Ekspor ikan dan produk kelautan dan perikanan kini bisa dilakukan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Itu terjadi, setelah Presiden Republik Indonesia meresmikan operasional Pelabuhan Perikanan Untia yang berlokasi di kawasan Industri Makassar (KIMAH).
Dengan beroperasinya pelabuhan yang dekat dengan pelabuhan umum itu, diharapkan segala produk perikanan bisa diekspor dan itu seharusnya bisa mendorong produksi perikanan di Sulawesi Selatan, terutama Makassar.
“Sehingga mampu mendorong target ekspor perikanan Indonesia,” ujar Presiden akhir pekan lalu di Makassar.
Menurut Presiden, dengan kehadiran pelabuhan ekpsor Untia, dia optimis target ekspor perikanan di Makassar yang ditetapkan 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) perikanan nasional, itu bisa tercapai.
“Jadi dengan pelabuhan Untia ini kita dorong pertumbuhan perikanan di Sulawesi Selatan karena lokasinya sangat strategis,” jelas dia.
Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, Pelabuhan Untia didorong untuk segera bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan. Dari pelabuhan tersebut pula, dia mematok target 1.680 ton per tahun.
“Untia bisa memenuhi target produksi perikanannya dan jadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan,” ucap dia.
Dorongan untuk menjadi pusat ekonomi berbasis perikanan, menurut Susi, diharapkan bisa mendapat dukungan dari investor luar negeri, salah satunya adalah Blackspace Resources dari Rusia. Investor dari negeri Tirai Besi itu dikabarkan siap menanamkan investasinya di Untia.
“Investor Rusia, Blackspace Resources, sudah berminat untuk membangun unit pengolahan dan cold storage berkapasitas 300 ton di sini,” sebut dia.
Gantikan Pelabuhan Paotore
Susi Pudjiastuti mengungkapkan, selain menjadi pelabuhan ekspor, Pelabuhan Untia juga menggantikan pelabuhan lama yang berlokasi di Paotore. Pelabuhan tersebut kondisinya saat ini sudah sangat padat dan harus dipindahkan.
“Pelabuhan di Paotere sudah padat makanya dipindah ke sini. Ini juga mengantisipasi dari pada perikanan tangkap yang melimpah,” tutur dia.
Dengan dibukanya Pelabuhan Untia, Susi mengatakan, nantinya pelabuhan ini akan mendukung aktifitas nelayan di zona Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713, yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali.
“Potensi sumber daya ikan yang ada di WPP 713 hingga 929.700 ton per tahun,” papar dia.
Mengingat potensi yang sangat besar tersebut, Susi berharap para nelayan di Sulawesi, khususnya nelayan Bugis dan Makassar bisa menggenjot produksinya lebih banyak lagi.
Tak hanya itu, dengan kehadiran pelabuhan baru, Susi meminta kepada para nelayan asal Sulsel untuk bisa menjaga wilayah perairannya lebih bagus lagi. Mengingat, sebelumnya sejumlah nelayan asal Sulsel diketahui sering melakukan pengeboman ikan di wilayah perairan lain.
“Saya berharap mulai saat ini para nelayan Sulawesi bisa mengubah kebiasan yang tidak baik itu, karena dapat membahayakan jiwa dan keselamatan nelayan,” tegas dia.
Sebelumnya, pada kunjungannya ke beberapa pulau di Indonesia, Susi sering mendapatkan keluhan masyarakat atas pengeboman ikan yang dilakukan nelayan Indonesia. Selain itu, perburuan ikan hiu sampai ikan napoleon sampai ke Australia juga paling banyak dilakukan nelayan dari Sulawesi. Termasuk Makassar dan Kendari menjadi penyuplai ikan napoleon ke luar negeri.
“Dalam pemberian bantuan, Sulawesi menjadi penerima bantuan paling banyak. Kenapa? Karena mereka terkenal dengan pelaut-pelaut handal. Sampai ke Jayapura, NTT. Tapi saya mohon, mulai hari ini jangan ada yang ngebom pakai bius lagi ya,” ujar dia.
Dalam kesempatan sama, KKP memberikan bantuan asuransi untuk 10.000 nelayan di Sulsel. Asuransi tersebut memberikan jaminan senilai Rp200 juta bagi keluarga nelayan yang meninggal saat ada di lautan.
Selain itu, asuransi tersebut juga memberi jaminan senilai Rp160 juta untuk nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, Rp80 juta untuk nelayan yang mengalami cacat, dan Rp20 juta untuk biaya pengobatan.
“Asuransi sebagai perlindungan nelayan dan juga sesuai dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan industri dan jumlah dari sektor perikanan,” lanjut Susi.
Menurut Susi, dengan penyaluran asuransi tersebut, itu menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dari sektor kelautan dan perikanan. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Perikanan untuk melindungi para nelayan.
“Kehidupan nelayan rentan kalau kepala keluarganya terjadi apa-apa. Negara harus hadir, wajib hadir,” pungkas dia.
Selain itu, diberikan pula bantuan berupa 5 unit kapal penangkap ikan 3 Gross Tonnage (GT) senilai Rp768.245.000 dan beberapa jenis bantuan bagi para nelayan lainnya.
