Penetapan Wilayah Pertambangan Minim Partisipasi Masyarakat News

Majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 3.742.120 hektar melanggar Undang-Undang Kehutanan. Gugatan soal SK Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 dilayangkan Mangindar Simbolon, Bupati Samosir; Torang…

Penelitian terbaru Walhi menunjukkan penetapan wilayah pertambangan di Indonesia,  masih minim melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini, mengambil studi kasus di tiga wilayah tambang, yakni Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur/NTT), Kolaka…