- Pemerintah Provinsi NTT selama kurun waktu 2020 hingga 2021 sedang berjuang melakukan pengembangan sorgum sebagai tanaman pangan di 14 kabupten di Pulau Flores, Timor, Sabu, Rote dan Sumba, meskipun di berbagai kabupaten tanaman ini telah lama dikembangkan petani
- Tantangan pengembangan sorgum di NTT selain berasal dari petani dan pemerintah, proses pasca panen yang masih terkendala dengan ketersediaan mesin perontok dan penyosoh serta pangsa pasarnya pun sering jadi pertanyaan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTT 2005-2025, urusan ketahanan pangan tidak masuk dalam prioritas. Bahkan dalam RPJMD NTT 2018-2023 juga tidak masuk, tapi akibat dampak pandemi COVID-19 memaksa perubahan RPJMD dan dimasukkan urusan pangan menjadi prioritas dengan kata kuncinya beras.
- Produksi sorgum jenis lokal hanya 2-3 ton/ha tetapi dengan agroekosistem yang sangat kondusif di NTT hasilnya bisa mencapai 7 ton/ha, bahkan pada musim kering yang panjang dengan musim tanam yang tepat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang mengembangkan sorgum sebagai tanaman pangan secara komprehensif meskipun di berbagai kabupaten tanaman ini telah lama dikembangkan petani
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi NTT, Joaz B Oembu Wanda mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan varietas unggul lokal dan adaptif di NTT dari benih sorgum Flores Timur sehingga bisa diangkat menjadi varietas unggul nasional pada musim tanam 2020/2021 seluas 2840 hektare.
“Untuk satu hektare butuh benih 7 sampai 10 kilogram tapi kita minta dukungan Kementerian Pertanian sehingga disetujui satu hektare butuh 8 kilogram benih,” ujarnya dalam diskusi online terfokus mengenai pengembangan sorgum di NTT, Kamis (10/12/2020). Diskusi yang diadakan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Yayasan Kehati ini melibatkan pegiat sorgum, peneliti dan akademisi, LSM dan pemerintah.
Joaz menjelaskan, untuk tahun 2021 nanti juga ada bantuan dari pusat untuk pengembangan sorgum seluas 3.335 hektare di untuk 14 kabupaten meliputi Pulau Flores, Timor, Sabu, Rote dan Sumba.
“Dari sisi budidaya gubernur ingin sorgum mendapatkan perhatian khusus sebab selain untuk pangan juga untuk pakan ternak. Bila sudah dalam jumlah besar maka kita akan fokus di pemasaran,” ujarnya.
baca : Sorgum Pangan Lokal NTT yang Kian Mempesona, Bagaimana Pengembangannya? (Bagian 1)
Sedangkan Yohanes Sentis, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur mengatakan, musim tanam tahun 2020 pihaknya mendapat alokasi pengembangan sorgum seluas 350 hektare.
Yohanes sebutkan luas tanam tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan sudah mengalokasikan penanamannya di 9 kecamatan, 42 desa dan 82 kelompok tani. Menurutnya, petani sedang mulai menanam sorgum termasuk di pesisir utara yang pengembangannya besar.
“Sorgum bukan baru dan sudah lama dikenal tetapi hanya sebagai tanaman sisipan diantara padi ladang dan jagung. Untuk dijadikan tanaman utama perlu membangun persepsi petani,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, Yayuk Suryati mengatakan masyarakat Kabupaten Manggarai sudah mengenal sorgum tetapi bukan sebagai makanan pokok.
Menurut Yayuk, ini terjadi karena potensi tanaman padi merata di semua wilayah di kabupaten ini. Namun, katanya, tahun 2020 ada bantuan 100 hektare pengembangan sorgum.
“Dengan adanya bantuan pemerintah, mudah-mudahan petani bisa mengembangkannya. Tahun depan juga kami dapat sekitar 100 hektare. Kita harap pemerintah pusat bisa bantu penguatan kapasitas, pengolahan dan pemasarannya,” pintanya.
baca juga : Mimpi NTT Menjadi Ikon ‘Republik Sorgum’ (Bagian 2)
Berbagai Tantangan
Tantangan pengembangan sorgum di berbagai wilayah NTT beragam. Hal ini akibat program berasnisasi yang dilakukan pemerintah selama puluhan tahun.
Yohanes mengatakan untuk Manggarai Timur, tantangannya utama dari persepsi masyarakat yang melihat sorgum bukan komoditi pangan utama, tapi pangan alternatif.
“Dalam melakukan penanaman tentu yang utama ditanam yakni padi, jagung, singkong baru setelah itu sorgum,” tuturnya.
Dia menyarankan mesin-mesin produksi pasca panen belum tersedia sehingga perlu dipikirkan mendesain mesin yang berukuran kecil. Ini diperlukan mengingat penyebaran penanaman sorgum terjadi di kampung-kampung dimana akses transportasinya sulit sehingga membuat mesin bisa gampang dimobilisasi.
“Road map pengembangan sorgum belum ada baik di Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) termasuk di Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian. Secara spesifik di dokumen tidak disebutkan pengembangannya,” ucapnya.
perlu dibaca : Boro Tinggalkan Kemapanan di Belanda, Garap Sorgum di Pulau Adonara, Apa yang Dicarinya?
Sementara Benediktus Pambur, Ketua Aliansi Petani Lembor (APEL), Kabupaten Manggarai Barat mengaku sudah hampir 10 tahun bergiat dengan sorgum agar sorgum jadi bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat terutama petani.
Benediktus katakan tantangan berasal dari petani sendiri dan pemerintah. Menurutnya, Manggarai Barat potensinya bagus untuk pengembangan sorgum tetapi bentuk perhatian pemerintah masih sangat minim sekali.
Hampir 90 persen petani di daerahnya petani lahan basah. Menurutnya, minat petani lahan kering menanam sorgum pun kurang maksimal. Tahun 2017, anggota APEL jumlahnya sekitar 100 orang namun menurun beberapa tahun terakhir.
“Saya masih bertanya alasan petani tidak menanam sorgum. Apakah karena pangsa pasarnya, pengolahan pasca panennya ataukah petani kita masih bermental proyek dan mental instan,” ucapnya.
Sedangkan Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi secara tajam mengupas kondisi makro yang ada di NTT. Dijelaskannya, kalau melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTT 2005-2025, urusan ketahanan pangan tidak masuk dalam prioritas.
Umbu Wulang menegaskan RPJMD NTT 2018-2023 sama saja, tidak ada urusan ketahanan pangan. Dampak pandemi COVID-19 memaksa perubahan RPJMD dan dimasukan urusan pangan menjadi prioritas dengan kata kuncinya beras.
Menurutnya, Gubernur NTT saat ini, mindsetnya pariwisata. Ratusan izin investasi skala lahan luas baik basis perkebunan monokultur, pariwisata dan pertambangan dikeluarkan.
“Penguasaan pangan oleh korporasi sangat tinggi. Saat masyarakat kampanye penggunaan pupuk organic, disatu sisi pemerintah membagikan pupuk kimia ke kelompok tani hingga ke desa-desa,” sesalnya.
baca juga : Bonifasius Soge, Lelaki Muda Penggerak Sentra Sorgum Likotuden
Harus Dilakukan
Direktur Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel), Romo Benyamin Daud,Pr mengatakan pengembangan sorgum harus menjadi pangan utama bahkan dimasukan dalam salah satu tanaman pangan di Kementerian Pertanian yang perlu dikembangkan.
Menurut Romo Benya, jangan hanya padi, jagung dan kedelai (Pajales) saja tapi tambah dengan sorgum (Pajaleso) dan perlu ada regulasi yang mengikat dalam gerakan penanaman sorgum. Bulog juga diminta memiliki peran membeli hasil sorgum dari petani agar komoditi ini bisa setara beras.
Umbu Wulang menegaskan soal pangan, sorgum harus menjadi makanan keseharian baru sisanya dijual. Menurutnya, bicara konservasi dan pengembangan, maka harus diputuskan dahulu sorgum masa depan NTT terkait pangan. Ia sesalkan kenapa kelor bisa jadi program di NTT sementara sorgum tidak.
Ia menyarankan harus ada upaya untuk mendesak pemerintah dan harus terus digaungkan. Proses advokasinya perlu dilakukan baik di level nasional maupun provinsi hingga ke desa.
Sementara Maria Loretha, pegiat sorgum di Flores Timur, mengatakan pihaknya sudah berjuang mendaftarkan jenis lokal menjadi varietas unggul untuk konservasi.
Maria tegaskan varietas yang didatangkan dari luar tidak terlalu cocok untuk dikembangkan di NTT sehingga harus terus mencatat jenis-jenis lokal dan melakukan penyilangan varietas.
penting dibaca : Sukses Kembangkan Sorgum di NTT, Maria Akui Jatuh Cinta pada Rasa Pertama
Sedangkan Peneliti pada Balai Penelitian Tanaman Serelia, Balitbangtan Kementerian Pertanian, Dr. Marcia Bunga Pabendon mengatakan sorgum jenis lokal produksi 2-3 ton/ha. Ia sebutkan harusnya dengan agroekosistem yang sangat kondusif di NTT hasilnya bisa mencapai 7 ton/ha.
Marcia tegaskan musim kering yang panjang sudah menjadi hal lumrah. Namun dengan musim tanam yang tepat, produksi bisa ditingkatkan. Dia paparkan, beberapa jenis lokal seperti okin, kuali, waiotan dan watasolot, akan diproses menjadi varietas.
“Jenis lokal harus tetap dipertahankan sebagai sumber gen potensial karena memiliki ketahanan biotik hama dan penyakit serta ketahanan abiotik misalnya toleran salinitas, toleran kemasaman yang sangat diperlukan dalam perakitan varietas unggul baru,” urainya.
Namun menurutnya, kelemahan jenis lokal terletak pada produksinya yang rendah. Mengatasinya, kata Marcia, dalam perakitan varietas harus disilangkan dengan gen-gen dengan ketahanan tinggi sehingga hasil produksi tinggi dan mempunyai ketahanan biotik dan abiotik.
General Manager PT. Langit Laut Biru, Karya Misi Center Keuskupan Maumere, Dian Setiati menyebutkan mengatasi persoalan pasca panen pihaknya sudah membuat mesin perontok sorgum dan penyosoh untuk beberapa jenis sorgum.
Pihaknya mengajarkan beberapa kelompok tani di beberapa desa untuk menanam dan mengolah sorgum melalui bursa inovasi desa. Bengkel misi menanam, membuat mesin dan mengolah sorgum.
“Produk sorgum dijual di toko dan setahun terakhir market mengalami peningkatan. Kami juga berjualan di tempat kami sehingga masyarakat mulai bertanya soal benih dan produknya,” ucapnya.
Sedangkan Kepala Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere Yoseph Yacob Da Rato, Msi menyebutkan saat ritual adat, masyarakat di Kabupaten Sikka menghidangkan makanan dari sorgum.
Yoyoh sapaannya katakan, Fakultas Pertanian Unipa menghidupkan kembali pangan alternatif tanaman serelias berupa sorgum dan jewawut. Menurutnya, pengembangan sorgum juga harus masuk di lembaga pendidikan dalam konteks konsumsi.
“Mahasiswa kami melakukan PKL di Likotuden Flores Timur untuk mengetahui teknis budidaya beberapa sorgum jenis lokal dan pengolahannya,” ungkapnya.
