Permasalahan sampah yang ada di laut dari hari ke hari semakin tak terbendung. Volume sampah yang ada di laut, seiring berjalannya waktu, juga terus meningkat dengan cepat. Kondisi itu, menjadikan laut Indonesia sebagai kawasan perairan yang rawan dan menghadapi persoalan sangat serius.
Demikian diungkapkan Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Tavares pekan lalu. Menurut dia, setiap tahun sedikitnya 12,7 juta metrik ton sampah plastik yang diproduksi di daratan dibuang ke laut di seluruh dunia.
“Sampah plastik ini tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup, termasuk kita,” ucap dia.
Jose Tavares mengatakan, sampah plastik yang berasal dari daratan dan dibuang ke laut jumlahnya mencapai 80 persen dari total sampah yang ada di laut. Sampah-sampah tersebut masuk ke lautan, disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang efektif dan perilaku buruk dari masyarakat pesisir di seluruh dunia dalam menangani sampah plastik.
Polusi laut akibat sampah plastik ini, kata Jose, tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tapi juga merugikan dari sisi ekonomi karena pendapatan negara dari sektor kelautan juga menurun. Oleh itu, harus dicari solusi yang tegas untuk mengatasi persoalan sampah plastik yang ada di laut.
(baca : Begini Aliansi Pemerintah dengan Swasta untuk Solusi Sampah Plastik di Laut)
Deputi Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Safri Burhanuddin pada saat yang sama mengatakan, upaya Indonesia dalam penanganan sampah plastik, dilakukan dengan membuat Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Sampah Plastik. Rencana tersebut bertujuan, agar Indonesia bisa mengurangi 70% kontribusi Indonesia terhadap sampah plastik di laut sebelum 2025.
“Saat ini Pemerintah RI juga sedang menggalakkan kebijakan mengubah sampah menjadi sumber energi,” ucap dia.
Bukti bahwa sampah plastik diolah menjadi sumber energi, kata Safri, saat ini 15 kota di Indonesia sedang dilaksanakan studi untuk menanggulangi sampah plastik di laut. Pelaksanaan studi tersebut, termasuk proyek konstruksi jalan tar plastik pertama di Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
“Itu merupakan bagian dari rencana aksi pemerintah dalam mengelola sampah plastik. Selain itu, rencana aksi pemerintah yang lain termasuk antara lain pengembangan bio-plastic dari singkong dan rumput laut, pengelolaan sampah menjadi energi, serta pemberdayaan bank sampah,” jelas dia.
Menurut Safri, berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi saat ini dalam mengelola sampah plastik yang ada di laut harus dipecahkan bersama. Selain itu, harus juga dibahas bagaimana mencari inovatif, kebijakan lokal dan nasional, kemitraan swasta, publik, dan pendidikan untuk perubahan perilaku masyarakat agar berperan aktif memerangi sampah plastik.
(baca : Begini Kampanye Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Wujudkan Indonesia Negara Maritim)
Biota dan Aneka Hayati Laut
Lebih jauh Safri Burhanuddin mengungkapkan, jika sampah plastik di laut tidak dicegah produksinya, maka itu akan mengancam keberadaan biota laut yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Tak hanya itu, sampah plastik bersama mikro plastik yang ada di laut juga bisa mengancam kawasan pesisir yang memang sangat rentan.
“Indonesia mengakui tantangan sampah plastik tidak hanya di laut melainkan juga di daratan,” tutur dia.
Dengan ancaman yang terus meningkat, Safri menyebut, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk bisa mengurangi dan menurunkan produksi sampah plastik di laut. Upaya yang dilakukan, melalui penanganan yang terintegrasi, baik dari tataran kebijakan hingga pengawasan implementasi kebijakan penanganan sampah plastik, khususnya sampah plastik laut.
Tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik Laut, Safri menjelaskan, itu terdiri dari empat pilar utama, yaitu perubahan perilaku, mengurangi sampah plastik yang berasal dari daratan, mengurangi sampah plastik di daerah pesisir dan laut, serta penegakan hukum, mekanisme pendanaan, penelitian-pengembangan (inovasi teknologi) dan penguatan institusi.
Di sisi lain, Safri menyebut, sejalan dengan penyusunan rencana aksi, Kolaborasi Bilateral, Regional juga kerja sama Pemerintah dan swasta terus digalang untuk mengendalikan sampah plastik laut. Upaya pengendalian mutlak dilakukan melalui pemantauan dan pengumpulan sampah plastik dari laut dengan menggunakan teknologi yang relevan untuk menjamin hasilnya.
“Peningkatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan sekaligus memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir juga akan menjadi bagian besar dari upaya pengelolaan ini,” ujar dia.
(baca : Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut?)
Dalam Konferensi East Asia Summit (EAS) 2017 yang digelar di Bali, Indonesia mengampanyekan perang terhadap sampah plastik di lautan. Dalam konferensi tersebut, Indonesia menyampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk memerangi sampah plastik di laut.
“Diantaranya adalah penerbitan Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan National Plan of Action on Marine Plastic Debris 2017-2025 (Mei 2017), Kampanye Combating Marine Plastic Debris serta Reduction Plastic Bag Production and Use,” papar Safri.
EAS merupakan forum regional yang menjadi wadah dialog dan kerja sama strategis para pemimpin dari 18 negara dalam menghadapi berbagai tantangan utama yang ada di kawasan. Ke-18 negara peserta EAS adalah 10 negara anggota ASEAN, Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, RRT, Rusia, dan Selandia Baru.
(baca : Akibat Sampah, Laut Indonesia Bakal Hadapi Tiga Ancaman Serius)
Sampah Picu Kemiskinan
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini mengatakan, sampah plastik yang ada di laut Indonesia saat ini secara keseluruhan telah menimbulkan kerugian yang tak sedikit. Bahkan, dia tak ragu menyebut kerugiannya sudah mencapai USD1,2 miliar.
“Itu untuk kerugian yang ada di bidang perikanan, perkapalan, pariwisata dan bisnis asuransi,” ujar dia.
Menurut Luhut, dengan kerugian sebesar itu yang berasal dari berbagai bidang, sampah plastik jika tetap dibiarkan bisa menimbulkan dampak lebih buruk di masyarakat. Dampak yang dimaksud, adalah pengangguran dan itu bisa memicu kenaikan angka kemiskinan di masyarakat.
Agar sampah plastik tidak semakin banyak, Luhut mengaku, Indonesia sekarang sudah menjalin kerja sama dengan Bank Dunia dan Denmark untuk mengadakan penelitian di 15 lokasi. Selain itu, dia mengklaim, Indonesia juga sudah menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat untuk kepentingan penelitian ikan yang mengonsumsi plastik di laut.
Semakin tingginya produksi sampah di laut, Luhut menghimbau kepada negara-negara di ASEAN untuk bisa sama-sama terlibat dalam mengatasi persoalan sampah di laut. Dengan bekerja secara bersama di masing-masing negara, dia yakin persoalan sampah ke depan secara perlahan bisa diatasi.
Selain menjalin kerja sama dengan negara lain, Luhut mengungkapkan, pihaknya juga sudah menyiapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengatasi persoalan sampah plastik di laut. Beberapa rencana yang sudah disiapkan, di antaranya bagaimana mengubah perilaku masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik.
“Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sampah plastik juga banyak dibuang dari kapal-kapal di perairan. Sampah plastik di dunia ini ternyata 2/3 nya datang dari perairan Asia Selatan, “ ucap dia.
Rencana aksi berikutnya yang sudah masuk dalam agenda, kata Luhut, adalah mengurangi kebocoran berbasis lahan, kebocoran berbasis laut, mengurangi produksi dan penggunaan plastik. Kemudian, meningkatkan mekanisme pendanaan, reformasi kebijakan dan yang terpenting penegakan hukum.
“Pada tingkat daerah kami bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengelola limbah dan meminta mereka mencegah pembuangan sampah plastik ke laut,” sebut dia.