- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja ke ibu kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Ia mensosialisasikan lima program ekonomi biru yang diusung KKP.
- Selain sosialisasi Trenggono juga ikut memungut sampah di laut, menebar benih ikan kakap, hingga memberikan bantuan kebutuhan melaut untuk nelayan.
- Trenggono mengatakan, lima program ekonomi biru tersebut berhadapan dengan pragmatisme kebutuhan manusia. Salah satunya adalah ancaman pembangunan pesisir. Selama ini ekonomi masyarakat diarahkan kepada daratan, padahal Indonesia merupakan lautan.
- Ia berharap, perguruan tinggi dan pemerintah daerah diminta ikut mendukung berjalannya program tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama nelayan turun ke laut menggunakan sampan memungut sampah di Perairan Kampung Madong, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selasa, 18 Oktober 2022. Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) bagian program ekonomi biru KKP.
“Program ini untuk kemaslahatan umat manusia, kita wajib memberikan hal baik untuk generasi penerus dengan laut yang sehat,” kata Trenggono kepada awak media.
Membersihkan laut dalam program Gernas BCL diharapkan tidak hanya seremonial belaka, tetapi rutin dan berkelanjutkan. “Tentunya aksi (Gernas BCL) ini tidak hanya berhenti disini akan tetapi terus berlanjut dan menjadi tradisi bagi para nelayan ketika melaut,” ujarnya.
Trenggono memaparkan, Gernas BCL di Tanjungpinang melibatkan 104 nelayan. Nelayan sudah mulai melakukan pemungutan sampah dari tanggal 1-18 Oktober 2022. Berdasarkan data penimbangan sampah nelayan berhasil mengumpulkan sampah plastik di laut Tanjungpinang sebanyak 1.542 kilogram sampah. “Indonesia adalah negara maritim, melaut menjadi halaman depan, bukan belakang, makanya laut harus bersih,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang, data timbunan sampah di kota Gurindam ini mencapai 56.905,36 ton per tahunnya. Sedangkan sampai saat ini penanganan sampah di Tanjungpinang baru 56,38 persen dengan rata-rata sampah yang dikelola setiap hari mencapai 34 ton.
Trenggono juga mengapresiasi Bank Sampah “Semoga Berkah” sebagai mitra KKP dalam kegiatan BCL. Menurutnya bank sampah juga membantu sirkuler ekonomi nelayan di saat masa paceklik. Bank sampah ini memiliki konsep ‘Laut adalah periuk nasi kite, kalo periuk nasi kite kotor, macam mana nak menanak nasi?’. “Hal ini sejalan dengan komitmen KKP mengingat bahaya sampah plastik yang tidak dapat terurai hingga ukuran nano dan dapat mempengaruhi kesehatan ekosistem laut kita,” katanya.
baca : Menteri Kelautan Ajak Nelayan Bersih-bersih Sampah di Laut
Selain melaksanakan pembersihan laut dari sampah plastik, Menteri KKP Sakti Trenggono juga menyerahkan 1000 paket perbekalan melaut untuk nelayan di Tanjungpinang. Dan juga menghadiri acara tebar benih ikan kakap putih sebanyak 2.323 ekor dengan ukuran 7-8 cm.
Benih ini berasal dari hasil pembenihan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) KKP yang berada di Kota Batam. “Tebar benih sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan keseimbangan ekosistem perairan,” katanya.
Lima Program Ekonomi Biru KKP
Menteri KKP dalam kunjungannya tersebut juga menjelaskan lima program ekonomi biru yang digagasnya semenjak menjabat sebagai menteri. Ia berharap program-program tersebut didukung oleh Pemerintah Daerah dan juga perguruan tinggi yang ada di setiap daerah.
Trenggono mengatakan, tantangan melakukan implementasi ekonomi biru KKP adalah pragmatisme yang berasal dari desakan kebutuhan manusia. Saat ini pertumbuhan manusia mencapai 8 miliar jiwa sedangkan daya tampung bumi hanya 6 miliar jiwa. “Terdapat kelebihan dua miliar,” katanya.
Kondisi itu menjadi lawan implementasi ekonomi biru. “Bayangkan, kondisi pesisir sekarang atas desakan ekonomi harus dirubah jadi properti,” katanya.
Dalam kondisi tersebut ekonomi biru perlu diterapkan KKP untuk menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi.
Beberapa desain implementasi ekonomi biru, selain membersihkan laut dalam program BCL. Kedua, program memperluas kawasan konservasi tertutup. Konservasi tertutup tersebut minimal terdapat satu dari enam zona laut Indonesia. “Kepulauan Riau hingga ke Natuna merupakan zona 1,” katanya.
baca juga : Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa?
Sedangkan zona dua Sulawesi Utara, zona tiga Merauke-Halmahera, zona empat Kupang-Aceh, zona lima Selat Malaka, zona enam laut Jawa-Kalimantan. “Zona enam ini nelayannya yang susah diatur, nelayannya selalu ribut dengan nelayan Kepri,” katanya.
Masing-masing zona akan memiliki konservasi tertutup, Trenggono bilang, kawasan konservasi tertutup perlu didukung oleh Pemerintah Daerah. “Konservasi tertutup nantinya di setiap zona tidak boleh diganggu, dilintasi kapal, pengambilan ikan, makanya kita sebut konservasi tertutup,” katanya.
Konservasi tertutup tersebut diyakini mampu memproduksi oksigen yang berdampak positif kepada perubahan iklim, kemudian dijadikan kawasan penyerapan karbon yang lebih besar daripada hutan hujan tropis. Konservasi tertutup menjadi tempat pemijahan ekosistem bawah laut. “Jadi di Indonesia ada enam kawasan konservasi tertutup, kontribusi konservasi ini sangat berpengaruh kepada atmosfer bumi,” katanya.
Kemudian, terdapat program ketiga yaitu penangkapan ikan terukur. Tim percepatan program penangkapan perikanan terukur sudah dua tahun melakukan riset Ditemukan lebih dari 50 ribu kapal beroperasi di laut Indonesia.
Sebagian dari jumlah kapal tersebut terjadi praktek illegal fishing dalam bentuk tidak dilaporkan (unreported) dan juga tidak ada izin (unregulated ). “Banyak sekali terjadi perikanan tidak dilaporkan dan didata dengan baik, angkanya lebih banyak daripada kasus pencurian ikan asing di laut Natuna, itu belum seberapa dengan illegal logging yang terjadi di dalam negara,” katanya.
Trenggono mengatakan, akibat tidak unreported dan unregulated tersebut membuat biota laut di Indonesia semakin habis. “Kalau biota tidak ada lagi, dan tidak bisa diambil lagi, selesai,” katanya.
baca juga : Begini Implementasi Ekonomi Biru di Laut Natuna dan Natuna Utara
Program ekonomi biru keempat adalah pembudidayaan. Trenggono mengatakan, terdapat empat komunitas laut yang memiliki nilai jual ekonomi yang cukup besar, diantaranya udang, lobster, kepiting dan rumput laut. “Empat hal ini diyakini menjadi champion Indonesia,” katanya.
Apalagi rumput laut yang sangat strategis, karena rumput laut “emas hijau”. “Rumput laut sangat dibutuhkan dunia, karena ini sumber farmasi, pangan dan lainnya,” ujarnya.
Menurut Trenggono sampai saat ini potensi rumput laut belum dikembankan dengan baik. “Banyak yang bilang rumput laut terbesar adalah China, tidak, Indonesia paling besar, selama ini China hanya mengelola,” katanya.
Ia berharap, pada sektor budidaya ini perguruan tinggi seperti Universitas Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang, bisa berperan melihat potensi perkembangan rumput laut di Kepulauan Riau yang sangat besar. “Norwegia champion-nya adalah salmon, potensi itu berhasil menopang ekonomi mandiri negara itu, Indonesia tidak ada, padahal biota sangat banyak,” katanya.
Selama ini ekonomi mandiri masyarakat didorong ke darat atau mainland. Padahal Indonesia adalah negara kelautan. “Program kelima dalam ekonomi biru adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata dia.
Pasalnya pesisir, harus dijaga fungsi ekosistem yang terdapat di pesisir sangat besar. Ia juga menyebutkan, pertumbuhan penduduk yang pesat, membuat pesisir sering direklamasi untuk properti. “Pesisir harus dijaga, jarak 2 mil berbagai ekosistem hidup sebagai penyerapan karbon, ada mangrove, lumpur tenggelam, padang lamun, terumbu karang, semuanya saling terkoneksi,” katanya.
Menteri Trenggono berharap dari kelima program ini benar-benar bisa disosialisasikan dan diimplementasikan di Kepri. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji. “Tahun depan jika saya kesini lagi, maka harapannya sudah ada satu komoditi unggulan dari Kepri” tutupnya.
baca juga : Karbon Biru dalam Ekonomi Biru di Perairan Laut Indonesia
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara yang mewakili Gubernur Ansar menyampaikan terima kasihnya kepada KKP atas pengimplementasian program ekonomi biru di Kepri. “Mudah-mudahan semangat kehidupan maritim di provinsi ini mensejahterakan masyarakat dari laut dapat terwujud” harapannya.
Di tempat terpisah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri Arif Fadillah mengatakan, dalam aturan perikanan terukur Provinsi Kepri akan mendapatkan empat jatah pembangunan pelabuhan pasca produksi yaitu di Anambas, Natuna dan dua di Kota Batam. Arif meminta pelabuhan pasca produksi ini dibangun di setiap kabupaten dan kota, karena Kepri merupakan daerah kepulauan.
Acara juga disejalankan dengan safety briefing pengembangan Kampung Ikan Madong dan Sei Nyirih sebagai kawasan ekoeduwisata, Turut hadir dalam kesempatan itu Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo, Dirjen PSDKP Laksda TNI Adin Nurawaludin, Anggota DPD RI Haripinto Tanuwidjaja, Sekjen Kemenhan Marsda TNI Donny Ermawan Taufanto, Jajaran Forkopimda Kepri, Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma dan jajaran, serta para akademisi.