Komoditas udang masih menyimpan potensi sangat besar untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditas andalan pada sektor perikanan budidaya di Indonesia. Komoditas tersebut, saat ini bernilai ekonomi langsung setiap tahunnya hingga mencapai USD250 miliar atau sekitar Rp3,6 triliun. Angka tersebut, masih akan terus berkembang jika produksi udang bisa digenjot lebih banyak lagi.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto di Jakarta, pekan lalu. Menurut dia, dengan potensi yang besar seperti itu, komoditas udang bisa tetap menjadi andalan untuk digenjot produksinya dan menjadi penyumbang untuk produksi perikanan secara nasional.
Slamet mengatakan, saat ini total luas lahan indikatif di Indonesia untuk sumber daya akuakultur mencapai 17,2 juta hektare. Dari luasan tersebut, potensi untuk pengembangan budidaya air payau luasnya mencapai 2,8 juta ha. Tetapi, menurut dia, dari luasan potensi tersebut, hingga saat yang baru dimanfaatkan luasnya mencapai 605 ribu ha atau baru 21,64 persen saja.
“Dari luas yang sudah dimanfaatkan tersebut, pemanfaatan lahan produktif untuk budidaya udang diperkirakan mencapai 40 persen atau baru 242 ribu hektare saja,” jelas dia.
baca : Setelah Tuna, Perikanan Berkelanjutan Digenjot untuk Komoditas Udang, Seperti Apa?
Tentang lahan indikatif yang masih luas, Slamet mengatakan bahwa seharusnya Indonesia bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Pasalnya, jika itu dilakukan dengan optimal, maka itu akan mendongkrak kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dia menyebut itu, karena kontribusi PDB dari sektor kelautan dan perikanan pada 2017 baru mencapai 2,57 persen saja.
Padahal, Slamet menambahkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, volume produksi udang nasional memperlihatkan tren pertumbuhan positif dengan pertumbuhan rerata sebesar 15,7 persen. Tak cukup di situ, udang juga dalam lima tahun terakhir menjadi komoditas unggulan ekspor perikanan Indonesia dengan pertumbuhan rerata mencapai 6,43 persen.
Menurut Slamet, berdasarkan catatan KKP, volume ekspor udang hingga akhir 2018 diperkirakan mampu mencapai angka 180 ribu ton atau naik 33 ribu dibandingkan pada 2017 yang mencapai angka 147 ribu ton. Sementara, nilai ekspor untuk komoditas tersebut untuk tahun yang sama juga mengalami kenaikan menjadi USD1,180 miliar dibandingkan 2017 yang tercatat di angka USD1,42 miliar.
Dengan potensi seperti di atas, Slamet optimis produksi udang nasional bisa terus digenjot hingga menelurkan nilai maksimal. Tetapi, dia meminta, pengembangan udang tetap mengedepankan prinsip pengelolaan proses produksi yang bertanggung jawab dan mengaplikasikan prinsip budidaya berkelanjutan (sustainable aquacultur).
baca juga : Bagaimana Cara Manfaatkan Tambak Udang Non Aktif?
Kisah Kelam
Pentingnya menerapkan prinsip berkelanjutan dan bertanggung jawab, menurut Slamet, karena Indonesia tidak mau mengulang kisah kelam di masa lalu, di mana saat itu budidaya udang windu yang sedang mencapai kejayaan, seketika hancur karena pola pengelolaan yang tidak terukur dan sporadis. Pola seperti itu, diwarnai dengan lemahnya penerapan biosekuritas, penggunaan input produksi yang tidak terukur, dan minimnya pengendalian terhadap limbah budidaya.
“Kita tidak ingin, masa kelam tersebut terulang lagi,” tegas dia.
Agar prinsip berkelanjutan bisa diterapkan oleh semua pembudidaya dan pelaku usaha secara konsisten, Slamet mengatakan bahwa KKP telah menyiapkan regulasi bagaimana pengelolaan budidaya udang ini dilakukan secara berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi penting karena bisa menjamin keberlangsungan bisnis udang secara nasional.
“Caranya, dengan memadukan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk pengelolaannya,” tutur dia.
Adapun, kata Slamet, upaya yang sudah disiapkan KKP adalah mendorong pengembangan budidaya berbasis klaster, yaitu melalui perbaikan tata letak dan penerapan biosekuritas secara ketat. Kemudian, pendekatan klaster juga memungkinkan terciptanya manajemen yang lebih terintegratif dalam seluruh tahapan proses produksi.
“Tentu saja itu akan mempermudah dalam manajemen usaha, meningkatkan efisiensi usaha, serta mengurangi dampak penyakit,” tandas dia.
baca juga : Udang Windu Ternyata Lebih Berpotensi dari Udang Vaname. Tapi…
Selain berbasis klaster, Slamet menyebut, untuk mewujudkan perikanan budidaya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, pihaknya mendorong pengembangan budidaya udang berbasis ekosistem. Pendekatan tersebut juga sama pentingnya, karena bisa memastikan pengelolaan budidaya udang bisa tetap menghasilkan produktivitas yang maksimal, namun di saat yang sama tetap bisa menjamin kualitas lingkunan, fungsi, dan layanan ekosistem.
Dengan pengembangan yang mengedepankan prinsip berkelanjutan, Slamet mengatakan, pihaknya ingin menekankan bahwa penting untuk melakukan penilaian dampak lingkungan saat melaksankaan produksi. Hal itu, menjadi bagian dari antisipasi dini untuk mencegah berbagai hal yang menjadi ancaman pada produksi udang.
“Untuk itu, bagi industri yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan semua uni usaha budidaya udang, harus memiliki unit atau instalasi pengelolaan limbah yang efektif,” papar dia.
Di luar pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan, Slamet mengingatkan bahwa persaingan perdagangan ekspor udang di dunia saat ini semakin ketat. Hal itu, karena preferensi global di saat yang sama juga mengalami kenaikan. Untuk bisa menembus ketatnya persaingan tersebut, budidaya udang nasional harus bisa menciptakan daya saing produk yang lebih kompetitif.
Daya Saing
Adapun, kata Slamet, ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk udang nasional. Pertama, menciptakan efisiensi produksi yang berkaitan dengan nilai tambah dan posisi tawar produk di pasaran. Kedua, mutu atau keamanan pangan yang berkaitan dengan peningkatan preferensi konsumen global terhadap udang nasional berkaitan dengan kesadaran terhadap kesehatan.
“Unit usaha budidaya udang didorong untuk konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dua faktor di atas tersebut, diharapkan bisa meningkatkan daya saing produk udang di mata dunia,” tegas dia.
Melalui aplikasi seperti di atas, Slamet menyebutkan, Indonesia saat ini dinyatakan sebagai negara produsen udang yang terbebas dari wabah penyakit early mortality syndrome (EMS). Penyakit tersebut diketahui sudah merugikan ekonomi dalam perudangan secara global.
Meski sudah terbebas dari EMS, Slamet mengaku, Indonesia masih terus berjuang untuk mencari obat penyakit udang yang lebih efektif dan berbahan baku lokal. Upaya itu, salah satunya dengan mengembangkan obat dari tanaman bakau untuk mengobati penyakit udang seperti bintik putih (white spot syndrome/WSS) dan penyakit bakteri vibrio.
baca : Upaya Mencari Obat Penyakit Udang dari Tanaman Bakau, Seperti Apa?
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja mengatakan, mengatakan bahwa udang yang sudah terpapar penyakit bintik putih, pada prosesnya akan langsung menyerang organ lambung, insang, kutikula epidermis, dan jaringan ikat hepatopankreas.
“Jika udang sudah terjangkit penyakit berat, maka berikutnya akan muncul bintik-bintik putih pada lapisan dalam eksoskeleton dan epidermis. Jika sudah demikian, maka udang tidak mau makan, dan berikutnya akan terancam kematian,” jelas dia.
Agar kedua penyakit tersebut tidak menyerang udang yang dibudidayakan di Indonesia, BRSDM menggelar penelitian untuk mencari formula yang bisa menjadi obat. Penelitian yang difokuskan kepada tanaman bakau itu sudah dilakukan sejak 2013 dan melibatkan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros, Sulawesi Selatan.
Pemilihan tanaman bakau sebagai penawar obat penyakit udang, dilakukan karena Indonesia kaya akan tanaman tersebut. Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2015 sudah menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara di dunia yang memiliki ekosistem bakau terluas dengan cakupan mencapai 3.489.140,68 hektare.
“Ini menjadi menjadi peluang besar dalam fungsi sosial ekonomi bagi pembudidaya udang,” tutur dia.
Peneliti BRPBAP3 Muliani menjelaskan, pencarian formula dari bakau untuk obat penyakit udang, saat ini sedang dilakukan melalui penelitian bersama tim khusus. Tim yang bergerak sekarang, fokus untuk meneliti jenis mangrove yang mengandung anti vibrio dan anti WSS sebagai alternatif pencegahan penyakit udang yang lebih ramah lingkungan dari pada penggunaan antibiotik.
“Kita memulainya pada 2013 dengan melakukan screening tanaman mangrove sebagai penghasil antibakteri. Pengambilan sampel mangrove untuk screening berasal dari Kabupaten Maros, Pangkajene Kepulauan, Luwu Timur, Takalar, Barru, dan Bone,” ungkapnya.
Menurut Muliani, dari 182 sampel yang sudah dilakukan screening, 103 sampel atau 56,60 persen dinyatakan positif mengandung anti Vibrio harveyi. Dari 103 sampel tersebut, 22 sampel berasal dari Maros, 38 sampel dari Pangkep, 20 sampel dari Luwu Timur, 6 sampel dari Takalar, dan 17 sampel dari Bone.
“Adapun jenis mangrove yang paling potensial mengandung anti Vibrio harveyi adalah Sonneratia alba, S. caseolaris, S. lanceolata, Bruguiera gymnorrhiza, dan Rhizophora mucronata,” paparnya.
