Melacak angka impor merkuri bak menemukan tumpukan jarum dalam jerami, menurut sejumlah pejabat dari Kementerian Perdagangan, Lingkungan Hidup dan Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral seperti dilansir oleh New York Times beberapa waktu lalu. Namun fakta di lapangan memperlihatkan bahwa jumlah bahan metal berbahaya ini yang masuk ke tanah air jauh lebih banyak dibanding yang mampu dicatat secara resmi.
Sejumlah pejabat dari ketiga kementerian tersebut tidak menyebut ekspor merkuri, tetapi data memperlihatkan bahwa angka impor ratusan kali lebih tinggi, namun pernyataan ini dinilai bukan data resmi yang diakui karena tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Namun para pejabat negara tersebut mengakui adanya kecenderungan penyelundupan merkuri, dimana material berbahaya ini meninggalkan negeri asalnya secara legal, namun memasuki Indonesia dengan tidak sah.
“Indonesia memiliki 17.000 pulau dan begitu banyak pelabuhan dan wilayah perbatasan. Sangat mudah untuk menyelundupkan merkuri atau apa pun ke dalam negara ini,” ungkap Rasio Ridho Sani, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Bahan Berbahaya, Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas seperti dikutip oleh New York Times. “Saya yakin banyak impor ilegal merkuri, namun saya tidak tahu berapa banyak jumlahnya.”
Ridho Sani juga tak bisa menjelaskan terkait jumlah ekspor Singapura sebanyak 291 metrik ton merkuri ke Indonesia di tahun 2012, kendati dirinya yang memiliki otoritas untuk menandatangani permintaan impor merkuri. Karena angka permintaan impor merkuri yang ditandatanganinya jumlahnya kurang dari satu metrik ton di tahun 2012. Dia juga menambahkan bahwa aktivitas penyelundupan merkuri ke Indonesia tidak berada alam pengawasan kementeriannya hingga saat ini, dan di dalam lembaga-lembaga pemerintahan juga tak seorang pun tahu bagaimana jaringan penyelundupan ini beroperasi.
Untuk mengatasi hal ini Pemerintah RI, melalui Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Angkatan Laut baru-baru ini bersama dengan Kementerian Perdagangan, Lingkungan serta Energi dan SDM membentuk sebuah kelompok kerja untuk mengatasi isu merkuri ini, termasuk penyelundupannya.
Langkah ini diambil sesaat setelah Indonesia bergabung bersama 90 negara lain di dunia menandatangani Konvensi PBB tentang merkuri, yaitu Konvensi Minamata tentang Merkuri, yang berupaya menekan dampak dari polusi yang disebabkan oleh bahan metal berbahaya ini.
Jumlah nilai ekspor merkuri ke Indonesia sendiri di tahun 2012 sebanyak 368 metrik ton, sebagian besar (291 metrik ton) berangkat dari pelabuhan Singapura, yang merupakan salah satu eksportir utama merkuri. Pada tahun tersebut, menurut catatan PBB, Singapura mengekspor sebanyak 478 metrik ton merkuri.
Menurut Janissa Ng, juru bicara International Enterprise Singapore, sebuah biro dari Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura menyatakan bahwa jumlah itu memang seuai dengan angka ekspor merkuri dari Singapura ke Indonesia pada tahun 2012. Namun pihaknya enggan mengomentari adanya perbedaan angka ekspor dari Singapura dengan jumlah angka impor yang tercatat di otoritas Indonesia, dirinya hanya mengatakan mungkin hanya terjadi “perbedaan pencatatan antara kedua negara” dan “perbedaan data tersebut bisa saja disebabkan karena adanya jeda waktu, metode penilaian atau jenis barang yang dimasukkan dalam data”.
Kasus ini, menurut Kepala Statistik Perdagangan PBB di New York, Ronald Jansen akan diinvestigasi lebih lanjut dan akan menanyai pihak pemerintah Indonesia untuk memberikan penjelasan terkait angka ekspor impor merkuri yang berbeda ini.
“Ada keterkaitan yang kuat antara merkuri dan pertambangan emas,” ungkap Jansen. “Dalam hal ini, jumlah ekspor yang lebih besar dari Singapura ke Indonesia digunakan untuk pertambangan emas. Saya kira itu bukan kesimpulan yang berlebihan.”
Upaya Indonesia untuk mencegah masuknya impor merkuri yang ilegal melalui penandatanganan Minamata Convention sendiri diyakini bisa menekan jumlah impor ilegal yang masuk ke tanah air. “Jika kita bisa membatasi masuknya merkuri ilegal ke Indonesia, maka harganya akan meningkat. Jika harga meningkat, maka para petambang emas akan mencari alternatif bahan lainnya,” ungkap Ridho Sani kepada New York Times.
Kendati demikian, meski penggunaan merkuri dalam jumlah besar diupayakan untuk terus berkurang pada tahun 2020, namun penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat dan skala kecil terus berjalan untuk membersihkan emas. “Hal ini artinya perdagangan merkuri untuk digunakan pada pertambangan skala kecil masih diizinkan, karena anda hanya bisa membeli merkuri dalam jumlah yang sedikit,” ungkap Joe DiGangi, Penasihat Ilmiah dan Kebijakan untuk POPs Elimination Network, sebuah lembaga yang berupaya menekan penggunaan polutan organik.
