Presiden Joko Widodo mengingatkan, perlu terobosan dalam pengelolaan hutan di Indonesia sebagai strategi pembangunan hutan yang memiliki dimensi bisnis dan lingkungan. Presiden ingin rakyat sekitar hutan mendapatkan kesejahteraan dan menginstruksikan setop kerja-kerja kementerian yang hanya berorientasi proyek.
”Jangan kita berpikir rutinitas, jangan kita berpikir linier, berpikir monoton, tidak pernah membuat sebuah terobosan-terobosan dalam sekian tahun ini. Mohon maaf, pengelolaan hutan kita berada pada posisi monoton, yang rutinitas, tidak ada pembaharuan di situ,” kata Presiden, dalam acara puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017, di Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (2/8/17).
Dia bilang, perlu ada terobosan sebagai tindakan perbaikan (corrective action) nyata dan besar dalam pengelolaan hutan.
Jokowipun menginstruksikan program-program yang berorientasi proyek agar disetop. ”Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek. Ini harus dihentikan. Kita blak-blakan saja, kalau mau buka satu persatu nanti ramai,” katanya.
Dengan kerja-kerja rutinitas, katanya, menyebabkan hutan dan alam Indonesia tidak dapat memberikan manfaat maksimal. Untuk itu, dia meminta pemerintah membuat pemikiran baru dalam pengelolaan hutan yang dikerjakan konsisten dan memberikan hasil baik.
Jokowi memberi contoh Swedia dan Finlandia, dua negara ini 70-80% perekonomian berasal dari pengelolaan hutan. Presiden meminta KLHK mencontoh langkah itu melalui penyesuaian dengan kondisi lapangan di Indonesia.
”Kirim dari kementerian melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan hidup berjalan bersama-sama, ekonominya dapat, lingkungan juga dapat,” katanya. Finlandia terkenal dengan pengelolaan hutan kepada masyarakat dan pengelolaan kehutanan berkelanjutan ala Swedia.
Dia melihat banyak kemiskinan masyarakat sekitar hutan padahal seharusnya hutan dapat menopang perekonomian mereka. Jokowi contohkan, dengan ketahanan pangan (pengembangan melalui agroforestry dan silvopasture) maupun ketahanan energi.
”Banyak hal baru bisa dikerjakan dalam mengelola hutan yang mampu memberikan manfaat ekonomi pada rakyat. Saya minta ini benar-benar dikerjakan serius, kita akan ikuti terus dan cek.”
Kembali dia meminta, para rimbawan di KLHK mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan konkrit dan riil di lapangan dengan etos kerja yang baik. Mereka diharapkan mampu membedakan mana lahan untuk konsesi, perhutanan sosial dan lain-lain.
”Jangan sampai hutan kita itu tidak memberikan apa-apa kepada rakyat.”
Berbicara perizinan, Jokowi mengingatkan agar penghentian penyalahgunaan izin pengelolaan hutan ini perlu dilakukan sebagai tindakan perbaikan. ”Jangan asal seorang datang, diberi. Saya ingatkan, ini setop. Ini kawan saya semua, tapi kalau enggak setop hati-hati.”
Selain itu, dia mengingatkan juga soal taman nasional penting terlindungi tetapi malah tergerogoti sedikit demi sedikit, hingga ratusan bahkan ribuan hektar hilang.
“Kalau namanya taman nasional perlu dilindungi, ya lindungi dengan baik jangan hanya namanya taman nasional tapi digerogoti sedikit-sedikit, tahu-tahu sudah ratusan, ribuah hektar kita biarkan. Jangan ini diteruskan seperti itu.”
Jokowi juga menekankan soal tindakan perbaikan terhadap pengelolaan gambut. Dia sudah melihat ada perbaikan meskipun masih kecil.
”Masalah moratorium gambut harus betul-betul lihat lapangan. Saya senang karena di lapangan sudah ada sedikit hasil yang kelihatan tapi saya ingin hasil konkrit yang besar,” katanya.
Pesan itu pun jadi catatan penting dalam pelaksanaan rapat kerja nasional (rakernas) KLHK, yang dilaksanakan dari 2-4 Agustus 2017.
Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menampik pembahasaan terkait kinerja yang berorientasi proyek ditujukan kepadanya.
”Itu kan pengarahan beliau sangat general, sangat umum, di berbagai rapat kerja dengan birokrat pasti seperti itu. Jangan project oriented, jangan bussiness as usual. Harus berani out of the box, harus fokus, jangan asal birokrasi saja,” katanya.
Dia bilang, upaya perbaikan mulai berjalan. Siti berupaya melakukan pembenahan dengan paradigma baru kehutanan ke depan, salah satu, melalui perhutanan sosial. Membenahi hal yang sudah puluhan tahun berjalan, katanya, bukan pekerjaan gampang.
”Rakyat butuh kerja cepat, langsung diberesin dan on the spot. Sementara sistem birokrasi kita sangat terstruktur dan segala macam,” katanya.
Penghargaan lingkungan
Pada kesempatan sama, di peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017, bertemakan “Connecting People to Nature” ini juga diberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup dan hutan dari masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah.
”Hidup kita, orang Indonesia, dari dulu bergantung dan jadi satu dengan alam. Ini tak boleh kita lupa karena alam Indonesia adalah identitas penting sebagai manusia Indonesia. Satu kesatuan dengan alam nusantara,” kata Presiden.
Siti Nurbaya didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyerahkan penghargaan, yakni, Kalpataru diberikan kepada 10 orang penerima, Adipura Kencana kepada enam orang, Adipura (16), dan Adiwiyata (24). Lalu Nirwasita Tantra (9), terdiri dari tiga gubernur, tiga bupati dan tiga walikota.
Nirwasita Tantra diberikan kepada pimpinan daerah yang memiliki kepemimpinan terbaik dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah mereka.
Kesembilan penerima Nirwasita Tantra tersebut adalah Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jakarta, Bupati Malang, Bupati Dharmasraya, Bupati Sukoharjo, Walikota Surabaya, Walikota Balikpapan, dan Walikota Bukittingi.
Khusus Jawa Timur dan Kota Surabaya telah mendapatkan penghargaan selama dua tahun berturut-turut, dan Malang mulai tahun ini memperoleh piala bergilir.
Untuk tokoh masyarakat yang berhasil melakukan pelestarian lingkungan melalui prakarsa sendiri, dianugerahi penghargaan 10 Kalpataru dengan kategori perintis, pengabdi, penyelamat, dan pembina. Dua perintis yaitu Anuar (Sumatera Utara) dan Agus Bei (Kalimantan Timur). Dua orang pengabdi adalah Mahariah (Jakarta), Heri Supriyatna (Jawa Barat).
Empat kelompok penyelamat lingkungan yang diberi Kalpataru yaitu Kelompok Pelestari Penyu Kurma Asih Desa Peracak (Bali), Kelompok Nelayan Samudera Bakti (Jawa Timur). Kelompok Masyarakat Pengawas Danau Lindung (Kalimantan Barat), dan Kelompok Pencinta Alam Isyo Hill’sRepang Muaif (Papua).
Sedangkan pembina lingkungan yaitu Saptono Tanjung (Yogyakarta) dan Lefrand Adam Singai (Kalimantan Utara).
Penghargaan Adipura disampaikan kepada kota/kabupaten yang dianggap mampu mewujudkan kota bersih, teduh, sehat dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Yakni, Walikota Depok, Magelang, Ogan Komering Ulu, Bangka Selatan, Barito Kuala, Subang, Bangka Tengah, Kuantan Singingi, Bungo, Pekalongan, Kapuas, Bone Bolango, Banggai, Padang, Sawahlunto, dan Lampung Utara.
Untuk Adipura Kencana, yakni daerah yang minimal tiga kali berturut-turut meraih penghargaan Adipura, yakni Walikota Surabaya, Walikota Tangerang, Walikota Balikpapan, Walikota Malang, Bupati Kudus, dan Bupati Jombang.
Presiden sempat berbincang dengan penerima Kalpataru, Anuar dari Sumatera Utara dan Alex Waisimon dari Kelompok Pecinta Alam Isyo Hill’s Repang Muaif dari Papua.
Anuar menanam jutaan mangrove hingga ratusan ribu hektar di pesisir Sumut. Keuntungan ekonomi dia didapatkan, dari penjualan bibit mangrove ke beberapa daerah di Sumatera.
“Pada2013, saya jual ke Aceh 5.480 juta bibit mangrove. Saya jual juga ke Mandailing Natal, Nias, Sumatera Barat dan Bangka Belitung,” katanya.
Alex Waisimon. menjaga hutan supaya cenderawasih terjaga hingga masyarakat bisa melihat langsung. “Banyak yang tak tahu jenis-jenis cenderawasih, kita awasi supaya tidak hilang.”
Dia juga bersama para perempuan sekitar hutan membuat noken dan membuka sekolah alam yang mengajarkan bahasa daerah dan bahasa Inggris.
Setelah menyaksikan penyerahan penghargaan, Presiden menanam pohon jati (Tectona grandis) di Arboretum Lukito Aryadi sebagai simbol Hutan Indonesia dan menandatangani Prasasti Tenggara Hutan Indonesia pada kayu fosil yang ditemukan 12 meter di bawah tanah. Presiden juga meluncurkan prangko Hari Lingkungan Hidup.
“Hutan Indonesia untuk rakyat, itulah yang terefleksikan dari kebijakan-kebijakan Bapak Presiden dalam upaya terus menerus membangun ekonomi berkeadilan,” ucap Siti.
