Laut
Para nelayan di kawasan pantai utara (Pantura) Jawa menghadapi berbagai permasalahan terkait kebijakan pengelolaan perikanan tangkap oleh Pemerintah. Selain rumitnya masalah prosedur perizinan kapal dan melaut, para nelayan Pantura juga…
Laut
Nelayan Pantura Jawa mengeluhkan banyaknya dokumen perizinan kapal ikan, masa berlaku dokumen yang tidak sama dan tempat pengurusan dokumen itu yang terpisah lokasi karena melibatkan beberapa instansi pemerintah. Pengurusan dokumen…
Laut
KKP sedang menyiapkan skema perikanan penangkapan terukur. Untuk itu, KKP diminta menyiapkan data ilmiah yang akurat sebagai dasar kebijakan tersebut. Seperti data stok sumber daya ikan (SDI) sebanyak 12,9 juta…
Laut
KKP bakal menerapkan kebijakan penangkapan terukur untuk menjaga stok sumber daya ikan (SDI) di laut di masa depan. Penangkapan terukur akan dilakukan dengan membatasi jumlah dan jenis ikan yang ditangkap,…
Laut
Sesuai Permen KP No.18/2021, ada tiga pertimbangan utama yang menjadi dasar penggunaan alat penangkapan ikan (API) yaitu tidak merusak ekosistem, pro terhadap keberlanjutan perikanan, dan tidak membahayakan penggunanya. Sehingga pemerintah…
Laut
Para nelayan di Pantura Jawa enggan berganti alat penangkapan ikan (API) cantrang menjadi Jaring Tarik Berkantong (JTB) sesuai rekomendasi pemerintah karena hasil tangkapan ikan dengan cantrang jauh lebih banyak dibandingkan…
Laut
Para nelayan di Pantura Jawa belum sepenuhnya menerima pelarangan alat tangkap ikan cantrang oleh pemerintah. Mereka masih menggunakan cantrang ketika melaut dan enggan berganti ke jaring tarik berkantong (JTB) sesuai…
Laut
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pengelolaan perikanan yang potensi kekayaan sumber daya ikan yang melimpah dengan berbagai kebijakan. Salah satunya tentang pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan…
Laut, Sosial
Pesisir utara Kabupaten Subang, Jawa Barat bakal dijadikan permodelan konservasi mangrove berkelanjutan untuk mencegah abrasi lebih lanjut Garis pantai di utara Jawa Barat diketahui sudah mundur hingga 1,5 kilometer Pemerintah…
