- Pemilihan umum tinggal menghitung hari. Pada 14 Februari nanti, rakyat pemilih Indonesia akan ke bilik suara untuk memilih calon presiden dan wakilnya. Pemilih perlu tahu mengenai calon-calon yang akan mereka pilih, termasuk siapa jaringan oligarki yang berada di balik capres dan cawapres ini. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) sudah menelusuri, mengulik dokumen dan membeberkan afiliasi para pasangan calon Pemilu 2024 dengan oligarki tambang dan energi. Hasilnya?
- Dalam penelusuran Jatam, capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto–Gibran Raka Buming, paling banyak berjejaring dengan para pengusaha tambang dan energi, total ada 21 orang. Paslon itu bahkan, tercatat sebagai pemegang saham perusahaan tambang dan energi.
- Melky Nahar, Koordinator Jatam mengatakan, nama-nama itu hanya sebagian. Ada ribuan nama tergabung dalam tim pemenangan ketiga paslon ini terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi. Namun, Jatam hanya mencatat nama-nama yang memiliki jabatan strategis dalam tim sukses itu.
- Pemulihan kerusakan lingkungan dampak pembangunan dan proyek tambang serta energi jarang jadi janji kampanye. Hal ini, karena isu itu dianggap bukan yang menarik bagi para paslon. Mereka pun memilih isu populis di kalangan masyarakat untuk jadi janji kampanye.
Pemilihan umum tinggal menghitung hari. Pada 14 Februari nanti, rakyat pemilih Indonesia akan ke bilik suara untuk memilih calon presiden dan wakilnya. Pemilih perlu tahu mengenai calon-calon yang akan mereka pilih, termasuk siapa jaringan oligarki yang berada di balik capres dan cawapres ini. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melakukan penelusuran, mengulik dokumen dan membeberkan afiliasi para pasangan calon Pemilu 2024 dengan oligarki tambang dan energi. Hasilnya?
Dari hasil mempelajari antara lain, dokumen-dokumen dan data resmi perusahaan maupun pemerintah serta berbagai jurnal, Jatam menemukan, banyak nama tenar yang memiliki jabatan strategis di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat sebagai pemegang saham perusahaan-perusahaan industri ekstraktif itu. Mereka juga menduduki jabatan penting di partai politik pengusung maupun tim sukses (timses) di tiga paslon.
Dalam penelusuran Jatam, capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto–Gibran Raka Buming, paling banyak berjejaring dengan para pengusaha tambang dan energi, total ada 21 orang. Paslon itu bahkan, tercatat sebagai pemegang saham perusahaan tambang dan energi.
Prabowo memiliki sejumlah perusahaan di bidang tambang batubara di Kalimantan, seperti PT Nusantara Energy, PT Nusantara Kaltim Coal, PT Erabara Persada dan PT Nusantara Energindo Coal dengan total seluas 45.703 hektar.
Sedangkan Gibran, memiliki jaringan tambang lewat perusahaan bapaknya, Joko Widodo (Jokowi) yakni PT Rakabu Sejahtra, terafiliasi dengan PT Toba Sejahtra milik Luhut Binsar Pandjaitan. Perusahaan itu juga terafiliasi dengan para keluarga Gibran, mulai dari adik, kakak sepupu hingga paman.
Nama lain ada Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, mantan istri Prabowo Titiek Soeharto, Kaesang Pangarep, Abu Rizal Bakrie, dan Bahlil Lahaladia, selaku Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Juga Erwin Aksa, Dito Ariotedjo, Yusril Ihza Mahendra, Hatta Rajasa, Erick Thohir, Airlangga Hartarto hingga Luhut Binsar Panjaitan.
Kemudian, di kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam catatan Jatam, ada sembilan pemegang saham perusahaan tambang dan energi yang masuk dalam tim pemenangan nasional (TPN) paslon nomer 03 ini. Ada sosok Muhammad Arsjad Rasjid, pemilik saham minoritas PT Basis Utama Prima (BUP) atau Basis Investment, perusahaan milik suami Puan Maharani, Happy Hapsoro, tambang dan energi.
Lalu, Sandiaga Uno memiliki saham di PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adro), perusahaan tambang batubara. Nama beken lain yang tergabung dalam TPN Ganjar-Mahfud dan punya saham di perusahaan ekstraktif yakni, Puan Maharani, Hary Tanoesoedibjo dan Oesman Sapta Odang.
Kemudian, paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Jatam mencatat, ada delapan pengusaha tambang dan energi tergabung dalam Timnas pemenangan Amin, seperti
Surya Paloh, pemilik Metro TV ini punya lini bisnis pertambangan melalui PT Bara Energi Lestari (BEL). BEL merupakan perusahaan tambang batubara di Nagan Raya, Aceh dengan konsesi 1.495 hektar.
Bisnis Surya Paloh juga mencakup pertambangan minyak dan gas, melalui PT Surya Energi Raya, di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Dia juga pemegang saham di sejumlah perusahaan tambang.
Lalu, Jusuf Kalla (JK) bisnis pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yakni PT Poso Energy dan PT Malea Energy. Lewat PT Bukaka Mandiri Sejahtera, JK juga memiliki usaha PT Mitra Karya Agung Lestari, perusahaan tambang nikel dengan luas 743 hektar di Morowali, Sulawesi Tengah. Nama lain Susno Duadji, Rahmat Gobel dan Fachrul Razi.
Melky Nahar, Koordinator Jatam mengatakan, nama-nama itu hanya sebagian. Menurut dia, ada ribuan nama tergabung dalam tim pemenangan ketiga paslon ini terafiliasi dengan perusahaan tambang dan energi.
Namun, katanya, Jatam hanya mencatat nama-nama yang memiliki jabatan strategis dalam tim sukses itu.
Baca juga: Menanti Presiden yang Seriusi Transisi Energi, Begini Masukan Organisasi Masyarakat Sipil [2]
Para pengusaha industri ekstraktif itu memiliki kepentingan. Mereka dianggap sebagai jaringan yang sengaja menyebar di tiga poros paslon dan jadi timses.
“Kemudian mendapatkan prosesi atau perlindungan secara hukum ketika kekuasaan itu sudah mereka raih, ini udah mereka dapatkan dan ini sangat penting,” katanya, saat peluncuran laporan jejaring oligarki tambang dan energi di Jakarta Selatan, Senin (22/1/24).
Jaringan yang menyebar di semua paslon ini, katanya, agar bisa memuluskan bisnis yang mereka geluti.
“Tujuannya untuk mengamankan posisi mereka. Maka mereka tidak hanya berkumpul di kontestan yang sama, mencoba menyebar. Siapa pun yang akan terpilih. ‘kepentingan kita tetap akan terjaga, kepentingan kita tetap akan menang.”
Dia contohkan, hubungan kekeluargaan dan bisnis JK dan Erwin Aksa—keponakan JK–, namun keduanya memilih berada di kubu berbeda. JK mendukung paslon 01, Erwin Aksa di kubu 02 dengan jabatan Wakil Ketua TKN.Ayah Erwin adalah Muhammad Aksa Mahmud dan ibunya Ramlah Kalla, merupakan adik Jusuf Kalla.
Erwin merupakan anak pertama dari Aksa Mahmud, pemilik Bosowa Corporindo atau Bosowa Group. Bosowa merupakan perusahaan multi sektor. Di Bosowa Group, Erwin pemegang 113.500 lembar saham sekaligus sebagai komisaris utama.
Di bidang pertambangan dan energi, Bosowa group memiliki perusahaan tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara seluas 1.500 hektar. Lalu, Bosowa group juga punya pembangkit listrik di Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Di sektor batubara, Bosowa pemilik PT Madani Citra Mandiri, seluas 5.000 hektar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perusahaan tambang lain yang bernaung di bawah Bosowa ini, antara lain PT Bosowa Mining, perusahaan tambang nikel seluas 1.500 hektar di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Lalu, hubungan bisnis Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Mereka sebenarnya sudah berteman sejak lama, namun pada Pilpres 2024 ini, keduanya memilih berada di kubu berbeda.
Sandiaga Uno di kubu Ganjar-Mahfud sebagai Ketua Dewan Pakar TPN. Erick Thohir di kubu Prabowo-Gibran.
“Yang menyatukan mereka adalah kepentingan sama. Politik ini agar mereka bisa mengutak-atik regulasi,” ucap Melky.
Dia lantas mengkaitkan para pengusaha dengan dampak yang ditimbulkan dari tambang dan energi ini. Dampaknya, mulai dari krisis agraria, dan kerusakan lingkungan. Juga, ruang hidup masyarakat terampas, gangguan kesehatan, hingga kriminalisasi masyarakat karena menolak proyek demi mempertahankan ruang hidup mereka.
“Pentingnya kita memahami rekam jejak para paslon.”
Kalau tidak, katanya, sama saja membeli kucing dalam karung. “Ketika mereka berkuasa krisis kita alih-alih diselesaikan yang terjadi justru akan makin menumpuk dari rezim.
Melky menilai, pemulihan kerusakan lingkungan dampak pembangunan dan proyek tambang serta energi jarang jadi janji kampanye. Hal ini, katanya, karena isu itu dianggap bukan yang menarik bagi para paslon. Mereka pun memilih isu populis di kalangan masyarakat untuk jadi janji kampanye.
“Tidak jadi agenda strategis. Mereka tim sokongannya aktor yang membuat krisis itu tercipta. Kalau mereka sampaikan itu sama saja merugikan diri sendiri, memukul diri sendiri,” katanya.
Para timses pemenangan masing-masing capres pun turut berkomentar soal jaringan oligarki tambang dan energi seperti temuan Jatam ini.
Tamsil Linrung, asisten pelatih Timnas Pemenangan Amin, menuturkan, catatan Jatam itu bukan sesuatu yang tepat dipublikasikan mendekati masa pencoblosan.
Namun, kata Tamsil, paslon Amin berkomitmen memperbaiki kerusakan alam akibat proyek tambang dan energi.
“Harus ada normalisasi, ya perhatian terhadap masalah lingkungan itu harus tetap harus diutamakan. Investasi silakan, investasi siapapun mau berinvestasi di Indonesia terbuka tetapi jangan rusak lingkungan, jangan singkirkan rakyat,” katanya kepada Mongabay Rabu (24/1/24) di Jakarta.
Tamsil berdalih, negara perlu investasi untuk mensejahterakan masyarakat. Secara tegas, dia berjanji apabila Amin terpilih di pemilu 2024, tak mengizinkan perusahaan tambang dan energi mensengsarakan rakyat dan merusak lingkungan.
Kondisi ini, katanya, berlaku juga bagi para pengusaha industri ekstraktif di kubu Amin.
“Kita tidak ada pembelaan, ada di manapun itu tetap hukum harus berlaku, karena perjuangan Anies itu adalah hukum diatas segalanya, bukan kekuasaan yang mengatur hukum, hukum yang mengatur kekuasaan.”
Tamsil mengatakan, paslon AMIN tak ada kesepakatan politik dengan pengusaha untuk menguntungkan lini bisnis mereka.
Menurut dia, semua harus mengikuti aturan hukum berlaku.
Amin, katanya, juga akan melindungi masyarakat terdampak pembangunan industri ekstraktif. Penolakan masyarakat terhadap pembangunan industri juga akan diakomodir lewat diskusi hingga tak ada lagi kekerasan masyarakat.
Sementara, Undang-undang (UU) Mineral dan Pertambangan maupun UU Cipta Kerja, dianggap tak berpihak kepada masyarakat. Tamsil bilang, paslon Amin berkomitmen mengkaji ulang UU.
“Kita akan bentuk kajian, mengkaji semua UU itu, apakah UU Cipta Kerja, UU IKN, semua kita kaji. Hasil kajian akan diumumkan ya kalau memang hasil kajian harus dievaluasi semua kebijakan itu ya tentu dievaluasi. Ini tidak serta merta begitu tapi harus dibuat kajian lalu dibahas dengan DPR,” katanya.
Heru Dewanto, Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mengatakan, paslon 03 itu berkomitmen terhadap penegakan dan kepastian hukum.
Dia mengklaim, para pengusaha industri ekstraktif yang tergabung dalam TPN Ganjar-Mahfud juga memiliki komitmen sama. Menurut dia, para pengusaha ini memiliki integritas dan etika dalam bisnis.
“Para pemimpin bisnis yang tergabung di TPN Ganjar-Mahfud memiliki komitmen tinggi dalam memenuhi seluruh peraturan hukum. Menyatukan diri dengan kebijakan pemerintah agar seluruh pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besar ya bagi rakyat dan negara,” katanya, saat dihubungi Mongabay Kamis (25/1/24).
Program strategis paslon Ganjar-Mahfud di dalam memperkuat konsolidasi industri nasional melalui hilirisasi, penguasaan teknologi pertambangan, dan pengembangan industri manufaktur.
“Serta komitmen terhadap lingkungan menjadi skala prioritas kebijakan kami.”
Untuk mencegah monopoli dan persengkongkolan yang merugikan negara, kata Heru, jangan sampai diberi celah. Paslon Ganjar-Mahfud, akan mengikuti peraturan hukum dan Undang-undang.
“Seluruh pengelolaan usaha pertambangan harus melalui mekanisme transparan, membuka ruang kontestasi kompetitif melalui open bidding, dan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia,” katanya.
Mengenai konflik kepentingan, dia klaim para pengusaha memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen untuk menghasilkan kebijakan dengan semangat bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Hubungan pengusaha dengan TPN Ganjar-Mahfud, katanya, juga diatur UU. Mereka menerapkan jumlah maksimum bantuan dari orang per orang maupun korporasi dalam kegiatan pemenangan.
“Kami memiliki komitmen tinggi melaporlan dana kampanye, termasuk yang berasal dari pengusaha.”
Dalam normalisasi lingkungan yang rusak dampak tambang dan energi, akan menempatkan pengaturan tata ruang lebih berwawasan lingkungan. Juga, menjaga kelestarian hutan dengan menyetop deforestasi, lakukan reboisasi, serta mengedepankan ekonomi hijau maupun ekonomi biru.
“Mengingat pertambangan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seluruh eksplorasi dan eksploitasi akan mengedepankan jalan Indonesia berdaulat dan berdikari di bidang ekonomi. Karena itulah, berbagai tumpang tindih regulasi dan kewenangan akan jadi skala prioritas untuk diperbaiki.”
Mereka juga akan membenahi database Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga data terintegrasi guna memastikan kepastian hukum bagi semua pihak.
“Jika ada korupsi atau KKN, kami sikat KKN-nya, dan laksanakan UU-nya.”
Mengenai UU Minerba dan Cipta Kerja, kata Heru, dibuat untuk memperkuat pemerintahan dengan mengatasi tumpang tindih regulasi, memperjelas kewenangan dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Heru pun tak menjawab soal kemungkinan revisi UU ini kalau paslon 03 menang.
“Ganjar-Mahfud berkomitmen memberantas berbagai bentuk illegal mining dan biaya produksi tinggi termasuk penyalahgunaan kewenangan yang sering dilakukan aparatur negara,” katanya.
Sedang Mulya Amri, anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, pun tak memungkiri jaringan pengusaha tambang dan energi yang tergabung dalam TKN Prabowo-Gibran ini memiliki kepentingan bermacam-macam. Terutama di sektor bisnis yang mereka miliki.
Kendati begitu, mereka akan mengembangkan sektor ekonomi hijau. Dengan begitu, pengusaha ekstraktif itu akan meninggalkan lini bisnis energi kotor.
“Bahkan, ekonomi hijau jadi lebih menguntungkan hingga lama kelamaan mereka akan meninggalkan sektor ekonomi yang hitam ini,” katanya.
Untuk mencegah konflik kepentingan pun, kata Amri, mereka akan menyiapkan peraturan yang tak hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Bagaimana disampaikan bahwa peraturan itu bisa bagus tapi kita juga perlu pengawalan. Kita perlu bantuan temen-temen dari civil society untuk melaporkan dan mengawal tindakan.”
Saat ditanya komitmen normalisasi kerusakan lingkungan dampak pembangunan tambang dan energi, Amri tak menjelaskan. Dia justru meminta masyarakat mengawasi aktivitas proyek itu.Menurut Amri, tambang dan energi bukan hal yang harus disalahkan tetapi pelanggaran yang dilakukan perusahaan.
“Bahwa, memang ada kasus yang harus ditindak, harus dilaporkan dan perlu support dari temen-temen civil society untuk memantau dan melaporkan. Kalau perlu mengawal kasus hingga ke pengadilan agar itu ditindak,” katanya.
Paslon Prabowo-Gibran pun, katanya, tak pandang bulu menindak perusahaan tambang dan energi yang melanggar UU meskipun, berasal dari tim sukses.
Terkait UU Minerba dan Cipta Kerja, Amri sepakat kalau. poin-poin yang merugikan masyarakat harus direvisi. Perlindungan lingkungan, katanya, harus jadi prioritas bagi pemerintah ke depan.
“Jadi, kita di dalam visi misi Prabowo-Gibran akan memperbaiki tata aturan terkait pertambangan, terkait energi dan lain-lain. Tentunya berhubungan dengan perlindungan lingkungan.”
*********
Lingkungan Sumatera Makin Terancam Masa Pemilu, Walhi Tuntut 7 Agenda Pemulihan