- Pemerintah Pusat serius menggarap Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN) dengan target operasional pada 2023 mendatang
- Menteri KP, Menhub dan Kepala BKPM meninjau Pelabuhan Terpadu sebagai pengembangan LIN di Desa Liang dan Waai Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (5/2/2021).
- KKP dan Kemenhub juga akan mempersiapkan pembangunan infrastruktur dasar, baik untuk pelabuhan transportasi, kawasan pelabuhan perikanan dan industri perikanan.
- Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono bersama Gubernur Maluku melepas sebanyak 53,6 ton tuna segar ke tiga negara tujuan, yakni Jepang, Vietnam dan Amerika.
Pemerintah Pusat serius menggarap Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN). Hal ini dibuktikan dengan kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Ladahalia meninjau Pelabuhan Terpadu sebagai pengembangan LIN di Desa Liang dan Waai Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (5/2/2021).
Bahlil Ladahalia mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan agar LIN diwujudkan di Maluku pada 2023 mendatang. Sehingga pelabuhan terpadu, infrastruktur lain dan industri sudah harus berjalan.
“Perintah Pak Presiden untuk LIN ini kita tidak boleh lama-lama. Prinsipnya kita harus bergerak cepat dan ditargetkan 2023. Sehingga semua infrastruktur sudah bisa berjalan,” kata Mantan Ketua HIMPI Pusat ini kepada wartawan usai meninjau Pelabuhan Terpadu.
Dia mengatakan, pihaknya bersama Pemprov Maluku sedang melakukan sinkronisasi kebijakan guna mempercepat pelaksanaan program nasional tersebut. BKPM sepenuhnya akan mendorong dan membantu masalah perizinan.
“Maluku harus didorong sebagai kawasanan ekonomi baru di sektor perikanan,” ujar Bahlil.
baca : Jemput LIN, Maluku Harus Siapkan SDM, Etos Kerja dan Bicara Anggaran
Sisi lain KKP dan Kemenhub juga akan mempersiapkan pembangunan infrastruktur dasar, baik untuk pelabuhan transportasi maupun kawasan pelabuhan perikanan.
Menhub Budi Karya mengatakan, pihaknya juga akan membangun infrastruktur dasar untuk pengembangan Ambon Newport yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan pada kawasan di Pulau Ambon.
“Minggu lalu Pak Presiden secara khusus menegaskan, pelabuhan terpadu sebagai bagian dari LIN harus segera dikerjakan. Terkait ini kami sudah melakukan studi secara mendalam, bahkan didukung oleh World Bank,” ungkapnya.
Sementara Wahyu Trenggono mengaku, KKP akan fokus mempersiapkan ekosistem industri yakni berupa infrastruktur dasar pelabuhan perikanan. Selain itu akan memastikan ketersediaan komoditi laut sebagai bahan dasar berlangsungnya produksi di kawasan LIN.
“Saya dari aspek ekonominya. Ekonominya adalah ikan dan hal-hal berkaitan dengan biota laut. Jadi ini yang sedang kita siapkan,” katanya.
Trenggono berkeinginan seluruh potensi di sektor perikanan atau biota kelautan sebagai kawasan LIN Maluku termanfaatkan optimal dengan pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dan modern yang berpusat di Ambon. “Lalu ada sebuah pelabuhan modern seperti di Tsukiji Jepang. Itu bagus sekali,” katanya.
Sementara Murad Ismail, Gubernur Maluku mengatakan, sebagai kepala daerah tugasnya adalah mempersiapkan pembebasan lahan. Jadi terkait itu, menjadi tanggungjawab gubernur untuk melakukian pembebasan dan mendapat lokasi.
“Kita sudah membentuk tim untuk mempercepat proses tersebut,” kata Gubernur.
Dia berharap media dapat membantu pemerintah, baik di pusat atau daerah, tentu dengan memberikan sosialisasi kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar program LIN ini secapatnya terealisasi.
baca juga : Mewujudkan Lumbung Ikan Nasional dari Wacana Menjadi Terlaksana
Dorong LIN
Sebelumnya ke Ambon, Menteri KKP, Wahyu Sakti Tenggono juga mengikuti rapat koordinasi (Rakor) secara virtual bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kepala BKPM, Wamen BUMN, Sekjen KKP, Dirjen SDA Kementerian PUPR, Sekjen KESDM, Dirjen Bina Bangda Kemendagri dan Dirjen Perhubungan.
Rakor virtual ini juga diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang, Kepala Dinas KP Maluku, Abdul Haris dan beberapa kepala OPD lainnya.
Menko Marves Luhut Panjaitan dalam arahannya berharap agar program LIN segera dilaksanakan bersama. Dia bahkan berharap untuk perencanaan tidak memakan waktu yang lama. Kira-kira dalam setahun itu perencanaan sudah siap secara matang dan terintegrasi, sehingga pelaksanaan konstruksi awal bisa berjalan tahun depan.
“Kita duduk bersama, rencana perencanaan yang terintegrasi, apakah dari perhubungan, Pelindo dan lain-lain. Saya pikir kalau kita kerja bersama, tidak sampai 6 bulan bisa selesai,” katanya mengajak.
Dengan perencanaan yang terintegritas, sambung dia, program LIN akan berjalan baik dan menjadi efesien. Jadi semua hal harus disiapkan sedini mungkin. Misalnya soal kelistrikan dan lain-lain.
“Jangan ketika LIN sudah jalan timbul lagi persoalan. Listrik ada masalah, pelabuhana ada masalah atau tidak efesien, kemudian soal depot yang tidak pas. Jadi, saya minta tolong ini dikoordinasikan dengan baik ketika membuat perencanaan,” pinta Luhut.
Dia juga berharap adanya keterlibatan pakar atau ahli. Jadi studinya melibatkan teman-teman yang ahli dalam bidangnya. Dia juga berharap dalam pertemuan berikutnya, ada progres dalam rangka percepatan LIN di Maluku.
baca juga : Program Lumbung Ikan Malut, Pemerintah Diminta Prioritaskan Nelayan Kecil
Ekspor Tuna
Dalam kunjungan kerjanya, Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono bersama Gubernur Maluku dan beberapa stakeholder lainnya juga melepaskan ekspor sebanyak 53,6 ton tuna segar ke tiga negara tujuan, yakni Jepang, Vietnam dan Amerika.
Ekspor komoditi unggulan asal Maluku ini ditandai dengan pemasangan kertas segel oleh Menteri KP dan Gubernur Maluku. Ekspor ikan tuna dengan nilai ditaksir sebesar Rp7,1 milyar ini berlangsung di Terminal Cargo Bandara Internasional Pattimura Ambon, Sabtu (6/2/2021).
Terdapat tiga perusahaan pengespor tuna yakni PT. Maluku Prima Makmur dengan tujuan ekspor Amerika berjumlah 17,5 ton senilai US$ 246.569, PT. Harta Samudra tujuan Vietnam sebesar 12 ton senilai US$ 49.778 dan PT. Peduli Laut Maluku sebesar 6,2 ton senilai US$ 38.418.
Sebelumnya PT. Maluku Prima Makmur juga sudah melakukan ekspor tuna. Total ekspor di sepajang tahun 2020 mencapai 7.735 ton, dengan nilai Rp 630,6 milyar atau meningkat 261 persen dari tahun sebelumnya.
“Mudah-mudahan kontinu dan semakin besar ekspornya dari Maluku. Artinya kalau semakin besar, maka inplikasinya ke belakang juga akan semakin besar pula,” kata Trenggono.
Terkait ekspor ini, Wahyu juga meminta jajarannya di Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon untuk memastikan sekaligus menjamin tidak ada lagi kasus penolakan produk perikanan Indonesia di negera tujuan.
Selain itu, lanjutnya, BKIPM juga harus melakukan pembinaan secara rutin kepada para pelaku usaha perikanan. Artinya mulai dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Ini sebagai upaya dalam meningkatkan kepercayaan pasar dunia terhadap produk perikanan Indonesia.
baca juga : Harga Tuna Anjlok Terdampak COVID-19, Nelayan Maluku Minta Pemerintah Atur Pasar Penjualan
Gubernur Murad Ismail mengatan, ekspor komoditi perikanan Maluku terus tumbuh selama Pandemi COVID-19. Dirincihkan, total ekspor sepanjang tahun 2020 telah mencapai 7.735 ton dengan nilai Rp630,6 milyar atau meningkat 261 persen dari tahun sebelumnya.
“Patut berbangga karena selama masa pandemi justru ekspor produk perikanan terus tumbuh,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan, sejumlah negara yang sering menjadi target pengesporan yakni, China, Jepang, Amerika, Vietnam, Hongkong, Singapur, Thailand, Malaysia dan Srilanka. Komoditi yang diminati seperti udang, ikan tuna, kerapu hidup dan kepting bakau.
“Pertumbuhan ekspor ini akan menjadi dorongan untuk terus meningkatkan produktivitas perikanan tangkap di Maluku,” ujarnya.
Pertumbuhan ekspor ini diakuinya sebagai dorongan untuk terus meningkatkan produktivitas perikanan tangkap. Laut Maluku termasuk dalam tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dengan potensi tangkapan lestari mencapai 1,3 juta ton per tahun.
