- Warga dari berbagai daerah yang terkena daya rusak pembangungan PLTU batubara mendatangi Posko Kampanye Nasional kedua kandidat presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto
- Mereka menceritakan kesulitan selama hidup bersama PLTU batubara, dari sumber ekonomi hilang, polusi, sampai kesehatan
- Aksi ini dilakukan oleh Koalisi #BersihkanIndonesia guna menantang pasangan capres-cawapres jadi pahlawan energi bersih
- Kedua tim kampanye paslon menjanjikan kalau pasangan mereka menang, nomor urut satu atau dua, mereka akan punya komitmen kuat beralih dari energi kotor ke terbarukan
Puluhan orang berkumpul di depan Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Jalan Cemara Jakarta, Rabu pagi (13/2/19). Beberapa memakai kostum berbagai tokoh superher, seperti Naruto, Aqua Man, Spiderman, tak ketinggalan Gatot Kaca juga Srikandi. Mereka berjalan beriringan memperagakan diri bak pahlawan yang siap menyelamatkan Indonesia dari kehancuran karena energi kotor.
“Bersihkan Indonesia,” Begitu spanduk besar terbentang. Beberapa warga perwakilan dari berbagai daerah membawa foto yang dibingkai sedemikian rupa. Foto-foto ini menunjukkan betapa industri batubara telah menghancurkan kehidupan mereka.Tak berselang lama, para super hero, masuk ke posko. Mereka disambut tim TKN, Usman Kansong dan Agus Sari.
Aksi teaterikal ini dilakukan oleh Koalisi #BersihkanIndonesia guna menantang pasangan capres-cawapres jadi pahlawan energi bersih.
Baca juga: Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa?
Setelah berdialog di posko, mereka ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta.
Warga yang tinggal di sekitar PLTU batubara ini menceritakan, kepada kedua tim kampanye soal hidup mereka setelah ada PLTU batubara.
Nurjanah, perempuan asal Bengkulu mengeluhkan, dampak pembangunan PLTU Teluk Sepang. “Akibat pembangunan PLTU, kebun sawit ibu dibabat habis tanpa kompromi. Belum termasuk tanaman lain. Sudah dua tahun lebih ibu menuntut keadilan. Tolonglah ibu tak bisa ngapa-ngapain lagi,” katanya.
Baca juga: Berelasi Bisnis Batubara, Koalisi Desa Bawaslu Ungkap Dana Kampanye Capres-Cawapres
Dia dan warga lain sudah aksi berkali-kali, tetapi pembangunan PLTU Teluk Sepang dengan kapasitas 2×100 MW itu tetap jalan. Ganti rugi lahan juga belum selesai.
“Kebun habis dibabat. Sempat demo melawan alat berat, tetapi setelah, habis semua…”
Di Bengkulu, Sumatera, PLTU Teluk Sepang dibangun pada zona rawan bencana yang berisiko bagi masyarakat dan lingkungan.
Rodi, warga Mekarsari, Indramayu, juga korban pembangkit listrik batubara. Warga sudah merasakan dampak buruk PLTU Indramayu I yang sudah lama beroperasi. Kini, mulai pembangunan PLTU Indramayu II, warga makin khawatir.
Lahan penghidupan petani, katanya, hilang. Lagi pula, katanya, warga yang bekerja di PLTU dengan pendidikan rendah hanya pada tahapan konstruksi. Ketika sudah beroperasi, mereka tak akan dipekerjakan lagi.
“Karena dekat pemukiman, kami sangat merasakan dampak buruk dari debu dan asap. Kesehatan warga terganggu. Banyak sesak napas.”
Selain itu, daerah mereka dulu penghasil kelapa, kini tanaman itu banyak mati.
Tak hanya itu, dampak penolakan PLTU II, membuat warga dikriminalisasi dengan tuduhan aneh-aneh, mengibarkan bendera merah putih terbalik.
“Maka kami minta kepada perwakilan capres, tolong masyarakat ini diperhatikan. Pemerintah kan untuk memperbaiki warga,” katanya.
Dia bilang, warga mempertahankan 279 hektar lahan pertanian yang bakal beralih jadi PLTU Indramayu II. Lahan itu, katanya, sumber ekonomi petani di tengah hasil tangkapan ikan sudah anjlok sejak PLTU Indramayu I ada delapan tahun lalu.
“Kami yang berjuang mempertahankan hak, justru diintimidasi dan dikriminalisasi. Kami menantang Capres Jokowi dan Prabowo memulihkan keadaan dengan meninggalkan batubara dan beralih ke energi bersih,” kata Rodi.
Usman Riyadi, warga Roban Batang mengatakan, warga menolak pembangunan PLTU Batang karena sangat merugikan.
“PLTU akan menimbulkan pencemaran dan merusak ekosistem laut. Kami sebagai nelayan kini terancam.”
Di Batang, katanya, lahan pertanian produktif telah jadi tapak PLTU dan para nelayan harus melaut lebih jauh sementara hasil tangkapan berkurang drastis.
“Kami masih berjuang memperoleh keadilan demi kembalinya kehidupan yang direnggut proyek PLTU,” kata Usman, warga Batang.
Olan Sahayu, jurubicara gerakan #BersihkanIndonesia dari Kanopi Bengkulu mengatakan, delapan provinsi di Sumatera tengah dipaksa memproduksi tambahan sekitar 7.004 Megawatt yang jelas makin memperparah risiko kerusakan.
“Kepahlawanan Capres Jokowi dan Prabowo harus ditunjukkan dengan menghentikan ini dan memastikan penambahan energi listrik pada 2025 hanya bersumber pada energi bersih terbarukan,” katanya.
Aryanto Nugroho, dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengatakan, Indonesia perlu menerapkan prinsip good governance sektor energi nasional dengan memastikan transparansi dan keterlibatan publik.
“Kebijakan energi adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Hanya dengan keterbukaan dan partisipasi publik lebih luas akan menjamin perbaikan tata kelola energi dan kelistrikan,” katanya.
Dia berharap dalam debat capres putaran kedua nanti, kedua capres bisa berbicara detil mengenai energi terbarukan.
Dwi Sawung, jurubicara #BersihkanIndonesia dari Walhi Nasional, mengatakan, transisi dari energi kotor ke bersih harus mengutamakan prinsip pemulihan dan penegakan hukum.
“Penghitungan biaya sosial, lingkungan dan kesehatan harus masuk dalam bisnis tambang dan operasional PLTU. Juga penegakan hukum harus adil,” katanya, seraya bilang, korupsi sektor batubara ini, katanya, harus jadi agenda prioritas pada masa transisi energi.
Usman Kansong mengatakan, akan memperhatikan aspirasi ini. Berbagai kasus yang diceritakan warga akan ditindaklanjuti.
Soal energi terbarukan, katanya, sudah jadi komitmen Presiden Joko Widodo. Pemerintah punya target capaian penggunaan energi bersih 23% sampai 2025, kini tercapai sekitar 12-13%.
“Artinya ada peningkatan signifikan dalam empat tahun terakhir.”Hal lain yang sudah dijalankan petahana, kata Usman, memanfaatkan energi panas bumi.
Meskipun dia sadari masih ada banyak persoalan dalam pelaksanaan seperti harga keekonomian.
Agus Sari mengatakan dalam rencana umum energi nasional (RUEN), sebenarnya pemerintah jelas menunjukkan perhatian dan prioritas mengembangkan energi terbarukan.
Mempercepat pembangunan energi terbarukan, katanya, juga tercantum dalam visi misi pasangan nomor satu ini.
Sudirman Said, anggota BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengatakan, ketika jadi Menteri ESDM memperjuangkan komitmen energi terbarukan sesuai UU Energi dan Kebijakan Energi Nasional (KEN). UU itu, katanya, kemudian diterjemahkan dalam PP Kebijakan Energi Nasional dan Perpres RUEN.
“Seluruh dokumen itu mengarahkan pada 2025, seharusnya porsi energi terbarukan mencapai 23%. Kenyataan, masih rendah.”
Dia mengatakan, paslon nomor dua, berkomitmen habis-habisan membangun energi bersih dan terbarukan.
“Sebagai suatu transisi, bahkan di Jawa, sebenarnya sudah penuh dan tak perlu lagi PLTU batubara. Andalannya, apakah itu solarcell hidro, geothermal atau bioenergi,” katanya.
Jika Prabowo terpilih, katanya, akan memastikan menjalankan agenda dalam UU Energi dan UU Kelistrikan. “Pembangunan energi baru terbarukan akan digenjot habis-habisan.”
Keterangan foto utama: Perwakilan warga-warga dari berbagai daerah yang menceritakan, kesusahan mereka hidup setelah ada PLTU batubara. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia