- Duka menyelimuti Morowali, Sulawesi Tengah, sehari sebelum Natal. Tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Stell (ITSS) meledak. Kejadian di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah pada 24 Desember sekitar pukul 05.30 waktu setempat ini menyebabkan 13 pekerja tewas, 46 orang alami luka-luka.
- Kecelakaan kerja di kawasan industri nikel seperti di tungku smelter nikel PT ITSS bukan pertama kali ini. Catatan Trend Asia, sejak 2015- 2022, terdapat 53 orang tewas dalam kecelakaan kerja di kawasan industri pertambangan nikel di Indonesia. Sekitar 75% korban adalah orang lokal, sisanya Tiongkok.
- Data pemantauan pada Januari-September 2023 menunjukkan, 19 kejadian kecelakaan di smelter nikel telah merenggut korban jiwa 16 orang dan 37 orang terluka. Di antara korban sebanyak lima orang adalah tenaga kerja asal Tiongkok dengan rincian empat terluka dan satu meninggal.
- Menurut Badan Pusat Statistik, provinsi penghasil nikel mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat. Anehnya, pertumbuhan ekonomi justru berbanding terbalik dengan kemiskinan. Menurut laporan kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023, hampir seluruh provinsi penghasil nikel justru mengalami peningkatan persentase kemiskinan sepanjang September 2022-Maret 2023.
Duka menyelimuti Morowali, Sulawesi Tengah, sehari sebelum Natal. Tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Stell (ITSS) meledak. Kejadian di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah pada 24 Desember sekitar pukul 05.30 waktu setempat ini menyebabkan 13 pekerja tewas, 46 orang luka-luka.
Saat itu, seorang karyawan Ferosilikon ITSS tengah perbaikan tungku, dan pemasangan plat pada bagian tungku. Saat proses perbaikan, tiba-tiba terjadi ledakan diduga bagian bawah tungku masih ada cairan pemicu ledakan.
Di lokasi sama, ternyata banyak tabung oksigen untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku. Akibatnya, ledakan pertama itu memicu beberapa tabung oksigen di sekitar itu ikut meledak.
Kondisi ini menyebabkan api makin besar hingga memakan korban jiwa.
Jumlah korban meninggal yang terkonfirmasi karena kejadian itu ada 13 orang, terdiri dari sembilan pekerja Indonesia, empat pekerja asal Tiongkok. Sebanyak 46 orang alami luka-luka karena terkena uap panas.
“Kami sangat prihatin atas kecelakaan maut yang terus berulang terjadi di kawasan IMIP,” kata Edy Kurniawan dari YLBHI, melalui rilis yang diterima Mongabay.
Kecelakaan kerja di kawasan industri nikel seperti di tungku smelter nikel ITSS bukan pertama kali ini. Pada 2017, Joko Hama Ngadi, pekerja di SMI, tewas tertimpa buldoser. Pada 2018, Shan Kha, pekerja asal Tiongkok di IMIP, meninggal setelah terjatuh ke dalam tong berisi terak sisa hasil peleburan yang dipanaskan hingga 1.400°C.
Belum lagi pada 27 april 2023, dua pekerja dumping milik PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Industry, juga berada dalam kawasan IMIP mengalami kecelakaan kerja hingga merenggut nyawa Arif dan Masriadi.
Menurut catatan Trend Asia, sejak 2015- 2022, terdapat 53 orang tewas dalam kecelakaan kerja di kawasan industri pertambangan nikel di Indonesia. Sekitar 75% korban adalah orang lokal, sisanya Tiongkok.
Data pemantauan pada Januari-September 2023 menunjukkan, 19 kejadian kecelakaan di smelter nikel telah merenggut korban jiwa 16 orang dan 37 orang terluka. Di antara korban sebanyak lima orang adalah tenaga kerja asal Tiongkok dengan rincian empat terluka dan satu meninggal.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, peristiwa di kawasan industri nikel IMIP sampai memakan korban jiwa itu merupakan fenomena puncak gunung es yang terus dibiarkan. Pemerintahan juga dinilai tidak tegas dan abai.
“Ini bukan kejadian pertama, sudah berulang. Fenomena sama terjadi di banyak kawasan industri nikel di Indonesia,” kata Melky Nahar, Koordinator Jatam, melalui rilis yang diterima Mongabay, 24 Desember lalu.
Bahkan, katanya, angka korban jiwa di kawasan industri nikel di Indonesia jauh lebih tinggi dari data saat ini karena perusahaan cenderung menyembunyikan kecelakaan kerja di lapangan. Pengumpulan data pun tak mudah.
“Para karyawan diduga ketakutan memberikan informasi kecelakaan, karena konsekuensi mereka diduga akan mendapatkan surat peringatan bahkan langsung dipecat,” kata Moh. Taufik, Koordinator Jatam Sulteng.
Edy Kurniawan, dari YLBHI mengatakan, peristiwa yang terus berulang di IMIP ini karena tidak ada tindakan tegas kepada perusahaan. Bahkan, terkesan pemerintah dalam hal ini BKPM, Kementerian Tenaga Kerja, dan aparat penegak hukum melakukan pembiaran atas operasi perusahaan yang membahayakan para pekerja.
Demi mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi, kata Edy, pemerintah rela membiarkan warganya dalam bahaya.
Menurut dia, peristiwa berulang yang terjadi di IMIP itu bisa masuk kategori pelanggaran HAM serius. Dia berharap, ada keberanian Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa ini pelanggaran HAM.
Serupa dikatakan Arko Tarigan, Juru Kampanye Mineral Kritis Trend Asia. Menurut dia, kecelakaan kerja yang terus berulang menandakan perusahaan-perusahaan di IMIP tak pernah serius memperbaiki keadaan dan kondisi kerja di kawasan industri dan menciptakan keselamatan bagi pekerja.
Dedy Kurniawan, Media Relations Head IMIP mengaku akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menginvestigasi kejadian ini, termasuk penanganan korban.
Perusahaan, katanya, akan menanggung seluruh biaya perawatan dan memenuhi hak dan kewajiban para korban.
Selain itu, kata Dedy, manajemen IMIP masih berkoordinasi untuk penanganan krisis seluruh aspek, antara lain mencakup penyiagaan keamanan dan keselamatan karyawan, klinik medis, sekuriti, dan penyediaan informasi kepada publik.
“Tim IMIP tengah berkoordinasi dengan pihak terkait, antara lain safety tenant, satuan pengamanan obyek vital nasional (PAM Obvitnas) Kawasan IMIP, Polda Sulawesi Tengah, Danrem Tadulako, dan jajaran Pemerintah Bahodopi dan Morowali,” kata Dedy dalam rilis yang diterima Mongabay.
Ketenagakerjaan buruk
China Labor Watch (CLW) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis di New York City. Mereka pernah melakukan penyelidikan soal rencana produksi nikel dengan menyelami praktik tenaga kerja di proyek industri produksi nikel terbesar di Indonesia didukung modal Tiongkok.
Dalam proses penyelidikan, CLW berhasil mengumpulkan informasi terkait pekerjaan ke hampir 400 pekerja dan lebih 50 wawancara mendalam yang berlangsung dari 30 menit hingga dua jam, dari awal 2021-2023.
Alhasil, laporan yang terbit 22 Desember lalu menyebutkan, hampir satu dekade ini, kasus kematian di tempat kerja yang mengerikan terus berulang terjadi wilayah industri nikel di Indonesia.
Praktik keselamatan di bawah standar, sebut CLW jadi penyebab utama serangkaian kecelakaan dan kematian di tempat kerja itu.
CLW menyebut, kasus kematian mengerikan terus berulang di wilayah industri nikel di Indonesia itu menunjukkan ada pola praktik ketenagakerjaan yang buruk secara sistematis dan terlembagakan. Juga ada pengabaian terhadap keselamatan dan nyawa pekerja.
Organisasi ini juga berhasil mengidentifikasi berbagai bentuk penipuan selama proses perekrutan tenaga kerja, dan ada praktik bisnis yang sistematis melemahkan pekerja termasuk praktik subkontrak.
Ada manipulasi upah secara sistematis, praktik ilegal, praktik kontrak ilegal, penahanan paspor, ada jam kerja yang panjang.
“Ada juga langkah-langkah keamanan di tempat kerja yang buruk, kondisi tempat tinggal buruk, pelanggaran hak berkumpul, mandat lembur, serta intimidasi dan kekerasan fisik,” tulis laporan itu.
Menurut CLW, semua masalah ini melanggar standar perburuhan internasional dan secara sistematis melemahkan pekerja, membuat mereka merasa tak berdaya dan tak mau atau tidak mampu keluar dari masalah.
Masalah-masalah yang dialami pekerja ini juga mengarah pada kerja paksa, sesuai dengan definisi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO).
Misal, para pekerja umumnya – dengan beberapa pengecualian – bekerja selama sembilan hingga 10 jam sehari, enam hari seminggu atau lebih, wajib untuk bekerja lembur, dan tak mendapatkan jaminan hari libur.
Kalau ada protes, jalur hukum dan jalur formal lainnya seperti tidak berguna. Para pekerja pun kerap harus menanggung pelecehan.
Sisi lain, para pekerja seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dibatasi untuk berkomunikasi ke pihak luar, terutama ke media dan LSM.
Pasukan keamanan yang mengenakan seragam militer atau polisi di dua kawasan industri menjadi pengawasan pelanggaran yang dilakukan pekerja dibandingkan sebagai kekuatan perlindungan.
Ironisnya, saat pandemi COVID-19, para pekerja mendapatkan penolakan dan penundaan pemulangan. CLW menemukan, para pekerja tak mendapatkan perawatan medis bagi cedera akibat kerja dan penghentian proyek atau produksi tanpa kompensasi. Akibatnya, selama periode itu, banyak dari mereka dilaporkan memilih bunuh diri.
Adapun catatan Walhi Sulteng menyebut, selama periode 2022-2023, tak pernah satupun perusahaan yang diberikan sanksi tegas atas kecelakaan kerja yang merenggut nyawa pekerja.
Sebaliknya, perusahaan malah memberikan sanksi terhadap para pekerja yang menuntut hak-hak mereka seperti kejadian yang dialami Minggu Bulu dan Amirullah.
Minggu Bulu dan Amirullah jadi tersangka atas bentrokan antar pekerja pada 14 Januari 2023. Mereka berdua jadi tersangka buntut dari aktivitasnya mengadvokasi hak-hak pekerja lainnya.
Arko mendesak evaluasi menyeluruh terhadap semua kawasan industri pengolahan nikel di Indonesia. Evaluasi itu tidak terbatas pada audit kondisi kerja namun bagaimana perusahaan memperlakukan para pekerja.
Dia bilang, banyak juga kriminalisasi terjadi pada karyawan termasuk ketika mereka menuntut perbaikan kondisi kerja.
“Hasil evaluasi dan audit itu juga harus melibatkan pihak-pihak terkait dan disampaikan kepada mereka yang terdampak baik langsung maupun tidak atas aktivitas industri di IMIP,” kata Arko.
Apalagi, katanya, pemerintah selalu mengumbar bahwa ini proyek strategis nasional yang seakan-akan menjadi prioritas dan dilindungi namun hanya melindungi pemilik modal. Kecelakaan kerja pada 24 Desember lalu itu harusnya menjadi bencana nasional.
Sebenarnya, prosedur K3 pertambangan mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 38/2018 tentang penerapan SMK3 Pertambangan dan Mineral.
Jadi, ketika kecelakaan terjadi secara terus menerus, itu patut dipertanyakan.
Aulia Hakim, Kepala Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng mengatakan, perlu ditelusuri apakah IMIP telah menerapkan sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Pertambangan (SMK3P) sesuai ketentuan berlaku atau tidak.
Dia bilang, pemerintah harus segera audit eksternal atas kecelakaan di IMIP.
“Kami mendesak pemerintah menghentikan situasi yang tidak kondusif di lingkungan IMIP sesuai peraturan tertuang dalam Undang-undang Nomor 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 113,” kata Aulia.
Dalam Pasal 113 itu, katanya, suspensi kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK kalau terjadi keadaan yang kahar.
Penjelasan atas keadaan kahar, katanya, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemik, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam maupun non alam di luar kemampuan manusia.
Kemiskinan malah meningkat
Smelter dengan tungku meledak ITSS di IMIP Morowali itu bagian dari proyek hilirisasi yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program itu dibuat karena dinilai dapat meningkatkan nilai tambah.
“Enggak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material, enggak. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh,” kata presiden, 30 November 2022.
Setelah pemerintah memiliki smelter dan menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah, pada 2021, ekspor nikel melompat 18 kali lipat jadi US$20,8 miliar atau Rp300 triliun lebih.
Jokowi mengklaim, proyek hilirisasi bahan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, sekaligus sebagai jalan mensejahterakan masyarakat.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, total fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) khusus nikel di Indonesia, yang beroperasi, masa konstruksi, dan ingin dibangun, mencapai 116 smelter.
Dari 116 smelter, 97 merupakan dengan proses pirometalurgi atau yang memproses nikel dengan kadar tinggi (saprolite). Ada 19 smelter merupakan smelter dengan proses hidrometalurgi yang menggunakan nikel kadar rendah (limonite).
Menurut Badan Pusat Statistik, provinsi penghasil nikel mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat. Misal, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Bahkan, pertumbuhan ekonomi dua provinsi penghasil nikel ini jauh melampaui PDRB provinsi di Jawa pada waktu sama.
Maluku Utara menempati posisi pertama dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) 23,89% pada triwulan II 2023, naik dari 16,49% pada kuartal I 2023. Sementara, Sulawesi Tengah menempati posisi kedua dengan mengalami pertumbuhan ekonomi 11,86%, turun dari 16,49% pada kuartal I 2023.
Anehnya, pertumbuhan ekonomi justru berbanding terbalik dengan angka kemiskinan. Menurut laporan kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023, hampir seluruh provinsi penghasil nikel justru mengalami peningkatan persentase kemiskinan sepanjang September 2022-Maret 2023.
Hanya dua provinsi, Papua Barat dan Papua, mengalami penurunan persentase kemiskinan. Persentase penduduk miskin Papua Barat pada September 2022 sebesar 21,43%, turun tipis jadi 20,49% pada Maret 2023. Papua Barat pada September 2022 sebesar 26,8%, turun tipis jadi 26,03% pada Maret 2023.
Lima provinsi lainnya justru mengalami peningkatan. Provinsi naik cukup tinggi adalah Maluku, dari 16,23% pada September 2022 jadi 16,42% Maret 2023 atau naik 0,19 poin.
Selain itu, Sulawesi Tengah, dari 12,3% pada September 2022 jadi 12,41% pada Maret 2023, naik 0,11 poin.
Sulawesi Tenggara, dari 11,27% pada September 2022 menjadi 11,43% pada Maret 2023, naik 0,16 poin. Selain itu, Sulawesi Selatan, dari 8,66% pada September 2022 menjadi 8,7% pada Maret 2023, naik 0,4 poin. Begitu juga Maluku Utara, dari 6,37% pada September 2022 menjadi 6,46% pada Maret 2023, naik 0,9 poin.
Bukan hanya itu, berdasarkan survei hasil gizi Indonesia 2022 oleh Kementerian Kesehatan menyebut, seluruh provinsi penghasil nikel adalah provinsi penyumbang stunting di Indonesia.
Papua masuk dalam tiga besar penghasil balita stunting di Indonesia, dengan prevalensi 34,6%, dan Papua Barat berada di posisi enam besar dengan prevalensi 30%.
Adapun Sulawesi Tengah berada dalam posisi ke tujuh besar penghasil balita stunting di Indonesia, dengan prevalensi 28,2%. Sulawesi Tenggara berada di posisi ke sembilan besar penghasil balita stunting di Indonesia, dengan prevalensi 27,7%.
Selain itu, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara berada di posisi 10 dan 12 dengan prevalensi 27,7% dan 26,1 %. Sedangkan, Maluku berada dalam urusan ke 13 penghasil balita stunting di Indonesia, dengan prevalensi 26,1 %.
Moh. Taufik, Koordinator Jatam Sulteng mengatakan, angka kemiskinan terus mengalami kenaikan dan masalah stunting diduga kuat dampak dari industri ekstraktif seperti pertambangan nikel. Pertambangan dan sudah merusak lingkungan sekitar dan menghancurkan sumber hidup, atau lahan produksi warga.
Dia contohkan, Desa Solonsa Jaya, Bungku Barat, Morowali, Sulteng. Di desa itu ada ratusan hektar sawah warga terendam lumpur yang diduga dampak pertambangan nikel di hulu. Akibatnya, hasil pertanian warga yang dulu bisa enam ton per hektar, kini tinggal tiga ton per hektar.
“Tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Tengah diduga kuat disebabkan kegiatan-kegiatan ekstraksi nikel dengan memberikan dampak ke pertanian-pertanian warga,” kata Taufik.
Dalam sektor perikanan juga mengalami serupa. Taufik bilang, nelayan-nelayan di IMIP sulit mencari ikan. Karena laut, katanya, yang jadi rumah bagi ikan, sudah tercemar dengan limbah dari aktivitas pertambangan nikel dan pabrik smelter.
Dengan kerusakan ruang hidup masyarakat sekitar itu, kata Taufik, jadi pendorong utama kemiskinan meningkat. Kondisi itu juga, katanya, secara langsung berdampak ke kebutuhan pangan anak yang harus dipenuhi agar tidak mengalami stunting.
“Tingginya angka stunting itu karena jaminan hidup warga dari sektor pertanian dan perikanan menurun. Warga makin sulit memenuhi kebutuhan pangan anak-anak mereka.”
Belum lagi, berdasarkan temuan Aliansi Sulawesi Terbarukan menyebutkan, operasi pembangkit listrik tenaga uap untuk fasilitas industri (PLTU captive) di Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat di Sulawesi.
Sisi lain, hutan alam yang menjadi penyangga lingkungan dan ekonomi di wilayah sekitar makin terdegradasi karena ada aktivitas pertambangan nikel.
Berdasarkan data Auriga Nusantara, hutan alam yang hilang di provinsi penghasil nikel sudah mencapai 560.923 hektar. Sulawesi Tengah, menjadi provinsi penghasil nikel yang hutan alam paling banyak hilang, sebesar 209.267 hektar.
Taufik bilang, kondisi ini diduga jadi pemicu utama banjir yang kerap terjadi di Morowali dan Morowali Utara.
Ironisnya, dana bagi hasil ke Morowali sangat kecil, sekitar Rp190 miliar lebih saja per tahun, sangat kecil jika dibandingkan produksi nikel yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
“Artinya, dari eksploitasi pertambangan nikel di Morowali itu tidak memberikan manfaat kepada warga (Morowali). Sebaliknya, itu justru hanya dinikmati elit-elit di daerah dan pusat saja.”
*******
