Walhi, Greenpeace dan Jikalahari berhasil “menghadirkan” lima calon Gubernur Riau periode 2013-2018 ke lokasi kebakaran hutan besar di Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Kamis (22/8/13). “Penghadiran” para kandidat ini justru karena belum yakin kepedulian mereka pada lingkungan di daerah ini. Tiga organisasi lingkungan inipun mendesak calon Gubernur Riau, memaparkan visi lingkungan.
Dengan memanfaatkan masa kampanye kandidat Gubernur Riau, yang dimulai pekan lalu, Greenpeace, Jikalahari dan Walhi Riau meluncurkan kampanye “Vote for Forests.” Kampanye ini mendesak para calon memaparkan visi dan misi hutan dan lingkungan secara umum. Riau perlu kandidat peduli lingkungan karena selama lima tahun terakhir tidak ada perubahan berarti bagi hutan dan lingkungan. Sebaliknya, malah banyak mantan kepala daerah di tingkat kabupaten terjebak korupsi.
Data Jaringan kerja penyelamat hutan Riau (Jikalahari), sejak 2009-2012, sedikitnya 188 ribu hektar tutupan hutan berkurang akibat deforestasi oleh perusahaan kayu, sawit dan tambang. Angka deforestasi bertambah dengan kebakaran lahan yang mencapai ribuan titik api selama tiga bulan terakhir.
“Kebakaran pada gambut kaya karbon, seperti di lokasi ini telah memperparah risiko yang dihadapi masyarakat Riau termasuk satwa langka terancam punah misal harimau Sumatra dan gajah Sumatra,” kata Woro Supartinah, Wakil Koordinator Jikalahari kepada Mongabay saat aksi.
Rio Kurniawan, Direktur Walhi Riau, menegaskan jika tidak ada visi dan misi lingkungan yang terukur dan berbatas waktu, Gubenur mendatang tidak akan bisa memperbaiki kerusakan dan mengembalikan kerugian dari hilangnya hutan alam Riau. “Kami mengimbau pemilih memastikan calon yang pro lingkungan demi penyelamatan hutan untuk menjaga lingkungan Riau lebih baik.”
Aksi ini, katanya, merupakan seruan langsung kepada para calon bahwa lima tahun ke depan masa kritis bagi masyarakat Riau untuk menghentikan kerusakan ini. “Belum termasuk bagaimana pencemaran sungai diselesaikan dan konflik kepemilikan lahan masyarakat adat dengan perusahaan.”
Sementara Greenpeace menilai penegakan hukum perusakan hutan yang lemah menjadi sumber sulitnya perlindungan hutan lebih baik. “Kebakaran hutan dan lahan setiap tahunn mengakibatkan kerugian besar bagi semua pihak, sedang proses hukum pada pelaku pembakar lahan yang tidak pernah tuntas. Proses juga tak transparan,” kata Rusmadya Maharuddin, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
