Saat melintasi jalan antara Pagaralam-Lahat, Sumatera Selatan, yang melalui Kecamatan Gumay Ulu, tepatnya di sekitar Suaka Margasatwa (SM) Gumay Pasemah, pada pertengahan Mei 2015 lalu, saya terkejut. Perbukitan yang dulunya hijau, dipenuhi pepohonan besar, sebagai habitat harimau sumatera, beragam burung dan jenis hewan lainnya, dari kejauhan tampak mulai gundul. Bahkan, saya melihat kebakaran lahan perkebunan karet di tepi jalan, yang tidak jauh dari SM Gumay Pasemah.
Beberapa warga yang melintas sangat tidak peduli dengan kebakaran tersebut. Termasuk pula sejumlah ketidakpedulian penumpang kendaraan bernopol pemerintah, yang menganggap seolah kebakaran lahan merupakan hal yang biasa.
Sikap tersebut seakan membenarkan kenapa pada September 2014 lalu, sebuah kebakaran hutan di Padang Ahip, Desa Tanjung Raja, yang merupakan wilayah SM Gumay Pasemah, tidak ada yang menghentikannya, sehingga lahan seluas lima hektar itu hangus.
SM Gumay Pasemah ditetapkan sebagai suaka margasatwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI dengan Nomor: 408/Kpts/Um/6/76, 30 Juni 1976. Luasnya mencapai 45.883 hektar.
Diduga, kerusakan SM Gumay Pasemah ini sebagai akibat perambahan hutan, dan selanjutnya pembuatan perkebunan karet dan kopi oleh masyarakat atau pelaku usaha. Kerusakan tersebut sejatinya telah berlangsung sejak 2009 yang diperkirakan telah mencapai 20 persen dari luasannya.
Kondisi yang hampir sama terjadi di hutan suaka margasatwa di Sumatera Selatan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan mengklaim telah melakukan penertiban, baik di SM Gumay Pasemah, juga di SM Dangku dan SM Bentayan.
Padahal, sejak masa kolonial Belanda, seperti halnya wilayah lain di daerah Bukit Barisan, masyarakat umumnya menanam kopi. Selain kopi, juga ditanam sejumlah tanaman buah hutan seperti durian dan duku.
