- Kementerian Kelautan dan Perikanan memperingati Hari Laut Sedunia yang dipusatkan di Batam, Kepulauan Riau, 8-9 Juni 2023.
- Selain acara seremonial, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono juga melakukan sidak ke beberapa lokasi titik terjadinya kasus kejahatan laut yang terjadi di Kepulauan Riau.
- Mulai dari reklamasi ilegal, pembuangan limbah minyak hitam di laut, hingga penjualan ilegal ikan impor salem dari China ke pasar lokal.
- Pada puncak peringatan Hari Laut Sedunia, KKP memberikan penghargaan kepada tiga tokoh negara yang berjasa di bidang kelautan, yaitu Presiden Ke-4 Indonesia alm. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), alm. Sarwono Kusumaatmadja, dan Prof. Hasjim Djalal
Memperingati Hari Laut Sedunia 2023, Menteri Kelautan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono melakukan beberapa kegiatan di Kota Batam, Kepulauan Riau, 8-9 Juni 2023.
Trenggono tidak hanya menghadiri acara seremonial, tetapi juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) lokasi kasus kejahatan laut yang terjadi di Batam dan melaksanakan diskusi grup terpimpin tentang pengelolaan sedimentasi laut yang belakangan banyak ditolak berbagai kalangan.
Menggunakan topi pet hitam baju kemeja putih, Trenggono dengan sigap mendatangi reklamasi yang berada di pesisir Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kamis, 8 Juni 2023. Terlihat pesisir di kawasan ini sudah rata dengan tanah. Beberapa alat berat masih bertengger di tanah bekas timbunan.
Trenggono sempat berbincang dengan pihak perusahaan yang melakukan reklamasi. Ia juga menyaksikan proses pemasangan plang penghentian sementara aktivitas reklamasi di kawasan tersebut.
“Kita coba tertibkan dengan baik, idealnya sebelum melakukan reklamasi, urus dulu (izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut/PKKPRL), disitu ketahuan boleh atau tidak kawasan ini untuk reklamasi. Tetapi disini reklamasi dikerjakan sebelum izin keluar,” kata Trenggono didampingi beberapa jajarannya kepada awak media.
baca : KKP Gencar Stop Reklamasi Ilegal di Batam, Apakah Cukup Sanksi Administratif?
Dia mengatakan, banyaknya kasus reklamasi tanpa izin yang mendasari keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Dalam PP sudah dijelaskan hasil pembersihan sedimentasi laut tersebut akan digunakan untuk reklamasi.
Selama ini, katanya, aktivitas reklamasi tidak jelas sumber material reklamasinya. Kondisi itu tentu berdampak kepada lingkungan, selain tujuan PP ini untuk membersihkan laut dari sedimentasi.
“Ini kalau lama-lama amblas, karena ini tanah (yang ditimbun), asalnya tanahnya ada yang dari bukit diratakan, secara ekologi tentu berdampak,” katanya sambil menunjukan lokasi reklamasi.
Reklamasi di Pulau Batam memang marak terjadi belakangan seiring meningkatnya pembangunan. Batam yang dulunya banyak bukit, sekarang sudah rata. Reklamasi biasanya menggunakan sistem cut and fill.
Trenggono bilang, reklamasi ilegal seperti di Batam banyak terjadi di daerah lain, seperti Pulau Rupat Provinsi Riau, Kalimantan Timur, Pulau Jawa, Makassar dan lainnya.
Setidaknya di kawasan Teluk Tering ini saja terdapat 3.000 meter persegi reklamasi yang sudah dilakukan PT Bangun Menorah Indonesia (BMI). Semuanya tidak memiliki izin PKKPRL. Pihak perusahaan diminta untuk mengurus izin PKKPRL.
“Saya minta semua yang ingin melakukan reklamasi, dari sekarang harus mengurus perizinan dulu, supaya yang kita lakukan ini demi kepentingan ekologi. Kita tetap bisa menjaga laut sehat dan baik,” katanya.
Catatan Mongabay Indonesia, Setidaknya dalam kurun waktu Desember 2022 hingga Mei 2023 ini, KKP sudah menghentikan lima kasus reklamasi yang bermasalah di Provinsi Kepulauan Riau. Tiga diantaranya berada di Kota Batam.
Semua kasus dikenakan sanksi administrasi, termasuk harus bayar denda. Upaya ini juga langkah KKP meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
baca juga : Ekspor Pasir Laut Dibuka Jokowi, Mimpi Buruk Nelayan Kepri Terjadi Lagi
Formula Baru KKP Hadapi Pencemaran Limbah
Setelah dari lokasi reklamasi, Trenggono bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke Tanjung Bemban, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Pesisir laut di kawasan ini tidaklah ditimbun, namun rusak akibat pencemaran limbah minyak hitam yang diduga dibuang kapal.
Tampak jelas minyak hitam itu mencemari pesisir laut, bebatuan tampak hitam, begitu juga pasir-pasir di pantai. Trenggono menyaksikan langsung kondisi itu.
Kejadian serupa sudah sering terjadi di perairan Kota Batam, maupun Kepulauan Riau. Awal Mei 2023 lalu, kasus yang sama juga terjadi di Pantai Kampung Melayu, Kecamatan Nongsa. Sampai saat ini belum ditemukan pelakunya.
Trenggono mengatakan, laporan tumpahan minyak hitam ini juga sering didapatkannya dari Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. “Kita tengarai mereka ini secara diam-diam melepas limbah dari palka kapal, ini sudah pasti limbah, tidak bisa kita biarkan laut kita jadi tempat pembuangan limbah,” katanya.
Dugaannya minyak hitam berasal dari kapal dagang internasional yang melintas di laut perbatasan di perairan Batam. Perairan ini memang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.
“Paling tidak kalau pelakunya perusahaan besar, kita bisa ekspos tindakan kapal itu ke internasional. Mereka akan diperhatikan dunia. Tentunya mereka tidak mau lagi berbuat seperti itu,” lanjutnya.
Trenggono sudah memiliki formula khusus untuk menghadapi masalah tahunan yang tidak pernah selesai itu. Pertama, pihaknya akan melengkapi alat pemantauan satelit termasuk di bawah air supaya lebih mudah menangkap pelaku.
perlu dibaca : Laut Tercemar Minyak Hitam, Ratusan Nelayan Batam Tak Bisa Melaut
Kedua, petugas pengawasan KKP akan intensif secara periodik melakukan pemeriksaan kapal-kapal besar yang melintas di perairan Batam. “Dengan cara seperti itu, mereka akan hati-hati,” tegasnya.
Menurutnya, harus ada satu kapal dulu yang ditangkap terkait kejadian ini, supaya memiliki efek jera bagi kapal lain untuk bertindak membuang limbah sembarang. “Setelah ditangkap kita ekspos ke media internasional, lembaga internasional akan tahu, tentu mereka nanti akan lebih hati-hati,” katanya.
Trenggono tidak menampik salah satu penyebab maraknya kejadian pembuang limbah ini akibat lemahnya pengawasan. Kedepan pihaknya akan memperbaiki pengawasan tersebut. “Tahun 2024 kita targetkan alat satelit pemantau termasuk drone bawah laut itu sudah disediakan untuk menangani masalah ini,” katanya.
Impor Ikan China Masuk Pasar Tradisional
Menteri Kelautan dan Perikanan juga melakukan inspeksi mendadak sebuah perusahaan ikan di Kota Batam. Didapati perusahaan menjual ikan salem impor ke masyarakat lokal. Padahal dalam aturannya ikan tersebut tidak boleh dijual ke pasar tradisional.
Trenggono menemukan setidaknya terdapat 20 ton ikan salem impor yang bocor ke pasar lokal. Ia langsung menyegel ikan-ikan tersebut. “Ikan salem ini sebenarnya ikan impor, izinnya di Indonesia hanya untuk pemindangan (pengawetan), tetapi disini bocor (dijual) ke pasar lokal,” jelasnya usai melakukan penyegelan.
Dampaknya tentu kepada harga ikan dalam negeri di pasar lokal. Saat ini KKP hanya memberikan peringatan, jika hal yang sama dilakukan, kedepannya tidak tertutup kemungkinan izin perusahaan tersebut dicabut. “Informasinya, ikan salem ini berasal dari China,” katanya.
baca juga : Sempat Terhenti, Sumbar kembali Ekspor 15 Ton Ikan Kerapu Ke Hongkong
Penghargaan untuk Gus Dur
Pada hari kedua, Trenggono menghadiri acara puncak peringatan Hari Laut Sedunia, di Hotel AP Premier Batam, Jumat, 9 Juni 2023.
Dalam acara tersebut KKP memberikan penghargaan kepada tiga tokoh negara yang berjasa di bidang kelautan. Penghargaan pertama diberikan kepada penggagas berdirinya KKP yaitu Presiden Ke-4 Indonesia alm. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Menteri Kelautan dan Perikanan pertama alm. Sarwono Kusumaatmadja, serta diplomat dan pakar hukum laut Prof. Hasjim Djalal yang mewujudkan pengakuan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Ini hal menjadi sebuah bukti bahwa cita dan visi Gus Dur untuk mewujudkan sektor kemaritiman sebagai salah satu tonggak perekonomian Indonesia, juga tonggak strategi diplomasi baru bagi Indonesia,” kata Putri Gus Dur, Yenny Wahid yang menerima penghargaan.
Acara ditutup dengan penampilan podcast KKP episode perdana bertajuk “Podcast Segara, Samudera Informasi Kelautan dan Perikanan”.
