- Banjir dan longsor di Jabodetabek sampai Sabtu (4/1/20) menyebabkan korban jiwa sebanyak 60 orang. Dua orang hilang. Lebak, Banten, pada Jumat (3/1/20) alami banjir dan longsor. BNPB menyebut, selain intensitas hujan tinggi, bencana terjadi karena pertambangan di hulu.
- Banjir tak hanya terjadi di Jabodetabek. Banjir dan longsor juga terjadi di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, tepatnya di Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu pada Jumat (3/1/20) sekitar pukul 05.30 waktu setempat. Bencana ini menyebabkan dua orang meninggal, sejumlah warga luka-luka dan puluhan rumah penduduk rusak.
- Pemerintah harus membedah dan melihat kebijakan tata ruang secara serius. Kala menyusun kebijakan tata ruang, dari masa perencanaan bisa mengidentifikasi kerentanan bencana suatu wilayah. Tak kalah penting, pengawasan karena banyak pelanggaran tata ruang justru “diputihkan.”
- Buat masyarakat, banjir dan longsor serta berbagai bencana ini, seharusnya bisa jadi momentum untuk membangun kesadaran kalau tinggal di wilayah rentan bencana hingga bisa memperkuat mitigasi dan adaptasi.
Sampai Sabtu (4/1/20), korban meninggal dunia banjir dan longsor di Jabodetabek mencapai 60 orang dan dua hilang. Berdasar data Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops), Jumat (3/1/20), genangan banjir di Jabodetabek, terus surut.
Di Lebak Gedong, Lebak, Banten, malah pada Jumat sore kemarin terjadi banjir dan longsor yang menyebabkan lima orang meninggal dunia. Bencana terjadi, penyebab utama lantaran pertambangan di hulu yang masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Sabtu (4/1/20), Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mendatangi wilayah banjir di Lebak Gedong, Lebak, Banten, bersama Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mereka meninjau lokasi terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kampung Cigobang, Lebak Gedong.
Baca juga: BMKG : Waspadai Potensi Cuaca Ekstrim Hujan Lebat Pasca Banjir Jakarta
Doni mengatakan, bencana di Lebak ini terjadi tak hanya karena hujan intensitas tinggi, tetapi lubang-lubang tambang jebol dan longsor. Galian-galian tambang ini milik Aneka Tambang, yang tidak mengembalikan ke fungsi awal.
Dalam kunjungan itu, Doni juga menyerahkan bantuan dana siap pakai Rp 350 juta kepada Korem 064/Maulana Yusuf untuk penanganan darurat. Hadir Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dan Danrem. Pemerintah Lebak juga dapat bantuan dana dari Kemenko PMK Rp500 juta dan Kementerian Sosial Rp611 juta.
Di Jakarta, pada Jumat (3/1/20), Presiden Joko Widodo, inspeski mendadak ke Waduk Pluit, yang jadi penampung air sementara dari Kali Cideng, Kali Pakin, Kali Jelangkeng, anak Kali Ciliwung, dan saluran drainase sekitar, sebelum mengalir ke laut.
Jokowi ingin memastikan pompa-pompa besar tetap berfungsi baik saat debit air meningkat. Daerah yang terlayani waduk seluas 2.080 hektar, termasuk di dalamnya pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan termasuk Monas, Pasar Baru, Mangga Dua, Duri, Kota, dan lain-lain.
“Waduk Pluit menjadi bagian sistem tata air pada kawasan sekitar istana,” kata Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
Pengoperasian Waduk Pluit di bawah tanggungjawab Pemprov Jakarta. Waduk ini selesai dibangun pada 1973, pompa mulai ada 1978 dan selesai bikin 1984. Kemudian, rehabilitasi terakhir selesai pada 2014.
Sidak Jokowi ini karena banjir besar melanda Jakarta pada hari pertama pergantian tahun, 1 Januari 2020. Hujan deras mulai sore di hari terakhir 2019.
Hujan deras tak hanya mengguyur Jakarta, tetapi hampir merata di Bogor, Bekasi dan Banten. Sampai Jumat (3/1/20), banjir Jabodetabek, pengungsi jadi 173.064 orang atau 39.627 keluarga.
Banjir tak hanya terjadi di Jabodetabek. Banjir dan longsor juga terjadi di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, tepatnya di Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu pada Jumat (3/1/20) sekitar pukul 05.30 waktu setempat. Bencana ini menyebabkan dua orang meninggal, sejumlah warga luka-luka dan puluhan rumah penduduk rusak.
Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, BNPB mengatakan, korban luka dan kerusakan material masih bisa bertambah. “Saat ini intensitas hujan sudah menurun,” katanya.
Pemerintah daerah dibantu dari unsur TNI/Polri dan relawan termasuk warga melakukan proses evakuasi dan pembersihan material sisa banjir dan longsor.
Sebelumnya, pada pengujung tahun, Desember 2019, banjir setidaknya sudah melanda Sumatera Barat dan Papua.
Saatnya tindakan koreksi
Khalisah Khalid dari Walhi Nasional mengatakan, unsur pemerintah seperti BNPB bahkan presiden menyadari kalau bencana seperti banjir dan longsor ini buntut dari kerusakan lingkungan dan iklim yang krisis.
Dia bilang, tak cukup berhenti cuma sadar kalau bencana terjadi karena negara salah urus dalam pembangunan yang selalu mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Kesadaran itu harusnya dibarengi dengan tindakan koreksi mendasar terhadap paradigma, arah dan kebijakan ekonomi yang bisa dikatakan gagal, karena menciptakan bencana ekologis dengan kerugian yang teramat besar,” katanya di Jakarta kepada Mongabay.
Kalau ada berbagai langkah serius, mestinya upaya antisipasi hingga korban atau kematian seminimalisir mungkin.
“Selama ini ekonomi selalu jadi “panglima” dengan jargon pertumbuhan. Padahal sudah banyak disampaikan fakta, kalau biaya lingkungan yang muncul dari bencana ekologis ini jauh lebih besar,” katanya.
Alin, sapaan akrabnya mengatakan, pemerintah harus membedah dan melihat kebijakan tata ruang secara serius.
Kala menyusun kebijakan tata ruang, katanya, dari masa perencanaan bisa mengidentifikasi kerentanan bencana suatu wilayah. Tak kalah penting, katanya, pengawasan karena banyak pelanggaran tata ruang justru “diputihkan.”
“Pelanggaran hukum terus dibiarkan.”
Dengan bencana terjadi di mana-mana ini, kata Alin, seharusnya jadi pengingat kuat bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen lingkungan, bukan malah melanjutkan kekonyolan ingin menderegulasi instrumen-instrumen lingkungan. Dia sebutkan, rencana pemerintah deregulasi seperti omnibus law, antara lain, dengan menghilangkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin mendirikan bangunan (IMB).
Buat masyarakat, katanya, banjir dan longsor serta berbagai bencana ini, seharusnya bisa jadi momentum untuk membangun kesadaran kalau tinggal di wilayah rentan bencana hingga bisa memperkuat mitigasi dan adaptasi.
“Masyarakat harus mulai kritis terhadap rencana pembangunan atau proyek-proyek yang akan mengancam ruang hidup mereka.”
Penanganan bencana banjir dan longsor Jabodetabek per 4 Januari 2020
Keterangan foto utama: Banjir di Jakarta, yang terjadi awal tahun 2020. Foto: BNPB
