Mongabay.co.id

Kartu Pos dari Sumatera Tantang Para Capres Serius Kembangkan Energi Terbarukan

Jejaring Sumatera,  terang untuk energi bersih, bagian dari gerakan #BersihkanIndonesia, secara simbolik mengirimkan kartu pos tantangan mengembangkan energi bersih berkelanjutan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’aruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Total kartu pos ada 50.000. Sebagian kartu pos akan dikirim menjelang pelantikan presiden terpilih.

Baca juga: Nasib Warga Pulau Sembilan yang Berdekatan dengan Pembangkit Listrik Batubara (Bagian 1)

Kartu pos kiriman dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, SumateraSelatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung ini berisi tantangan bagi keduakandidat agar berkomitmen beralih dari energi kotor batubara ke energi bersih.Juga berani menghentikan proyek energi kotor batubara yang menyengsarakanrakyat. 

Melalui aksi simbolik 20 aktivis lingkungan dari masing-masing wilayah itu,sebanyak 20 kartu pos dikirimkan, masing-masing 10 kartu pos ke markas TimKampanye Nasional (TKN) Capres Jokowi-Amin, dan 10 kartu pos ke markas BPNCapres Prabowo-Sandi di Jakarta.

Kiriman ini gunakan layanan lacak status, untuk memastikan kartu pos sampaike tangan Jokowi dan Prabowo.

Tinggalkan energi batubara

Ali Akbar, inisiator Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB), mengatakan, Sumatera,  berada di ambang kehancuran ekologis sebagai muara dari penggunaan energi kotor batubara.

Asap pembakaran batubara dari cerobong PLTU Pangkalan Susu, menyebar dan mencemari udara sekitar. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia

Dengan menyandarkan sumber energi batubara, katanya, peta jalan salah danakan memberikan dampak buruk bagi keselamatan lingkungan dan mahluk hidup.

 “Tanpa desakan dan tantangan darigerakan masyarakat sipil, kedua kandidat tak dapat diharapkan beralih ke energiterbarukan. Kandidat terpilih sejatinya harus mampu menentukan energi terbaikdari sumber daya terbaik di Indonesia,” kata Ali, juga Ketua Kanopi Bengkulu, melaluipesan email.

Di Bengkulu, pembangunan PLTU batubara Teluk Sepang, sudah berdampak bagi petanipenggarap lahan.  Tanaman petani tergusurterlebih dahulu,  baru diganti dengannilai tak adil. Belum lagi ancaman apabila PLTU beroperasi. Sekitar 2.732,4 tonperhari batubara akan dibakar dan hasilkan 35% abu terbang dan abu bawah.

 “Melalui kartu pos ini,  kami minta pemerintah segera hentikan PLTUbatubara Teluk Sepang, dan beralih ke energi terbarukan,” kata Tamara Natasya,pemuda Teluk Sepang,  yang mengirimkankartu pos.

Kartu-kartu pos itu juga menyuarakan keprihatinan dari setiap wilayah,terutama dari kalangan anak muda Kabupaten Lahat, Sumatera Utara, tempat pembangkitbatubara.

Ada juga dari Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, terdampakpencemaran tambang batubara dan operasional PLTU batubara Keban Agung.

“Tiap hari debu dan abu batubara PLTU dan pengerukan batubara terhirupwarga desa kami,” kata Rusdi, pegiat lingkungan dari Desa Muara Maung yangterlibat aksi pengiriman kartu pos.

Di Aceh, aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR), Maskur mengatakan,tambang batubara dan PLTU Nagan Raya, jadi sumber konflik lingkungan bagimasyarakat Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya dan DesaPeunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat.

Dampak debu dari stockpile tambangPT Mifa Bersaudara dan PLTU Nagan Raya, berpengaruh bagi kesehatan masyarakatsekitar. Sejauh ini, katanya,  pemerintahkhusus Nagan Raya, tak memiliki niat menyelesaikan masalah lingkungan dampak debubatubara.

 Aditia Bagus Santoso, Direktur LBH Pekanbaru, meminta,  siapapun pasangan presiden dan capres terpilih, harus peka energi bersih sebagai pilihan utama kebijakan atas sumber kelistrikan di Indonesia.

Aktivis Walhi Sumut dan warga protes di depan PLTU Pangkalan Susu. Foto: Walhi Sumut

Wendra Rona Putra, Direktur LBH Padang,  mengatakan, masa depan Indonesia,  ada pada energi bersih.

“Jangan ada lagi mengorbankan kesehatan masyarakat dengan gunakan energifosil, pemimpin Indonesia, ke depan harus punya visi memastikan generasiIndonesia hidup dan tumbuh dalam lingkungan bersih dan sehat.”

 Menurut Wendra, pemerintah masihsibuk membangun PLTU batubara baru di Sumatera dengan total daya 7.000 MW.Padahal, Sumatera,  sudah kelebihan dayalistrik 2.000 MW.

Dari Sumatera Utara, ada pembangkit batubara Pangkalan Susu,  yang mencemari udara dan air di Langkat. Ia terbawaangin dan mencemari kawasan pesisir Aceh.

 Di wilayah ini, ada Yayasan SrikandiLestari,  yang mendampingi masyarakatterdampak abu batubara.

Mimi Surbakti, Direktur Yayasan Srikandi Lestari dari Sumatera Utara, saatdiwawancarai Mongabay mengatakan,menyaksikan operasional PLTU Pangkalan Susu di pesisir Langkat, menganggukelestarian laut dan udara. Ia juga mengganggu mata pencaharian nelayan danpetani.

 PLTU Pangkalan Susu, kata Mimi,membuat penggundulan hutan mangrove, erosi tanah, kehilangan sumber air, polusiudara dan menghasilkan jutaan ton limbah beracun.

Polutan beracun keluar dari cerobong asal PLTU, katanya,  mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungansekitar.

Partikel halus debu batubara, merupakan penyebab utama penyakit pernafasanakut, merkuri perusak perkembangan saraf anak-anak balita dan janin dalamkandungan ibu hamil di sekitar.

 “Pembakaran batubara di PLTU, sumberutama gas rumah kaca, penyebab perubahan iklim seperti karbon dioksida, sulfurdioksida, nitrogen dioksida, dan metana yang memperburuk kondisi  iklim kita, ” katanya.

Limbah pembakaran batubara, katanya, membahayakan kesehatan masyarakat.Tembaga, cadmium dan arsenik, katanya, sebagian zat toksik dari limbah, yangmasing-masing memicu keracunan, gagal ginjal, dan kanker.

Dampak krisis sosial dan ekologis, katanya, yang terjadi antara lainpemiskinan masyarakat karena kehancuran sumber mata pencaharian petani, nelayandan petambak.

Kerusakan lingkungan di darat, udara dan laut karena pembakaran dan sisapembakaran batubara hingga kesehatan masyarakat terganggu karena tak adapemantauan kesehatan.

Syufra Malina, Human Rights Supporter mengatakan, di negara-negara maju,seperti Jepang, sudah beralih kepada energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Yang sering terjadi, katanya, sejak proses perizinan dan pembangunan sudah takmengindahkan hak-hak masyarakat dan lingkungan di tempat PLTU berada. Diacontohkan, ganti rugi tanah, kebijakan top-down dan mengabaikan masyarakat,analisis dampak lingkungan, sosial dan ekonomi hanya di permukaan. 

Syufra bilang, lingkungan tak sehat, sumber air kotor, dan pusat kesehatan tak memadai berdampak langsung pada masyarakat.

Keterangan foto utama: Aksi warga protes PLTU Pangkalau Susu, yang menimbulkan berbagai dampak buruk bagi warga dan lingkungan sekitar. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia

Exit mobile version