- Demokrasi dan Masyarakat sipil menghadapi banyak tantangan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari serangan fisik hingga pembungkaman kelompok-kelompok kritis terhadap pemerintah.
- WALHI melaksanakan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIII di Makassar, 19-22 September 2021 dihadiri ratusan aktivis WALHI dari 28 provinsi, dilaksanakan secara luring dan daring.
- Begitu banyak tantangan ekologis di masa depan merupakan medan bagi WALHI untuk berperan. Sedangkan Plt Gubernur Sulsel mendorong green economy sebagai sebuah solusi pembangunan yang berkelanjutan.
- Dalam PNLH, diadakan pemilihan Direktur dan Dewan Eksekutif Nasional WALHI yang baru. Zenzi Suhadi terpilih sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2021-2025 menggantikan Nurhidayati
Demokrasi dan masyarakat sipil mengalami tantangan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Proses pengesahan omnibus law menjadi UU Cipta Kerja memberikan gambaran utuh bagaimana ruang demokrasi menyempit.
Negara juga dinilai tidak lagi menghargai rakyat yang memberikan mandat ke pemerintahan dan legislatif. Dua kasus yang terjadi dalam dua minggu terakhir mengisyaratkan betapa besarnya tantangan yang dihadapi para pejuang demokrasi, yaitu serangan terhadap kantor LBH Jogjakarta dan upaya kriminalisasi terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Hal ini menjadi salah satu sorotan Zenzi Suhadi dalam pidato politiknya ketika terpilih sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2021-2025 dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIII di Makassar, Rabu (22/9/2021). PNLH XIII dilaksanakan di Makassar, 19-22 September 2021 dihadiri ratusan aktivis WALHI dari 28 provinsi, dilaksanakan secara luring dan daring.
“Ketika tempat aman bagi masyarakat marginal ini diserang maka sesungguhnya yang diserang adalah demokrasi dan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Zenzi.
Menurut Zenzi, berbagai kejadian itu menunjukkan tidak adanya lagi penghargaan negara terhadap perjuangan masyarakat sipil, sehingga menjadi tantangan besar bagi gerakan masyarakat sipil untuk melawan hal tersebut.
“Saya mau memastikan masyarakat sipil tidak boleh disepelekan lagi seperti ini. Saya mau melihat angkat tangan teman-teman semua siapa yang akan bersama saya melawan penindasan ini. Bagi saya pemimpin itu bukan membawa organisasi pada posisi yang beresiko. Pemimpin itu adalah yang berani mengambil resiko dari posisi organisasi. Apapun resiko dalam perjuangan ini saya siap mengambil resikonya.”
Zenzi selanjutnya berharap pada kader WALHI di seluruh Indonesia bersatu mengesampingkan berbagai perbedaan.
“WALHI ini rumah semua gerakan, rumah kita memadu gagasan, perbedaan inilah yang memperkaya kita. Korporasi penjahat lingkungan tidak menunggu kita berdamai untuk melakukan pengrusakan lingkungan. Saya berharap perbedaan kita dalam dinamika politik kita akhiri hari ini. Mulai besok ketika sampai di rumah masing-masing, kita mulai untuk memikirkan mengonsolidasi ulang pikiran-pikiran yang sudah muncul dua tahun terakhir ini,” katanya.
baca : Walhi: Hutan dan Masyarakat Adat Papua Terancam Proyek Food Estate
Menghadapi Tantangan Ekologis
Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2016-2021, Nur Hidayanti, dalam sambutannya pada pembukaan PNLH XIII, Minggu (19/9/2021) menyatakan bahwa adanya kondisi pandemi Covid membuat pelaksanakaan PNLH kali ini berbeda dibanding sebelum-sebelumnya, yang menurutnya juga menandakan bahwa kondisi ke depan tidak lagi sama seperti sebelum-sebelumnya.
“Kita menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda, kondisi lingkungan hidup yang semakin menunjukkan ke arah krisis dan juga tidak menutup kemungkinan terjadinya pandemi-pandemi berikut,” kata Yaya, panggilan akrab Nurhidayati
Menurut Yaya, begitu banyak tantangan ekologis di masa depan merupakan medan bagi WALHI untuk berperan.
“Tantangan yang harus dihadapi WALHI, aktivis-aktivis WALHI di 28 provinsi, bagaimana kita bisa menghentikan krisis, kerusakan lingkungan dan paling penting adalah menjaga keselamatan rakyat, dan memastikan bahwa kondisi lingkungan hidup ini akan baik bagi generasi yang akan datang.”
Ia menambahkan bahwa WALHI senantiasa membuka ruang bagi berbagai pihak untuk bekerjasama dalam mendukung agenda-agenda WALHI yang sejalan dengan visi dan misi WALHI.
“Tetapi tentunya kita juga memiliki posisi bahwa kerusakan-kerusakan lingkungan, kejahatan-kejahatan lingkungan tidak bisa dibiarkan untuk terus terjadi, karena kondisi saat inilah yang memaksa kita untuk selalu kritis dan memastikan keadilan ekologis akan bisa tercipta di Indonesia,” tambahnya.
baca juga : Walhi Nilai Proyek Strategis Nasional Rawan Konflik dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Tema PNLH WALHI kali ini adalah menegaskan pengakuan wilayah kelola rakyat bagi terwujudnya keadilan ekologis. Tema ini, tambah Yaya, sekaligus menegaskan bahwa ketidakadilan penguasaan ruang sudah terjadi begitu lama, dimana hak-hak rakyat banyak yang dirampas akibat berbagai proses kebijakan dan juga model ekonomi yang senantiasa memandang alam hanya sebagai onggokan komoditas.
“Ini adalah PR (pekerjaan rumah) kita bersama bagaimana supaya keberlanjutan alam, keberlanjutan keselamatan, serta harkat dan martabat manusia yang mendiami wilayah-wilayah tersebut dapat ditingkatkan, dan manusia dapat melanjutkan kehidupannya dengan kondisi yang sehat dan terlindungi dari berbagai bencana ekologis.”
Ia berharap kegiatan ini juga akan menjadi suatu bagian dari konsolidasi WALHI sebagai gerakan masyarakat sipil, bersama komunitas warga lainnya serta jaringan-jaringan yang selama ini sudah bekerjasama bersama WALHI.
“Tentunya kita berharap dukungan yang besar dari para pengambil kebijakan, pemerintah, parlemen yang tentunya juga menjalakan mandat-mandat rakyat untuk bisa bersama WALHI mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia.”
WALHI sendiri merupakan organisasi lingkungan hidup tertua dan terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota 496 organisasi yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Sejak 15 Oktober 1980, WALHI secara aktif mendorong upaya perlindungan dan restorasi ekologi di Indonesia.
Pada PNLH kali ini arah gerakan perjuangan dan perlindungan lingkungan hidup ditentukan secara strategis, pada PNLH XIII ini juga menjadi ajang memilih kepemimpinan baru di WALHI. Adapun calon Direktur Eksekutif Nasional ialah Anton P Wijaya, Dana Tarigan, Muslimin Pardi Dahlan dan Zenzi Suhadi. Sementara Calon Dewan Nasional WALHI di antaranya Asmar Exwar, Dwi Sudarsono, Ismet Soelaiman, Raynaldo Sembiring, Dwi Retnastuti, dan Susanto Kurniawan. Para kandidat tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pada pemilihan yang diselenggarakan Rabu (22/9/2021), forum akhirnya memilih Zenzi sebagai direktur eksekutif WALHI yang baru.
perlu dibaca : Walhi: Hutan dan Masyarakat Adat Papua Terancam Proyek Food Estate
Mendorong Green Economy
Andi Sudirman Sulaiman, pelaksana tugas Gubernur Sulsel menyatakan menyambut baik PNLHI ini dilaksanakan di Sulsel. Dalam paparanya Ia menjelaskan konsep green economy dalam mendorong laju perekonomian, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Sebagai suatu gagasan untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim green economy harus dilakukan kontinyu.
“Kita harus mendorong sebuah perubahan. Inilah yang dimaksud bagaimana kita mendorong green economy, adalah sebuah proses sistem ekonomi atau sistem industrialisasi berbasis ekonomi berkearifan hijau atau lingkungan.”
Sudirman selanjutnya mendorong konversi listrik yang ramah lingkungan, seperti tenaga angin. Di Sulsel sendiri sudah ada PLTB, yaitu di Kahupaten Sidrap dan Jeneponto. Dengan surplus listrik yang ada di Sulsel saat ini, Sudirman berharap listrik nantinya bisa digunakan di kendaraan.
“Dengan mendorong sektor power (energi) maka akan mendukung investasi, karena tanpa listrik maka tak ada investasi. Makanya power ini kita dorong ke green economy maka dia akan menuju ke pembangunan yang sustainable yang bisa diwariskan ke anak cucu.”
Sudirman selanjutnya berharap pengurus baru WALHI yang terpilih bisa berkolaborasi dengan pemerintah.
“Kita saling side by side bukan opposite atau saling berhadap-hadapan, yang tak bagus untuk pembangunan, yang kita inginkan bagaimana kita pahami apa yang diperjuangkan dan kami juga menutuhkan masukan yang saling membangun,” tambahnya.
