Pemerintah Indonesia sedang menyusun dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) . Meskipun pembahasan-pembahan sudah dilakukan, dan skenario usulan dibuat, tetapi antarkementerian/lembaga pemerintah belum sepakat, masih terjadi perbedaan pendapat baik angka maupun metodologi.
Dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC), Indonesia menyampaikan rencana penurunan emisi 29% pada 2030. Angka berdasarkan skenario business asusual (BAU) dan tambahan 12% bantuan internasional.
Lalu NDC akan berisi skenario-skenario Indonesia sebagai rencana aksi penurunan emisi. Fokusnya, sektor energi, limbah, (industrial processes and production use (IPPU), pertanian dan kehutanan.
Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, dalam berkolaborasi dan kerjasama antarkementerian dan lembaga dalam lima sektor ini tak mudah. Diapun siap menyelesaikan rumusan dokumen NDC dengan target September selesai.
Dari usulan NDC, energi menyumbang terbesar 15,87%, kehutanan 12,42 %, limbah 0,6%, pertanian 0,17% dan IPPU 0,09%.
Meski demikian, dari pemodelan KLHK sebagai vocal point Indonesia, masih terjadi perbedaan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bappenas, dan Kementerian Perindustrian.
Contoh, perhitungan sektor energi berdasarkan INDC 30,4%, NDC menjadi 54,5%, menjadi kontribusi terbesar pertama dalam komitmen ini. Dengan angka penurunan emisi 473 juta ton CO2e (29%) dan 559 juta ton CO2e (41%).
Tantangan juga datang dari Kementan. Kasdi Subagyono, Kepala Biro Perencanaan Kementan menyatakan, skenario ini bisa bertabrakan dengan beberapa proyek strategis nasional, seperti rencana pemerintah memperluas 1 juta hektar perkebunan pangan.
”Kalau soal Bappenas, RAN-GRK (rencana aksi nasional gas rumah kaca-red), (perbedaan angka) sebenarnya instrumen berbeda-beda tetapi memiliki tujuan sama. Jadi tak perlu ada dikotomi,” ucap Siti dalam acara Komunikasi Publik: NDC di Jakarta, pekan lalu.
Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK menegaskan, terpenting angka dihasilkan pada penghitungan dan analisis kuat dari kementerian.
Namun, Nur, sangat kaget dengan perbedaan dari beberapa sektor. ”Kita konsultasi cukup sering untuk pemahaman terkait komitmen ini,” katanya.
Sarwono Kusumaatmadja, Kepala Dewan Pengarah Perubahan Iklim mengatakan, perlu ada penyamaan persepsi dari pemangku kepentingan terkait pengendalian perubahan iklim.
”Juga kita mau mainstreaming dan scalling up best practice yang ada.”
Skenario aksi
Dalam mencapai penurunan emisi 29% atau 41%, pemerintah pun menyiapkan dua skenario dari tiap sektor, seperti sektor energi, terbagi dalam tiga bagian.
Pertama, sektor pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan teknologi efisien pada pembangkit listrik.
Pemerintah akan mengganti minyak tanah 100% ke gas dan ekstensifikasi penggunaan teknologi ultra supercritical (efisiensi 44%) oada pembangkit batubara.
Kedua, peningkataan penggunaan biofuel 5-10% sektor transportasi. Ketiga, peningkatan penggunaan peralatan sangat hemat energi (best available technology/BAT) di industri, komersial dan residensial dengan tingkat penestrasi mencapai 10-20%.
Pada sektor kehutanan akan menurunkan laju deforestasi 325-350 hektar pada 2021-2030, penurunan laju perdagangan ilegal kayu dari 3,38 meter kubik hingga tak ada lagi.
Sektor energi berkontribusi tertinggi dalam NDC ini, yakni, 15,87% dari 29,15% pada BAU total. Ini pun dianggap berdampak besar khusus terhadap kebijakan yang ada.
”Kita melihat ini kepercayaan dan perlu memperkuat energi terbarukan,” kata Rida Mulyana, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan ESDM.
Komitmen penurunan emisi, katanya, diharapkan menjadi perhatian pelaku sektor energi. Energi ini, katanya, mencakup banyak lini dan aspek kementerian.
Sebelumnya, ESDM sempat keberatan karena sektor energi memegang peranan penting dalam komitmen ini. Mereka akan mengomunikasikan kajian dalam draf ini. Dia menyayangkan angka penurunan emisi ditentukan terlebih dahulu oleh KLHK, kemudian dibagikan pada sektor lain.
Komunikasi semacam ini, katanya, perlu guna menyatukan tujuan hingga tak ada ego-sektoral dalam mencapai janji pada dunia internasional.
