- IPB University memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Letjen TNI Doni Monardo, dalam bidang Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, 27 Maret lalu. Doni dinilai menunjukkan sikap kepemimpinan lingkungan (environmental leadership) dalam memperjuangkan isu lingkungan secara konsisten.
- Doni Monardo, mereka nilai pantas memperoleh pengakuan atas penghargaan atas karya, prestasi, dedikasi, dan kontribusi luar biasa dalam bidang IPTEKS, pengabdian dan jasa bagi kemajuan pendidikan, pembangunan dalam arti luas dan kemanusiaan. Selama 10 tahun lebih, Doni dinilai konsisten pada gerakan aksi lingkungan hidup.
- Rekam jejak aksi pemulihan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, penanganan perdagangan ilegal batu cinnabar dan penghentian penambangan emas ilegal, membangun kebun bibit dan menyelamatkan pohon langka, serta Program Emas Hijau dan Emas Biru, jadi aksi-aksi nyata dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia.
- Doni Monardo dalam orasi ilmiah ‘Model Tata Kelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan’ mengatakan, merawat bangsa tidak hanya merawat manusia juga alam. Merawat bangsa, tidak hanya mengedepankan prinsip democracy (kedaulatan rakyat), juga prinsip ecocracy (kedaulatan lingkungan).
“Saya akan mempertanggungjawabkan penghargaan dan kepercayaan yang diberikan IPB University kepada saya. Gelar Doktor Kehormatan ini jadi energi baru bagi saya untuk terus konsisten membantu menyelamatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia,” kata Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam orasi ilmiah saat penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari IPB University.
Pada Sabtu, 27 Maret lalu, IPB memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Letjen TNI Doni Monardo dalam bidang Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Doni dinilai menunjukkan sikap kepemimpinan lingkungan (environmental leadership) dalam memperjuangkan isu lingkungan secara konsisten.
Arif Satria, Rektor IPB menjelaskan, Doni Monardo pernah mengusung program gagasan emas biru dn emas hijau, saat bertugas sebagai Pangdam XVI/Pattimura.
“Ini menjadi sebuah langkah sangat baik sekali menciptakan stabilitas sosial dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara adil,” kata Arif dalam sidang terbuka IPB ‘Penganugerahan Doktor Kehormatan’ secara virtual.
Dia bilang, environmental leadership menjadi konsep penting dalam mewujudkan prinsip keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. “Di sini letak argumen mengapa IPB memberikan doktor kehormatan, doktor honoris causa kepada Bapak Letjen TNI Doni Monardo.”
Doni, mereka nilai pantas memperoleh pengakuan atas penghargaan atas karya, prestasi, dedikasi, dan kontribusi luar biasa dalam bidang IPTEK, pengabdian dan jasa bagi kemajuan pendidikan, pembangunan dalam arti luas dan kemanusiaan. Selama 10 tahun lebih, Doni dinilai konsisten pada gerakan aksi lingkungan hidup.
Rekam jejak aksi pemulihan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, penanganan perdagangan ilegal batu cinnabar dan penghentian penambangan emas ilegal, membangun kebun bibit dan menyelamatkan pohon langka, serta program Emas Hijau dan Emas Biru, katanya, jadi aksi-aksi nyata dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia.
Baca juga: Korban Tewas Banjir Jabodetabek 60 Orang, BNPB Sebut Tambang Penyebab Bencana di Lebak
Saat bertugas di Paspampres, Doni membuat kebun bibit trembesi di Cikeas akhir November 2008. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2009, bibit trembesi dibagikan di Istana Merdeka.
Selanjutnya, pada 2010, dia mengembangkan kebun bibit di Rancamaya. Sebanyak 100.000 bibit trembesi ditanam di Bogor, Cianjur dan Sukabumi, dan Jakarta termasuk di sepanjang Kota Kudus, Jawa Tengah.
Hingga dilantik sebagai Pangdam III/Siliwangi, pada November 2017, masalah pertama yang diselesaikan Doni adalah Sungai Citarum. Ketika itu, dia menerima banyak laporan tentang Citarum sebagai sungai terkotor di dunia.
Dia mengusulkan nama Citarum Harum dan strategi penanganan kepada Gubernur Jawa Barat masa itu, Ahmad Heriawan. Dia juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo ihwal perlu payung hukum agar TNI bisa tetap ikut membantu memulihkan Citarum.
“Ada satu hal yang perlu kita cermati, kemajuan bangsa bukan karena melimpahnya sumber daya alam namun karena kemamuan mengelola SDA itu,” ujar Arif.
Tantangan saat ini adalah terjadi deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup. Sumber daya alam dan lingkungan hidup, katanya, memiliki peran besar dalam perdamaian.
“Ini kerangka teoritik yang bisa menjelaskan hubungan sumber daya alam, lingkungan dan proses perdamaian, bahwa proses pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan dan sumber alam akan mampu meredakan konflik.”
Baca juga: Mimpi Pulihkan Citarum, Berharap jadi Inspirasi bagi Pengelolaan Sungai Lain di Indonesia
Merawat bangsa
Doni Monardo dalam orasi ilmiah ‘Model Tata Kelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan’ mengatakan, merawat bangsa tidak hanya merawat manusia juga alam.
“Merawat bangsa, tidak hanya mengedepankan prinsip democracy (kedaulatan rakyat), juga prinsip ecocracy (kedaulatan lingkungan),” katanya.
Manusia, kata Doni, wajib menjaga hubungan dengan alam seperti wajib menjaga hubungan dengan sesama manusia. Kalau manusia punya hak asasi manusia (HAM), alam pun memiliki hak sama.
“Satu ketika, saya pernah dikunjungi beberapa ahli hukum untuk silahturahmi. Pada kesempatan itu sambil bergurau saya mengatakan, TNI kerap diidentikkan dnegan pelanggaran HAM pada masa lalu, lantas saya bertanya jika terjadi pelanggaran hak asasi pohon, hak asasi sungai, siapa yang bertanggung jawab?” ujar Doni dalam orasinya.
Dia punya perhatian khusus terhadap lingkungan hidup sebelum jadi Kepala BNPB dan berkomitmen merawat maupun melestariskan alam.
Doni mengatakan pohon, memiliki peranan penting dalam upaya mengurangi kerusakan saat terjadi bencana alam. Pada 2001, saat bertugas menjadi Paspampres dari era kepemimpinan Presiden Gus Dur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, dia sering berkunjung ke berbagai daerah.
Dokumen: Orasi Ilmiah Doni Monardo tentang model tata kelola sumber daya alam dan lingkungan
Trembesi, asam dan beringin, antara lain pohon di sekitar bangunan pemerintah peninggalan Belanda. Trembesi menjadi satu pohon yang membuatnya tertarik. Pohon ini termasuk jenis tanaman die hard, dapat tumbuh di tempat tandus, lembab dan basah, serta daerah tropis dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut.
Pohon ini, katanya, juga menjadi penyerap polutan terbaik. Selain trembesi, dia pun membudidayakan pohon endemik Indonesia, seperti ulin, eboni, torem, palaka, rao, cendana, dan pule—tanaman langka.
“Berkat pengetahuan tentang tanaman, saya banyak terbantu saat saya ditugaskan sebagai kepala BNPB,” katanya.
Pada daerah longsor dengan kemiringan lereng lebih 30 derajat, bisa mitigasi dengan menanam beberapa jenis pohon berakar kuat seperti sukun, aren, alpukat, dan kopi. Untuk lahan rawan longsor dengan kemiringan lebih curam, katanya, bisa ditanam vetiver atau akar wangi.
Dalam upaya menghindari kerusakan dampak kebakaran hutan dan lahan, katanya, bisa menanam laban, sagu, dan aren. Adapun untuk mereduksi dampak tsunami, bisa menanam pohon palaka, beringin, butun, nyamplung, bakau, waru, jabon, ketapang dan cemara udang yang memiliki akar kuat.
“Ada banyak jenis vegetasi, bila dimanfaatkan maksimal dapat mengurangi timbulnya korban jiwa ketika terjadi bencana. Mitigasi berbasis ekosistem harus jadi strategi utama dalam menghadapi potensi bencana.”
Dia juga cerita saat mengemban tugas jadi Pangdam XVI/Pattimura, menangani kerusakan ekosistem dampak limbah merkuri dari penambangan emas liar di Gunung Botak, Maluku. Sampai akhirnya, Gunung Botak berhasil ditutup pada 14 November 2015 berkat kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, Polda dan masyarakat.
Baca juga: Fokus Liputan: Mereka Berteruh Nyawa Demi Batu Cinnabar [1]
*****
Foto utama: IPB memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Letjen TNI Doni Monardo, dalam bidang Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, 27 Maret lalu. Doni dinilai menunjukkan sikap kepemimpinan lingkungan (environtmental leadership) dalam memperjuangkan isu lingkungan secara konsisten. Foto: BNPB