Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali mengatakan banyak putusan pengadilan terhadap kejahatan sumber daya alam (SDA) masih kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Akibatnya pengrusakan hutan dan lingkungan hidup secara menyeluruh terus terjadi.
“Memang selama ini dirasakan putusan-putusan yang berkaitan dengan SDA itu efek jeranya masih rendah. Oleh karena itu kita tidak ada henti-hentinya melakukan evaluasi. Kemudian kita mengumpulkan semua data penanganan yang berkaitan dengan SDA. Kita lakukan pendataan sekaligus pemetaan di daerah-daerah yang paling menonjol terkait pencemaran SDA,” katanya dalam acara konferensi pers sesaat setelah pembukaan acara lokakarya terpadu sektor peradilan dalam penanganan perkara keanekaragaman hayati di Indonesia di Hotel Shangri La Jakarta, pada awal minggu ini.
la juga mengatakan, salah satu fungsi dari lokakarya tersebut adalah untuk menyatukan persepsi. Sebab proses penindakan pidana bukan hanya di pengadilan. Tapi mulai dari proses pasifnya dugaan hingga penyidikan dan seterusnya. Semua harus sama persepsi dalam penindakan kejahatan SDA
“Kita fokus sasaran penindakannya bukan hanya pada orang-orang kecil. Tetapi kita juga harus bisa menjangkau yang lebih besar sampai pada korporasi,” katanya.
Ia mengatakan, jika melihat ancaman-ancaman pidana dari semua yang berkaitan dengan SDA, sebenarnya cukup berat. Kecuali dalam soal illegal fishing pada zona ekonomi ekslusif.
“Disitu ancamannya masih berupa denda. Belum pada pidana pemenjaraan. Itu semua akan dievaluasi. Hasil evaluasi akan dijadikan input untuk diberikan kepada badan legislatif. Supaya ke depan dalam menjaga sumber kelautan kita perlu lebih memberikan efek jera,” pungkasnya.
Hal tersebut juga senada dengan apa yang dikatakan ketua Satgas SDA Kejaksaan Agung, Warsa Susanto. Ia mengatakan, dalam melakukan penindakan hukum dalam illegal fishing di zona ekonomi eksklusif, UU yang ada hanya memberikan ketentuan hukuman denda. Kecuali ada perjanjian bilateral antar negara.
Dalam melaksanakan tuntutan, kejaksaan agung tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka.
“Ke depan kita mengharapkan adanya multidoor. Korporasi bisa dijerat pidana terkait kejahatan SDA,” pungkasnya.
Duta besar AS untuk Indonesia Robert Blake mengatakan, dalam memberantas kejahatan kehutanan dan satwa liar perlu kerjasama dan tindakan kolaboratif dari berbagai pihak. Kerja sama yang erat harus dibangun antara u pemerintah, serta organisasi non pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat setempat serta sektor swasta.
“Penyelidik, penuntut dan hakim memiliki peran yang sangat penting sebagai penegak keadilan untuk menjaga sektor peradilan yang adil, transparan dan akuntabel. Ini penting untuk menjaga kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia,” tutur Blake.
Pemerintah Amerika sendiri telah menginvestasikan US$232 juta di lebih dari 40 negara untuk program pelestarian pengelolaan hutan. Bantuan tersebut, termasuk US$ 32 juta untuk Indonesia. Bantuan disalurkan melalui USAID.
Andrew Sisson, Mission Director USAID Indonesia mengatakan, Pemerintah AS melalui USAID sangat senang mendukung kegiatan dari Mahkamah Agung tersebut. “Kami mendukung penegakan peradilan. Tidak hanya di sektor kehutanan, tapi juga untuk sektor lain seperti kelautan. Kami bekerjasama dengan KKP. Untuk keanekaragaman hayati, kita bekerjasama dengan Cifor,” paparnya.
Sisson mengatakan, pihak USAID bekerjasama dengan banyak pihak untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam di Indonesia . Baik dengan penegak hukum maupun masyarakat sipil. Hal ini dirasa penting karena keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia penting untuk dunia. Karena itu harus dijaga dan dilestarikan.
“Ini tidak hanya penting untuk Indonesia dan Amerika, tapi juga seluruh dunia. Kami melihat untuk mewujudkan peradilan dan tata kelola pemerintahan yang baik, pembenahan sektor lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting,” kata Sisson.
Saat ini USAID Indonesia bekerja untuk bidang keanekaragaman hayati, kehutanan dan juga kelautan. Dalam melakukan program-program tersebut, kerjasama dengan sektor pengadilan dan mahkamah agung penting dilakukan.
“Kami melakukan kerjasama untuk peningkatan kapasitas, juga dalam meningkatkan sistem penelusuran kasus. Dengan KKP kami bekerjasama untuk menangani illegal fishing. kerjasama juga dibangun dengan masyarakat dan sektor swasta. Mereka bagian yang memiliki peranan penting untuk menjaga SDA di Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan, peran media dalam memberitakan isu lingkungan hidup menjadi sangat penting. “Media memiliki peranan yang penting untuk mengidentifikasi masalah, mengangkat hal-hal tersebut tidak hanya pada masyarakat tapi juga penegak hukum. USAID memberikan pelatihan kepada wartawan untuk meliput isu kehutanan yang berkaitan dengan korupsi,”tandasnya.
