- Sumatera, salah satu pulau besar di Indonesia dengan kondisi lingkungan hidup kritis. Walhi menilai tata kelola lingkungan hidup lemah berdampak pada bencana ekologis, ruang hidup masyarakat terhimpit dan konflik agraria serta sumber daya alam. Organisasi lingkungan ini pun mendesak kandidat presiden dan wakil menunjukkan komitmen pemulihan lingkungan hidup di pulau ini.
- Catatan Walhi, hutan dan lahan Sumatera yang terbebani izin begitu luas, yakni, sekitar 326.417 hektar izin hak guna usaha (HGU) sawit, 2.434.661 hektar izin usaha pertambangan (IUP) dan 5.670.700 hektar izin sektor kehutanan.
- Menjelang dan pasca pemilu rawan masa pertumbuhan izin paling tinggi. Untuk itu, Walhi mendesak para kandidat menunjukkan komitmen perbaikan. Di level nasional, ancaman itu hadir lewat pembuatan kebijakan-kebijakan di sektor sumber daya alam, sedang di daerah melalui komitmen dan rekomendasi-rekomendasi izin.
- Walhi mengajukan tujuh agenda politik bertajuk “Pulihkan Sumatera, Pulihkan Indonesia” kepada para kandidat presiden dan wakil p
Sumatera, salah satu pulau besar di Indonesia dengan kondisi lingkungan hidup kritis. Walhi menilai tata kelola lingkungan hidup lemah berdampak pada bencana ekologis, ruang hidup masyarakat terhimpit dan konflik agraria serta sumber daya alam. Organisasi lingkungan ini pun mendesak kandidat presiden dan wakil menunjukkan komitmen pemulihan lingkungan hidup di pulau ini.
Catatan Walhi, hutan dan lahan Sumatera yang terbebani izin begitu luas, yakni, sekitar 2.326.417 hektar izin hak guna usaha (HGU) sawit, 2.434.661 hektar izin usaha pertambangan (IUP) dan 5.670.700 hektar izin sektor kehutanan.
Walhi menyebut, eksploitasi ini mengakibatkan 119.626 hektar deforestasi, setidaknya 141.522 hektar hutan dan lahan gambut di Sumatera terbakar sepanjang 2023. Dampak lain, kerusakan daerah aliran sungai, konflik agraria, hingga kriminalisasi masyarakat.
Boy Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau mengatakan, sampai September 2023, terjadi kebakaran hutan dan lahan 1.200 hektar di Jambi. Di Sumatera Utara, 40 bencana ekologis, seperti banjir dan longsor menyebabkan 22 orang meninggal dunia dan 1.000 warga mengungsi.
“Kami juga memotret ada kematian satwa 34, terluka 30 karena aktivitas industri ekstraktif di Aceh,” kata Boy saat rilis Catatan Akhir Tahun Walhi, Kamis 11/1/24) di Jakarta.
Selain dampak lingkungan, katanya, tata kelola lemah disebut menyebabkan konflik di sejumlah daerah. Dia contohkan, sepanjang 2023, ada 18 konflik sumber daya alam total 18.141 hektar di Sumatera Utara. Dari total itu, 9 kasus di kawasan hutan dan 9 di areal penggunaan lain.
“Sekitar 7.000 keluarga di Sumatera Utara harus hidup dalam bayang-bayang konflik, ketidaknyamanan, dan kehilangan sumber penghidupan. Kemudian ada 16 orang kena jerat kriminalisasi,” katanya.
Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional mengatakan, persoalan lingkungan karena ada pembatasan partisipasi publik dalam proses penyusunan sejumlah kebijakan.
Dia contohkan, revisi Undang-undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Cipta Kerja, hingga UU Ibu Kota Negara.
Minus partisipasi publik disebut juga terlihat dalam penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.
“Pepres ini meminggirkan relasi sosial, ekonomi, budaya, dan religiusitas masyarakat dengan tanah dan lingkungannya,” kata Uli.
Protes masyarakat pada kebijakan yang tak berpihak lingkungan dan ruang hidup mereka, berdampak represi dan kriminalisasi.
Walhi mencatat, 2015-2022, di seluruh Indonesia ada 827 warga mengalami kriminalisasi dan kekerasan, 145 orang ditangkap, 28 tersangka, 620 orang mengalami luka-luka karena kekerasan. Lalu, enam orang meninggal dunia karena mempertahankan ruang hidupnya.
Pemilu, makin rawan
Walhi menyebut, menjelang dan dan pasca pemilu rawan masa pertumbuhan izin paling tinggi. Untuk itu, Walhi mendesak para kandidat menunjukkan komitmen perbaikan.
Wengki Purwanto, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat mengatakan, ancaman-ancaman lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi meningkat di tahun politik.
Di level nasional, katanya, ancaman itu hadir lewat pembuatan kebijakan-kebijakan di sektor sumber daya alam, sedang di daerah melalui komitmen dan rekomendasi-rekomendasi izin.
Wengki menduga, konsesi sawit 73.000 hektar di Kepulauan Mentawai pada penghujung 2023, merupakan satu contoh. “Padahal ini sudah ditolak sejak bertahun-tahun lalu, di tahun-tahun politik mereka kembali muncul lagi,” katanya.
Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi membenarkan, keputusan-keputusan berkaitan investasi sumber daya alam melonjak drastis di tahun politik.
Catatan region Sumatera ini, katanya, sebagai pengingat publik tentang keterkaitan antara politik dan keberlanjutan lingkungan hidup.
“Pemilu adalah tahun harapan juga dimulainya ancaman terhadap rakyat,” katanya.
Dia meminta, calon presiden dan wakil menunjukkan komitmen dalam pemulihan kerusakan lingkungan, yang berdampak bencana ekologis serta merampas hak rakyat.
Bagi Zenzi, sebagai negara tropis, lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan pondasi pertahanan Indonesia. Ketahanan di sektor ini, katanya, dipercaya akan memitigasi dampak bencana alam dan krisis iklim.
Tuntutan agenda pemulihan
Komisi Pemilihan Umum mengagendakan debat calon wakil presiden jilid II 21 Januari 2024. Debat ini akan membahas tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Walhi turut mengajukan tujuh agenda politik pada para kandidat presiden dan wakil. Tuntutan bertajuk “Pulihkan Sumatera, Pulihkan Indonesia” menyerukan beberapa hal:
- Evaluasi seluruh perizinan yang kini berada di kawasan lindung, kawasan konservasi, kawasan essensial dan wilayah kelola rakyat.
- Membentuk peradilan Khusus (adhoc) kejahatan lingkungan hidup dan menyelesaikan seluruh kasus-kasus lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia.
- Menjadikan agenda pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat baik di darat ataupun pesisir Indonesia sebagai agenda utama.
- Menghentikan proyek-proyek pembangunan rakus ruang dan mengekslusi rakyat dari ruang hidupnya.
- Menjadikan pengetahuan dan praktik lokal masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai dasar aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Menata ulang pengaturan tata ruang wilayah berorientasi pada keadilan sosial ekologis dan mitigasi bencana.
- Mencabut Undang-undang Cipta Kerja.
Pasca debat 21 Januari 2024, Walhi berencana meluncurkan jejak ekologis masing-masing koalisi pengusung calon presiden dan wakil, sebagai edukasi pada masyarakat.
“Koalisi ini terbentuk karena pergumulan kepentingan antar partai, antar kelompok. Kepentingan para pihak dalam koalisi ini harus kita bongkar, supaya publik tidak disamarkan.”
******
