya, kata Rudi, regulasi tak tumpang tindih terutama soal pertambangan. “Selama ini, regulasi menempatkan tambang pada posisi tertinggi, hingga di kawasan hutan lindung pun tambang bisa memperoleh izin pinjam pakai. Ini harus dibenahi.”
Dia contohkan, batubara izin eksplorasi sangat luas, padahal komitmen Indonesia mengurangi emisi dari empat sektor antara lain, kehutanan, energi, transportasi publik dan pengolahan sampah.
“Harusnya izin tambang ini jadi perhatian penting. Sudahi saja.”
Legislatif daerah terpilih, dalam pengelolaan sumber daya alam relatif memiliki kewenangan kecil. Namun, katanya, celah-celah merebut hak kelola hutan masyarakat bisa jadi peluang dalam mendorong penjagaan hutan berbasis masyarakat yang mampu mempertahankan kawasan.
“Caleg di DPR provinsi dan kabupaten terpilih bisa juga mempercepat perda masyarakat adat untuk beberapa usulan hutan adat yang masih tertahan karena tidak ada perda. Seperti hutan adat di Sarolangun , Merangin dan Kerinci yang terkendala karena belum ada perda masyarakat adat.”
Konflik pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat juga tinggi seperti dialami Orang Rimba. Pemberian izin-izin masa lalu pada ruang hidup Orang Rimba membuat konflik tak jua surut.
Abdullah, Direktur Eksekutif Walhi Jambi menyoroti penegakan hukum dan saksi tergas bagi perusahaan perusak lingkungan jadi desakan pada presiden baru. Lemahnya sanksi ini juga membuat banyak perusahaan nakal.
“Rekonstruksi seluruh perizinan di Jambi. Cek semua data dan dokumen juga fakta lapangan terkait izin, luasan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam,” katanya.
Penyelesaian konflik lahan termasuk juga jadi pekerjaan rumah. Di Jambi saja, catatan KPA sepanjang 2021-2023, setidaknya ada korban kriminalisasi 53 petani.
“Kami tidak hanya berbicara tentang Jambi, karena konflik agraria ini masalah struktural yang tidak dapat dipecahkan satu per satu. Kebijakan pemerintah adalah kunci. Jika ada kebijakan mendukung, masalah ini dapat diatasi.”
*****