- Indonesia dengan luas wilayah yang sangat besar dan keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia, tingkat pertumbuhan ekonomi yang bagus di kawasan Asia Pasifik dan jumlah penduduk yang besar, mempunyai peran yang sangat penting dalam penanganan perubahan iklim.
“Indonesia menjadi negara yang sangat penting dalam penanganan perubahan iklim. Bagaimana Indoensia berusaha mengubah pembangunan menjadi berkelanjutan,” kata Presiden dan CEO World Resources International (WRI) Andrew Steer dalam acara yang digelar oleh Indonesia Climate Change Center (ICCC) di kantor Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) di Jakarta pada Kamis (05/07/2013).
Andrew melihat kebijakan pembangunan Indonesia sudah pada arah yang benar mengarah pada pembangunan rendah emisi dan berkelanjutan, meski dengan perjuangan yang berat. Kebijakan pembangunan rendah emisi Indonesia dapat dilihat misalnya dengan kebijakan moratorium perizinan di sektor kehutanan, arah penciptaan dan penggunaan energi dan sebagainya.
Hal itu menjadi salah satu alasan, WRI membuka kantor cabangnya di Indonesia, setelah mereka mempunyai cabang di China, India, Brazil, Meksiko dan berkantor pusat di Washington, Amerika Serikat.
Andrew mengatakan WRI Indonesia akan berfokus pada enam hal yaitu pangan, kehutanan, air, energi, perubahan iklim dan pemerintahan. Dalam bekerja, WRI Indonesia mempunyai berbagai macam mitra dari instansi pemerintah, akademisi sampai dengan masyarakat sipil.
Sebagai lembaga riset, WRI akan memonitor secara mandiri sektor kehutanan dan pengelolaan lahan dengan menggunakan teknologi seperti peta penginderaan jarak jauh, serta akan mengevaluasi kebijakan Indonesia yang berpengaruh kepada hutan dan penggunaannya. Hasilnya akan diserahkan sebagai rekomendasi untuk pengelolaan sektor kehutanan yang lebih baik.
Dari sektor energi, penggunaan energi yang makin efisien dan penciptaan sumber energi yang berkelanjutan akan menurunkan tingkat emisi karbon Indonesia. “Penggunaan energi yang efisien dan energi yang berkelanjutan merupakan ‘win win solution’ global,” kata Andrew.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mengatakan pada Januari 2014, DPR telah menyetujui kebijakan energi nasional tentang bauran energi sampai dengan tahun 2020, yang proporsi penggunaan energi dari minyak sebesar 32 persen, gas 22 persen, batubara 29 persen, energi panas bumi lebih dari 8 persen, biofuel lebih dari 3,4 persen dan energi berkelanjutan lainnya sebesar 5,6 persen.
Satya mengatakan DPR telah merevisi Peraturan Pemerintah No.59/2007 menjadi Peraturan Pemerintah No.70/2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Indonesia sendiri telah berkomitmen mengembangkan sumber energi panas bumi sebagai sumber utama energi berkelanjutan. Hal itu didasarkan potensi panas bumi Indonesia yang ketiga terbesar di dunia.
