Badan Restorasi Gambut dan Pemerintah Sumatera Selatan, sepakat mempercepat upaya restorasi gambut. Nota kesepakatan (memorandum of understanding/MoU) ditandatangani dengan luasan gambut bakal restorasi mencapai 848.325 hektar dalam 2016-2020. MoU serupa juga akan dibuat pada daerah-daerah prioritas restorasi yang lain.
”Dengan MOU ini, kita mampu mempercepat kinerja lapangan, otomatis bisa mempercepat penyerapan APBN untuk restorasi gambut,” kata Nazir Foead, Kepala BRG usai penandatanganan nota kesepahaman BRG dan Pemprov Sumsel di Jakarta, pekan lalu.
BRG tak memiliki satuan kerja (satker) di daerah, dengan MOU kerja dan upaya restorasi gambut diharapkan bisa melalui dinas-dinas terkait. Untuk restorasi gambut di lapangan, BRG melakukan perencanaan dan supervisi dengan mereka.
”Kekuatan eksekusi di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu di daerah. Restorasi tugas berat, memerlukan anggaran tinggi. APBN dan dana internasional hibah pun tak akan cukup,” katanya.
Penandatanganan MoU dhadiri Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo dan perwakilan UNDP.
Adapun poin-poin nota kesepahaman, yakni, koordinasi dan perencanaan ekosistem gambut, pemetaan kesatuan hidrologis gambut, konstruksi infrastruktur pembasahan gambut dan segala kelengkapan. Lalu, penataan ulang pengelolaan gambut terbakar, sosialisasi dan edukasi restorasi gambut, supervisi konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi. Juga penelitian dan pengembangan terus-menerus untuk keperluan tata kelola kawasan hidrologis gambut dan pengembangan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi gambut.
Kemudian, pengembangan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi pada gambut untuk mendukung pengendalian perubahan iklim, serta monitoring restorasi gambut.
Nazir mengatakan, dalam waktu dekat, BRG pun akan MoU dengan enam provinsi prioritas lain, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua.
Alex Noerdin, Gubernur Sumsel mengatakan, luas lahan gambut di Sumsel mencapai 1,2 juta hektar, terbakar sekitar 736.000 hektar pada 2015, sebagian besar gambut.
Sebagian besar target restorasi dalam budidaya berizin, selebihnya kawasan lindung dan budidaya tak berizin.
”Hubungan antara BRG dengan Pemprov Sumsel sudah berjalin baik. Setelah ada MOU bisa lebih kuat, bersama satker di pemprov,” katanya.
Dia menegaskan, Sumsel memiliki ambisi kuat dalam pemulihan lingkungan, melalui restorasi mulai dari pembasahan lahan hingga revegetasi.
Dukungan tambahan
Kendati demikian, dana APBN dan APBD dianggap masih belum cukup mendukung upaya ini, perlu ada dukungan dana hibah dari donor hingga investor.
Hingga kini, kata Alex, sudah ada dukungan dari negara lain dan sejumlah LSM dalam mendanai restorasi, namun belum cukup.
”Jadi saya keliling ke beberapa belas negara (mencari donor). Kami bertekad 2017 kita lebih waspada karena kemarau lebih panjang dan panas. Tak boleh lagi terbakar,” katanya.
***
Tahun 2017, BRG terus kejar target restorasi gambut baik pemetaan, pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan lain guna mendukung restorasi 2.492.527 hektar hingga 2020. BRG hingga kini masih mencari donor guna mengisi kekurangan.
Budi S Wardhana, Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama BRG menyebutkan, terus berusaha memenuhi target restorasi gambut melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Terlebih, katanya, dalam pembasahan kembali masih ada celah restorasi lahan gambut 1.146.896 hektar.
“Kami berharap ada donor tertarik mengisi gap ini. Salah satu ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund),” katanya, akhir Juni.
Pekerjaan pembasahan kembali, meliputi pembuatan sumur bor dan sekat kanal, kata Budi, diperkirakan memerlukan dana untuk mengisi kekurangan sekitar Rp6,7 triliun.
Kini, sudah ada 16 donor seperti Pemerintah Norwegia, Jepang, dan Korea Selatan. ”Sekarang, sudah ada dana tambahan terkumpul US$165 juta,” katanya.
Dana hibah ini, ada dalam tahapan pematangan konsep, sampai implementasi.
Restorasi ini, katanya, diharapkan turut memenuhi komitmen dalam Nationally Determined Contributions (NDC). Hal ini, katanya, membuka peluang perdagangan karbon keluar negeri dan menarik bagi investor untuk restorasi di gambut.
ICCTF- United Kingdom Climate Change Unit menyalurkan dana hibah untuk tata kelola hutan dan gambut guna menekan emisi Indonesia, total 3 Juta GBP (British Pound Sterling), sekitar Rp51,87 miliar. Dana ini un disalurkan dari 2016 hingga Maret 2018, kepada lima provinsi prioritas, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dilakukan 11 mitra pelaksana program ICCTF di 57 desa dengan luasan 65.000 hektar dari target intervensi minimal 26.600 hektar. Proyek ini bertujuan menurunkan titik panas dari 21.000 titik pada 2015 menjadi 17.000 titik pada 2017.
Pemetaan sinar laser
Tahun 2017, BRG akan melanjutkan pemetaan LiDAR pada dua wilayah kesatuan hidrologi gambut (KHG), yakni KHG Sungai Mempawah-Sungai Peniti (Kalbar) 51.000 hektar dan KHG Sungai Batanghari-Mandahara (Jambi) 202.600 hektar.
Nazir bilang, pemetaan LiDAR ini melalui dana hibah (Millennium Challenge Account-Indonesia. “Akan terbang setelah Lebaran.”
Pemetaan melalui supervisi Institut Pertanian Bogor ini, katanya, proses bakal lebih cepat dari pemetaan sebelumnya. Pasalnya, metodologi pemetaan sudah ditemukan, dan sedang standardisasi jadi Standar Nasional Indonesia oleh Badan Informasi Geospasial. Langkah ini turut mendukung Kebijakan Satu Peta.
Sedang pemetaan lima KHG tahun memerlukan waktu enam bulan, meliputi KHG Pulau Padang (Riau), Sungai Cawang-Air Lalang, Air Sugihan-Sungai Saleh (Sumsel), Tebing Tinggi (Riau) dan Sungai Kahayang-Sungai Sebangau ( Kalteng). Untuk KHG Sungai Cawang-Air Lalang selesai pada tahap data digital, terverifikasi uji kualitas dari BIG.
Setiap peta digital KHG, memuat data karakteristik kanal (beda tinggi atau kontur permukaan gambut, kedalaman gambut, jarak antara kanal satu dengan yang lain, kanal dengan muara kanal, arah aliran ar) dan peta tiga dimensi (untuk pengecekan sekat, penutupan lahan dan foto udara) dan besar data sampai 9 terrabyte.
Pemetaan KHG ini, katanya, sebagai informasi penting dalam pembuatan sekat kanal agar efektif dan efisien. ”Pembangunan sekat itu memerlukan biaya mahal hingga perlu efektif,” kata Budi.
