- Sustainable Fisheries Partnership (SFP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Selatan menginisiasi pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan.
- Komite ini diharapkan sebagai wadah untuk mendiskusikan mengenai permasalahan apa yang ada di perikanan skala kecil, di mana di dalam komite ini nantinya bisa bekerja sama mengatasi isu-isu yang ada.
- Kehadiran komite ini dianggap sudah sejalan dengan tugas dan fungsi pokok (tupoksi) dan program DKP Sulsel dalam mendukung perikanan kecil berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
- Nelayan menyambut baik kehadiran forum ini karena akan menjadi sarana komunikasi bagi mereka untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi selama ini, termasuk sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi para nelayan serta kondisi riil di lapangan.
Untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap demersal berkelanjutan, Sustainable Fisheries Partnership (SFP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Selatan menginisiasi pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan, dalam sebuah pertemuan yang dihadiri parapihak di kantor DKP Sulsel, Kamis (18/1/2024).
Dessy Anggraeni, Indonesia Program Director SFP menyatakan bahwa tujuan pembentukan komite ini adalah agar perikanan yang berkelanjutan di Sulsel bisa dikelola secara kolaboratif, di mana semua unsur-unsur yang berkepentingan di dalam pengelolaan perikanan ini ikut jadi bagiannya, seperti nelayan, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, industri, dan mitra-mitra pendamping.
“Kami merasa perlu adanya suatu komite yang bisa mewadahi ini, sebagai wadah untuk mendiskusikan mengenai permasalahan apa yang ada di perikanan kita, terutama kalau di SFP itu fokusnya di perikanan skala kecil, kemudian bagaimana kita bisa bersama-sama, bekerja sama, mengatasi isu-isu tersebut,” katanya.
Menurut Dessy, suara-suara nelayan sebagai pihak yang berada di lapangan sangat penting didengarkan, apalagi di Sulsel sebagian besar adalah nelayan-nelayan skala kecil agar kesejahteraannya bisa ditingkatkan.
baca : Ini Pentingnya Forum Komunikasi untuk Perkuat Daya Tawar Nelayan
Pembentukan komite perikanan ini bukanlah pertama kali dibentuk. Di beberapa daerah, SFP juga telah menginisiasi hal yang sama, seperti komite pengelolaan perikanan rajungan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Di beberapa daerah lain juga telah terbentuk sejenis, meski dengan komoditi berbeda dan diinisiasi oleh pihak lain, seperti di Lampung dan Jawa Barat.
Berbeda dengan daerah lain, komite yang dibentuk Sulsel terdiri dari sejumlah komoditi perikanan demersal seperti kakap kerapu, gurita dan rajungan, dan akan menyusul ikan mahi-mahi.
“Usulan untuk menamakan ini demersal sudah cocok, jadi kita fokus perikanan skala kecil yang merupakan komoditas ekonomi penting di Sulsel,” tambahnya.
Terkait apa-apa saja yang akan menjadi concern dalam komite ini, Dessy berharap nantinya akan terbentuk kelompok kerja terkait data dan informasi, mengingat data terkait perikanan skala kecil masih sangat kurang.
“Kami harap komite ini nantinya bisa membantu untuk nelayan dan juga rantai pasoknya untuk mengumpulkan data, lalu terkait isu penangkapan ikan sendiri, konservasi serta isu-isu pengawasan. Jadi memang ada beberapa isu yang kita rasa bisa dilakukan secara bersama-sama.”
Di perikanan skala kecil, menurut Dessy, masih terdapat sejumlah persoalan. Selain terkait pendataan, juga masih banyak kapal-kapal nelayan kecil yang belum terdaftar, dan ini akan menjadi isu krusial ke depan, karena untuk menjual produk ke luar negeri harus memenuhi syarat legalitas, salah harus dari berasal dari kapal yang terdaftar.
“Nah itu bagaimana kita bekerja sama untuk memastikan bahwa para pelaku perikanan kecil ini legal dari sisi nelayannya sendiri, memiliki kartu nelayan, kapalnya terdaftar dan produknya sendiri yang harus berkualitas. Sebenarnya kita punya potensi tinggi tapi karena rantai pasoknya kurang akhirnya harga jualnya tak sesuai yang diharapkan atau tidak diterima di pasar. Ini yang coba diselesaikan.”
baca juga : Bahagianya Nelayan Kecil Makassar Peroleh Pas Kecil
Andi Agung, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulsel, menyambut baik inisiasi pembentukan komite perikanan ini dan sudah sejalan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan program DKP Sulsel dalam mendukung perikanan kecil berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Terkait perikanan kecil berkelanjutan di Sulsel, lanjut Agung, telah dilakukan sejumlah program dan kegiatan seperti pelaksanaan pengawasan dan upaya penyadaran kepada masyarakat pesisir untuk menjaga sumber daya alam agar tetap lestari.
“Teman-teman di bidang pesisir juga telah melakukan banyak kegiatan pemberdayaan dalam rangka keberlanjutan sumber daya perikanan,” tambahnya.
Kehadiran komite ini juga diharapkan akan sejalan dengan kehadiran Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang telah dibentuk Pemprov Sulsel melibatkan beberapa instansi dengan tujuan tercapainya perikanan berkelanjutan termasuk pengawasan sumber daya alam laut.
Selain mengaitkan kehadiran komite dengan forum lintas instansi tersebut, Agung juga melihat komite ini akan sejalan dengan program Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, yaitu pengadaan 100 ribu rumpon bagi nelayan budidaya, asuransi gratis bagi nelayan, dan pembagian bibit gratis.
Berbagai tantangan mungkin akan dihadapi komite ini dalam pelaksanaannya, namun Agung yakin kehadiran pemerintah, NGO, akademisi, nelayan dan pihak lainnya, yang melebur sebagai suatu kesatuan di komite ini, membuat berbagai tantangan tersebut bisa dihadapi dengan baik.
Erwin, Ketua Forum Komunikasi Nelayan Kakap dan Kerapu Indonesia (Forkom Narasi), menyambut baik kehadiran forum ini karena akan menjadi sarana komunikasi bagi nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi selama ini, termasuk sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi para nelayan serta kondisi riil di lapangan. (***)
