Masyarakat Indonesia ditantang untuk bisa menjaga dan mengembangkan sumber daya perikanan dan kelautan dengan bijak dan bermanfaat seiring dengan terus meningkatnya konsumsi ikan di dunia. Ajakan tersebut juga sekaligus menjadi kampanye hari perikanan internasional dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang jatuh pada Senin, 21 November 2016.
Bertepatan dengan hari tersebut, KIARA memperingatinya dengan melakukan kampanye secara terbuka di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan gedung Istana Negara. Kampanye tersebut dilakukan untuk mengingatkan warga dan Negara untuk hadir menjaga sumber daya laut secara baik.
Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim mengatakan, dengan segala ancaman yang ada di masa sekarang, laut harus bisa dijaga dari kerusakan dan penangkapan ikan secara ilegal dan berlebih (illegal and over fishing). Menurutnya, penjagaan tersebut harus dilakukan dengan kuat karena itu menjadi masa depan Bangsa.
“Laut juga harus menjadi sumbu kebudayaan nasional, karena ada sumber daya ikan di dalamnya,” jelas dia.
Halim mencatat, dari hasil riset yang dilakukan tim KIARA, terdapat tradisi pengelolaan sumber daya ikan yang arif dan berkelanjutan di Indonesia. Di antarany, ada di OlaNua (Lamalera, Nusa Tenggara Timur), Mane’e (Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara), Bapongka (Sulawesi Tengah), Awik-awik (Nusa Tenggara Barat), dan Sasi (Pulau Haruku, Maluku Tengah, Maluku).
“Keberadaan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan harus dijaga dengan baik, jangan sampai itu terancam oleh kebijakan eko-fasisme yang dikedepankan oleh Pemerintah dan sejumlah lembaga asing di masa sekarang,” ungkap dia.
Pentingnya menjaga sumber daya laut, menurut Halim, karena tingkat konsumsi ikan secara global terus menunjukkan angka yang naik dari tahun ke tahun. Menurut catatan lembaga pangan dunia PBB (FAO) pada 2014, warga dunia mengonsumsi ikan per tahun mencapai 136,2 juta ton pada 2012 atau naik dari 117,3 juta ton pada 2007.
“Ini menunjukkan bahwa ikan menjadi sumber protein yang banyak dikonsumsi oleh manusia lebih dari 25 persen,” jelas dia.
Halim menjelaskan, terus meningkatnya konsumsi ikan di dunia, tidak lain karena warga dunia sejak lama sudah mengakui kalau ikan dan produksi olahannya adalah salah satu sumber protein terbaik. Tidak hanya itu, menurutnya, ikan juga kini sudah dianggap sebagai sumber penyedia Omega-3 dan salah satu komoditas yang kaya vitamin bagi manusia.
“Di Indonesia, tingkat konsumsi masyarakat juga mengalami peningkatan terhadap ikan dan olahannya,” sebut dia.
Berdasarkan data yang dirilis KKP pada 2015, Halim mengungkapkan, angka konsumsi ikan meningkat drastis dari 29,08 kilogram/kapita/tahun pada 2009 menjadi 41,11 kilogram/kapita/tahun pada 2015.
Peningkatan tersebut, kata Halim, tidak lepas dari faktor, adanya kesadaran masyarakat akan manfaat sumber daya ikan untuk pertumbuhan dan kesehatan manusia; tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang meningkat; dan kemudahan mengakses/membeli sumber daya ikan hingga di desa-desa non pesisir.
 Penangkapan Ikan Skala Kecil |
Di sisi lain, KIARA juga mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan usaha penangkapan ikan skala kecil di Indonesia. Dengan banyak teobosan, KIARA yakin bahwa kesejahteraan nelayan akan mengalami peningkatan sesuai dengan mandat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
Abdul Halim melihat, saat ini usaha penangkapan ikan dengan skala kecil terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut, kemudian didukung oleh tren positif di kalangan nelayan karena kredit usaha penangkapan ikan saat ini terus meningkat dan tentu saja dengan resiko gagal bayar yang sangat kecil.
“Mestinya Pemerintah berpikir selangkah lebih maju dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan kecil/tradisional, yakni negara harus berkomitmen mengalokasikan anggaran peningkatan usaha penangkapan ikan di dalam APBN/APBD untuk usaha perikanan nelayan kecil/tradisional,” kata dia.
Di Indonesia sendiri, Halim menambahkan, tren penyaluran kredit usaha penangkapan ikan mengalami peningkatan dari 2011-2015 dengan NPL kredit kurang dari 1,8 persen. Meskipun, di sisi lain peningkatan tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan pertumbuhan kredit usaha maritim, yakni Rp97,759 triliun dengan NPL kredit mencapai 5,37 persen.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Daya Saing Produk KKP NilantorPerbowo berjanji akan terus mendorong percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kelautan dan perikanan dan diharapkan bisa terus meningkat dari sisi kuantitas maupun kualitas penyaluran.
Nilanto menyebutkan, saat ini target dan realisasi penyaluran kredit program Jangkau, Sinergi dan Guideline (Jaring) pada 2016 sudah mencapai 124,5 persen. Sementara, target kredit program Jaring dari perbankan pada 2015 adalah Rp5,37 triliun, sedangkan realisasinya Rp6,69 triliun.
“Dan target pada 2016 adalah Rp9,2 triliun, dan hingga jangka waktu September, penyalurannya telah mencapai 191,3 persen,” jelas dia.
Nilanto memaparkan, sepanjang periode Januari hingga Oktober 2016, realiasi KUR sektor kelautan dan perikanan sudah mencapai angka Rp779,9 miliar. Jumlah tersebut dinilainya masih kecil jika dibandingkan dengan sektor lainnya yang menerima realisasi pada periode yang sama.
Adapun, menurut Nilanto, pada 2017 mendatang pihaknya sudah menghitung perkiraan angka kebutuhan KUR sektor kelautan dan perikanan. Dari estimasi tersebut, angkanya diperkirakan mencapai Rp12,71 triliun untuk perikanan budi daya, Rp5,74 triliun untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Rp3,62 triliun untuk perikanan tangkap, dan Rp170 miliar untuk usaha garam rakyat.
