Mongabay.co.id

Pembangunan Jembatan Sumatera-Bangka Jangan Merusak Lanskap Sugihan

Inilah jalan yang dibangun sebagai penghubung Jembatan Sumatera-Bangka menuju Toboali, Ibu Kota Bangka Selatan. Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia

 

 

Upaya pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bangka terus dilakukan. Terakhir, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung [Babel] dengan Sumatera Selatan [Sumsel] bertemu, dan menyepakati titik jembatan beserta namanya “Bahtera Sriwijaya” yang sebelumnya “Bahtera”. Sejumlah pihak berharap jembatan tersebut tidak merusak lanskap Sugihan. Kenapa?

Dikutip dari Bisnis.com, melalui focup grup discussion [FGD], Pemerintah Kepulauan Babel dengan Sumsel menyepakati lokasi tapak jembatan tersebut di Desa Tanjung Tapa, Kecamatan Tulungselapan, Kabupaten OKI, dan Desa Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan, pada Kamis [17/9/2020],

Lokasi tapak ini tidak berbeda jauh dari informasi yang pernah beritakan Mongabay Indonesia. Rencananya jembatan sepanjang 13,5 kilometer tersebut akan dibangun pada 2024.

Dalam pemberitaan tersebut Herman Deru, Gubernur Sumsel, menyatakan kehadiran jembatan nantinya akan membuat wilayah gambut di Kabupaten OKI kian terbuka, sehingga mendorong hadirnya banyak investor. Apalagi saat ini telah beroperasi Tol Trans Sumatra, yang menghubungkan Palembang–Kayu Agung–Lampung.

Deru menambahkan, jembatan tersebut memberi dampak positif kemajuan ekonomi bagi Sumsel dan Kepulauan Babel.

Erzaldi Rosman, Gubernur Kepulauan Babel, menuturkan proyek tersebut layak dilanjutkan menuju tahap studi kelayakan atau feasibility study. Diharapkan, pembangunan ini memberikan dampak positif bagi Babel dan Sumsel.

Baca: Bukan Hanya Jembatan Bangka-Sumatera, Ada Juga Rencana Pembangunan PLTN di Sebagin

 

Jalan ini dibangun sebagai penghubung Jembatan Sumatera-Bangka menuju Toboali, Ibu Kota Bangka Selatan. Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia

 

Jaga gambut, mangrove, dan gajah

Pernyataan Herman Deru yang mengatakan jembatan Bahtera Sriwijaya akan membuat wilayah gambut di Kabupaten OKI kian terbuka yang dikenal sebagai “lanskap Sugihan”, sehingga mendorong hadirnya banyak investor, mendapat perhatian para penggiat lingkungan dan pekerja seni.

“Perencana pembangunan harus berlandaskan kepentingan rakyat, bukan korporasi dan pembangunan. Pembangunan jembatan ini bukan hanya melihat dampak lingkungan terutama mangrove, gambut, dan gajah, namun harus lebih luas lagi, seperti persoalan bencana akibat perubahan bentang alam dan dampaknya pada kehidupan masyarakat,” kata Muhammad Hairul Sobri, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [Walhi] Sumsel, kepada Mongabay Indonesia, Jumat [18/9/2020].

Senada, Dr. Najib Asmani, mantan Ketua TRGD [Tim Restorasi Gambut Daerah] Sumsel, yang kini tenaga ahli DPR RI Komisi VII menyatakan, membangun jembatan bukan hanya mempertimbangkan dampak ekonomi saja. “Tapi juga, memikirkan kepentingan yang jauh dibutuhkan umat manusia ke depan, yakni kelestarian gambut, mangrove, serta habitat gajah di pesisir timur Sumsel.”

Dibutuhkan kajian mendalam tentang itu semua. Misal, adanya analisis pembangunan rendah karbon dengan menghitung pelepasan dan serapannya. Lalu menyiapkan konsep untuk pelestarian gambut dan mangrove.

“Ini artinya, biaya pembangun jembatan simultan dengan biaya pembangunan kegiatan pelestarian gambut dalam pembiayaan satu paket,” kata Najib.

Baca: Pembangunan Jembatan Sumatera-Bangka, Bagaimana Dampak Ekologi dan Sosial Budaya?

 

Pembangunan jangan merusak bentang alam, terlebih menghancurkan ekosistem. Foto: Rhett Butler/Mongabay

 

Yusuf Bahtimi, peneliti dari CIFOR, mengatakan belum tahu jelas konsep pembangunan seperti apa yang ditawarkan. “Kita tahu bahwa gambut merupakan ekosistem ringkih [fragile ecosystem] yang berfungsi sebagai penyimpan karbon dan berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Perubahan ekosistem dengan cara yang tidak arif hanya akan mendatangkan bencana.”

Kita harus bisa menjamin berkembangnya suatu kawasan, dengan masuknya investor, tidak melebihi ambang batas ekologis [ecological threshold] dari ekosistem rawa gambut di lanskap Sugihan itu sendiri. Sebab ketika ambang batas tersebut dilampaui akan sangat sulit memulihkannya.

“Alih-alih mendatangkan kesejahteraan, pembangunan yang tidak lestari hanya akan mendatangkan bencana bagi manusia dan makhluk hidup lainnya,” kata Yusuf.

Dijelaskannya, lanskap Sugihan merupakan kawasan ekosistem penting, habitat bagi gajah sumatera yang berstatus terancam punah, atau selangkah lagi menuju kepunahan di alam liar. Pentingnya gajah bukan hanya karena keunikan spesies atau tampilan fisik mereka, namun mereka juga berperan penting sebagai spesies payung. Gajah sumatera berasosiasi erat dengan hutan dan sekaligus menjadi agen penyebar benih tumbuh-tumbuhan, sehingga kestabilan dan kesehatan ekosistem dapat terjaga.

“Sehatnya ekosistem dari fungsi polinasi saja dapat bernilai ekonomi lebih dari 500 miliar dolar AS,” paparnya.

Pembangunan yang arif bijaksana [sustainable development] harus dikedepankan dalam pengembangan lanskap Sugihan, termasuk pembangunan jembatan Sumatera-Bangka tersebut.

“Ada nilai ekologis dan sosial sangat mahal yang harus dibeli jika model pembangunan yang direncanakan dan diterapkan tidak tepat.”

Baca juga: Tambang Timah Apung dan Kecemasan Masyarakat Sebagin Menghadapinya

 

Peta persebaran lahan gambut di Sumatera Selatan. Sumber: HaKI [Hutan Kita Institute]

 

Jaga jejak peradaban Sriwijaya

Conie Sema, pekerja seni dari Teater Potlot menyatakan, lanskap Sugihan merupakan wilayah sangat penting bagi Sumatera Selatan. “Bukan hanya menjadi penjaga karbon karena gambutnya, dan rumah bagi ratusan gajah yang kini terus terancam, tapi merupakan situs berbagai jejak peradaban masyarakat Kedatuan Sriwijaya.”

“Jika lanskap Sugihan berubah karakternya, bukan hanya persoalan ekologi, kita juga kehilangan jejak peradaban masyarakat Sriwijaya. Sangat ironi jika jembatan menggunakan kata ‘Sriwijaya’ tapi pada akhirnya merusak atau menghilangkan bukti sejarah,” terang Conie yang menulis dan menyutradarai naskah “Rawa Gambut”.

Jadi, sangat penting perencanaan pembangunan jembatan tersebut untuk dilihat dampak lingkungannya. “Biaya pembangunan harus seimbang dengan upaya melindungi dan melestarikan lingkungannya. Sehingga, kita tidak menyesal di kemudian hari dan dicatat buruk oleh sejarah,” kata Conie.

 

 

Exit mobile version