Tag Archives: gubernur jawa timur

Pentingnya Peraturan Daerah untuk Perlindungan Potensi Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta seluruh gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia, membuat regulasi untuk menjaga serta mengelola potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki wilayahnya.

Regulasi berupa peraturan daerah itu bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup ekosistem laut dan perairan, yang pada akhirnya akan dapat mewujudkan kemakmuran bagi rakyat.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, adanya peraturan yang mengatur pengeloaan potensi kelautan dan perikanan, diharapkan dapat menjaga lingkungan dari kerusakan akibat eksploitasi yang tidak bertanggungjawab. Eksploitasi laut, kata Susi, harus didasarkan pada semangat pelestarian lingkungan. Tanpa melalui pendekatan pelestarian, eksoploitasi laut tidak akan membawa kemakmuran yang berkeberlanjutan bagi generasi penerus bangsa.

“Saya menghimbau kepada seluruh pemimpin, gubernur, bupati dan walikota, untuk mulai sekarang buat policy, membuat peraturan yang dapat menjaga potensi kelautan dan perikanan kita,” kata Susi dalam Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Surabaya, pada Rabu malam (19/11/2014).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Gubernur Jawa Timur mengkampanyekan tanam mangrove dalam Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Surabaya, pada Rabu malam (19/11/2014). Foto : Petrus Riski

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Gubernur Jawa Timur mengkampanyekan tanam mangrove dalam Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Surabaya, pada Rabu malam (19/11/2014). Foto : Petrus Riski

Secara khusus, dia meminta pemda membuat peraturan yang melindungi tanaman mangrove, sebagai tempat hidup ikan dan biota laut lainnya.

“Mangrove adalah fishing ground, nursery, yang menyuburkan fishing ground tempat nelayan menangkap ikan. Mangrove adalah pelindung abrasi. Kalau bakau ditebangi akan berdampak bagi manusia, jadi mangrove tidak boleh lagi ditebang,” terangnya.

Susi juga meminta pemerintah daerah membuat peraturan yang menertibkan semua alat-alat tangkap, serta metode tangkap yang tidak ramah lingkungan.

“Kita akan tertibkan mulai dari pemakaian dinamit, potas, jaring yang terlalu kecil sehingga ikan kecil juga tertangkap, serta alat tangkap sejenis lainnya yang menghabiskan dan merusak lingkungan,” jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengungkapkan bahwa kejahatan lingkungan merupakan satu dari 3 kejahatan besar di dunia selain terorisme dan pelanggaran HAM. Pemerintah atau pemangku kepentingan yang tidak peduli terhadap lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, akan menjadi persoalan besar di dunia internasional.

“Jangan ada lagi perdagangan kepiting dan lobster yang bertelur, agar jangan sampai kekayaan Indonesia itu diambil oleh negara tetangga. Atas dasar kelola laut yang berkelanjutan, mohon dibuatkan juga Perda yang melarang perdagangan kepiting dan lobster yang bertelur,” imbuhnya.

Berbicara pada pembukaan konferensi yang bertema “Menuju Tata Kelola Laut dan Pesisir yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat”, Susi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun sektor maritim dengan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui sektor kelautan dan perikanan.

”Saya yakin yang datang semua ini adalah stake holder, sehingga konferensi akan menghasilkan suatu komitmen bersama bahwa pengelolaan tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil ini bisa memberikan sebesar-besarnya kemakmuran untuk masyarakat perikanan Indonesia,” tutur Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan meninjau salah satu stand pameran kelautan dan perikanan dalam Menteri Kelautan dan Perikanan meninjau salah satu stand pameran kelautan dan perikanan di Surabaya. Foto : Petrus Riski

Menteri Kelautan dan Perikanan meninjau salah satu stand pameran kelautan dan perikanan dalam Menteri Kelautan dan Perikanan meninjau salah satu stand pameran kelautan dan perikanan di Surabaya. Foto : Petrus Riski

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia, tambah Susi, masih perlu dikembangkan melalui peningkatan sarana tangkap nelayan. Konferensi ini diharapkan dapat memformulasikan rencana kerja nyata, untuk mengembalikan kejayaan maritim bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan panjang pantai kedua di dunia, seharusnya bangsa Indonesia mampu menyejahterakan rakyatnya dari hasil kekayaan laut dan ikan. Namun faktanya hasil ekspor ikan Indonesia, masih kalah dibandingkan negara dengan wilayah laut yang lebih kecil.

“Saya minta semua pihak bersama-sama membangitkan kepedulian, rasa memiliki, bahwa laut kita harus menjadi milik kita, dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebesarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan serta rencana strategis pembangunan sektor maritim Indonesia, termasuk potensi kelautan dan perikanan. Pengalihan subsidi BBM akan dioptimalkan untuk membangun sektor maritim, salah satunya dengan revitalisasi alat tangkap serta kapal nelayan. Dengan alat tangkap yang lebih modern dan kapal yang lebih besar, diharapkan kesejahteraan nelayan semakin meningkat karena hasil tangkapan yang bertambah.

“Nelayan harus bisa menangkap ikan lebih dari seminggu bahkan sebulan, bukan cuma sehari. Maka alat tangkap dan kapal harus lebih besar,” kata Susi.

Untuk mencegah pengerukan kekayaan hasil laut Indonesia berupa ikan oleh kapal asing, pemerintah menegaskan telah melakukan tindakan tegas bagi pelaku pencurian ikan. Susi mengatakan telah menangkap puluhan kapal berbendera asing, sebagai bentuk keseriusan pemerintah melindungi laut.

“Hari ini (Rabu) kita tangkap 5 kapal Thailand di Natuna, di Derawan Pulau kita tangkap 37 kapal dengan 400 manusia perahu dari Malaysia, yang selama ini menggunakan bom dan dinamit di pulau-pulau sekitar Derawan,” tandasnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, untuk mendukung upaya pemerintah memajukan sektor kemaritiman, pihaknya telah mendirikan sekolah menengah kejuruan khusus kelautan, untuk menyediakan tenaga terampil di bidang kelautan.

“Di daerah itu didirikan SMK Mini Kelautan, dididik 6 bulan khusus keterampilan di bidang kelautan. Namanya SMK mini karena hanya 6 bulan kemudian lulus, kita standarisasi dan sertifikasi,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur

Selain sekolah menangah kejuruan khusus kelautan, Pemprov Jatim juga telah memiliki perda yang mengatur rencana pengelolaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2012-2032.

“Jawa Timur sudah siap dengan rencana zonasi, bahkan sudah menggerakkan potensi kelautan dan perikanan yang ada di setiap daerah,” ujar Soekarwo.

Hasil Konferensi diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang bisa disumbangkan, sebagai pemikiran kepada pemerintah yang ingin membuat maritim, kelautan dan perikanan menjadi bagian terpenting bagi pembangunan di Indonesia.

 

Kasus Pencemaran Tak Ditangani, Ecoton Akan Gugat Gubernur Jawa Timur

Kematian ikan di Kali Surabaya. Foto: Ecoton

Kematian ikan di Kali Surabaya. Foto: Ecoton

LSM lingkungan hidup Ecoton (Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah) bersama 3 LSM lingkungan yang lain menyiapkan gugatan kepada Gubernur Jawa Timur atas kerusakan ekosistem sungai Surabaya yang membuat ratusan ikan mati pada 25 Mei 2012 lalu.

Langkah ini diambil setelah somasi yang dilayangkan kepada Gubernur Jawa Timur pada 31 Oktober 2013 lalu belum mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kita beri masukan pada gubernur tapi tidak ada respon positif. Upaya hukum memang perlu kita lakukan, dan ini cara terakhir agar pemerintah lebih serius mengatasi persolan pencemaran kali Surabaya,” kata Prigi Arisandi yang menegaskan gugatan sedang disusun dan akan dilayangkan pada akhir tahun ini.

Pencemaran di Kali Surabaya akibat limbah pabrik. Foto: Ecoton

Pencemaran di Kali Surabaya akibat limbah pabrik. Foto: Ecoton

Somasi dilakukan Ecoton terkait peristiwa pencemaran sungai yang berakibat pada kematian ratusan ikan di sungai Surabaya pada 25 Mei 2012, yang dilakukan tiga perusahaan, yaitu PT Tjiwi Kimia, PT Alu Aksara Pratama, serta PG Gempol Kerep, sesuai pengumuman Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur pada Juli 2012.

“Hasil pengusutan yang dilakukan BLH provinsi diketahui, bahwa telah terjadi kebocoran nira dalam areal pabrik PG gempol Kerep, bahkan PG Gempol Kerep sendiri telah mengirimkan surat perihal kebocoran nira yang terjadi dalam areal perusahaan,” ujar Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton kepada Mongabay Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kata Prigi, dinilai kurang serius mengurusi persoalan pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan, termasuk perusahaan BUMN PTPN X yang seharusnya menjadi contoh yang baik.

Pengambilan sampel air di lokasi-lokasi yang diduga tercemar limbah. Foto: Ecoton

Pengambilan sampel air di lokasi-lokasi yang diduga tercemar limbah. Foto: Ecoton

“Hukuman berupa penghentian proses produksi selama beberapa bulan sejak Juni sampai September 2012, itu dirasa cukup oleh pemerintah untuk memberi efek jera. Tapi menurut kami itu akan jadi preseden buruk untuk pelaku pencemaran kali Surabaya, yang akan melakukan hal sama karena tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah,” papar Prigi yang dua tahun lalu menerima The Goldman Environmental Prize dari Amerika Serikat.

Undang-undang (UU) PPLH 32/2009 menyebutkan bahwa pemerintah harus melakukan upaya pemulihan dan gugatan, kepada perusahaan yang bertanggungjawab menimbulkan kerusakan lingkungan.

“Kalau ada kegiatan usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan, pejabat publik dalam hal ini Gubernur dan BLH Jatim wajib melakukan gugatan hukum. Karena implikasinya adalah pemulihan, dan harus ada upaya ganti rugi,” lanjut Prigi, alumnus Biologi Unibersitas Airlangga Surabaya.

Prigi menambahkan, sejak peristiwa pencemaran sungai Surabaya yang berdampak pada matinya ratusan ikan, belum ada tanggapan langsung dari Gubernur, termasuk upaya hukum yang akan diambil terhadap pelaku pencemaran.

“Pemerintah menegaskan tidak akan menggugat secara hukum, dan justru ini diserahkan pada masyarakat. Menurut kami ini tidak adil karena pemerintah juga punya andil pada PG Gempol Kerep juga. Selama 17 bulan sejak Mei 2012 belum ada langkah hukum apa pun, padahal amanat undang-undang bisa dipidanakan,” imbuh Prigi Arisandi.

 

Penelitian air yang tercemar limbah pabrik. Foto: Ecoton

Penelitian air yang tercemar limbah pabrik. Foto: Ecoton

Kondisi Kali Surabaya

Pasca kematian ratusan ikan di sungai Surabaya, kondisi kualitas air sungai Surabaya masih buruk. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya spesies ikan yang tidak dapat dijumpai di sungai Surabaya, bahkan sebagian sudah menghilang.

“Pada 2 kali kajian dan penelitian yang kita lakukan di sepanjang kali Surabaya pasca kematian ikan-ikan, ini tidak terjadi pemulihan, malah terjadi penurunan spesies ikan baik jenis maupun jumlahnya,” Prigi menuturkan.

Dari sensus yang dilakukan Ecoton sejak 2 bulan terakhir, dicatat adanya kemerosotan jumlah ikan di kali surabaya yang tertangkap. Dari hasil tangkapan, hanya 7 spesies ikan yang tertangkap. Sedangkan ikan rengkik yang menrupakan jenis ikan yang dominan di kali Surabaya, saat ini hampir sama sekali hilang.

“Tahun lalu kita jumpai dalam 1 lokasi ada 5 kuintal, itu sebelum kasus kematian ikan. Sekarang malah kurang dari 20 kilo. Selain penurunan spesies juga penurunan populasi ikan,” tukas Prigi.

Ikan menurut Prigi, merupakan bagian dari keseimbangan ekosistem, dimana semakin beragam spesies ikan di sebuah sungai, hal tersebut menunjukkan semakin minimnya gangguan di sungai. Sedangkan semakin sedikit ikan yang ditemukan, semakin banyak gangguan yang terjadi.

“Ikan adalah indikator kualitas air, masing-masing spesies memiliki reaksi tersendiri terhadap pencemaran.  Ini yang kita temukan adalah indikasi tingginya tingkat pencemaran industri di kali Surabaya, dan ini kewajiban pemerintah,” tegas Prigi.

Ecoton Minta Gubernur Jatim Selesaikan Kasus Pencemaran Kali Surabaya

Kondisi Kali Surabaya. Foto: Ecoton

Untuk menindaklanjuti kasus pencemaran Kali Surabaya oleh pabrik gula Gempol Kerep, lembaga Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation) yang dipimpin langsung oleh pendirinya, Prigi Arisandi menemui Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dalam pertemuan yang digelar hari Senin 9 Juli 2012 di ruang kerja Gubernur Jawa Timur tersebut,  Gubernur Jawa Timur mendukung langka ecoton untuk melakukan gugatan legal standing kepada PG Gempol Kerep.

“Dalam temuan BLH Jawa Timur sudah dijelaskan bahwa buangan limbah Cair PG Gempol Kerep jauh diatas standar baku mutu limbah cair industri, maka tidak usah menunggu ditetapkan sebagai pembunuh ikan, mestinya ecoton harus bisa menggugat PG Gempol Kerep,”ungkap Soekarwo didepan pejabat teras ecoton dan Kepala BLH Jawa Timur Indra Wiragana. Untuk dana Pemulihan lingkungan yang diakukan oleh ecoton kepada PTPN X Gubernur akan menjembatani komunikasi antara ecoton dan PTPN X.

Selain membahas masalah penanganan Ikan mati di Kali Surabaya tanggal 25 sampai 30 Mei 2012 silam, pertemuan ini juga membahas 5 usulan ecoton terkait pemulihan kali Surabaya. Pertama, menetapkan PG Gempol Kerep sebagai pelaku dan penyebab kematian ribuan ikan di Kali Surabaya pada 26-30 Mei 2012.

Kedua, minta Gubernur menjadi mediator pertemuan  antara Ecoton dan PTPN X untuk menetapkan besarnya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dan dana penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan hidup.

Ketiga, Menetapkan Kali Surabaya sebagai kawasan suaka perikanan.

Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam pertemuan membahas pencemaran kali Surabaya. Foto: Ecoton

Keempat, harus ada acuan baru dalam penetapan baku mutu limbah cair industri dengan menggunakan pendekatan daya tampung beban pencemaran untuk mengendalikan pencemaran limbah cair disepanjang Kali Surabaya. “Ini penting, karena selama ini baku mutu limbah cair hanya ditetapkan berdasarkan kemampuan teknologi pengolahan air limbah masing-masing industri sesuai Keputusan Gubernur 45 Tahun 2002 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri,” jelas Prigi.

Kelima, melakukan penelitian kandungan logam berat dalam ikan Kali Surabaya dan pengaruh bahan kimia pencemar terhadap sistem reproduksi ikan. Ini harus dilakukan,  karena berdasar hasil penelitian Ecoton, kandungan limbah kimia di Kali Surabaya diduga telah menyebabkan feminisasi ikan sehingga lebih dari 80 persen ikan Kali Surabaya berjenis kelamin betina, padahal pada kondisi normal persentase ikan jantan dan betina umumnya seimbang.

“Selama setahun ini kami sedang melakukan kajian persiapan penetapan kawasan perlindungan ikan Kali Surabaya, diantaranya aspek Habitat sungai yang meliputi kesehatan bantaran, ketersediaan pakan alami ikan dan kualitas air,” Ungkap Andreas Agus Kristanto dari Ecoton. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa selama 10 Tahun terakhir data pemantauan Kualitas air di Mlirip-Legundi kondisinya memenuhi baku mutu.

“Sementara diperlukan penghentian pendirian industri-industri baru disepanjang Kali Surabaya apabila daya tampung beban pencemaran kali surabaya sudah terlampaui,” Ungkap Gubernur Jawa Timur.  Lebih lanjut Soekarwo akan memanggil berbagai instansi terkait pengendalian pencemaran di Kali Surabaya seperti BBWS, Jasa Tirta I malang dan Dinas Pengairan.”

Prigi menegaskan, jika usulannya tersebut tidak diakomodir Gubernur, maka Ecoton akan melakukan upaya-upaya hukum.

Dalam menangani pencemaran di Kali Surabaya, Ecoton bersama beberapa aktivis lingkungan di Surabaya, juga menebarkan 10.000 benih ikan rengkik, sejenis ikan khas di kali tersebut, untuk menggantikan ikan yang mati akibat pencemaran air kali oleh limbah industri di Surabaya.

 

Sungai Tercemar Limbah Pabrik, Warga Surabaya Bertindak

Pegiat lingkungan di Surabaya bersihkan sungai di Surabaya dari sampah untuk tekan pencemaran. Foto: Komunitas Nol Sampah Surabaya

Tingkat pencemaran di beberapa sungai di dalam kota Surabaya kini sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Sejak pekan lalu, rbuan ikan mati di beberapa sungai yang melintasi kota Surabaya. Diantaranya di kawasan Waru Gunung, Driyorejo, hingga kawasan Wringin Anom, Kabupaten Gresik.

Ikan-ikan ini mati diduga akibat pencemaran dari limbah ratusan pabrik di sepanjang bantaran sungai di Surabaya. “Saya menduga ada dua pabrik, yaitu pabrik penyedap masakan dan pabrik tepung yang punya andil dalam membunuh ikan-ikan ini,” kata Direktur Lembaga Konservasi Lahan Basah (Ecological Observation and Wetlands Conversation, Ecoton) Surabaya, Prigi Arisandi, kepada Tempo.

Prigi menambahkan, kecurigaan ini muncul setelah di sepanjang aliran sungai ditemukan banyak kotoran limbah tetes tebu yang merupakan bahan pokok pembuat penyedap rasa masakan. Tak hanya itu, juga banyak ditemukan lendir-lendir mirip sisa tepung yang mengambang di sepanjang Kali Surabaya.

Ikan-ikan yang mati di antaranya berjenis keting, rengkik, jendil, bader, serta berot. Rata-rata ikan tersebut merupakan ikan besar dengan ukuran hingga betis orang dewasa. Matinya ikan-ikan tersebut menjadi perhatian warga yang bermukim di tepi sungai. Namun, karena khawatir mengandung racun, mayoritas warga tak berani mengambil ikan tersebut untuk dijadikan santapan.

Data dari Ecoton menunjukkan, di sekitar kawasan Gempol Kerep, Kabupaten Mojokerto, juga ditemukan ribuan ikan yang mati mengambang. “Warga di Gempol Kerep mencium bau tetes tebu sejak pukul 7 pagi, dan pada siang harinya ribuan ikan di sana mati,” ujar Prigi.

Ecoton mendesak PT Perum Jasa Tirta segera menggelontorkan air dengan membuka pintu-pintu air sehingga air yang ada di Kali Surabaya segera terbuang ke laut. Ecoton juga mendesak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, untuk sementara menghentikan aktivitas pengambilan air Kali Surabaya sebagai bahan baku utama air minum sebelum adanya upaya penggelontoran oleh PT Jasa Tirta. Ecoton pun meminta Gubernur Jatim bertanggung jawab atas kematian ribuan ikan di Kali Surabaya itu melalui surat resmi disertai data serta bukti otentik. Jenis ikan mati yang diserahkan di antaranya rengkik, belut, dan bader.

Menurut juru bicara Ecoton, Riska, selain menindak pelaku, antisipasi ke depan juga penting karena kini memasuki musim kemarau dan hampir semua pabrik gula mulai menggilig tebu. Menurut Riska, ada dua pabrik besar di kawasan Wringinanom dan Mojokerto yang sedang diamati secara serius oleh tim Ecoton karena diduga menjadi sumber pencemaran di Kali Surabaya.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo pun kemudian berjanji mengungkap pelaku pencemar Kali Surabaya dalam kurun waktu 10 hari. Hal itu sebagai jawaban atas desakan aktivis Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah kepada DPRD Jatim di Surabaya.

Soekarwo berharap pelaku pencemar Kali Surabaya bisa terungkap oleh tim gabungan yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jatim, Jasa Tirta, polisi, dan aktivis lingkungan. Soal sanksi terhadap pelaku pencemaran, Soekarwo menyatakan tidak bisa mengintervensi keputusan pengadilan.

Pihak kepolisian pun mulai bertindak dan memulai penyelidikan atas permintaan langsung dari Gubernur JawaTimur. “Untuk saat ini, belum banyak yang bisa kami sampaikan. Karena bukti-bukti masih minim,” kata AKBP Suhartoyo, Kasubbidpenmas Polda Jatim.

Kondisi sungai di Surabaya yang mengenaskan ini pun membuat aktivis lingkungan di Surabaya turun tangan. Hari Minggu, tanggal 3 Juni 2012, sejumlah organisasi lingkungan dan komunitas melakukan aksi memulung sampah yang mencemari sungai. “Kita sengaja melibatkan komunitas supaya mereka tahu dan bisa ikut peduli dengan Kali Surabaya. Bahwa Kali Surabaya adalah milik kita bersama, apalagi air sungai dipakai untuk bahan baku PDAM,” kata Koordinator Komunitas Nol Sampah, Wawan Some seusai memunguti sampah di Kali Surabaya kepada beritajatim.com

Kegiatan ini dilakukan dengan mengarungi sekitar 45 km Kali Surabaya mulai dari PDAM Karang Pilang hingga bawah Tol Gunung Sari Surabaya. Komunitas yang mengikuti kegiatan ini diantaranya Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan – KJPL Indonesia dan Ecoton, Bonek Garis Hijau, Dewan Kota serta Pandu Keadilan. Total ada sekitar 35 orang yang mengikuti kegiatan mulung sampah di sungai ini.

Selama penyusuran, banyak sampah yang ditemukan. Kebanyakan merupakan sampah rumah tangga seperti sampah plastik, styrofoam dan diapers. Meskipun begitu, Wawan yakin banyak limbah pabrik yang juga mencemari air sungai. “Buktinya beberapa waktu lalu, ada ribuan ikan mabuk dan mati di Kali Surabaya,” ujarnya.

Ia juga berharap Pemerintah Provinsi dan PDAM juga turut mengontrol lebih ketat proses pembuangan limbah pabrik-pabrik di sekitar Kali Surabaya. “Karena ini menjadi bahan baku konsumsi air minum sebagian warga kota,” katanya.

Video dari Ecoton di bawah ini, mungkin bisa menjadi sebuah bukti bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan pebisnis di kota Surabaya, menjadi salah satu sebab utama rusaknya kualitas air di Surabaya, dan tercemarnya habitat ikan-ikan di kota Surabaya.

http://www.youtube.com/watch?v=J23n7Ji85tU