,

Rp24,7 Triliun Dari Perbankan Siap Mengalir Untuk Sektor Kelautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap pada akhir tahun ini seluruh stakeholder yang memenuhi syarat, sudah mendapatkan kredit dan pembiayaan dari perbankan dan industri keuangan non bank (IKNB). Di akhir tahun nanti, kredit dan pembiayaan ditargetkan sudah bisa tersalurkan secara akumulatif sebesar Rp24,7 triliun.

Dana tersebut, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, berasal dari  tujuh bank nasional, satu bank daerah dan IKNB. Lembaga-lembaga tersebut telah menjalin kerja sama dengan KKP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membiayai usaha sektor kelautan dan perikanan.

“Ini kabar bahagia untuk pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Saat ini peluangnya semakin terbuka lebar karena Pemerintah juga fokus untuk membantu usaha ini sejalan dengan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ungkap Susi.

Kemudahan pendanaan dari perbankan dan INKB itu harus dimanfaatkan untuk kemajuan dunia kelautan dan perikanan nasional.  “Kalau dari Pemerintah sudah jelas diberikan kemudahan. Nah, sekarang dari perbankan dan IKNB juga sudah melakukannya. Para stakeholder yang ada di seluruh Nusantara bisa mulai menata usahanya kembali dengan cara lebih baik,” paparnya.

Lembaga perbankan tersebut yaitu BRI, BNI, BTPN, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Bukopin dan BPD Sulselbar.

Berikut rinciannya seperti dirilis KKP:

pembiayaan perbankan kelautan

Tujuh Program

Dalam kerja sama dengan OJK dan lembaga perbankan dan IKNB, KKP menggelar tujuh program utama, yang diharapakn diharapkan bisa ikut mengembangkan dunia usaha sektor kelautan dan perikanan yang ada di Tanah Air.

Ketujuh program tersebut adalah:

  1. Pengembangan pembiayaan usaha mikro bidang kelautan dan perikanan;
  2. Penguatan permodalan usaha dan investasi UMKM;
  3. Komersialisasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
  4. Pembiayaan pengembangan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan;
  5. Peningkatan kapasitas usaha mikro dan UMKM;
  6. Pendampingan kelembagaan; dan
  7. Pelaksanaan program CSR dan CCR kepada stakeholders di bidang kelautan dan perikanan.

Konsorsium Khusus

Sementara itu menurut Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut P Hutagalung, untuk memudahkan proses pembiayaan dari IKNB, OJK bekerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), sedang menyiapkan konsorsium khusus yang bergerak melayani pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

“Skema pembiayaan ini akan berbentuk leasing yang dilengkapi dengan penjaminan kredit dari Jamkrindo dan asuransi dari lembaga asuransi,” ucap Saut.

Kapal bersandar di pelabuhan di Labuan Bajo, Flores, NTT. Foto Tommy Apriando
Kapal bersandar di pelabuhan di Labuan Bajo, Flores, NTT. Foto Tommy Apriando

Adapun, target produk yang akan dibiayai antara lain cold storage, mesin kapal, mesin pengolahan, dan kendaraan (motor, mobil, truk) berpendingin, dengan skema pembiayaan yang dibuat oleh konsorsium tersebut.

“Dari situ, nanti akan bisa ditentukan skema harga dan suku bunga yang tepat untuk diterapkan dalam pembiayaan,” jelas dia.

Lebih jauh Saut menerangkan, untuk membantu kerja konsorsium yang akan dibentuk nanti di lapangan, APPI akan menggandeng tenaga penyuluh, pendamping, dan konsultan keuangan mitra bank (KKMB). Nantinya, tenaga-tenaga tersebut akan dijadikan satu dalam Sahabat Keuangan Maritim (SKM).

“SKM ini akan berfungsi sebagai fasilitator jasa keuangan non bank berupa pembiayaan, asuransi, dan penjaminan kepada usaha sektor kelautan dan perikanan,” tutur Saut.

Dengan fungsi seperti itu, maka SKM nantinya akan menjadi fasilitator profesional yang diberikan target kerja dan reward. Diharapkan, dengan cara demikian, para tenaga fasilitator bisa bekerja lebih baik untuk memajukan dunia usaha sektor kelautan dan perikanan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja menjelaskan, sosialisasi pembentukan SKM sudah dilakukan di sejumlah daerah seperti Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Medan (Sumatar Utara).

“ Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini, perekrutan SKM bisa lebih cepat dan itu bisa mempercepat proses untuk membantu pembiayaan usaha sektor kelautan dan perikanan,” tambahnya.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , , , , , , , , , , , ,