Industri di Indonesia yang masih mengabaikan standar lingkungan hidup akan mendapat tindakan tegas dari Pemerintah Indonesia. Kebijakan itu untuk meningkatkan tingkat disiplin industri dalam menjaga lingkungan. Untuk penindakan, Pemerintah melakukan koordinasi dengan kepolisian, jaksa dan menteri lingkungan hidup.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada acara Close Door Event: Towards Blue Economy di Washington, Amerika Serikat mengatakan, tanggung jawab dari industri untuk menjaga lingkungan hidup, berpengaruh banyak pada keberlangsungan ekosistem yang ada di darat dan laut. Jika tidak bisa menjaga, maka bisa dipastikan ekosistem akan mengalami kerusakan dan itu akan berpengaruh buruk pada banyak hal.
baca : Sampah Plastik Semakin Ancam Laut Indonesia, Seperti Apa?
Khusus untuk ekosistem laut, Luhut menjelaskan, tak hanya industri saja yang wajib menjaganya, namun dilakukan bersama semua pihak. Di Indonesia, sampah di laut menjadi persoalan yang sangat penting karena menentukan keberlangsungan ekosistemnya.
“Apalagi Indonesia itu 2/3 wilayahnya terdiri dari laut, dan karenanya jadi sangat bergantung pada laut,” ujarnya melalui keterangan resmi di Jakarta, pekan ini.
baca : Sampah Plastik Ada di Perairan Laut Sabang hingga Merauke, Bagaimana Sikap Pemerintah?
Luhut menuturkan, hasil Bank Dunia, menyebutkan sebanyak 80 persen sampah di laut berasal dari daratan yaitu dari sistem pembuangan sampah yang banyak ditemukan di pesisir pantai. Agar sampah plastik tidak semakin banyak masuk ke laut, Pemerintah fokus meningkatkan sistem menajemen pembuangan sampah di daerah-daerah pantai.
Sistem manajemen pembuangan sampah di daerah pantai yang sedang diperbaiki saat ini, menurut Luhut salah satunya adalah sungai Citarum yang ada di Jawa Barat dan bermuara di Laut Jawa. Saat ini, Pemerintah fokus untuk memperbaiki kontaminasi sungai tersebut karena sejak lama Citarum menyandang gelar sungai terkotor di dunia.
Dengan panjang mencapai 297 kilometer, sungai Citarum menjadi penghidupan sekitar 27,5 juta jiwa. Di sepanjang sungai tersebut, saat ini ada 3.200 industri yang sebagian besar belum memiliki fasilitas proses pembuangan sampah standar.
Luhut menjelaskan Presiden Jokowi sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperbaiki sungai Citarum dan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari Pemerintah Pusat, militer, polisi, pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah.
“Pemerintah membagi sungai Citarum menjadi 22 sektor yang dipimpin oleh kolonel tentara dalam setiap sektor,” tandasnya.
baca : Teknologi Canggih untuk Membersihkan Laut dari Sampah Segera Diluncurkan
Untuk memulai perbaikan, Tim Pokja akan mengidentifikasi masalah di sepanjang tepi sungai dan kemudian mencari solusinya. Cara ini, diharapkan lebih cepat dan efektif memperbaiki dengan target tujuh tahun lagi Citarum terbebas dari pencemaran.
baca : Foto : Sampah Plastik Di Lautan Indonesia
Manajemen Pesisir
Selain Citarum, Luhut mengatakan, perbaikan sistem manajemen pembuangan sampah di daerah pesisir juga dilakukan di selatan Jawa, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk melaksanakan perbaikan itu, Pemerintah menggandeng Bank Dunia mengumpulkan strategi, transportasi dan proses final di daerah-daerah tersebut.
“Selanjutnya pemerintah akan memasang perangkap di mulut sungai sehingga (sampah) dapat dihentikan aliran sampah ke laut,” jelasnya.
Menurut Luhut, pendekatan komprehensif dan holistik sistem manajemen pembuangan akan dikembangkan sebelum akhir tahun sehingga dapat dianggarkan untuk tahun depan. Pekerjaan tersebut, meski berat namun diakui dia optimis bisa terlaksana, karena Presiden Jokowi sudah berkomitmen akan menyelesaikan masalah ini.
baca : Indonesia Siapkan Dana Rp13,4 Triliun untuk Bersihkan Sampah Plastik di Laut
Besarnya gangguan dari sampah plastik, Luhut menyebutkan bahwa pariwisata bahari juga akan terkena dampaknya jika masalah tersebut tidak diatasi segera. Dia mencontohkan, jika ada yang beraktivitas menyelam di laut, maka itu akan terganggu jika ada sampah plastik bertebaran di permukaan dan bawah air laut.
“Masalah sampah laut mempengaruhi turis yang sedang diving, pantai, dan batu karang.”
Bila Pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah tegas dalam mengatasi persoalan sampah plastik di laut, menurut Luhut itu akan menghancurkan sektor pariwisata dan sekaligus bisa meningkatkan angka kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah harus tegas memberi hukuman kepada siapa saja yang melanggar atau membuang sampah di laut.
Dalam menyelesaikan persolan sampah plastik yang ada di wilayah laut dari Sabang hingga Merauke, Pemerintah menyiapkan rencana aksi nasional (RAN) yang sudah disusun dari 2017. Melalui RAN, menurut Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Kementerian Koordinator Kemaritiman Nani Hendiarti, secara bertahap persoalan sampah diharapkan bisa diselesaikan.
“Kita akan terus menjaga komitmen untuk menuntaskan permasalahan sampah laut lintas batas atau trans boundaries debris ini,” ucap Nani.
baca : Begini Aliansi Pemerintah dengan Swasta untuk Solusi Sampah Plastik di Laut
Nani mengatakan, persoalan sampah plastik yang ada di wilayah laut Indonesia harus segera diselesaikan, karena berdampak pada perekonomian, ekologis, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, sampah plastik juga akan merugikan biota laut yang ada di wilayah laut Nusantara.
Agar persoalan sampah secara bertahap bisa diselesaikan, Nani menyebut, Pemerintah Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk mengurangi sampah plastik yang ada di laut hingga 70 persen pada 2025 mendatang.
“Oleh sebab itu, maka dilakukan upaya-upaya percepatan yang komprehensif dan terpadu, demi menanggulangi permasalahan sampah plastik di laut,” ungkapnya.
Untuk itu telah disiapkan langkah dan strategi berjenjang yang terintegrasi dengan semua stakeholder. Tanpa ragu, dia mengaku kalau Kemenkomar saat ini sudah menyusun dan melaksanakan RAN yang mencakup 56 kegiatan dan empat strategi utama.
Adapun, keempat strategi yang disebut Nani, adalah perubahan perilaku masyarakat, pengelolaan sampah di daratan, pesisir dan perairan, serta mekanisme pendanaan dan penguatan jaringan kerja sama kelembagaan dan ditunjang oleh adanya riset dan inovasi teknologi.
baca : Akibat Sampah, Laut Indonesia Bakal Hadapi Tiga Ancaman Serius
Dalam melaksanakan kegiatan dan strategi tersebut, Nani mengatakan bahwa itu memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi garda paling depan untuk wilayah laut di Nusantara. Selain dua pihak tersebut, dia menyebut, keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat menjadi momen yang paling ditunggu untuk melaksanakan pengelolaan sampah plastik.
“Untuk itu, perlu dipertegas dengan sistem pengendalian yang lebih baik,” jelasnya.
Picu Kemiskinan
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sampah plastik yang ada di laut Indonesia saat ini secara keseluruhan telah menimbulkan kerugian yang tak sedikit. Bahkan, dia tak ragu menyebut kerugiannya sudah mencapai USD1,2 miliar.
“Itu untuk kerugian yang ada di bidang perikanan, perkapalan, pariwisata dan bisnis asuransi,” ujarnya. Jika sampah dibiarkan, kerugian bisa berlanjut kepada masyarakat seperti pengangguran dan kenaikan angka kemiskinan.
Semakin tingginya produksi sampah di laut, Luhut menghimbau kepada negara-negara di ASEAN untuk bersama terlibat mengatasi persoalan sampah di laut. Dengan bekerja di masing-masing negara, dia yakin persoalan sampah perlahan bisa diatasi.