Sekitar 18.000 petani dari berbagai penjuru negeri akan ‘menyambangi’ Jakarta, untuk menyerukan agar pemerintah menjalankan reforma agraria, menghentikan pencaplokan dan pengusiran petani dari lahan demi investor, serta setop mengkriminalisasi mereka.
Mereka terinsipirasi perjuangan petani Jambi, yang sudah 60 hari lebih berkemah di depan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), menuntut pengeluaran lahan dari konsesi perusahaan. Disusul aksi jalan kaki 1.000 Km petani Jambi menuju Istana Negara, Jakarta, sejak 12 Desember 2012. Pada Selasa(22/1/13), mereka akan bergabung di tenda depan Kemenhut.
Untuk aksi gabungan, para petani akan ke Jakarta dari 22 Januari hingga 22 Februari 2013, lalu berkumpul dan berkemah di Monas. “Mereka akan kemah nasional menuntut hak-hak petani. Nanti, setiap hari akan ada aksi ke berbagai lembaga pemerintah terkait,” kata Idham Irsyad, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, saat jumpa pers Aliansi Gerakan Kaum Tani untuk Reforma Agraria, di Jakarta, Senin(21/1/13).
Sampai saat ini, sekitar 18.000 petani diperkirakan datang ke Jakarta untuk aksi ini. Mereka antara lain dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan berbagai daerah lain.
Menurut dia, petani di Indonesia, banyak sekali mengalami kekerasan dampak konflik agraria, baik dari perusahaan maupun aparat negara. “Penting negara menjalankan reforma agraria.” Pemerintah, harus memperhatikan kaum tani dan memastikan mereka memiliki lahan dan alat produksi. Kenyataan petani makin terhimpit pemilik modal dan kehilangan lahan serta alat produksi mereka. “Salah satu contoh konflik petani Jambi yang bertenda di depan Kemenhut ini akibat perebutan lahan di kawasan hutan dengan perusahaan,” ujar dia.
Di Indonesia, ada sekitar 33 desa defenitif masuk kawasan hutan. “Berapa banyak jiwa masyarakat di sana?” Kini, yang perlu diperjuangkan, bagaimana hutan tidak diperdagangkan kepada investor besar dengan mengusir dan mencaplok lahan petani.
Dengan aksi gabungan ini, diharapkan bisa mendesak pemerintah melihat tulus nasib para petani. “Maka itu, kami hari ini, KPA, Walhi, STN, SPI, serikat buruh, aliansi mahasiswa, solidaritas perempuan, dan banyak organisasi lain, berkumpul mengingatkan pemerintah agar melaksanakan UU Pokok Agraria.”
Ilham, dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, mengatakan, masalah buruh dan petani sama, dari kriminalisasi sampai berhadapan dengan preman-preman bayaran perusahaan. Petani dan buruh, sama-sama terhimpit oleh kepentingan pemilik modal. “Apa yang dirasakan petani juga dirasakan kaum buruh.”
Pemerintah, kata Ilham, makin semangat berkampanye menjual negeri dan sumber daya alam kepada investor dengan dalih membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka mendapatkan fasilitas dan perlindungan negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam (SDA). Boro-boro lapangan kerja, masyarakat yang seharusnya bisa hidup tenang di lahan mereka, malah banyak tersingkir.
Menurut dia, dampak ‘obral’ pemerintah kepada investor, tak hanya merusak alam juga menyusahkan warga. “Kini, yang terjadi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lain-lain. Dampak kapitalisme,” ucap Ilham.
Tak jauh beda dengan ungkapan Dani Setiawan, Direktur Koalisi Anti Utang (Kau). Menurut dia, pemerintah memberikan lahan rakyat secara -besaran kepada investor hingga petani kesusahan berproduksi. Setelah itu, pemerintah bak menjadi centeng, dengan setia menjaga lahan pemodal asing. “Gerakan petani Jambi ini menjadi inspirasi petani lain untuk melakukan aksi sama.”
Ahmad dari Walhi mengatakan, konflik agraria yang begitu banyak dan tak ada penyelesaian menyeluruh. Tuntutan wargapun seakan tak didengarkan. “Sudah letih berbicara, mari sama-sama berbaris. Walhi mendukung.”
Secara bersama-sama, aliansi Gerakan Kaum Tani ini mendesak, beberapa hal. Pertama, hentikan kriminalisasi petani di tengah perjuangan menuntut hak. Kedua, hentikan kekerasan dan keterlibatan aparat militer maupun kepolisian dalam konflik agraria. Ketiga, mendesak pemerintah melakukan langkah kongkret dalam penyelesaian konflik agraria termasuk pemulihan bagi korban perempuan. Keempat, jalankan reforma agraria sejati.
Tenda Mesuji
Sementara itu, di kemah petani Jambi, di depan Kemenhut, tampak ada tenda baru. Kini ada “Tenda Mesuji” dengan 20 petani. “Tenda ini sebagai persiapan petani Mesuji Lampung, yang ikut aksi jalan kami menuntut pengembalian tanah adat yang dirampas PT Silva Inhutani Lampung,” kata Binbin Firman Tresnadi dari Serikat Tani Nasional.
Menurut Binbin, Senin(21/1/13), aksi jalan kaki 1.000 Km petani Jambi dan Mesuji memasuki Balaraja, Kabupaten Tangerang. Baru, Selasa(22/1/13), sekitar pukul 15.00 mereka akan tiba di bumi perkemahan Kemenhut.
