Setelah setahun lebih hidup di tenda pengungsian, para pengungsi korban Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat kepastian relokasi. Izin penggunaan kawasan hutan lindung buat jalan sudah keluar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dua hari setelah kunjung Presiden Joko Widodo ke Sinabung.
Pengerjaan pembangunan perdana relokasi ini, dipimpin langsung Kasad, Jendral TNI Gatot Nurmantyo, yang ke kawasan hutan Siosar, Kecamatan Merek, Karo.
Menggunakan helikopter TNI AD, Gatot, memegang komando pembukaan jalan di hutan Siosar. Floting area dan sambil memegang peta lokasi, dia berdiskusi serius dengan pejabat terkait. Di hutan, tampak mobil beko dan alat berat beroperasi, membuat jalan baru dan mengeraskan jalan yang ada.
Gatot mengatakan, tahap awal Rabu pagi (5/11/14) proses pengerasan jalan seluas 3,4 km, dilanjutkan membuka jalan baru 5,8 km di kawasan hutan.
Pasca kedatangan Presiden Joko widodo, relokasi berjalan setelah tertunda sekian lama. Dia salut, baru 29 Oktober Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengeluarkan izin, pada 31 Oktober surat keluar.
“Saya sudah perintahkan Pangdam I mengerjakan tempat buat relokasi pengungsi. Hari ini sudah pendahuluan membuka jalan,” katanya.
Menurut dia, bagi TNI tugas ini mulia dan akan dilaksanakan sebaik-baiknya, tepat waktu, cepat dan akurat. Rumah yang akan dibangun nantipun berkualitas, kuat, dan kokoh. Dana awal Rp1 miliar. Target utama, relokasi selesai agar para pengungsi segera pindah dari pengungsian.
Dia mengingatkan, kepada prajurit dan siapapun yang terlibat proyek ini tak menyalagunakan izin penggunaan kawasan hutan yang diberikan Siti Nurbaya. Soal masih banyak pohon-pohon di sekitar rumah pengungsi, dia memerintahkan tidak ada yang boleh ditebang. Kecuali pohon pinus di dekat rumah boleh ditebang karena khawatir berbahaya jika tumbang dan menimpa rumah baru pengungsi.
Dia berharap, tempat baru ini tetap hijau dan asri, dan kawasan hutan tetap terjaga. Nanti, di relokasi akan disiapkan area pertanian. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Sumatera Utara dan Karo, telah merancang itu.
Dalam pengerjaan ini, prajurit Kodam I/BB yang turun sebanyak 593 prajurit, dan 300 pengungsi sukarela dan bergantian, membantu prajurit melaksanakan proyek ini.
Presiden Jokowi, katanya, menargetkan satu bulan, bangunan baru pengungsi Sinabung selesai. Tahap awal, dibangun 50 unit. Lalu bertahap pembangunan lebih 2.000 rumah. “Jadi awal Desember 2014, sudah, dan relokasi bertahap sembari proyek berjalan.”
Terkelin Brahmana, Pelaksana Tugas Bupati Karo, menyatakan, membangun 2050 rumah buat pengungsi ini menargetkan siap enam sampai delapan bulan. “Itupun tergantung kondisi cuaca di Karo. Jika cuaca bagus, target tidak akan meleset.”
“Buat 50 rumah bisa siap awal Desember 2014. Kami akan mendukung maksimal.”
Soal pengungsi yang duluan menempati 50 rumah, katanya, akan dilihat terlebih dahulu. Prioritas utama, warga dengan rumah hancur. Bagi pengungsi yang menunggu, akan mendapatkan uang sewa.
Sebelumnya, Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan, dalam surat permohonan penggunaan kawasan hutan seluas 458 hektar, dengan rincian akses jalan 11 hektar, dan lahan pertanian 477 hektar.
Sedangkan data terakhir BNPB, jumlah pengungsi di sejumlah lokasi pengungsian 3.284 jiwa atau 1.018 keluarga. Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, menyebutkan mengantisipasi ancaman erupsi Sinabung ke depan, perlu disiapkan relokasi bagi empat desa dan satu dusun untuk jangka panjang. Yaitu, Desa Guru Kinayan, Desa Berasitepu, Desa Gamber, Desa Kota Tunggal, dan Dusun Sibintun. Untuk jangka pendek, segera relokasi di Desa Bekerah, Desa Simacem dan Desa Sukameriah.
Baru surat biasa?
Pembangunan jalan menuju relokasi pengungsi Sinabung sudah mulai. Menteri LHK Siti Nurbaya sudah mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan turun langsung ke lapangan. Namun, Greenomics Indonesia menyatakan Siti Nurbaya belum menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
Elfian Effendi mengatakan, surat Menteri LHK bernomor S.482/Menhut-II/2014 tertanggal 29 Oktober 2014, bukan izin pinjam pakai kawasan hutan.
“Surat itu hanya surat balasan biasa untuk merespon permohonan Bupati Karo. Bukan izin pinjam pakai kawasan hutan seperti yang diminta Presiden Jokowi,” katanya.
Menurut dia, surat Menteri LHK tidak bisa menjadi legalitas membuka kawasan hutan untuk relokasi korban Sinabung. Jokowi, kata Elfian, mesti segera meminta Siti Nurbaya menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan demi kepentingan korban erupsi Sinabung.
