Refleksi Akhir Tahun: Melihat Komitmen KKP Menjaga Laut dari Atas Kapal Barakuda

• KKP meluncurkan dua kapal pengawas baru di Kota Batam, Provinsi Kepri. Kapal-kapal ini murni produksi dalam negeri ini menambah jumlah kapal pengawas KKP menjadi 34 unit.
• Kapal yang diberi nama barakuda ini memiliki berbagai fasilitas canggih, seperti senapan mesin (SM) 5 berkaliber 12,57 x 99 mm, teknologi fin stabilizer, water canon, towing hook dan peluncur sea rider memiliki kecepatan 30 knot per jam.
• Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kapal pengawas ini untuk mengawasi penerapan Peraturan Pemerintah  (PP) baru, yaitu PP Sedimentasi Laut dan PP Penangkapan Ikan Terukur.
• Trenggono juga mengatakan, refleksi akhir tahun pada 2023 mendatang selain pengawasan, peningkatan jumlah kampung nelayan modern menjadi fokus utama.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan dua kapal baru pengawas kelautan dan perikanan Indonesia, di Batam, Kamis, 28 Desember 2023. Dua kapal ini menambah jumlah kapal pengawas KKP menjadi 34 unit. Idealnya laut Indonesia dijaga lebih dari 100 unit kapal pengawas.

Peresmian kapal berlangsung di PT. Palindo Marine, Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di perusahaan galangan itu juga, kedua kapal dibangun selama dua tahun terakhir dengan anggaran Rp250,6 miliar. “Kedua kapal ini merupakan karya anak bangsa, dengan desain kerjasama KKP dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) tahun 2020 lalu,” kata Adin Nurawaluddin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP dalam sambutannya di acara itu.

Dua kapal ini diberi nama Barakuda 01 dan Barakuda 02. Barakuda merupakan nama ikan yang terkenal lincah dan menyeramkan di laut. Diharapkan kedua kapal tersebut bisa berfungsi seperti namanya.

Kapal Barakuda memiliki panjang 50 meter, lebar 7,8 meter, tinggi 4,7 meter, daya jelajah 2552 mil laut (Kelas II). “Kedua kapal pengawas yang baru dibangun ini merupakan kapal pertama dengan kecepatan 30 knot per jam,” kata Adin.

Tidak hanya cepat, seperti karakter ikan Barakuda, kedua kapal ini juga sangat lincah. Karena memiliki teknologi fin stabilizer untuk mendukung manuver dan stabilitas kapal serta membantu mencegat kapal target.

Selain itu kapal juga, memiliki water canon untuk melumpuhkan kapal illegal fishing, serta dapat digunakan untuk membantu jika terjadi kebakaran di laut. Terdapat juga, road cutting berfungsi memotong tali jaring yang membelit saat melakukan pengejaran kapal illegal fishing.

Ruang kemudi kapal didesain bisa melihat laut 360 derajat. Kapal juga dipersenjatai SM 5 (senapan mesin) berkaliber 12,57×99 mm. Juga ada towing hook, untuk menarik kapal ilegal yang telah dilumpuhkan. “Tidak hanya itu kapal ini juga menggunakan sistem peluncur sea rider, agar mempercepat naik turun ke atas air,” katanya.

baca : KKP Tambah Kapal Pengawasan di Laut Natuna, Apa Kata Mereka?

Pengawasan Dua PP Baru

Dalam sambutanya Menteri Kelautan Dan Perikanan (MKP) Wahyu Sakti Trenggono mengatakan, kapal pengawas baru ini hadir sebagai komitmen peningkatan armada pengawasan pelaksanaan kebijakan ekonomi biru pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2023 dan PP No.26/2023.

PP No.11/2023 yaitu mengatur tentang Pengelolaan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota. Kemudian, PP No.26/2023 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Sedimentasi di Laut.

“Saya baru pulang dari Jepang dan China, mereka betul-betul sudah menerapkan penangkapan ikan ini secara beradab, mengedepankan keberlanjutan dan menjaga populasi, (hasil ikan) kita belum bisa masuk (pasar ekspor) ke Eropa, dikarenakan cara penangkapan kita yang masih belum beradab,” katanya.

Kedua PP tersebut, lanjutnya, diyakini bisa menjaga sektor perikanan kita agar populasi tidak hancur. “(Ruang laut) bisa dijaga dengan baik, melalui PP 11 dan PP 26,” katanya.  “Kepri masuk zona 1, berbatasan dengan laut China Selata, sangat diperlukan kapal pengawasan ini. Apalagi kapal ini termasuk cepat. Ini luar biasa,” katanya.

Trenggono melanjutkan, di Kepri tidak hanya menjadi lokasi implementasi PP 11 soal penangkapan ikan terukur, tetapi juga menjadi lokasi implementasi PP 23 tentang pembersihan sedimentasi laut. Di sekitar Kepri potensi itu begitu besar.

“(Hasil pembersihan sedimentasi laut) tidak hanya untuk kepentingan dalam negeri, tetapi juga bisa diekspor ke luar, yang bisa menghasilkan devisa negara bukan pajak. Tentu potensi ini bisa membangun Kepri dan begitu juga daerah lainnya,” katanya.

baca juga : Banyak Kapal Asing di Natuna, Sayangnya Patroli Laut Terbatas

Tidak hanya untuk mengawasi dua PP tersebut, tetapi kapal pengawas juga nantinya terus bekerja mengawasi pesisir laut Indonesia. Misalnya dari ancaman kerusakan desakan perkembangan ekonomi, seperti pembangunan pariwisata hingga reklamasi. “Juga kerusakan pesisir kerusakan terumbu karang, mangrove, ini desakan perkembangan ekonomi, yang masif terjadi, tetun ini juga kita awasi,” katanya.

Begitu juga kejahatan penyelundupan yang semakin masif terjadi di perairan Indonesia. Sehingga kegiatan operasi bersama harus dilakukan secara rutin salah satunya dengan armada yang sudah dimiliki.  “Banyak hasil laut kita yang bernilai lolos ke negara tetangga,” lanjutnya.

Salah satunya bening benih lobster (BBL) yang diselundupkan ke negara tetangga dengan nilai mencapai lebih dari Rp.2 triliun setiap tahunnya. “Saya sudah pernah ke Vietnam, itu (BBL) sekitar Rp.2 triliun yang lolos ke negara tetangga. Kita sebagai penghasil (BBL) tidak dapat satu perak pun. Ini perlu secara intens melakukan operasi bersama, TNI AL dan kepolisian, agar seluruh kekayaan laut kita bisa dijaga dengan baik,” katanya.

Direncanakan tahun 2024 ini juga akan hadir 10 unit kapal bantuan Negara Spanyol, enam didatangkan langsung, sedangkan empat lagi dibangun di Kota Batam. Semuanya akan memiliki teknologi lebih canggih, salah satunya kapal tersebut nanti memiliki underwater memantau karang yang rusak di bawah laut.

Saat ini KKP sudah memiliki 34 unit kapal pengawasan untuk bekerja mengawasi laut seluruh Indonesia. Trenggono mengatakan, idealnya kapal pengawasan bukan 70 unit tetapi lebih dari 100 kapal. Pasalnya, yang harus dilindungi tidak hanya sektor perikanan laut tetapi juga semua ruang laut di tanah air ini.

baca juga : Pengawasan di Laut Indonesia Masih Lemah?

Soal BBM Kapal Patroli

Belakangan salah satu kendala patroli laut di Indonesia khususnya di Laut Natuna Utara adalah jarak tempuh yang cukup jauh. Sehingga membutuh biaya besar untuk patroli, terutama keperluan bahan bakar minyak (BBM).

Namun, Trenggono menegaskan tidak perlu khawatir dengan pasokan BBM atau anggaran pengawasan patroli di laut. Menurutnya, pengawasan tidak semata-mata mengandalkan patroli menggunakan kapal pengawas. Tetapi, juga mengandalkan bantuan pengawasan satelit.

“Tahun 2024 kita akan luncurkan satelit yang 24 jam melakukan monitor, dari pemantauan satelit kita bisa juga melakukan penegakan hukum, jadi tidak melulu berharap kepada kapal pengawas,” katanya.

Selain itu, beberapa waktu belakangan pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk saling menghargai melindungi ruang laut secara bersama. “Sebanyak apapun kapal (pengawas), tanpa teknologi tidak bisa juga, kita tidak khawatir dengan bahan bakar minyak,” katanya.

Refleksi Akhir Tahun KKP

Refleksi tahun 2023 ini, kata Trenggono, KKP akan memperbaiki semua tata kelola yang ada pada tahun 2024 mendatang. “Kampung nelayan salah satunya menjadi target, seperti di daerah Biak (Papua). Kampung nelayan modern harus dibangun semua. Semoga Indonesia lebih baik kedepannya,” lanjutnya.

Dalam wawancara bersama awak media, Trenggono juga mengatakan, pada tahun 2024 ini KKP sudah berhasil menangkap 14 kapal asing yang melakukan IUUF di Indonesia. Kapal-kapal tersebut berasal dari Malaysia, Vietnam dan Thailand. (***)