Pasca peleburan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan, sibuk giliran penyusunan struktur baru. Kini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih mencari model. Martua Sirait, dari Dewan Kehutanan Nasional, memberikan beberapa resep.
Dia mengatakan, banyak cara dalam menyusun struktur kementerian atau lembaga yang dilebur, termasuk bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain.
Dia mencontohkan, pengalaman Departement of Environment and Natural Resources (DENR) Philippines. Kala saat reformasi politik 1986, perubahan struktur lembaga negara terjadi dan kelembagan baru dibentuk.
“DENR menyiapkan kantor khusus dengan nama kantor untuk urusan khusus (office of special concern) mewadahi hal-hal yang menjadi inisiatif baru. Hal-hal yang berkembang belakangan dari masukan masyarakat,” katanya.
Kantor ini, katanya, juga memonitoring dan evaluasi bemtuk kelembagaan baru ini. Beberapa tahun kantor ini berfungsi penting mengawal perubahan di dalam kementrian, dan membuka partisipasi masyarakat. “Kala struktur yang ada belum siap dengan keterbukaan ini, pelahan lahan kantor ini mengembalikan fungsi-fungsi yang diperankan kembali kestruktur.”
Menurut dia, metode itu bisa salah satu cara yang dilakukan di Filipina. Saat bersamaan, negara ini menunjuk orang progresif di biro hukum agar kebijakan dan aturan bisa diterjemahkan lebih kreatif.
“Tahun 2001, saat Siti Nurbaya menjadi sekjen Depdagri, menghadapi desentralisasi, beliau juga membuat struktur baru yang langsung dibawahnya mengamati perubahan di lapangan. Perubahan yang harus direspon cepat oleh Kemendagri yaitu, pusat kajian strategis.”
Selain itu, kementerian ini juga bisa menyiapkan rencana perubahan dan tim pendamping dari luar kementerian. Pendamping ini untuk membantu dan memfasilitasi proses perubahan, struktur, cara kerja dan interpretasi kebijakan.
Alternatif lain, kata Martua, Kemenhut juga pernah membentuk tim reformasi kehutanan tahun 1998. Tim ini guna membantu Kemenhut mendesain perubahan yang akan dijalankan. Kala itu era Menhut Muslimin Nasution.
Tim ini, terdiri dari Kemenhut dari tiap dirjen, Bappenas dan akademisi. “Kala itu Prof Hariadi Kartodihardjo termasuk disana.” Sayangnya, Menteri Kehutanan saat itu, tidak mengakomodir lengkap masukan tim reformasi kehutanan ini.
Pada Selasa (28/10/14), usai serah terima jabatan dari Menteri Kehutanan ad interim, Chaerul Tanjung, Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kembali mengatakan, pekerjaan awal di kementerian baru ini yakni penyusunan struktur.
Pada Senin (27/10/14), usia pelantikan, saat di Kemenhut (lama), Siti mengatakan, struktur kementerian ini akan diselesaikan secara paralel. “Kita susun pengembangan dua kementerian Syarat, tak boleh tambah uang dan personil. Jelas. Diminta segera persiapkan.”
Untuk itu, dia akan berbicara khusus dengan dua sekjen kementerian lama dan para pejabat eselon satu. Menurut dia, model pengembangan penyatuan ini bisa bermacam-macam. “Lingkungan hidup perspektif pencemaran, di Kehutanan ada perspektif perlindungan, DAS. Tetapi juga ada perspektif produksi, izin usaha. Dua-duanya ada unsur penting, perizinan.”
Dia akan menilai, model pengembangan organisasi yang cocok. Siti mengandaikan model apakah pencampuran gula air, atau air dengan pasir. Ketika bagian-bagian tak harus dibongkar habis, katanya, bisa terus berjalan.
