- Sektor kelautan dan perikanan dalam beberapa tahun ini menjadi sorotan publik, karena kinerja dari sisi bisnis yang terus menurun. Padahal, dengan keberhasilan memberantas pencurian ikan kapal ikan asing (KIA), stok ikan disebut meningkat signifikan
- Kondisi itu diakui oleh KKP sejak kebijakan illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) diterapkan pada 2014 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Namun kebijakan tersebut berimbas pada penurunan kinerja ekspor perikanan
- Ekspor raya perikanan pada 2019, bisa menjadi indikasi kebangkitan sektor bisnis kelautan dan perikanan. Selain volume dan nilai ekspor yang besar, banyak pelaku usaha yang mau mengirimkan produknya ke luar negeri
- Keberhasilan itu sebaiknya harus didukung oleh kebijakan Negara dengan memberikan perlindungan pada hasil laut yang dijual melalui pelaku usaha. Salah satu caranya dengan menurunkan biaya logistik di bandara yang menjadi penghubung antar pulau
Ekspor raya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara serentak di lima pelabuhan utama, pekan lalu, bisa menjadi indikasi adanya upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk ekspor produk perikanan. Hal itu bisa dilihat, dari besarnya nilai ekspor yang terkumpul dari aktivitas besar tersebut.
Demikian penilaian Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan berkaitan dengan kegiatan ekspor serentak yang dilaksanakan dari lima pelabuhan besar nasional, yaitu Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur), Tanjung Emas (Semarang, Jawa Tengah), Belawan (Medan, Sumatera Utara), dan Soekarno Hatta (Makassar, Sulawesi Selatan).
Menurut Abdi Suhufan, apa yang sudah dilakukan oleh KKP tersebut, bukan saja akan memperbaiki kinerja mereka yang terus mendapat sorotan tajam dari publik, namun juga secara bersamaan akan ikut menaikkan cadangan devisa Negara, karena nilai ekspor yang berhasil dikumpulkan dari ekspor raya jumlahnya besar.
“Itu signifikan untuk devisa Negara, di tengah menurunnya pendapatan Negara dari ekspor,” ucapnya.
baca : Benarkah Kinerja Ekspor Perikanan Indonesia Ungguli Negara Pesaing?
Tetapi, Abdi menilai, walau sudah ada catatan positif, Pemerintah perlu bekerja keras untuk mengatasi persoalan mahalnya biaya logistik yang hingga saat ini masih menjadi penghambat ekspor. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo perlu memberi perhatian khusus atas upaya yang sedang dilakukan oleh KKP dan pihak terkait untuk meningkatkan ekspor perikanan nasional.
“Sebab, stok dan produksi ikan saat ini sedang naik,” sebutnya.
Abdi menambahkan, khusus untuk kargo udara, Pemerintah perlu turun tangan langsung mempertemukan pihak maskapai penerbangan dan pengelola bandara untuk melakukan tinjauan komponen biaya yang bisa ditekan. Ada peluang untuk menurunkan biaya logistik melalui efisiensi tarif gudang yang dikelola oleh pihak Angkasa Pura dan anak perusahaannya.
Perlindungan Negara
Abdi melihat tarif gudang bisa ditinjau ulang lebih murah lagi dan juga harus ada jaminan tidak akan ada pungutan liar (pungli). Pasalnya, selama ini pungli di bandara kargo selalu memberikan beban ganda bagi pelaku usaha untuk ekspor.
Agar hal itu terwujud, perlunya ada perlindungan dari Pemerintah terhadap kegiatan usaha perdagangan hasil laut. Karena usaha perikanan melibatkan banyak pihak dari sejak hulu dengan menghabiskan banyak modal, waktu, dan tenaga kerja, hingga sampai hilir yang menjadi ujung dari kegiatan tersebut.
“Komoditas hasil laut yang ditransportasikan via udara, rentan terhadap kematian. Sehingga prosedur dan sistem handling di gudang bandara dan airlines mesti ditangani dengan baik,” tuturnya.
Selain perlindungan, Pemerintah juga perlu membangun dan menyediakan lemari pendingin (cold storage) dengan standar nasional Indonesia (SNI) di beberapa bandara utama yang menjadi penghubung antar pulau. Hal itu untuk mendukung dan mempermudah kegiatan ekspor hasil laut melalui bandara oleh para pelaku usaha.
Adapun, contoh bandara yang pantas untuk dilengkapi cold storage di antaranya adalah Bandara Hasanuddin di Makassar (Sulsel), Bandara Sam Ratulangi di Manado (Sulawesi Utara), dan Bandara Pattimura di Ambon (Maluku). Dukungan fasilitas seperti itu, menjadi penting karena bisa meningkatkan kualitas produk perikanan yang akan dieskpor.
baca juga : Kinerja Perikanan Nasional Tercoreng Kegagalan Ekspor 2017, Kenapa Bisa Terjadi?
Di sisi lain, kenaikan biaya logistik yang terjadi sekarang, dikhawatirkan akan mengganggu upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekspor hasil laut ke luar negeri. Hal itu, karena saat ini sudah terjadi penurunan proses produksi di sentra-sentra penghasil produk perikanan di seluruh Nusantara.
“Itu terjadi karena ketidakmampuan pelaku usaha dalam mengirimkan barangnya ke tujuan akhir,” tegas Abdi Suhufan.
Diketahui, ekspor raya yang digelar pekan lalu, diikuti oleh 147 perusahaan perikanan yang menjadi binaan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 394 kontainer yang berisi 8.938,76 ton dikirim ke berbagai negara dari lima pelabuhan tersebut. Volume ekspor tersebut nilainya mencapai Rp588,79 miliar.
Dalam keterangan resminya kepada wartawan, KKP menyebut komoditas yang dikirim pada ekspor raya, adalah frozen tillapia, baby octopus, crayfish, frozen shrimp, frozen whole cleaned cuttlefish, frozen whole round squid, frozen black tiger shrimps, frozen squid, frozen pomfret, frozen cuttle fish, frozen black pomfret.
Juga ada frozen threadfin fish, frozen sweetlip, frozen ribbon fish, frozen shark fish, frozen squid, frozen catfish, frozen ribbon fish, various frozen tuna yellowfin fillet, frozen grouper fillet, frozen snapper fillet, frozen wahoo, frozen oil fish, frozen swordfish, frozen marlin, dan frozen tuna.
perlu dibaca : Perintah Luhut ke Susi: Hentikan Penenggelaman, Pulihkan Ekspor Perikanan
Volume Besar
Sedangkan negara tujuan ekspor produk perikanan itu adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, Spanyol, Singapura, Sri Lanka, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Austria, Malaysia, Prancis, Puerto Riko, Italia, Belanda, Australia, Inggris, Denmark, dan Yunani. Sementara, produk yang dikirim, berasal dari perusahaan yang dibina BKIPM Jakarta II, Surabaya, Semarang, Stasiun KIPM Medan II, dan Balai Besar KIPM Makassar.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang memimpin langsung pelepasan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (19/7/2019) mengatakan ekspor raya itu menggambarkan kondisi perikanan nasional saat ini semakin membaik. Hal itu didukung karena Pemerintah dalam lima tahun terakhir sudah menindak kapal-kapal ikan pelaku illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) dan sudah menenggelamkan sebanyak 516 kapal berbendera asing.
Bagi Susi, pemberantasan IUUF inilah yang telah memberikan dampak positif terhadap Stok Ikan Nasional. Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Kajiskan), Maximum Sustainable Yield (MSY) perikanan Indonesia naik signifikan dari 7,3 juta ton pada 2015 menjadi 12,54 juta ton pada 2017, atau meningkat sebesar 71,78 persen.
Susi mengklaim, setelah IUUF diberantas, terjadi peningkatan stok ikan yang kemudian mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan. Tren ekspor produk perikanan Indonesia kemudian meningkat 45,9% dari 654,95 ribu ton dengan nilai USD3,87 miliar pada 2015 menjadi 955,88 ribu ton dengan nilai USD5,17 miliar pada 2018.
“Hingga saat ini, produk perikanan kita telah diekspor ke lebih dari 157 negara di dunia. Namun, Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan utama,” ujarnya.
Selain Amerika Serikat, negara lain yang masuk dalam 10 besar negara tujuan ekspor utama Indonesia yaitu Tiongkok, Jepang, Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, Italia, Vietnam, dan Hong Kong. Adapun 10 jenis komoditas dominan yang dieskpor yaitu udang, tuna, cumi-cumi, olahan rajungan, kepiting, gurita, kakap, dan kerapu.
menarik dibaca : Ekspor Tuna dari Indonesia, Amerika Serikat Tekankan Perikanan Berkelanjutan
Susi menambahkan, lewat kegiatan ekspor raya, dia mendorong para pengusaha perikanan terus meningkatkan kepatuhannya untuk melaporkan hasil tangkapan dan ekspor yang sesuai. Dengan begitu, sektor perikanan akan menjadi sektor yang menarik bagi investor, karena menyumbangkan surplus pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kalau pelaporannya kecil kemudian impornya banyak, terjadilah defisit. Negara ini juga akan kurang dihormati dan kurang diminati secara ekonomi. Nanti tidak ada lagi investor mau masuk ke Indonesia,” tegasnya.