Kajian BNPB: Kerusakan Lingkungan Lebih Cepat daripada Pemulihan

Banjir di Bandung Barat, belum lama ini. Foto: BNPB

 

Kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menunjukkan laju degradasi lingkungan lebih cepat daripada laju pemulihan,  yaitu dua setengah kali lipat. Kondisi ini,  memberikan gambaran ke depan, tantangan penanganan bencana makin berat.

Willem Rampangilei Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, laju pembangunan dan ketidakseimbangan tata ruang, adalah faktor-faktor pendorong bencana.

“Perlu kesadaran berbagai pihak baik masyarakat, pemerintah dan swasta,” katanya di Yogyakarta, dua pekan lalu.

Selama ini, katanya, setidaknya negara menanggung kerugian Rp30 triliun per tahun dampak bencana yang mendera berbagai penjuru negeri. Belum lagi, bencana ekologi seperti kebakaran hutan dan lahan, negara harus menanggung kerugian hingga Rp221 triliun.

“Pengurangan risiko bencana penting. Jelas bencana telah mengganggu pencapaian pembangunan nasional kita,” katanya.

Dia prihatin banyak korban jiwa dari bencana ini. Dia mencontohkan, tahun 2016 tercatat 516 jiwa meninggal dunia. Hingga Februari 2017 sebanyak 12 orang meninggal karena longsor di Bali. Belum lagi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kabupaten Bitung.

“Kalau kita lihat bencana di Indonesia masih didominasi bencana hidrometeorologi,” katanya seraya mengatakan, selain kerugian material, juga immaterial.

Untuk memulihkan dampak psikologis sangat lama. Belum lagi bicara kekayaan flora dan fauna, perlu puluhan bahkan ratusan  tahun memulihkannya. Beberapa bencana mengakibatkan masalah antarnegara seperti kabut asap karhutla.

Rektor UGM, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan, jika 1960 sebanyak 85% penduduk Indonesia tinggal di desa-desa, sekarang kebalikan. Pada 2015 hingga sekarang,  ketika sebagian besar masyarakat desa banyak urbanisasi, tinggal di desa hanya 46%.

 

Kota Samarinda yang dipenuhi dengan lubang-lubang tambang batubara, kala musim penghujan, lekat dengan banjir. Foto: Tommy Apriando

 

Celakanya, mereka yang tinggal di desa adalah orang-orang yang berusia lanjut. Belum lagi, tak sedikit merupakan janda-janda dan miskin.

UGM, katanya,  merasa bertanggungjawab mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. UGM bertekad mengembangkan smart and resilience village. Ia dibangun melalui inovasi pengembangan sumber daya manusia, riset dan hilirisasi.

“Riset-riset akan dikembangkan antara lain riset kebencanaan untuk mengurangi risiko bencana,” ucap Dwikorita.

Sebelumnya, UGM dan BNBP menjalin kerja sama, memasang sistem peringatan dini bencana longsor. Ada  30 sistem peringatan dini longsor akan dipasang di 12 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu. Daerah lain, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Suprayoga Hadi, Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan, dari 120 daerah tertinggal, 95 desa daerah rawan bencana. Untuk itu, mau tak mau banyak pihak harus serius dalam menangani bencana benar-benar dan serius.