Tag Archives: gubernur jawa timur

Ancaman Kerusakan Ekologi Akibat Pembangunan Smelter Freeport

PT Freeport Indonesia berencana membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Menanggapi itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menolak rencana pembangunan smelter, karena wilayah pulau Jawa merupakan daerah padat penduduk, sehingga daya rusak yang dapat ditimbulkan akan lebih terasa oleh masyarakat.

“Kita sudah tahu kalau Freeport akan membangun smelter di Gresik. Kerusakan lingkungan pasti akan dirasakan masyarakat disana,” kata Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur.

Ony mengingatkan mengenai sejarah kebocoran perusahaan smelting yang pernah terjadi di Gresik, yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka dari warga sekitar.

“Belum lagi soal pembuangan tailing atau limbah yang akan merugikan nelayan yang ada di selat Madura, itu akan mencemari laut wilayah tangkapan nelayan,” ujarnya.

Tambak warga terdampak buangan limbah smelter dan polusi  udara dari smelter. Foto : Petrus Riski

Tambak warga terdampak buangan limbah smelter dan polusi udara dari smelter. Foto : Petrus Riski

Industri tambang selama ini telah mendikte negara mulai dari hulu sampai hilir. Model pengurusan pertambangan dengan sistem keruk cepat dan jual murah sejak orde baru, terbukti mempercepat eksploitasi bahan tambang dan merusak ruang hidup warga. Tindakan ini kata Ony, akan mengulang cerita lama satu dekade lalu, saat pebisnis pertambangan berhasil mendikte Indonesia untuk membuka hampir satu juta hektar hutan lindungnya menjadi kawasan tambang.

“Kita harus melihat secara utuh krisis sosial-ekologi mulai hulu sampai hilir. Alih-alih menyejahterakan rakyat, nyatanya negara yang mensubsidi pebisnis tambang,” lanjutnya.

Sejak 5 tahun setelah berlakunya UU Minerba, pengurusan sektor hulu semakin amburadul. Luasan lahan dan tumpang tindih ijin tambang, dinilai semakin tidak terkontrol. Hingga 2011 sedikitnya 8.000 ijin dikeluarkan pemerintah dan 75 persennya tumpang tindih. Sedangkan pada 2013 lebih dari 11.000 ijin telah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Data Walhi Jawa Timur menyebutkan pada 2013 terdapat 8 smelter di Jawa Timur, diantaranya smelter baja PT. Hanil Jaya Steel di Surabaya, smelter baja PT. Jatim Taman Steel di Sidoarjo, smelter baja PT. Bhirawa Steel di Gresik, smelter baja PT. Pangeran Karang Murni di Gresik, smelter feronikel Group Modern di Gresik, smelter feronikel PT. Multi Baja Industri di Tuban, smelter feronikel PT. Situbondo Metalindo di Situbondo, smelter nikel PT. Royal Nikel Nusantara di Lamongan.

Pemerintah lanjut Ony, kini mendorong pembukaan smelter di sektor hilir sebagai penerapan Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang berencana membangun lebih dari 150 smelter di seluruh Indonesia.

“Kenyataannya pemerintah telah menjadikan Indonesia sebagai pelayan bagi negara-negara industri, dengan menyediakan bahan mentah dan pasar raksasa bagi produk negara maju,” tukasnya.

Dukung Pembangunan Smelter

Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan kepastian rencana pembangunan smelter di Gresik, sesuai pengumuman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain di Gresik, di Papua juga akan dibangun smelter untuk mengolah hasil tambang PT. Freeport Indonesia.

Menurut Soekarwo, pertimbangan dibangunnya smelter di Gresik lebih pada persoalan efisiensi perusahaan, dimana produk sampingan dari smelter dapat langsung diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis.

“Kalau di Gresik, fospatnya bisa langsung dijual dan diproduksi sebagai bahan pembuat pupuk dan bahan semen,” katanya.

Soekarwo mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 ini telah dilakukan penyiapan lahan beserta prasarana lainnya, yang dipastikan di sebuah kawasan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dia memastikan pembangunan smelter tidak akan mengganggu masyarakat, karena akan dibangun di lahan yang jauh dari warga.

“Lahannya bukan di lahan masyarakat, tapi di lahan reklamasi. Kalau reklamasi kita pasti cek dengan Amdalnya. Kalau di bagian depan sudah ada reklamasi untuk pelabuhan saja bisa, disebelah dalam mestinya juga bisa,” tandasnya.

Udang hasil tambak warga Gresik, Jatim, mati terkena limbah  smelter. Foto : Petrus Riski

Udang hasil tambak warga Gresik, Jatim, mati terkena limbah smelter. Foto : Petrus Riski

Sebelumnya, Gubernur Jatim bertemu dengan Direktur PT. Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto di Surabaya, Selasa (21/20/2014), yang membahas rencana Freeport membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

Pada kesempatan itu Soekarwo menegaskan mendukung pembangunan smelter di Gresik, dengan memberi jaminan kemudahan dalam mengurus perijinan yang ditargetkan 14 belas hari kerja. Smelter yang akan dibangun Freeport dengan luas lahan 80 hektar, rencananya berkapasitas produksi 1,8 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

Dipilihnya Gresik sebagai tempat dibangunnya smelter karena di Gresik telah dilengkapi infrastruktur jalan dan pelabuhan, sehingga dapat memperlancar arus barang hasil pengolahan smelter untuk menekan ongkos angkut.

“Kalau mau bikin smelter di Papua, mungkin harus ada fasilitas yang menunjang. Termasuk pabrik pengolahan produk sampingan,” pungkas Soekarwo.

Revitalisasi Sungai Solusi Penanganan Banjir di Jawa Timur. Benarkah?

Banjir yang terjadi di wilayah Surabaya dan Gresik beberapa waktu terakhir, menjadi perhatian serius Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Gresik, Jawa Timur, Sambari Halim Radianto. Kepentingan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik ini, disebabkan meningkatanya luasan banjir di kedua daerah akibat luapan Kali Lamong, dan curah hujan tinggi pada bulan Januari hingga Februari ini.

Penanganan banjir sampai saat ini masih terkesan sektoral, dimana Kota Surabaya melakukan penguatan tanggul sungai pada wilayah yang termasuk teritorial Surabaya, demikian pula dengan Kabupaten Gresik.

Banjir di kawasan jalan Kartini, Surabaya, Jawa Timur. Foto : Petrus Riski

Banjir di kawasan jalan Kartini, Surabaya, Jawa Timur. Foto : Petrus Riski

“Kami sudah membangun sendiri tanggul itu, tapi kalau pada dasarnya Kali Lamong itu dangkal, tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya kami meminta bantuan dari BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo) untuk mengurus masalah sungainya,” kata Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, usai rapat koordinasi di Balai Kota Surabaya, Selasa (10/02/2015).

Risma mengaku mendapat keluhan dari warga, yang wilayahnya tergenang banjir akhir-akhir ini. Selain mengganggu aktivitas warga, banjir juga membuat tanaman padi warga terancam gagal panen. Selain itu tidak sedikit pula petambak yang rugi akibat ikan di tambaknya hilang terbawa banjir.

“Kasihan warga, kondisi saat ini di daerah Gendong masih belum surut. Mayoritas warga mengalami banyak kerugian akibat gagal panen, karena tambak dan sawahnya rusak,” katanya.

Bupati Gresik mengatakan, penanganan banjir akibat luapan Kali Lamong tidak dapat diatasi dengan hanya membangun tanggul, melainkan dengan merevitalisasi sungai yang kewenangannya dibawah BBWS.

“Tanggul bukan satu-satunya jalan keluar untuk masalah ini. Pengerukan Kali Lamong mutlak diperlukan. Dalam forum kali ini kami meminta kesanggupan BBWS menangani problem ini,” tandas Sambari.

Sempadan lindung Kali Lamong banyak berdiri bangunan. Sumber : Ecoton

Sempadan lindung Kali Lamong banyak berdiri bangunan. Sumber : Ecoton

Kepala BBWS Bengawan Solo, Yudi Pratondo usai pertemuan mengungkapkan, pihaknya telah menganggarkan dana sebesar Rp10 miliar, untuk melakukan normalisasi sedimentasi di Kali Lamong. Sedangkan total dana yang dibutuhkan untuk merevitalisasi Kali Lamong, diperkirakan mencapai Rp900 miliar.

“Itu hanya untuk normalisasi, untuk penggalian sungai. Nanti kami akan ajukan ke ibu wali, apa yang kami kerjakan dengan anggaran itu,” ujar Yudi.

Yudi menambahkan, upaya pelebaran sungai menjadi salah satu cara yang bsia dilakukan untuk meminimalisir terjadinya luapan Kali Lamong. Saat ini lebar sungai mencapai 10 meter, dan rencananya akan dilebarkan menjadi 30 meter. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya tampung sungai.

“Kita akan prioritaskan titik-titik yang urgent, tapi pastinya tidak semua titik sama lebarnya. Butuh waktu yang tidak singkat,” kata Yudi.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha juga mendesak BBWS Bengawan Solo melakukan langkah nyata, untuk mengatasi banjir luapan Kali Lamong.

“Rumah saya di Tambakdono selama ini tidak pernah sampai air masuk ke rumah, tapi kali ini air sampai masuk ke dalam rumah. Ini kan parah,” tuturnya usai mengikuti rapat koordinasi.

Peta kawasan kali lamong, Jawa Timur. Sumber : Ecoton

Peta kawasan Kali Lamong, Jawa Timur. Sumber : Ecoton

Gubernur Jawa Timur Soekarwo di gedung negara Grahadi mengatakan, pihaknya telah mendesak BBWS Bengawan Solo untuk segera turun tangan mengatasi persoalan banjir akibat luapan Kali Lamong. Pengerukan sedimen dan pelebaran sungai menjadi langkah efektif untuk mengurangi resiko banjir di Surabaya dan Gresik.

“Harus dikeruk dulu, karena debit air 500 meter kubik per detik, tapi daya tampung cuma 200 meter kubik per detik, jadi kelebihan 300 sehingga meluber,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur.

Revitalisasi lanjut Soekarwo, harus segera dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini BBWS Bengawan Solo, sehingga daya tampung sungai menjadi normal dan kawasan yang rawan banjir menjadi berkurang. Penataan dapat berupa pelebaran sungai, pengembalian fungsi sempadan, serta penyedotan lumpur endapan sungai.

“Pada saatnya akan dibuat tanggul untuk jalannya air, dibuat untuk jalan dan untuk kontrol. Revitalisasi termasuk dengan membuang endapan lumpur, yang itu biayanya agak mahal. Tahun ini Provinsi sudah siapkan dana Rp20 miliar sebagai support, tinggal menunggu pemerintah pusat bagaimana,” ujar Soekarwo.

Saat ini revitalisasi Kali Lamong ujar Soekarwo, terkendala persoalan pembebasan lahan yang menjadi sengketa antara warga dengan pemerintah daerah setempat. Langkah ini merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah, untuk memecah aliran sungai Bengawan Solo yang menjadi penyebab banjir pada saat musim penghujan.

“Kita menunggu proses pembebasan lahan oleh bu Walikota. Pak bupati Gresik juga sudah saya minta mempercepat pembebasan lahannya,” tandas Soekarwo.

Debit air meninggi

Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Mucharom mengatakan, pihaknya memperkirakan ketinggian air di daerah hilir Jawa Timur akan terus naik, akibat adanya tambahan air dari Ponorogo, dan Solo, Jawa Tengah.

“Kami minta semua daerah hilir Jawa Timur, yang dilalui Bengawan Solo meningkatkan kewaspadaan. Saat ini kami memberlakukan siaga I dalam menghadapi banjir Bengawan Solo, dengan ketinggian air di Bojonegoro mencapai 13 meter pada Selasa (10/02/2015) malam,” kata Mucharom.

Selain Bojonegoro, ketinggian air Bengawan Solo di Babat, Laren, dan Karanggeneng, di Kabupaten Lamongan, dalam waktu bersamaan juga masuk siaga I, dengan ketinggian masing-masing 6,94 meter, 4,95 meter dan 3,54 meter. Juga ketinggian air Bengawan Solo di Karangnongko, Kecamatan Ngraho, sekitar 70 kilometer dari Kota Bojonegoro, masih cukup tinggi mencapai 26,35 meter,

“Di daerah hilir Jawa Timur, mulai Bojonegoro, Tuban dan Lamongan, saat ini masuk siaga I,” imbuhnya.

Mucharom mengatakan, sarana dan prasarana pengendali banjir luapan Bengawan Solo di hilir Jawa Timur, selain tanggul kanan dan kiri juga ada sudetan Plangwot di Sedayu Lawas, Lamongan. Sudetan sepanjang 13,4 kilometer ke Laut Jawa itu diyakini akan mampu mengalirkan debit banjir Bengawan Solo sekitar 650 meter kubik per detik bila berfungsi secara normal.

“Sudetan Plangwot-Sedayu Lawas sudah kita buka sejak masuk musim hujan lalu,” tandasnya.

Pembangunan Tidak Memperhatikan Lingkungan

Kondisi banjir yang terjadi di Gresik dan Surabaya akibat meluapnya Kali Lamong, karena perubahan fungsi serta tata guna lahan Kali Lamong, sehingga menurunkan kemampuan kali tersebut menampung debit air saat musim penghujan tiba.

Pembangunan yang dilakukan ternyata juga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.

PT Pelindo III berencana membangun pelabuhan terminal multiguna dengan melakukan reklamasi seluas 386,12 hektar di kawasan muara Kali Lamong. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan industri dan pergudangan di sekitar Kali Lamong, akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 38 tahun 2011 tentang Sungai, mengamanatkan kawasan lindung sempadan sungai di muara sungai ditetapkan dengan lebar minimal 100 meter di sisi kiri dan kanan aliran sungai. Sementara lebar Kali Lamong sampai ke muara sungainya, saat ini hanya sekitar 30 meter.

Pergudangan di kawasan Teluk Lamong, Jawa Timur. Foto : Ecoton

Pergudangan di kawasan Teluk Lamong, Jawa Timur. Foto : Petrus Riski

“Seharusnya penampang aliran sungai semakin melebar di muara sungai, untuk menampung akumulasi air dari berbagai penjuru hulu sungai,” kata Daru Rini, peneliti dari Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton).

Kondisi Kali Lamong saat ini justru menyempit ke arah muara, karena terjepit bangunan industri di tepi Kali Lamong baik di sisi kanan yang masuk wilayah Surabaya dan sisi kiri yang masuk wilayah Gresik.

“Seharusnya lebar sempadan sungai Kali Lamong di muara sungai harus 100 meter di kiri dan kanan sungai, tapi faktanya kan jauh dari ketentuan. Kalau tetap dibiarkan bangunan tumbuh di sempadan sungai muara Kali Lamong, ya gak usah sambat (mengeluh) kalau Gresik dan Surabaya kebanjiran,” papar Daru Rini.

Surabaya dan Gresik sebagai kota di wilayah hilir atau muara sungai, seharusnya menyediakan sarana penyaluran air ke muara sungai, dengan melebarkan sungai-sungai di wilayahnya sambil membebaskan sempadan sungai dari bangunan liar.

“Banjir akan semakin parah di kawasan Cerme dan Benjeng, Kabupaten Gresik, jika pembangunan gudang dan industri di wilayah Pakal dan Benowo terus bertambah,” tambahnya.

Meski tidak dapat menolak pengembangan kawasan untuk industri dan pelabuhan, pemerintah diminta segera melakukan pelebaran Kali Lamong yang lebarnya berkisar 30 meter. Kali Lamong masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, tetapi pemangku kepentingan dinilai saling lempar tanggungjawab bila terjadi hujan dan banjir.  Pengembangan kawasan pergudangan dan industri sepanjang Kali Lamong yang berdiri di bantaran sungai, menunjukkan pemerintah tidak serius dalam menata kawasan sempadan sungai sesaui peraturan perundangan yang berlaku.

“Yah capek mikir sungai kalau lihat pemerintah tidak serius. Ramai-ramai kalau lagi banjir saja setelah itu lupa, ijin bangunan di biarkan lolos sampe ke bantara sungai juga,” tandas Daru Rini.

Revitalisasi Kali Lamong kata Daru Rini, dapat mencontoh sungai yang ada di Rotterdam, Belanda. Meskipun ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan, kawasan lindung di sekitar Pelabuhan Rotterdam tetap terpelihara. Bila dibandingkan dengan Kali Lamong yang lebarnya sekitar 30 meter, lebar kanal pelayaran yang menuju muara sungai di Pelabuhan Rotterdam berkisar antara 480 hingga 675 meter.

Penataan ruang di Teluk Lamong lanjut Daru Rini, harus tertata dengan baik dan terencana, serta memiliki batas zonasi kawasan pengembangan secara jelas apakah itu untuk permukiman, perdagangan dan industri, serta kawasan lindung.

“Pelebaran sungai itu adalah salah satu solusi, selain penataan sempadan sungai dari bangunan yang tidak diijinkan,” pungkas Daru Rini.

 

 

 

Pentingnya Peraturan Daerah untuk Perlindungan Potensi Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta seluruh gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia, membuat regulasi untuk menjaga serta mengelola potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki wilayahnya.

Regulasi berupa peraturan daerah itu bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup ekosistem laut dan perairan, yang pada akhirnya akan dapat mewujudkan kemakmuran bagi rakyat.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, adanya peraturan yang mengatur pengeloaan potensi kelautan dan perikanan, diharapkan dapat menjaga lingkungan dari kerusakan akibat eksploitasi yang tidak bertanggungjawab. Eksploitasi laut, kata Susi, harus didasarkan pada semangat pelestarian lingkungan. Tanpa melalui pendekatan pelestarian, eksoploitasi laut tidak akan membawa kemakmuran yang berkeberlanjutan bagi generasi penerus bangsa.

“Saya menghimbau kepada seluruh pemimpin, gubernur, bupati dan walikota, untuk mulai sekarang buat policy, membuat peraturan yang dapat menjaga potensi kelautan dan perikanan kita,” kata Susi dalam Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Surabaya, pada Rabu malam (19/11/2014).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Gubernur Jawa Timur mengkampanyekan tanam mangrove dalam Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Surabaya, pada Rabu malam (19/11/2014). Foto : Petrus Riski

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Gubernur Jawa Timur mengkampanyekan tanam mangrove dalam Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Surabaya, pada Rabu malam (19/11/2014). Foto : Petrus Riski

Secara khusus, dia meminta pemda membuat peraturan yang melindungi tanaman mangrove, sebagai tempat hidup ikan dan biota laut lainnya.

“Mangrove adalah fishing ground, nursery, yang menyuburkan fishing ground tempat nelayan menangkap ikan. Mangrove adalah pelindung abrasi. Kalau bakau ditebangi akan berdampak bagi manusia, jadi mangrove tidak boleh lagi ditebang,” terangnya.

Susi juga meminta pemerintah daerah membuat peraturan yang menertibkan semua alat-alat tangkap, serta metode tangkap yang tidak ramah lingkungan.

“Kita akan tertibkan mulai dari pemakaian dinamit, potas, jaring yang terlalu kecil sehingga ikan kecil juga tertangkap, serta alat tangkap sejenis lainnya yang menghabiskan dan merusak lingkungan,” jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengungkapkan bahwa kejahatan lingkungan merupakan satu dari 3 kejahatan besar di dunia selain terorisme dan pelanggaran HAM. Pemerintah atau pemangku kepentingan yang tidak peduli terhadap lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, akan menjadi persoalan besar di dunia internasional.

“Jangan ada lagi perdagangan kepiting dan lobster yang bertelur, agar jangan sampai kekayaan Indonesia itu diambil oleh negara tetangga. Atas dasar kelola laut yang berkelanjutan, mohon dibuatkan juga Perda yang melarang perdagangan kepiting dan lobster yang bertelur,” imbuhnya.

Berbicara pada pembukaan konferensi yang bertema “Menuju Tata Kelola Laut dan Pesisir yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat”, Susi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun sektor maritim dengan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui sektor kelautan dan perikanan.

”Saya yakin yang datang semua ini adalah stake holder, sehingga konferensi akan menghasilkan suatu komitmen bersama bahwa pengelolaan tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil ini bisa memberikan sebesar-besarnya kemakmuran untuk masyarakat perikanan Indonesia,” tutur Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan meninjau salah satu stand pameran kelautan dan perikanan dalam Menteri Kelautan dan Perikanan meninjau salah satu stand pameran kelautan dan perikanan di Surabaya. Foto : Petrus Riski

Menteri Kelautan dan Perikanan meninjau salah satu stand pameran kelautan dan perikanan dalam Menteri Kelautan dan Perikanan meninjau salah satu stand pameran kelautan dan perikanan di Surabaya. Foto : Petrus Riski

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia, tambah Susi, masih perlu dikembangkan melalui peningkatan sarana tangkap nelayan. Konferensi ini diharapkan dapat memformulasikan rencana kerja nyata, untuk mengembalikan kejayaan maritim bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan panjang pantai kedua di dunia, seharusnya bangsa Indonesia mampu menyejahterakan rakyatnya dari hasil kekayaan laut dan ikan. Namun faktanya hasil ekspor ikan Indonesia, masih kalah dibandingkan negara dengan wilayah laut yang lebih kecil.

“Saya minta semua pihak bersama-sama membangitkan kepedulian, rasa memiliki, bahwa laut kita harus menjadi milik kita, dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebesarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan serta rencana strategis pembangunan sektor maritim Indonesia, termasuk potensi kelautan dan perikanan. Pengalihan subsidi BBM akan dioptimalkan untuk membangun sektor maritim, salah satunya dengan revitalisasi alat tangkap serta kapal nelayan. Dengan alat tangkap yang lebih modern dan kapal yang lebih besar, diharapkan kesejahteraan nelayan semakin meningkat karena hasil tangkapan yang bertambah.

“Nelayan harus bisa menangkap ikan lebih dari seminggu bahkan sebulan, bukan cuma sehari. Maka alat tangkap dan kapal harus lebih besar,” kata Susi.

Untuk mencegah pengerukan kekayaan hasil laut Indonesia berupa ikan oleh kapal asing, pemerintah menegaskan telah melakukan tindakan tegas bagi pelaku pencurian ikan. Susi mengatakan telah menangkap puluhan kapal berbendera asing, sebagai bentuk keseriusan pemerintah melindungi laut.

“Hari ini (Rabu) kita tangkap 5 kapal Thailand di Natuna, di Derawan Pulau kita tangkap 37 kapal dengan 400 manusia perahu dari Malaysia, yang selama ini menggunakan bom dan dinamit di pulau-pulau sekitar Derawan,” tandasnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, untuk mendukung upaya pemerintah memajukan sektor kemaritiman, pihaknya telah mendirikan sekolah menengah kejuruan khusus kelautan, untuk menyediakan tenaga terampil di bidang kelautan.

“Di daerah itu didirikan SMK Mini Kelautan, dididik 6 bulan khusus keterampilan di bidang kelautan. Namanya SMK mini karena hanya 6 bulan kemudian lulus, kita standarisasi dan sertifikasi,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur

Selain sekolah menangah kejuruan khusus kelautan, Pemprov Jatim juga telah memiliki perda yang mengatur rencana pengelolaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2012-2032.

“Jawa Timur sudah siap dengan rencana zonasi, bahkan sudah menggerakkan potensi kelautan dan perikanan yang ada di setiap daerah,” ujar Soekarwo.

Hasil Konferensi diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang bisa disumbangkan, sebagai pemikiran kepada pemerintah yang ingin membuat maritim, kelautan dan perikanan menjadi bagian terpenting bagi pembangunan di Indonesia.

 

Kasus Pencemaran Tak Ditangani, Ecoton Akan Gugat Gubernur Jawa Timur

Kematian ikan di Kali Surabaya. Foto: Ecoton

Kematian ikan di Kali Surabaya. Foto: Ecoton

LSM lingkungan hidup Ecoton (Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah) bersama 3 LSM lingkungan yang lain menyiapkan gugatan kepada Gubernur Jawa Timur atas kerusakan ekosistem sungai Surabaya yang membuat ratusan ikan mati pada 25 Mei 2012 lalu.

Langkah ini diambil setelah somasi yang dilayangkan kepada Gubernur Jawa Timur pada 31 Oktober 2013 lalu belum mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kita beri masukan pada gubernur tapi tidak ada respon positif. Upaya hukum memang perlu kita lakukan, dan ini cara terakhir agar pemerintah lebih serius mengatasi persolan pencemaran kali Surabaya,” kata Prigi Arisandi yang menegaskan gugatan sedang disusun dan akan dilayangkan pada akhir tahun ini.

Pencemaran di Kali Surabaya akibat limbah pabrik. Foto: Ecoton

Pencemaran di Kali Surabaya akibat limbah pabrik. Foto: Ecoton

Somasi dilakukan Ecoton terkait peristiwa pencemaran sungai yang berakibat pada kematian ratusan ikan di sungai Surabaya pada 25 Mei 2012, yang dilakukan tiga perusahaan, yaitu PT Tjiwi Kimia, PT Alu Aksara Pratama, serta PG Gempol Kerep, sesuai pengumuman Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur pada Juli 2012.

“Hasil pengusutan yang dilakukan BLH provinsi diketahui, bahwa telah terjadi kebocoran nira dalam areal pabrik PG gempol Kerep, bahkan PG Gempol Kerep sendiri telah mengirimkan surat perihal kebocoran nira yang terjadi dalam areal perusahaan,” ujar Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton kepada Mongabay Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kata Prigi, dinilai kurang serius mengurusi persoalan pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan, termasuk perusahaan BUMN PTPN X yang seharusnya menjadi contoh yang baik.

Pengambilan sampel air di lokasi-lokasi yang diduga tercemar limbah. Foto: Ecoton

Pengambilan sampel air di lokasi-lokasi yang diduga tercemar limbah. Foto: Ecoton

“Hukuman berupa penghentian proses produksi selama beberapa bulan sejak Juni sampai September 2012, itu dirasa cukup oleh pemerintah untuk memberi efek jera. Tapi menurut kami itu akan jadi preseden buruk untuk pelaku pencemaran kali Surabaya, yang akan melakukan hal sama karena tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah,” papar Prigi yang dua tahun lalu menerima The Goldman Environmental Prize dari Amerika Serikat.

Undang-undang (UU) PPLH 32/2009 menyebutkan bahwa pemerintah harus melakukan upaya pemulihan dan gugatan, kepada perusahaan yang bertanggungjawab menimbulkan kerusakan lingkungan.

“Kalau ada kegiatan usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan, pejabat publik dalam hal ini Gubernur dan BLH Jatim wajib melakukan gugatan hukum. Karena implikasinya adalah pemulihan, dan harus ada upaya ganti rugi,” lanjut Prigi, alumnus Biologi Unibersitas Airlangga Surabaya.

Prigi menambahkan, sejak peristiwa pencemaran sungai Surabaya yang berdampak pada matinya ratusan ikan, belum ada tanggapan langsung dari Gubernur, termasuk upaya hukum yang akan diambil terhadap pelaku pencemaran.

“Pemerintah menegaskan tidak akan menggugat secara hukum, dan justru ini diserahkan pada masyarakat. Menurut kami ini tidak adil karena pemerintah juga punya andil pada PG Gempol Kerep juga. Selama 17 bulan sejak Mei 2012 belum ada langkah hukum apa pun, padahal amanat undang-undang bisa dipidanakan,” imbuh Prigi Arisandi.

 

Penelitian air yang tercemar limbah pabrik. Foto: Ecoton

Penelitian air yang tercemar limbah pabrik. Foto: Ecoton

Kondisi Kali Surabaya

Pasca kematian ratusan ikan di sungai Surabaya, kondisi kualitas air sungai Surabaya masih buruk. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya spesies ikan yang tidak dapat dijumpai di sungai Surabaya, bahkan sebagian sudah menghilang.

“Pada 2 kali kajian dan penelitian yang kita lakukan di sepanjang kali Surabaya pasca kematian ikan-ikan, ini tidak terjadi pemulihan, malah terjadi penurunan spesies ikan baik jenis maupun jumlahnya,” Prigi menuturkan.

Dari sensus yang dilakukan Ecoton sejak 2 bulan terakhir, dicatat adanya kemerosotan jumlah ikan di kali surabaya yang tertangkap. Dari hasil tangkapan, hanya 7 spesies ikan yang tertangkap. Sedangkan ikan rengkik yang menrupakan jenis ikan yang dominan di kali Surabaya, saat ini hampir sama sekali hilang.

“Tahun lalu kita jumpai dalam 1 lokasi ada 5 kuintal, itu sebelum kasus kematian ikan. Sekarang malah kurang dari 20 kilo. Selain penurunan spesies juga penurunan populasi ikan,” tukas Prigi.

Ikan menurut Prigi, merupakan bagian dari keseimbangan ekosistem, dimana semakin beragam spesies ikan di sebuah sungai, hal tersebut menunjukkan semakin minimnya gangguan di sungai. Sedangkan semakin sedikit ikan yang ditemukan, semakin banyak gangguan yang terjadi.

“Ikan adalah indikator kualitas air, masing-masing spesies memiliki reaksi tersendiri terhadap pencemaran.  Ini yang kita temukan adalah indikasi tingginya tingkat pencemaran industri di kali Surabaya, dan ini kewajiban pemerintah,” tegas Prigi.

Ecoton Minta Gubernur Jatim Selesaikan Kasus Pencemaran Kali Surabaya

Kondisi Kali Surabaya. Foto: Ecoton

Untuk menindaklanjuti kasus pencemaran Kali Surabaya oleh pabrik gula Gempol Kerep, lembaga Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation) yang dipimpin langsung oleh pendirinya, Prigi Arisandi menemui Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dalam pertemuan yang digelar hari Senin 9 Juli 2012 di ruang kerja Gubernur Jawa Timur tersebut,  Gubernur Jawa Timur mendukung langka ecoton untuk melakukan gugatan legal standing kepada PG Gempol Kerep.

“Dalam temuan BLH Jawa Timur sudah dijelaskan bahwa buangan limbah Cair PG Gempol Kerep jauh diatas standar baku mutu limbah cair industri, maka tidak usah menunggu ditetapkan sebagai pembunuh ikan, mestinya ecoton harus bisa menggugat PG Gempol Kerep,”ungkap Soekarwo didepan pejabat teras ecoton dan Kepala BLH Jawa Timur Indra Wiragana. Untuk dana Pemulihan lingkungan yang diakukan oleh ecoton kepada PTPN X Gubernur akan menjembatani komunikasi antara ecoton dan PTPN X.

Selain membahas masalah penanganan Ikan mati di Kali Surabaya tanggal 25 sampai 30 Mei 2012 silam, pertemuan ini juga membahas 5 usulan ecoton terkait pemulihan kali Surabaya. Pertama, menetapkan PG Gempol Kerep sebagai pelaku dan penyebab kematian ribuan ikan di Kali Surabaya pada 26-30 Mei 2012.

Kedua, minta Gubernur menjadi mediator pertemuan  antara Ecoton dan PTPN X untuk menetapkan besarnya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dan dana penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan hidup.

Ketiga, Menetapkan Kali Surabaya sebagai kawasan suaka perikanan.

Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam pertemuan membahas pencemaran kali Surabaya. Foto: Ecoton

Keempat, harus ada acuan baru dalam penetapan baku mutu limbah cair industri dengan menggunakan pendekatan daya tampung beban pencemaran untuk mengendalikan pencemaran limbah cair disepanjang Kali Surabaya. “Ini penting, karena selama ini baku mutu limbah cair hanya ditetapkan berdasarkan kemampuan teknologi pengolahan air limbah masing-masing industri sesuai Keputusan Gubernur 45 Tahun 2002 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri,” jelas Prigi.

Kelima, melakukan penelitian kandungan logam berat dalam ikan Kali Surabaya dan pengaruh bahan kimia pencemar terhadap sistem reproduksi ikan. Ini harus dilakukan,  karena berdasar hasil penelitian Ecoton, kandungan limbah kimia di Kali Surabaya diduga telah menyebabkan feminisasi ikan sehingga lebih dari 80 persen ikan Kali Surabaya berjenis kelamin betina, padahal pada kondisi normal persentase ikan jantan dan betina umumnya seimbang.

“Selama setahun ini kami sedang melakukan kajian persiapan penetapan kawasan perlindungan ikan Kali Surabaya, diantaranya aspek Habitat sungai yang meliputi kesehatan bantaran, ketersediaan pakan alami ikan dan kualitas air,” Ungkap Andreas Agus Kristanto dari Ecoton. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa selama 10 Tahun terakhir data pemantauan Kualitas air di Mlirip-Legundi kondisinya memenuhi baku mutu.

“Sementara diperlukan penghentian pendirian industri-industri baru disepanjang Kali Surabaya apabila daya tampung beban pencemaran kali surabaya sudah terlampaui,” Ungkap Gubernur Jawa Timur.  Lebih lanjut Soekarwo akan memanggil berbagai instansi terkait pengendalian pencemaran di Kali Surabaya seperti BBWS, Jasa Tirta I malang dan Dinas Pengairan.”

Prigi menegaskan, jika usulannya tersebut tidak diakomodir Gubernur, maka Ecoton akan melakukan upaya-upaya hukum.

Dalam menangani pencemaran di Kali Surabaya, Ecoton bersama beberapa aktivis lingkungan di Surabaya, juga menebarkan 10.000 benih ikan rengkik, sejenis ikan khas di kali tersebut, untuk menggantikan ikan yang mati akibat pencemaran air kali oleh limbah industri di Surabaya.

 

Sungai Tercemar Limbah Pabrik, Warga Surabaya Bertindak

Pegiat lingkungan di Surabaya bersihkan sungai di Surabaya dari sampah untuk tekan pencemaran. Foto: Komunitas Nol Sampah Surabaya

Tingkat pencemaran di beberapa sungai di dalam kota Surabaya kini sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Sejak pekan lalu, rbuan ikan mati di beberapa sungai yang melintasi kota Surabaya. Diantaranya di kawasan Waru Gunung, Driyorejo, hingga kawasan Wringin Anom, Kabupaten Gresik.

Ikan-ikan ini mati diduga akibat pencemaran dari limbah ratusan pabrik di sepanjang bantaran sungai di Surabaya. “Saya menduga ada dua pabrik, yaitu pabrik penyedap masakan dan pabrik tepung yang punya andil dalam membunuh ikan-ikan ini,” kata Direktur Lembaga Konservasi Lahan Basah (Ecological Observation and Wetlands Conversation, Ecoton) Surabaya, Prigi Arisandi, kepada Tempo.

Prigi menambahkan, kecurigaan ini muncul setelah di sepanjang aliran sungai ditemukan banyak kotoran limbah tetes tebu yang merupakan bahan pokok pembuat penyedap rasa masakan. Tak hanya itu, juga banyak ditemukan lendir-lendir mirip sisa tepung yang mengambang di sepanjang Kali Surabaya.

Ikan-ikan yang mati di antaranya berjenis keting, rengkik, jendil, bader, serta berot. Rata-rata ikan tersebut merupakan ikan besar dengan ukuran hingga betis orang dewasa. Matinya ikan-ikan tersebut menjadi perhatian warga yang bermukim di tepi sungai. Namun, karena khawatir mengandung racun, mayoritas warga tak berani mengambil ikan tersebut untuk dijadikan santapan.

Data dari Ecoton menunjukkan, di sekitar kawasan Gempol Kerep, Kabupaten Mojokerto, juga ditemukan ribuan ikan yang mati mengambang. “Warga di Gempol Kerep mencium bau tetes tebu sejak pukul 7 pagi, dan pada siang harinya ribuan ikan di sana mati,” ujar Prigi.

Ecoton mendesak PT Perum Jasa Tirta segera menggelontorkan air dengan membuka pintu-pintu air sehingga air yang ada di Kali Surabaya segera terbuang ke laut. Ecoton juga mendesak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, untuk sementara menghentikan aktivitas pengambilan air Kali Surabaya sebagai bahan baku utama air minum sebelum adanya upaya penggelontoran oleh PT Jasa Tirta. Ecoton pun meminta Gubernur Jatim bertanggung jawab atas kematian ribuan ikan di Kali Surabaya itu melalui surat resmi disertai data serta bukti otentik. Jenis ikan mati yang diserahkan di antaranya rengkik, belut, dan bader.

Menurut juru bicara Ecoton, Riska, selain menindak pelaku, antisipasi ke depan juga penting karena kini memasuki musim kemarau dan hampir semua pabrik gula mulai menggilig tebu. Menurut Riska, ada dua pabrik besar di kawasan Wringinanom dan Mojokerto yang sedang diamati secara serius oleh tim Ecoton karena diduga menjadi sumber pencemaran di Kali Surabaya.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo pun kemudian berjanji mengungkap pelaku pencemar Kali Surabaya dalam kurun waktu 10 hari. Hal itu sebagai jawaban atas desakan aktivis Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah kepada DPRD Jatim di Surabaya.

Soekarwo berharap pelaku pencemar Kali Surabaya bisa terungkap oleh tim gabungan yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jatim, Jasa Tirta, polisi, dan aktivis lingkungan. Soal sanksi terhadap pelaku pencemaran, Soekarwo menyatakan tidak bisa mengintervensi keputusan pengadilan.

Pihak kepolisian pun mulai bertindak dan memulai penyelidikan atas permintaan langsung dari Gubernur JawaTimur. “Untuk saat ini, belum banyak yang bisa kami sampaikan. Karena bukti-bukti masih minim,” kata AKBP Suhartoyo, Kasubbidpenmas Polda Jatim.

Kondisi sungai di Surabaya yang mengenaskan ini pun membuat aktivis lingkungan di Surabaya turun tangan. Hari Minggu, tanggal 3 Juni 2012, sejumlah organisasi lingkungan dan komunitas melakukan aksi memulung sampah yang mencemari sungai. “Kita sengaja melibatkan komunitas supaya mereka tahu dan bisa ikut peduli dengan Kali Surabaya. Bahwa Kali Surabaya adalah milik kita bersama, apalagi air sungai dipakai untuk bahan baku PDAM,” kata Koordinator Komunitas Nol Sampah, Wawan Some seusai memunguti sampah di Kali Surabaya kepada beritajatim.com

Kegiatan ini dilakukan dengan mengarungi sekitar 45 km Kali Surabaya mulai dari PDAM Karang Pilang hingga bawah Tol Gunung Sari Surabaya. Komunitas yang mengikuti kegiatan ini diantaranya Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan – KJPL Indonesia dan Ecoton, Bonek Garis Hijau, Dewan Kota serta Pandu Keadilan. Total ada sekitar 35 orang yang mengikuti kegiatan mulung sampah di sungai ini.

Selama penyusuran, banyak sampah yang ditemukan. Kebanyakan merupakan sampah rumah tangga seperti sampah plastik, styrofoam dan diapers. Meskipun begitu, Wawan yakin banyak limbah pabrik yang juga mencemari air sungai. “Buktinya beberapa waktu lalu, ada ribuan ikan mabuk dan mati di Kali Surabaya,” ujarnya.

Ia juga berharap Pemerintah Provinsi dan PDAM juga turut mengontrol lebih ketat proses pembuangan limbah pabrik-pabrik di sekitar Kali Surabaya. “Karena ini menjadi bahan baku konsumsi air minum sebagian warga kota,” katanya.

Video dari Ecoton di bawah ini, mungkin bisa menjadi sebuah bukti bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan pebisnis di kota Surabaya, menjadi salah satu sebab utama rusaknya kualitas air di Surabaya, dan tercemarnya habitat ikan-ikan di kota Surabaya.

http://www.youtube.com/watch?v=J23n7Ji85tU