- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan rangkaian Hari Maritim Nasional yang puncaknya dilangsungkan virtual pada Kamis (23 September 2021) kemarin.
- Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemulihan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim tidak hanya dengan jargon-jargon kemaritiman saja, tetapi juga melalui kerja nyata di berbagai bidang untuk memperkokoh pertumbuhan blue economy
- Menko Maritim Luhut Pandjaitan menyebutkan kemaritiman harus menjadi visi bangsa Indonesia dengan jati diri sebagai negara kepulauan dan arus utama pembangunan nasional seharusnya berbasis kemaritiman.
- Dalam rangkaian Hari Maritim Nasional ke-57 ini, dilakukan kick off penyusunan peta jalan pembangunan kemaritiman nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang dikemas dalam dokumen “Haluan Maritim Nasional 2045” (HMN 2045)
Di tengah konflik laut Cina selatan, Indonesia merayakan Hari Maritim Nasional ke 57 tahun pada Kamis (23 September 2021) kemarin. Perayaan dilaksanakan secara virtual dengan berbagai kegiatan kemaritiman.
Acara puncak berlangsung secara virtual. Ucapan-ucapan selamat dari lintas kementerian dan pejabat lainnya kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi disampaikan dalam virtual tersebut. Harapan memperkuat zona maritim hingga isu perbatasan disampaikan.
Sedangkan dalam pidato sambutannya secara virtual, Presiden Joko Widodo menyampaikan upaya pembangunan kemaritiman menuju Indonesia emas 2045. Menurut Jokowi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi poros maritim dunia. “Sebagai negara yang memiliki 17 ribu pulau dengan panjang garis pantai lebih dari 108 ribu km juga sebagai negara dengan kekayaan hayati laut terbesar di dunia sudah selayaknya Indonesia menjadi poros maritim dunia,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi mengatakan, identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus dipulihkan dan dikokohkan. “Jangan hanya melalui jargon-jargon kemaritiman semata tetapi melalui kerja nyata di berbagai bidang. Sudah seharusnya kita memperkokoh ekonomi growth kita, blue economy kita,” katanya.
Lebih lanjut Presiden menegaskan perlunya kerja keras untuk meningkatkan konektivitas laut dan keamanan maritim untuk melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar potensi maritim perlu terus diberdayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan nilai tambah serta mempersatukan negara Indonesia.
baca : Poros Investasi, Penggeser Poros Maritim
Terkait hal itu, Jokowi menekankan bahwa pemerintah telah dan terus bekerja untuk meningkatkan konektivitas ribuan pulau di Indonesia. Bukan hanya melalui pembangunan pelabuhan besar dan kecil yang berada di pulau-pulau kecil dan terisolir, tetapi juga menghubungkannya melalui program tol laut.
“Dengan konektivitas antar pulau, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang,” katanya.
Dia bilang, pulau-pulau terpencil dan masyarakat pantai memiliki potensi perekonomian yang tinggi meski lokasinya jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional. Diantaranya, potensi industri pangan yang berbasis laut seperti perikanan dan hayati laut, potensi pariwisata maritim dan potensi industri obat dan suplemen kesehatan berbasis kekayaan hayati dan nabati laut. “Ini bisa menjadi basis pertumbuhan ekonomi indonesia yang merata ke seluruh pelosok nusantara,” katanya.
Jokowi melanjutkan, untuk mendukung itu semua diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), seperti pemanfaatan dan pengembangan Iptek di dunia perkapalan dan pertumbuhan industri perkapalan dalam negeri harus terus menerus diupayakan.
“Bukan hanya industri pembuatan kapal saja, tetapi juga industri jasa perhubungan dan jasa logistik berskala global harus terus kita kembangkan. Kita harus jadi raja di laut kita,” ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta cara pandang bangsa Indonesia terhadap laut berubah. Menurutnya, laut bukanlah pemisah, tetapi laut adalah penghubung antar pulau. Laut juga bukanlah belakang rumah yang selalu dipunggungi, tetapi laut adalah halaman rumah tempat menghadap.
“Laut bukanlah tempat untuk membuang yang tidak kita perlukan, tetapi laut adalah tempat kita bersandar hidup. Laut adalah sumber penghidupan dimana banyak rejeki tersimpan di dalamnya. Laut adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga harus kita muliakan,” lanjutnya.
Presiden mengingatkan pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara arif dan bijak untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. “Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif dan bijak akan membuat kita menjadi negara yang kuat dan makmur berbasis kekuatan kemaritiman kita,” katanya.
baca juga : Seperti Apa Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Kedaulatan Maritim?
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan dalam arahannya mengatakan sebutan sebagai negara maritim layak diberikan kepada Indonesia jika mampu menguasai lautan untuk kejayaan negara dan kesejahteraan rakyat.
“Oleh karena itu kita harus mampu meraih kemampuan mengelola dan memanfaatkan segenap sumber daya kemaritiman untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa”, jelas Menko Luhut.
Selain itu, menurutnya menjadi negara kepulauan bagi Indonesia adalah suatu anugerah dan takdir dari Tuhan yang patut disyukuri karena kekayaan sumber daya alamnya. Sebagai bangsa bahari yang besar, Indonesia harus mampu mengelolanya dengan penuh tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat dan menjadi bagian dalam menopang pembangunan ekonomi nasional.
Lebih lanjut Luhut mengatakan, Presiden Jokowi pada awal pembentukan kabinet kerja mencanangkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurutnya, hal tersebut sudah tepat karena Indonesia terletak pada posisi silang.
“Banyak kalangan dan komunitas menerjemahkan sebagai kepentingan dan pemahamannya masing-masing akan tetapi sepertinya yang dimaksud Presiden Joko Widodo adalah pengembangan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul seperti di era nenek moyang kita kembali menjadi pusat peradaban maritim dunia,” ujar Menko Luhut.
baca juga : Cara Indonesia Membangun Kekuatan Maritim di Wilayah Laut
Luhut menegaskan, kemaritiman harus menjadi visi bangsa Indonesia dan arus utama pembangunan nasional seharusnya berbasis kemaritiman. “Jadi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional harus mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Luhut.
Tahun 2025, Luhut bilang periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang pertama akan berakhir dan selanjutnya akan memasuki periode perencanaan jangka panjang berikutnya yakni tahun 2025-2045.
“Ini kesempatan yang baik untuk masukan pemikiran jangka panjang pembangunan kemaritiman. Kita harus membuat peta jalan yang jelas sehingga armada pembangunan kemaritiman dapat sampai ke pelabuhan akhir menjadikan Indonesia pusat peradaban maritim dunia pada tahun 2045 di mana (saat) kita seratus tahun merdeka,” katanya.
Ia mengatakan, menghadapi potensi dunia yang semakin ketat. Sehingga kecepatan, ketepatan dan efisiensi adalah potensi penting untuk kita bisa bersaing secara global. “Makanya karakteristik bangsa, struktur masyarakat, budaya dan sosial harus disiapkan sedemikian rupa agar bisa bersaing,” katanya.
menarik dibaca : Pentingkah Konsep Ketahanan Maritim untuk Indonesia?
Sebelumnya di awal acara, Sekretaris Kemenko Maritim, Agung Kuswandono dalam sambutannya melaporkan peringatan Hari Maritim Nasional telah didahului dengan rangkaian kegiatan Pekan Literasi Maritim pada tanggal 16 hingga 23 September 2021.
“Pada Pekan literasi ini telah digelar sebanyak lebih kurang 50 kegiatan dari berbagai institusi kelembagaan baik pemerintah, perguruan tinggi maupun komunitas dengan peserta mencapai 10.000 audiens,” katanya.
Selain itu, momentum perayaan Hari Maritim Nasional ke-57 ini, sekaligus dirangkaikan juga dengan kick off penyusunan peta jalan pembangunan kemaritiman nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang dikemas dalam dokumen “Haluan Maritim Nasional 2045” (HMN 2045)
“Dokumen HMN 2045 ini berisikan konsep pembangunan kemaritiman sebagai masukan dan bahan kajian dalam persiapan menyusun RPJP periode 2024-2045, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 di Bidang Kemaritiman yaitu Indonesia Sebagai Pusat Peradaban Maritim Terbesar di Dunia,” ujarnya.
“Bertepatan juga hari ini telah dapat dituntaskan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2024 menjadi kado terindah pada Hari Maritim Nasional ini,” tambahnya.
Dalam peringatan tersebut hadir pula secara virtual Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, serta audience lain dari seluruh Indonesia.
