Lahan warga terkontaminasi limbah B3 di Mojokerto. Warga terkena penyakit sampai tanaman gagal panen. Mengapa pemerintah lambat bertindak?
Selama delapan tahun hidup berdampingan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sekitar delapan tahun, perempuan asal Desa Lakardowo, Mojokerto, mengadu ke Jakarta. Akhir bulan lalu, mereka mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) dan (lagi) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Empat perempuan berpakaian hitam berdiri di seberang Istana Negara, Jakarta. Masing-masing membawa bakul ‘berisi’ bahan-bahan infeksius, beracun, berbahaya untuk lingkungan.
Baca juga: 60% Sumur Lakardowo Diduga Tercemar Limbah B3
Mereka aksi menuntut Presiden Joko Widodo mencabut izin PT. Pria, pabrik pengolahan limbah B3 dan mendesak pemerintah—pemberi izin– membongkar pabrik dari Desa Lakardowo, Mojokerto Jawa Timur, guna membuktikan terjadi pencemaran.
Rumiati, perempuan petani tergabung dalam Green Women, atau Gerakan Perempuan Lakardowo Nandiri, bilang, aksi kali ini ingin memberitahu pemerintah pusat, bahwa, sejak dua tahun terakhir, selain pencemaran dan bau limbah, masyarakat juga alami gagal panen.
“Kebun saya di dekat situ (pabrik). Ada tumbuh tapi gagal berbuah. Ada menguning seperti mengering,” katanya.
Hasil kajian geologi dan geolistik tanah di sekitar operasi perusahaan ini menunjukkan ada kontaminasi logam berat timbal dan beberapa zat berbahaya. Sekitar 95% kehidupan masyarakat Lakardowo adalah petani jagung, lombok (cabai), terong dan padi.
Baca juga: Kisah Wisata Limbah B3 di Desa Lakardowo
Rumiati mengatakan, kontaminasi lahan ini tak urung menimbulkan penurunan kualitas dan produksi panen.
“Biasa bisa panen empat kuintal padi, sekarang cuma dua,” kata Rumiati.
Dinas Lingkungan Hidup Jatim merekomendasikan, uji kualitas hasil pertanian. Gerakan perempuan telah uji kualitas padi yang menunjukkan ada kontaminasi logam berat.
Kondisi lahan pertanian memburuk diduga kuat karena aktivitas perusahaan pengelola dan pemanfaat limbah B3 yang beroperasi sejak 2010 ini.
Gerakan perempuan, katanya, jadi saksi sejak 2010 ada kegiatan penimbunan limbah B3 di area Pria.
Limbah ini, berupa fly ash, bottom ash, sludge kertas, sludge industri, limbah media bahkan bahan makanan olahan kadaluarsa menyebar dan meresap ke sumur-sumur warga serta tanah sekitar pabrik.
“Air kami jadi berbau,” ujar dia.
Pada 2016, teridentifikasi 230 lebih anak-anak Desa Lakardowo menderita dermatitis karena air sumur terkontaminasi logam berat, sulfat dan kandungan total padatan terlarut (total dissolve solid /TDS) mencapai 2.000ppm.
“Yang banyak kalau musim kemarau, air kami tak tercampur air hujan. Kalau musim hujan gini tercampur air hujan agak sedikit kena gatal-gatal,” kata ibu dua anak ini.
Anak-anak, katanya, paling rentan terkontaminasi karena air sumur tercemar. Bagi mereka yang punya bayi, terpaksa membeli air isi ulang, baik untuk masak maupun mandi.
“Kalau mandi air sumur langsung gatel-gatel. Kalau isi ulang langsung sembuh. Sehari bisa habis dua galon.”
Bahkan dalam uji sumur pantau di dalam perusahaan pada Juni 2016 ditemukan beberapa parameter melewati baku mutu dan terjadi peningkatan dibandingkan data rona awal.
“Anak saya juga gatal-gatal. Kulitnya jadi kering. Anak tetangga kami ada sampai keriput kulitnya padahal baru 10 tahun. Jadi, di sekolah nilai turun karena belajar terganggu.”
Mengapa ke Presiden?
“Mencari keadilan di desa itu angel (sulit). Kami sudah mengadu ke RT, RW, sampai-sampai lurah mengundurkan diri. Bupati, gubernur nggak ada yang mau menemui kami,” kata Sujiati, petani perempuan lain.
Kesulitan muncul saat masyarakat susah dapat bukti, misal, visum dokter soal penyebab penyakit kulit paling banyak dialami ibu dan anak-anak.
“Dokter nggak mau mengeluarkan itu penyakit apa. Katanya kalau kami keluarkan dari mana penyakitnya, ya anak kami tidak makan.”
Keprihatinan Sujiati mengingat Mojokerto hanya 45 kilometer dari Jawa Timur. Hingga kini, sekitar 5.000 jiwa terdampak pencemaran air sumur dan tanah karena operasi perusahaan itu di dua desa, Lakardowo dan Sidorejo.
“Memprihatinkan, saya sampai putus asa. Kami sudah ke Komisi VII, KLHK, kemana-mana. Pokoknya tinggal RI 1 (presiden-red) ini,” katanya.
Pada 8 Desember 2016, Komisi VII DPR merekomendasikan, perusahaan pemulihan lingkungan namun hingga kini belum jalan. Audit lingkungan rekomendasi sejak 8 Desember 2016, hingga kini belum terdengar hasilnya.
Pada 10 November 2017, Komnas HAM juga merekomendasikan KLHK mengebor sampel tanah di area perusahaan untuk membuktikan kecurigaan penduduk Lakardowo. Perusahaan menolak.
Kementerian Lingkungan lambat
KLHK juga dinilai lambat menyelesaikan kasus ini tanpa mempertimbangkan dampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat Lakardowo. Bahkan, kini perusahaan memperluas area industri.
Gerakan perempuan inipun, menuntut presiden menuntaskan kasus pencemaran dengan pembuktian melalui pengeboran sedalam 10 meter di area perusahaan.
Yanuar Nugroho, Deputi II KSP berjanji, menemui semua dirjen terkait masalah ini, seperti Dirjen Pengelolaan Limbah B3, Dirjen Planologi dan Dirjen Penegakan Hukum. KSP juga berjanji verifikasi lapangan terkait laporan mereka.
Sigit Hardwinanto, Dirjen Planologi, KLHK berjanji, hasil audit KLHK diumumkan sebelum Maret 2018.
“Ini mereka anggap serius karena lama, sudah delapan tahun. Tak hanya Lakardowo, tapi meluas,” kata Direktur Ecoton, Prigi Arisandi.
Saat ini, ada lima zona pembuangan limbah B3 di Jatim. Kala masyarakat mulai protes dan kasus jadi perhatian publik, limbah tak semua dibuang ke Pria.
“Dibuang kemana-mana, sembarangan justru. Ke instalasi militer, ke lahan warga, ke galian C. Dampaknya makin meluas,” katanya.
Sementara itu jatim berencana memperluas kawasan industri sampai 43.000 hektar di sembilan kabupaten.
“Kami ibaratkan ini bangun hotel tapi nggak bangun toilet. Karena itu kita salah satunya mendorong mempercepat pembangunan instalasi limbah B3 lain di Jatim.”
Foto utama: Para perempuan tani Lakardowo protes ke Jakarta, karena panen gagal gara-gara lahan terkontaminasi limbah B3. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia
