Setelah menunggu tiga tahun, Indonesia akhirnya memiliki data rujukan terbaru wilayah kelautan Indonesia. Data tersebut menjadi pembaruan untuk data kelautan yang ada di Nusantara. Pengerjaannya dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sejak 2015 dengan melibatkan Badan Informasi Geo Spasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam pembaruan data, tim menggunakan kajian teknis dengan menggunakan data terbaik yang ada dan menggunakan metode teknis termutakhir. Cara itu dilakukan, agar data rujukan yang akan dihasilkan menjadi data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik Indonesia dan dunia.
“Sebelum ini belum pernah ada data resmi yang bisa digunakan sebagai rujukan yang bisa dipakai dalam skala nasional. Selama ini, data yang beredar masih bermacam-macam. Ini adalah langkah yang sangat bagus,” ungkapnya pertengahan Agustus ini di Jakarta.
Dengan hadirnya data rujukan terbaru wilayah kelautan, Luhut meminta semua pihak untuk bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Mengingat, sebelum data tersebut muncul, tak banyak orang yang paham dan sadar akan pentingnya peta kelautan wilayah Indonesia.
baca : Indonesia Serukan Pengelolaan Data Perikanan dan Kelautan Lebih Akurat
Bagi Luhut, hingga saat ini masih banyak yang belum mengerti bagaimana pentingnya laut dan itu adalah masa depan Indonesia. Dia menyebut, contoh paling nyata ketidaksadaran pentingnya data kelautan, adalah saat Indonesia mengalami masalah atau kejadian yang berkaitan dengan laut nasional. Tanpa data yang akurat, kejadian atau masalah tersebut akhirnya menjadi berlarut-larut.
“Contoh kejadian Raja Ampat kemarin, mereka menyalahkan kita, tapi sekarang dengan diluncurkannya kita telah memiliki data yang lengkap, Data itu menjadi suatu power yang penting,” jelasnya.
Luhut mengatakan, tanpa data kelautan yang lengkap dan resmi, potensi laut Indonesia yang sangat besar tidak akan pernah bisa dimanfaatkan dengan baik. Tetapi, sebaliknya, dengan data yang jelas dan resmi, potensi besar di laut Indonesia akan bisa dimanfaatkan dengan baik dan itu adalah hal yang bagus untuk para nelayan dan juga dunia usaha di sektor kelautan dan perikanan.
Dengan adanya data rujukan wilayah kelautan, Luhut mendorong segera dilakukan percepatan untuk pemetaan yang detil tentang wilayah kepulauan. Untuk keperluan itu, Kemenkomar akan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan akan memetakan pulau-pulau terluar di Indonesia.
“Kita harus bisa memetakan kekayaan (di laut) kita. Melalui beberapa diskusi dengan para ahli, terungkap bahwa laut kita masih banyak menyimpan potensi sumber daya alam yang baik,” ujar dia.
baca juga : World Ocean Day, Momentum Perbaiki Data Dan Penelitian Kelautan Indonesia
Luhut menyebutkan, sebelum data rujukan ada, sudah ada beberapa negara Eropa dan Jepang yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di laut Indonesia. Tetapi, dia meyakini, untuk saat ini yang terbaik adalah bagaimana memperkuat data dan penegakan hukum di laut. Untuk itu, aparat keamanan juga perlu diperkuat lebih bagus lagi.
Di atas semua itu, Luhut mengingatkan, data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda lagi. Kebutuhan itu, berkaitan erat dengan pengembangan ekonomi nasional, khususnya yang ada di kawasan laut Indonesia. Tanpa data yang valid, dia meyakini akan ada hambatan dalam pengembangannya.
Berkaitan dengan data rujukan wilayah kelautan Indonesia yang sudah dibuat, Luhut merincinya sebagai berikut:
1.Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km2;
2.Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km2;
3.Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km2;
4.Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km2;
5.Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km2;
6.Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km2;
7.Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km2;
8.Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km;
9.Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau
menarik dibaca : Indonesia Ajukan Pulau Terbaru ke PBB. Ini Jumlahnya..
Kebutuhan Riset
Sebelum ada data rujukan wilayah kelautan, Pemerintah Indonesia sudah menyadari pentingnya melakukan riset di wilayah kelautan. Kesadaran itu muncul, karena Indonesia adalah negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dan pemanfaatan sektor kemaritiman hingga saat ini dinilai masih sangat kurang.
Padahal, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dengan segala potensi yang ada, sektor kemaritiman bisa memenuhi segala kebutuhan, terutama dari sektor perikanan dan kelautan. Rendahnya pemanfaatan potensi yang ada, menurut dia, salah satunya karena penelitian untuk sektor kemaritiman masih sangat rendah.
“Kita belum dapat memanfaatkan sumber daya laut secara maksimal,” ucapnya.
Rendahnya pemanfaatan, menurut Bambang, bisa dilihat dari sumbangan sektor kemaritiman dan kelautan terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sektor maritim, kata dia, hingga saat ini hanya sanggup menyumbang sekitar 4 persen saja terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Padahal, Bambang menyebut, dengan perairan laut seluas 5,8 juta km persegi atau seluas 2/3 dari total yurisdiksi nasional yang mencapai 7,73 juta km2, serta memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, harusnya sektor maritim Indonesia bisa berkembang pesat.
“Laut yang luas berisi sumber daya hayati dan non-hayati yang sangat kaya. Perairan laut Indonesia dikenal sebagai hot spot untuk marine biodiversity,” jelasnya.
baca juga : Pusat Riset Kelautan Didirikan untuk Imbangi Kemajuan Sektor Kelautan dan Perikanan?
Rektor Institut Teknologi Bandung Kadarsah Suryadi menjelaskan, pemanfaatan sektor kemaritiman harus segera dilakukan sebanyak mungkin jika ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Tetapi, untuk mencapai itu, dipastikan perlu dilakukan penelitian (riset) yang mendalam dan berkesinambungan oleh para ahli di bidangnya.
“Ini bagus, karena memang riset sudah harus dilakukan. Kita samakan persepsi dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Riset seperti apa yang bisa dilakukan,” tuturnya.
Pernyataan yang sama juga diungkapkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber daya Alam Bappenas Arifin Rudyanto. Menurut dia, pembangunan kemaritiman mutlak untuk dilaksanakan bersama oleh semua pihak. Hal itu, karena pembangunan kemaritiman berdampak banyak untuk berbagai sektor kehidupan.
Arifin menyebut, ada beberapa kerangka pembangunan maritim yang bisa dijadikan acuan, yaitu:
- Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional Perbatasan, ZEE;
- Mengembangkan data dan informasi kelautan, potensi kelautan, koordinasi, jaringan sistem informasi kelautan;
- Meningkatkan pemanfaatan potensi laut dan dasar laut, industri pengolahan, aglomerasi industri, SDM;
- Mengembangkan potensi industri kelautan, keterkaitan antar industri, iklim kondusif, sistem transportasi, kawasan cepat tumbuh;
- Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan;
- Mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut budaya kelautan, law enforcement;
- Memperkuat pertahanan maritim.
